Tim Reposisi telah melakukan peninjauan dan pengukuran lapangandengan kesimpulan bahwa areal yang digunakan untuk kegiatan PTKideco Jaya Agung belum melebihi areal yang telah ditetapkan dalamijin pinjam pakai, sedangkan batasbatas dilapangan agar mengikutihasil reposisi yang dilakukan oleh tim sebagaimana dalam petareposisi ;2.

No. 1038 K/Pid.Sus/201 1Seharusnya Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan tidak bolehmengacu kepada reposisi untuk dijadikan dasar membebaskan semuadakwaan Penuntut Umum, karena sama saja Majelis Hakim menguji danmenilai reposisi adalah dibenarkan ;Padahal jelas sekali dalam melaksanakan reposisi, pengambilan dasartitik koordinat tidak berdasarkan pada Laporan Tata Batas Pinjam Pakaiyang sudah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yangmerupakan lampiran dari Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan

Tim Reposisi telah melakukan peninjauan dan pengukuran lapangandengan kesimpulan bahwa areal yang digunakan untuk kegiatan PTKideco Jaya Agung belum melebihi areal yang telah ditetapkan dalamijin pinjam pakai, sedangkan batasbatas dilapangan agar mengikutiHal. 18 dari 24 hal. Put. No. 1038 K/Pid.Sus/201 1hasil reposisi yang dilakukan oleh tim sebagaimana dalam petareposisi ;2.

MahkamahAgung berpendapat dakwaan terbukti dan mempidana para Terdakwa ;Bahwa dapat Penuntut Umum sampaikan, mengenai Peta Reposisi yangdalam proses pembuaitnya (pengambilan titik koordinat) menyimpangi isiPerjanjian itu sendiri (Peta Reposisi dibuat tidak berdasarkan LaporanTata Batas Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang merupakan lampiranHal. 19 dari 24 hal. Put.

(Peta Reposisi terlampir)ada dan dibuat setelah Penyidikan berjalan yaitu Berita AcaraPelaksanaan Reposisi (Peta Reposisi terlampir) dilakukan padatanggal 4 (empat) bulan Pebruari 2010 atas permintaan terdakwa KimDal Soo Anak Dari Kim Kyung Boo sendiri dengan Suratnya nomor :364/100110/C/XI/200901 tertanggal 16 November 2009, sedangkanSurat Perintah Penyidikan No.

yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa;1.2sMengabulkan permohonan penundaan dari Penggugat:;Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan KeputusanMenteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH01.AH.11.01 Tahun 2018tanggal 17 Januari 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi

danRevitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyatmasa bakti 20152020 terhitung sejak tanggal Penetapan PenundaanPelaksanaan Objek Sengketa sampai dengan adanya PutusanPengadilan yang mempunyai ketetapan hukum tetap (/nkracht VanGewijsde):Dalam Pokok Perkara:le2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum RI NomorM.HH01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 1/7 Januari 2018 TentangRestrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum RINomor M.HH01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 TentangRestrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan PimpinanPusat Partai Hati Nurani Rakyat masa bakti 20152020;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraint:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi masingmasing mengajukan eksepsi sebagai berikut;Eksepsi Tergugat:1. Kompetensi Absolut;2.

Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor M.HH01.AH.11.01 Tahun 2018Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus DewanPimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015 2020,tanggal 17 Januari 2018;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH01.AH.11.01 Tahun 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi danRevitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani RakyatMasa Bakti 2015 2020, tanggal 17 Januari 2018;Halaman 4 dari 7 halaman.

PstRestrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus DewanPimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat masa bakti 20152020;4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayarbiaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 589.000.00(lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).(disalin sesuai aslinya);5.

SuratA/039/DPPHANURA/II/2018 tanggal 20 Februari 2018, Perihal:Permakluman Reposisi Pimpinan Fraksi dan Alat KelengkapanDPR RI Fraksi Partai HANURA Tahun 20182019, yangditandatangani oleh Ketua Umum Oesman Sapta dan SekretarisJendral H.

Herry Lontung Siregar dan Nomor Surat: B/O72/DPPHANURA/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018, Perihal: Reposisi PimpinanFraksi Partai HANURA Tahun 20182019, yang ditandatanganiHal. 11 dari 28 Hal. Putusan Sela Nomor 510/Pdt.G/2018/PN. Jkt.

