Ditemukan 228 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 15-02-2023 — Putus : 14-03-2023 — Upload : 14-03-2023
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 805/Pdt.G/2023/PA.JT
Tanggal 14 Maret 2023 — Penggugat melawan Tergugat
506
    1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
    3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aozora Naran Ramadhan, laki-laki, lahir di Jakarta, 26 Juni 2015 dan Remedy Atharva Khairrazky, laki-laki, lahir di Jakarta, 11 Juni 2020 berada dalam hak hadhanah (pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tidak menghilangkan hak-hak
Putus : 24-06-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 6/Pid.Pra/2016/PN.TBT
Tanggal 24 Juni 2016 — ALINUR lawan 1. Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dkk
8210
  • suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminanjaminanminimal dibawah ini secara penuh, yaitu :a) untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yang dimengerti tentangsifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya.Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjamin pemulihan hakyang dilanggar) :Each State Party to the present Covenant undertakes :a) to ensure that any person whose rights or freedoms as hereinrecognized areviolated shall have and effective remedy
    , notwithstanding that the violation has beencommitted by personsacting in an official capacity;b) To ensure that any person claiming such remedy should have hisright theretodetermined by competent judicial, adminitrative orlegislative authorities, or by any6other competent authorityprovided for by the legal system of the State, and todevelop thepossibilities of judicial remedy;Terjemahannya :Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji :a) Menjamin bahwa setiap orang yang hakhak atau kebebasannya
Register : 25-01-2019 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SUKADANA Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Sdn
Tanggal 19 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9740
  • Menimbang, bahwa dalam hak gugatan organisasi (/egal standing),organisasi tersebut tidak mengalami kerugian langsung, kerugian dalam konteksgugatan organisasi (/egal standing) lebih dilandasi suatu pengertian kerugianyang bersifat publik dan tuntutan organisasi (legal standing) tidak dapat berupaganti kerugian berupa uang, kecuali ganti kerugian yang telah dikeluarkanorganisasi untuk penanggulangannya objek yang dipermasalahkannya ataupengeluaran riil dan tuntutannya hanya berupa permintaan pemulihan (remedy
    (Tujuh Puluh Sembilan juta TigaRatus lima Puluh Dua Ribu Rupiah) merupakan pembayaran yang sah danberharga, dan tidak ada permintaan pemulihan (remedy) atau tuntutan berupaperintah pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (injunction)yang bersifat deklaratif, atau penghentian kegiatan, permintaan maaf sertapembayaran uang paksa (dwangsom), gugatan Lembaga PerlindunganKonsumen Nusantara Indonesia disingkat (LPKNI) hanya untuk kepentinganSupriadi yang bersifat privat, hanya kepentingan
    pribadi Supriadi dan tidakuntuk melindungi kepentingan masyarakat (konsumen pada umumnya)terhadap adanya pelanggaran hakhak publik yang dilakukan oleh pelakuusaha;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Lembaga PerlindunganKonsumen Nusantara Indonesia disingkat (LPKNI) tersebut tidak untukmelindungi kepentingan masyarakat (konsumen pada umumnya) terhadapadanya pelanggaran hakhak publik yang dilakukan oleh pelaku usaha, tidakada permintaan pemulihan (remedy) atau tuntutan berupa perintah pengadilanuntuk
Register : 07-11-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Pra/2019/PN Bdg
Tanggal 26 Nopember 2019 — Pemohon:
SUSANTO DWI HANDOYO
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat
2.Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
7016
  • .@ Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untukmenjamin pemulihan hak yang dilanggar) :Each State Party to the present Covenant undertakes :a) To ensure that any person whose rights or freedoms as hereinrecognized are violated shall have and effective remedy, notwith standing that the violation has been committed by personsacting in an official capacity;b) To ensure that any person claming such remedy should havehis right thereto determined by competent judicial,administrative or legistative