Fotocopi dari fotocopi Surat Perihal Permakluman Reposisi Pimpinan Fraksidan Alat kelengkapan DPR RI Fraksi Partai Hanura Tahun 20182019Nomor A/039/DPPHANURA/II/2018 tanggal 20 Februari 2018, selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1;2.

Herry LontungSiregar dan Nomor Surat: B/O72/DPPHANURA/VI/2018 tanggal 4 Juni2018, Perihal: Reposisi Pimpinan Fraksi Partai HANURA Tahun 20182019,yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dr. Oesman Sapta dan WakilSekretaris Jenderal Drs.

Bahwa Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat terhitung mulai tanggal17 Juli 2009 dengan alasan Reposisi sesuai dengan surat No. 0108/HRD/CLBPDG/VII/2009 ;Bahwa atas Reposisi tersebut yang sekaligus merupakan surat PemutusanHubungan Kerja (PHK), Penggugat tidak bisa menerimanya karenasebelumnya Penggugat tidak pernah merasa melakukan kesalahan apapundan Penggugat juga tidak pernah diberikan surat Peringatan (SP) . SP.IIataupun SP. III ;Hal. 1 dari 7 hal. Put.

No.606 K/Pdt.Sus/2010Bahwa setelah surat reposisi diterima Penggugat masih menerima gajisampai bulan Agustus 2009 dan diterima diawal September 2009 ;Bahwa terhitung bulan September 2009 sampai dengan surat gugatan inididaftarkan Penggugat sudah tidak menerima gaji lagi ;Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2009 Tergugat melalui Kaur HRD,Razali menyuruh menandatangani surat persetujuan uang pesangonsejumlah Rp 10.575.000, (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)tetapi Penggugat tidak

bisa menerima karena Penggugat diberhentikanadalah tanpa kesalahan atau merupakan efisiensi dari Perusahaan ;Bahwa setahu Penggugat reposisi Tergugat ini adalah akalakalan Tergugatuntuk memutus hubungan kerja dengan karyawan, dengan alasan efisiensiperusahaan yang menurut hemat Penggugat adalah untuk menggantikaryawan dengan karyawan yang baru (tenaga muda) ;Bahwa akibat dari reposisi ini terobukti Tergugat telah menerima karyawanbaru untuk menggantikan posisi Penggugat yaitu Sdr.

COLUMBIA Sub Padangsejak 1 Mei 1994 s/d 16 Juli 2009 (masa kerja 15 tahun) sebagai Teknisi danmenerima upah terakhir Rp. 1.175.000,/bulan ;Bahwa Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat terhitung mulaitanggal 17 Juli 2009 dengan alasan Reposisi sesuai dengan surat No. 0108/HRD/CLBPDG/VII/2009 ;Hal. 1 dari 8 hal.

Put.38 PK/Pdt.Sus/2012Bahwa atas Reposisi tersebut yang sekaligus merupakan suratPemutusan Hubungan Kerja (PHK), Penggugat tidak bisa menerimanya karenasebelumnya Penggugat tidak pernah merasa melakukan kesalahan apapun danPenggugat juga tidak pernah diberikan surat Peringatan (SP) I. SP.IIl ataupunSP.

Ill;Bahwa setelah surat reposisi diterima Penggugat masih menerima gajisampai bulan Agustus 2009 dan diterima diawal September 2009 ;Bahwa terhitung bulan September 2009 sampai dengan surat gugatan inididaftarkan Penggugat sudah tidak menerima gaji lagi ;Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2009 Tergugat melalui KaurHRD, Razali menyuruh menandatangani surat persetujuan uang pesangonsejumlah Rp.10.575.000, (Sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)tetap Penggugat tidak bisa menerima karena

Penggugat diberhentikan adalahtanpa kesalahan atau merupakan efisiensi dari Perusahaan ;Bahwa setahu Penggugat reposisi Tergugat ini adalah akalakalanTergugat untuk memutus hubungan kerja dengan karyawan, dengan alasanefisisensi perusahaan yang menurut hemat Penggugat adalah untuk menggantikaryawan dengan karyawan yang baru (tenaga muda) ;Bahwa akibat dari reposisi ini terbukti Tergugat telah menerima karyawanbaru untuk menggantikan posisi Penggugat yaitu Sdr.

Bahwa dengan keluarnya Peraturan Bank Indonesia No. 13/ 25 / PBI /2011, Penggugat kembali mempertimbangkan untuk segeramenyerahkan pekerjaan penungjang Penggugat kepada pihak lainsehingga Penggugat benar benar focus untuk melaksanakankegiatan usaha pokok dalam bidang perbankan akhirnya pada tanggal10 Desember 2012 Penggugat mengeluarkan Surat lEdaranNo.2012.014 / DIR HC Tentang SOP Reorganisasi, Reposisi, danRestrukturisasi; 7.

Bahwa terbitnya Surat Edaran No. 2012.014/DIR HC Tentang SOPReorganisasi, Reposisi, dan Restrukturisasi pada dasarnya telahdisesuaikan dengan maksud dan tujuan sebagaimana telah ditetapkanpada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun2012 jo Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011;8.

Bahwa kebijakan Penggugat melakukan Reorganisasi, Reposisi danRestrukturisasi serta akibat akibat yang ditimbulkannya oleh,Penggugat kemudian disosialisasikan kepada seluruh pekerjabaikHal. 5 dari 59 hal. Put. No. 36/G/2015/PHISby.secara langsung maupun secara tidak langsung melalui Serikat Pekerja10.

Bahwa di dalam sosialisasi Reorganisasi, Reposisi dan Restrukturisasiserta akibat akibat yang ditimbulkannya, oleh Penggugat telah11.dijelaskan bahwa Penggugat akan mengakhiri hubungan kerja pekerja pekerja yang bekerja pada unit unit penunjang secara bertahapmembayar hak hak pekerja pekerja yang terkena dampak sesuaidengan ketentuan peraturan perundang undangan dan padaumumnya dapat diterima oleh seluruh pekerja;Bahwa Tergugat Tergugat yang telah ditetapkan oleh Penggugatsebagai Pekerja Tetap pada

Tergugat XIII (Hermani Subandono); Diangkat sebagai pekerja sejak tanggal 1 Maret 2003DGrdaSakaNnt = RP 2.626.522, ==Telah beberapa kali dipanggilan untuk datang dalam sosialisasi ataskebijakan Reorganisasi, Reposisi dan Restrukturisasi serta dampakyang ditimbulkannya termasuk guna menyampaikan maksud Penggugatuntuk mengakhiri hububungan kerja namun panggilan Penggugat tidakpernah dihadiri oleh Tergugat Tergugat, dengan demikian sangatberalasan Penggugat menganggap bahwa Tergugat Tergugat setujudengan

Nomor 51 K/Pdt.SusPHI/20166.10.11.Bahwa dengan keluarnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011,Penggugat kembali mempertimbangkan untuk segera menyerahkanpekerjaan penunjang Penggugat kepada pihak lain sehingga Penggugatbenarbenar focus untuk melaksanakan kegiatan usaha pokok dalam bidangperbankan akhirnya pada tanggal 10 Desember 2012 Penggugatmengeluarkan Surat Edaran Nomor 2012.014/DIR HC Tentang SOPReorganisasi, Reposisi dan Restrukturisasi;Bahwa terbitnya Surat Edaran Nomor 2012.014/

DIR HC Tentang SOPReorganisasi, Reposisi dan Restrukturisasi pada dasarnya telahdisesuaikan dengan maksud dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan padaPeraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012Juncto Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/201 1;Bahwa adanya kebijakan Penggugat tentang Reorganisasi, Reposisi danRestrukturisasi yang dilakukan dengan cara penghapusan unitunit kerjauntuk jenis pekerjaan penunjang di tubuh Penggugat sudah tentumelahirkan konsekuensikonsekuensi

serta dampak yang tidak dapatdihindari oleh Penggugat, yakni mengakhiri hubungan kerja pekerjapekerjaPenggugat untuk jenis pekerjaan penunjang yang selama ini terikat padahubungan kerja waktu tidak tertentu termasuk TergugatTergugat didalamnya, untuk selanjutnya terobuka kesempatan untuk dialin dayakankepada pihak lain;Bahwa kebijakan Penggugat melakukan Reorganisasi, Reposisi danRestrukturisasi serta akibatakibat yang ditimbulkannya oleh Penggugatkemudian disosialisasikan kepada seluruh pekerja