    authorities, or by any othercompetent authority provided for by the legal system of theState, and to develop the possibilities of judicial remedy;Terjemahannya : Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini beranji :a) Menjamin bahwa setiap orang yang hakhak ataukebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akanmemperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupunpelanggaran tersebut dilakukan oleh orangorang yangbertindak dalam kapasitas resmi;b) Menjamin bahwa setiap orang yang menuntut upayapemulihan
Register : 25-01-2019 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SUKADANA Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Sdn
Tanggal 19 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11157
  • Menimbang, bahwa dalam hak gugatan organisasi (/egal standing),organisasi tersebut tidak mengalami kerugian langsung, kerugian dalam konteksgugatan organisasi (/egal standing) lebih dilandasi suatu pengertian kerugianyang bersifat publik dan tuntutan organisasi (legal standing) tidak dapat berupaganti kerugian berupa uang, kecuali ganti kerugian yang telah dikeluarkanorganisasi untuk penanggulangannya objek yang dipermasalahkannya ataupengeluaran riil dan tuntutannya hanya berupa permintaan pemulihan (remedy
    (Tujuh Puluh Sembilan juta TigaRatus lima Puluh Dua Ribu Rupiah) merupakan pembayaran yang sah danberharga, dan tidak ada permintaan pemulihan (remedy) atau tuntutan berupaperintah pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (injunction)yang bersifat deklaratif, atau penghentian kegiatan, permintaan maaf sertapembayaran uang paksa (dwangsom), gugatan Lembaga PerlindunganKonsumen Nusantara Indonesia disingkat (LPKNI) hanya untuk kepentinganSupriadi yang bersifat privat, hanya kepentingan
    pribadi Supriadi dan tidakuntuk melindungi kepentingan masyarakat (konsumen pada umumnya)terhadap adanya pelanggaran hakhak publik yang dilakukan oleh pelakuusaha;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Lembaga PerlindunganKonsumen Nusantara Indonesia disingkat (LPKNI) tersebut tidak untukmelindungi kepentingan masyarakat (konsumen pada umumnya) terhadapadanya pelanggaran hakhak publik yang dilakukan oleh pelaku usaha, tidakada permintaan pemulihan (remedy) atau tuntutan berupa perintah pengadilanuntuk
Register : 18-03-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PN SUKADANA Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Sdn
Tanggal 13 Mei 2019 — Penggugat:
1.Budiono
2.Afandi Sutriono
Tergugat:
PT. BPR Arta Kedaton Makmur
15486
  • Menimbang, bahwa dalam hak gugatan organisasi (legal standing),organisasi tersebut tidak mengalami kerugian langsung, kerugian dalam konteksgugatan organisasi (/egal standing) lebih dilandasi suatu pengertian kerugianyang bersifat publik dan tuntutan organisasi (legal standing) tidak dapat berupaganti kerugian berupa uang, kecuali ganti kerugian yang telah dikeluarkanorganisasi untuk penanggulangannya objek yang dipermasalahkannya ataupengeluaran riil dan tuntutannya hanya berupa permintaan pemulihan (remedy
    Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi agaryang pada pokoknya menyatakan Tergugat telan melakukan perbuatanmelawan hukum, menyatakan menunda Pembayaran kredit bulan ke 3 selama9 bulan sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan tetap dengan segalaakibat hukumnya dan menyatakan pembayaran kredit atau cicilan sebanyak 2kali terhitung sejak perjanjian ditandatangani atau pembayaran angsuranpertama sampai pembayaran ke 2 merupakan pembayaran yang sah danberharga, dan tidak ada permintaan pemulihan (remedy
    LPKNI) hanya untuk kepentinganpara Penggugat yang bersifat privat dan tidak untuk melindungi kepentinganmasyarakat (konsumen pada umumnya) terhadap adanya pelanggaran hakhakpublik yang dilakukan oleh pelaku usaha;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Lembaga PerlindunganKonsumen Nusantara Indonesia disingkat (LPKNI) tersebut tidak untukmelindungi kepentingan masyarakat (kKonSumen pada umumnya) terhadapadanya pelanggaran hakhak publik yang dilakukan oleh pelaku usaha, tidakada permintaan pemulihan (remedy
Putus : 15-11-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 161/Pid.B/2017/PN Sdw
Tanggal 15 Nopember 2017 — Artyka Wardania Alias Ertika Mardania Binti Safrelda (Alm) ; SITI ROKHAYATUN Binti SUPARNO
4611