baik secara langsungmaupun secara tidak langsung melalui Serikat Pekerja;Bahwa di dalam sosialisasi Reorganisasi, Reposisi dan Restrukturisasi sertaakibatakibat yang ditimbulkannya, oleh Penggugat telah dijelaskan bahwaPenggugat akan mengakhiri hubungan kerja pekerjapekerja yang bekerjapada unitunit penunjang secara bertahap membayar hakhak pekerjapekerja yang terkena dampak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan pada umumnya dapat diterima oleh seluruh pekerja;Bahwa TergugatTergugat

Bahwa ternyata pekerjaan dari para pekerja atau Termohon Kasasi yangterkena kebijakan Reorganisasi, Reposisi dan Restrukturisasi adalah selakuPramubakti, Supir dan Satuan Pengamanan (vide bukti P1A sampai denganP14D/T.1423) yang bukan merupakan pekerjaan pokok dari usaha perbankan;4.

Budi Handoko sebagai Sekretaris Desa sejak tahun 2004 yang tidakdiangkat sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2007 direposisikembali menjadi Kaur Keuangan, sedangkan Penggugat direposisi sebagai KaurUmum sampai dengan tanggal 22 Desember 2011, dimana terhadap reposisi yangdilakukan penggugat telah menerima dan mengakui dimana penggugat telah menerimabantuan keuangan penghasilan tetap dari Pemerintah Kabupaten Malang sejak tahun2008 sebagai perangkat desa Amadanom dalam jabatan

T2 : Berita Acara Reposisi Jabatan Sekretaris Desa Amadanom tanggal 04Agustus 2004, ( fotokopi sesuai dengan fotokopi ) ; 3. T3 : Surat Pernyataan atas nama Hariyono tanggal 5 Januari 2007,( fotokopi sesui dengan asli ) ; 4.

; Bahwa untuk Sekretaris Desa atau Carik tidak ada pelantikan tapi langsung SuratKeputusan karena saat itu ada reposisi maka tidak ada pelantikan ; Bahwa jabatan terakhir Penggugat (Saudara Hariyono) menjabat pada saat terakhirsaksi menjabat Kaur Umum diberhentikan sebagai perangkat desa karena habismasa jabatan perangkat desa tanggal lupa bulan Agustus tahun 2011 ;Saksi Abdul Rokhim, S.Sos..

(vide Bukti PIV); Bahwa pada tahun 2004 Penggugat direposisi dari jabatan lama Sekdes jabatan barusebagai Carik II, sebagaimana Berita Acara Reposisi Sekretaris Amadanom danlampiran Berita Acara Reposisi Jabatan Sekdes tanggal 4 Agustus 2004 (Vide BuktiTID serta Daftar Hadir Rapat BPD dan Perangkat tanggal 4 Agustus 2004 (vide BuktiBahwa Penggugat menerima Penghasilan sebagai Aparat Pemerintahan Desa, DesaAmadanom, Kecamatan Dampit berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor .180/240/KEP/421.013/2008

Budi Handoko jabatan lama Kaur jabatan baruSekdes, dimana dalam lampiran Berita Acara Reposisi Jabatan Sekretaris Desa Amadanomtertera tanda tangan Penggugat dan B.S.

Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018, Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor : M.HH01.AH.11.01 Tahun 2018, tentang Restrukturisasi, Reposisi dan RevitalisasiPengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti20152020 (Bukti P6):7.

Mewajibkan TERGUGAT (Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia) untuk menunda pelaksanaankeputusan nomor: M.HH01.AH.11.01 Tahun 2018 tentangRestrukturisasi, dan Reposisi dan Revitalisasi Pengurus DewanPimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat masa bakti 20152020, tanggal 17 Januari 2018 selama pemeriksaan sampaiputusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetapkecuali ada penetapan lain dikemudian hari yang mencabutnya;3.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Manteri Hukum dan Hak AsaiManusia Republik Indonesia Nomor M.HH01.AH.11.01 Tahun 2018tanggal 17 januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan RevitalisasiPengurus Dewan Pimpinan pusat Partai Hati Nurani Rakyat masa bakti20152020;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanManteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor>: M.HH01.AH.11.01 Tahun 2018 Tanggal 17 januari 2018 TentangRestrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus Dewan PimpinanPusat Partai Hati Nurani Rakyat masa Bakti 20152020;4.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Manteri Hukum dan Hak AsaiManusia Republik Indonesia Nomor M.HH01.AH.11.01 Tahun 2018tanggal 17 januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi, danRevitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan pusat Partai Hati NuraniRakyat masa bakti 20152020;Halaman 32 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.3.