  • Rahman Bin Passima-1 (satu) buah jaket berwarna biru hitam merk DC SHOECOUSA-1 (satu) buah celana jeans warna biru-1 (satu) buah sandal berwarna dasar coklat bermotif merah muda Dikembalikan kepada terdakwa I Artyka Wardania Alias Ertika Mardania Binti Safrelda (Alm)-1 (satu) buah baju warna dasar ungu bermotif bunga warna hitam merk AZZAHRA COLLECTION-1 (satu) buah tas merk ZARA tas kulit berwarna coklat-1 (satu) buah masker merk remedy berwarna hijau putih-1 (satu) buah HP merk
    Rahman Bin Passima 1 (satu) buah jaket berwarna biru hitam merk DCSHOECOUSA 1 (satu) buah celana jeans warna biru 1 (satu) buah sandal berwarna dasar coklat bermotif merahmudaDikembalikan kepada terdakwa Artyka Wardania AliasErtika Mardania Binti Safrelda (Alm)Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Sdw1 (satu) buah baju warna dasar ungu bermotif bunga warnahitam merk AZZAHRA COLLECTION 1 (satu) buah tas merk ZARA tas kulit berwarna coklat 1 (satu) buah masker merk remedy berwarna
    warna biru, 1 (satu) buah sandal berwarnadasar coklat bermotif merah muda, oleh karena barang buti tersebutdipersidangan diketahui milik terdakwa Artyka Wardania Alias ErtikaMardania Binti Safrelda (Alm) maka status barang bukti tersebutdikembalikan kepada terdakwa Artyka Wardania Alias Ertika MardaniaBinti Safrelda (Alm), dan untuk 1 (satu) buah baju warna dasar ungubermotif bunga warna hitam merk AZZAHRA COLLECTION, 1 (satu)buah tas merk ZARA tas kulit berwarna coklat, 1 (satu) buah maskermerk remedy
    Rahman Bin Passima 1 (satu) buah jaket berwarna biru hitam merk DC SHOECOUSA 1 (satu) buah celana jeans warna biru 1 (satu) buah sandal berwarna dasar coklat bermotif merahmudaDikembalikan kepada terdakwa Artyka Wardania AliasErtika Mardania Binti Safrelda (Alm) 1 (satu) buah baju warna dasar ungu bermotif bunga warnahitam merk AZZAHRA COLLECTION 1 (satu) buah tas merk ZARA tas kulit berwarna coklat 1 (satu) buah masker merk remedy berwarna hijau putih 1 (Satu) buah HP merk Nokia berwarna biru hitam
Register : 27-05-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan PN Namlea Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Nla
Tanggal 10 Juni 2021 — Pemohon:
FAHLEVI WAMNEBO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT PULAU BURU
17140
  • ;e Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjaminpemulihan hak yang dilanggar): Each State Party to the presentCovenant undertakes:a) to ensure that any person whose rights or freedoms as hereinrecognized are violated shall have and effective remedy,notwithstanding that the violation has been committed by personsacting in an official capacity;b) To ensure that any person claiming such remedy should have hisright thereto determined by competent judicial, adminitrative orHal 8
    dari 20 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN NiaIl.1.legislative authorities, or by any other competent authority providedfor by the legal system of the State, and to develop the possibilities ofjudicial remedy;Terjemahannya :Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji:a) Menjamin bahwa setiap orang yang hakhak atau kebebasannyadiakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upayapemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukanoleh orangorang yang bertindak dalam kapasitas
Register : 04-04-2016 — Putus : 04-10-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 4 Oktober 2016 — PT.Salebba Jaya ; beralamat dan berkedudukan di Wisma di Jalan Manuntung No.11 RT.008 Kelurahan Barebas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur Indonesia ,yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya, Agus Amri, H.C.L.A, Najamuddin, SH. C.L.A, M.R.Pohan, S.Psi., SH, Anang Yuliardi Chaidir, SH, Jamaluddin, S.Ag., SH. MH, Advokat Pengacara pada kantor Advokat Agus Amri & Affiliates (Triple A) berkedudukan di Jl.P.M. Noor Perum Griya Mukti Sejahtera Nomor 128 RT 39 Kel.Gn. Lingai Kota Samarinda Provinsi Kaltim Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2016 selanjutnya disebut sebagai : -------------------------------------------------- Penggugat ;
222420
  • Without prejudice to any other rights to which it may be entitled,either party may give written notice to the other terminating this Agreementwith immediate effect if:13.2.1 the other patty commits a material breach of this agreement, andeither that breach is incapable of remedy or the other party shall havefailed to remedy that breach within thirty (30) days after receiving writtennotice requiring it to remedy the breach."
    dan Pasal 13.2.1 NEDA:13.2 Without prejudice to any other rights to which it may be entitled, eitherParty may give written notice to the other terminating this Agreement withimmediate effect ifHal 36 dari 52 Hal Putusan Sela No.213/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.13.2.1 the other party commits a material breach of this agreement, andeither that breach is incapable of remedy or the other party shall havefailed to remedy that breach within thirty (80) days after receiving writtennotice requiring it to remedy
Register : 04-09-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 19-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 502/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 11 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : PT. TJETOT
Terbanding/Tergugat III : PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PT. PTP) d/h PT. PELINDO II (PERSERO) CABANG TANJUNG PRIOK
Terbanding/Tergugat I : PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA (PANGLIMA TNI) Cq KEPALA STAF ANGKATAN DARAT Cq DIREKTORAT PEMBEKALAN ANGKUTAN AD BATALYON PEMBEKALAN ANGKUTAN - 4/AIR (YONBEKANG - 4/AIR)
Terbanding/Tergugat II : PT. EKML LIMAN PUTRA
6730
  • Kerugian imateriil (immateriele schade, immaterial damage).Perincian dari kerugian yang Penggugat alami dan derita tersebut, akandijelaskan dengan rinci pada uraian yang berkenaan dengan pemulihanhukum (rechtsherstel, legal remedy) yang dituntut untuk dipenuhi Tergugat.Kasus posisi yang melatarbelakangi gugatan.Halaman 4 Putusan Nomor 502/PDT/2018/PT.DKI6. Tanggal 2 Oktober 1990, Penggugat membeli gudang milik PT EMKL LIMANPUTRA/Turut Tergugat yang:6.1.6.2.Terletak di JI.
    Tindakan tersebut secara prima facie merupakanPMH berdasar Pasal 1365 KUHPerdata.Pemulihan hukum (rechtherstel, legal remedy) yang Penggugat tuntut.12.Adapun pemulihan hukum (rechtsherstel, legal remedy) yang Penggugatminta dan tuntut kepada Tergugat dan Turut Tergugat II dapat dijelaskansebagai berikut:12.1.12.2.12.3.Yang Penggugat minta dan tuntut untuk dipulinkan Tergugatadalah halhal berikut:12.1.1.
Register : 04-10-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 30/Pra.Pid/2016/PN Mdn
Tanggal 18 April 2016 — - NURMI (PEMOHON) - Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia cq.Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta cq.Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan (TERMOHON I) - Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia di Jakarta cq.Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta cq.Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan , cq. Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan (TERMOHON II) - Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia di Jakarta cq.Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta cq.Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan , cq Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisan Daerah Sumatera Utara di Medan cq Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan (TERMOHONJ III) - Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia di Jakarta cq.Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta cq.Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan , cq Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisan Daerah Sumatera Utara di Medan cq Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan cq. Kepala Kepolisian Resor Langkat di Stabat (TERMOHON IV) - Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia di Jakarta cq.Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta cq.Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan , cq Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisan Daerah Sumatera Utara di Medan cq Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan cq. Kepala Kepolisian Resor Langkat di Stabat cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Langkat di Stabat (TERMOHON V)
6714
  • Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjaminpemulinan hak yang dilanggar) :Each State Party to the present Covenantundertakes :a) to ensure that any person whose rights or freedoms ashereinrecognized are violated shall have and effectiveremedy,notwithstanding that the violation has been committed bypersonsacting in an official capacity;b) To ensure that any person claimingsuch remedy should have hisright thereto determined by competent judicial,adminitrative orlegislative authorities
    , or by any other competentauthorityprovided for by the legal system of the State, and to developthepossibilities of judicial remedy; Terjemahannya : Setiap Negara Pihakpada Kovenan ini berjanji :a) Menjamin bahwa setiap orang yang hakhakatau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperolehupaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukanoleh orangorang yang bertindak dalam kapasitas resmi;b) Menjamin bahwasetiap orang yang menuntut upaya pemulihantersebut harus
Putus : 22-09-2016 — Upload : 23-09-2016
Putusan PN KENDARI Nomor 10/Pid.Pra/2016/PN.Kendari
Tanggal 22 September 2016 — - SERLI FERLI JOHARI, S.E Binti FRENGKY JOHARI M e l a w a n - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI TENGGARA
15168
  • suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu :a) untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yangdimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakanterhadapnya Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjaminpemulihan hak yang dilanggar) :Each State Party to the present Covenant undertakes :a) to ensure that any person shose rights or freedoms as her inrecognized are violated shall have and effective remedy
    , not wthstanding that the violation has been committed by persons actingin a Official capacity;b) to ensure that any person claiming such remedy should have hisright thereto determined by competent judicial, adminitrative orlegislative authorities, or by any other competent authority providedfor by the legal system of the state, and to develop the possibilitiesof judicial remedy;Terjemahannya :Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji :a) Menjamin bahwa setiap orang yang hakhak atau kebebasannyadiakui
Register : 19-03-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBADAK Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Cbd
Tanggal 11 April 2019 — Pemohon:
FERDIANTA
Termohon:
Kepolisian Sektor Cicurug
26591
  • (a) To ensure that any person whose rights or freedoms as bereinrecognized are violated shall have and effective remedy,notwithstanding that the violation has been committed by persons actingin an official capacity.
    (b). to ensure that any person claiming such remedy should have his rightsthereto determined by competent judicial, administrative or legislativeauthorities, or by ay other competent authority provided for by the legalsystem of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;Terjemahannya :Setiap Negara pihak pada kovenan ini berjanji :(a) Menjamin bahwa setiap orang yang hakhak atau kebebasannya diakuidalam kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yangefektif, walaupun
Register : 11-04-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 91/Pdt.G/2017/PN.Kpg
Tanggal 4 Oktober 2017 — Penggugat: DEWAN PIMPINAN DAERAH KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Tergugat: Gubernur Nusa Tenggara Timur
11576
  • Perbedaan pokok antara class action danlegal stading adalah bahwa dalam gugatan perwakilan (class action), seluruhanggota kelas (class representatives dan class members) samasama langsungmengalami atau menderita suatu kerugian dan tuntutannya dapat berupa gantikerugian berupa uang (monetary damage) dan/atau tuntutan pencegahan(remedy) atau tuntutan berupa perintah pengadilan untuk melakukan atau tidakmelakukan sesuatu (injunction) yang sifatnya deklaratif.
    Sedangkan dalam hakgugatan organisasi (legal standing) adalah bahwa organisasi tersebut tidakmengalami kerugian langsung; kerugian dalam konteks gugatan organisasi(legal standing) lebih dilandasi suatu pengertian kerugian yang bersifat publicdan bahwa tuntutan organisasi (legal standing) tidak dapat berupa gantikerugian berupa uang, kecuali ganti kKerugian yang telah dikeluarkan organisasiuntuk penanggulangannya objek yang dipermasalahkannya dantuntutannyahanya berupa permintaan pemulihan (remedy
Register : 14-05-2013 — Putus : 18-09-2013 — Upload : 27-12-2013
Putusan PA BLITAR Nomor 1676/Pdt.G/2013/PA.BL
Tanggal 18 September 2013 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
436
  • . : A = fo ww, 3 8 = = iaiizclardy norg j dlom java nm SalI plas pV je iyaNach OYV egy pF rt ype egg Me) remedy cele Vy rena ydat t.. i ly. WO :Al ball egy yl wise Ls why Gal perl Cnerg pide!
Register : 22-10-2014 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 30-03-2015
Putusan PA BLITAR Nomor 3760/Pdt.G/2014/PA.BL
Tanggal 16 Februari 2015 — PEMOHON DAN TERMOHON
84
  • yang berbunyi:adie ara tl OLS G>UbI 50 je OlyArtinya : "Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapatdengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz halaman 83 yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis yangberbunyi:cade dy Crery pl ble adel ne GMa ols pL Yl iyMalOV egy nb cp dyno cap days cea tery cele Vy cena YdUdall gyal atl Jy Sh remedy
Putus : 28-12-2009 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1069 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 28 Desember 2009 —
6738 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan inimerupakan rambu bagi kita semua untuk selalu mendasarkan segalakeputusan bagi anak pada prinsip the best interest of the chlid ;Keempat :Bahwa dalam hal penangganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABh),Konvensi Hak Anak/Convention on the Rights of the Child, yang telah Proseshukum dilakukan sebagai langkah terakhir (ultimate remedy) dan untuk masayang paling singkat dan layak .
Putus : 15-11-2016 — Upload : 23-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 PK/PID/2016
Tanggal 15 Nopember 2016 — NY. DRA. TITIN NURBAINI, S.AG., M.M vs 1. KEPALA SEKSI PENYIDIKAN BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PROPINSI KEPULAUAN RIAU, 2. KEPALA BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PROPINSI KEPULAUAN RIAU, 3. KEPALA SEKSI PENYIDIKAN BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PUSAT, 4. KEPALA BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PUSAT
229144 Berkekuatan Hukum Tetap
  • penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu:a)Untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yangdimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakanterhadapnya;Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untukmenjamin pemulihan hak yang dilanggar):Each State Party to the present Covenant undertakes:a) To ensure that any person whose rights or freedoms as here inrecognized are violated shall have and effective remedy
    notwith standing that the violation has been committed by personacting in an official capacity;b) To ensure that any person claiming such remedy should havehis right there to determined by competent judicial,adminitrative or legislative authorities, or by any othercompetent authority provided for by the legal system of theState, and to develop the possibilities of judicial remedy;Terjemahannya :Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji :a)Menjamin bahwa setiap orang yang hakhak atau kebebasannyadiakui
Register : 10-02-2017 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 22-03-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Pra/2017/PN Dps
Tanggal 20 Februari 2017 — MUNARMAN, SH melawan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN DAERAH BALI Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH BALI
22995
  • *Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjaminpemulihan hak yang dilanggar) :Each State Party to the present Covenant undertakes :a) to ensure that any person whose rights or freedoms as hereinrecognized are violated shall have and effective remedy,notwithstanding that the violation has been committed by personsacting in an official capacity;b) To ensure that any person claiming such remedy should have his rightthereto determined by competent judicial, adminitrative or egislativeauthorities
Register : 05-04-2016 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 17 Mei 2016 — - HJ. MASUNAH, umur 65 tahun, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Paramedis Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Kodya Jakarta Utara, beralamat di Jalan Bakti IV No.14 RT.008/RW.006, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. TONY BUDI YANTO, S.H., 2. BUDI SURANTO BANGUN, S.H., M.H., 3. AKP BAMBANG SETIAWAN, S.H., 4. FAJAR AGUS MURDI, S.H., 5. A. ROFI’ULLAH, S.H., 6. AHMAD WS DILAPANGA, S.H., 7. A. KOMARUDIN, S.H., 8. RORO SANTI DARONGKE, S.H., 9. BERNHARD F.J. MANDE, S.H., 10. ANGGA NUGRAHA, S.H., 11. PURYANTO, S.SOS., S.H. dan 12. RUDI HARIANTO, S.H., Para Advokat yang beralamat domisili hukum di Jalan Raya Sunter Kemayoran No.32A, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maaret 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;
32995
  • suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu :a) untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yangdimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakanterhadapnya; Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjaminpemulihan hak yang dilanggar) :Each State Party to the present Covenant undertakes :a) to ensure that any person whose rights or freedoms as hereinrecognized are violated shall have and effective remedy
    ,notwith standing that the violation has been committed bypersons acting in an official capacity;b) To ensure that any person claiming such remedy shouldhave his right thereto determined by competent judicial,adminitrative orlegislative authorities, or by any otherHal 9 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.competent authority provided for by the legal system of theState, and to develop thepossibilities of judicial remedy;Terjemahannya :Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji :a) Menjamin