HC Tentang SOPReorganisasi, Reposisi, dan Restrukturisasi pada dasarnya telahhalaman 3 dari 35 hal.Put.Nomor 695 K/Pdt.SusPHI/201610.11.disesuaikan dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud padaPeraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012Juncto Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011;Bahwa adanya kebijakan Penggugat tentang Reorganisasi, Reposisi danRestrukturisasi yang dilakukan dengan cara penghapusan unitunit kerja untukjenis pekerjaan penunjang di tubuh Penggugat

Bahwa oleh karena TergugatTergugat menolak pemutusan hubungan kerjaakibat Reorganisasi, Reposisi dan Restrukturisasi maka sesuai denganSurat Edaran Nomor 2012.014/DIR HC tentang SOP Reorganisasi,Reposisi, dan Restrukturisasi, Penggugat akhirnya Penggugat menempuhprosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, denganmemanggil masing masing Tergugat untuk hadir pada waktu waktu yangditentukan dalam surat panggilan guna melakukan perundingan bipartiteyang dimaksudkan untuk merundingkan hakhak

BankInternasional Indonesia Tok menawarkan kembali secara sukarela programreorganisasi, reposisi dan restrukturisasi tersebut kepada seluruhpekerja/ouruh yang bekerja pada pekerjaan non core business PT. BankInternasional Indonesia, Tok. termasuk kepada para pekerja Srivono, dkk.38 (tiga puluh delapan) orang setelah PT. Teller atau jabatan lainnva diperusahaan sesuai kemampuan dan keahlian para pekerja. Maka sesuaidengan isi anjuran ini sudah seharusnya manajemen PT.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya melakukan program reorganisasi,reposisi dan restrukturisasi sesuai surat edaran Nomor2012.014/DIRHCSCP tanggal 10 Desember 2012 yang tidak bisadijadikan alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dimanaprogram yang berdampak pada PHK ini sangat bertentangan dengankondisi Keuangan perusahaan. PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk.sangat kaya raya mendapatkan keuntungan trilyunan rupiah sesuaiKinerja Laporan Keuangan Tahun 2013, PT.

Kata efisiensi yang dimaksud olehPemohon Kasasi pada prinsipnya adalah sesuai dengan Surat EdaranNomor 2012.014/DIR.HC tentang SOP Reorganisasi, Reposisi danRektrukturisasi sebagaimana telah digambarkan di atas;Bahwa pertimbangan Judex Facti pada alinea ke3 (tiga) halaman 41sampai alinea ke3 (tiga) halaman 42 sangat keliru.

BankInternasional Indonesia, Tbk yang melibatkan perwakilan Manajemen danseluruh Organisasi Serikat Pekerja di BIl untuk menyampaikan, menjelaskandan mensosialisasikan halhal yang terkait dengan pelaksanaan ProgramReorganisasi, Reposisi dan Restrukturisasi kepada seluruh Pekerja/Karyawan;Bahwa sejak program tersebut disosialisasikan, banyak Karyawan non corebusiness diseluruh Indonesia termasuk di Wilayah Medan telah mengambilpaket kompensasi uang pemutusan hubungan kerja dan menandatanganiPerjanjian

Bahwa dengan dilaksanakannya program Reorganisasi, Reposisi danRestrukturisasi, maka pekerjaanpekerjaan yang ditata/disusun kembalitermasuk yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis utama (non corebusiness) yang sebelumnya dikerjakan oleh Para Tergugat sudah tidak adapada perusahaan Penggugat.

Bahwa berawal dari surat edaran No. 2012.014/DIR HCSOP, tanggal 10Desember 2012 tentang SOP Reorganisasi, Reposisi dan Restrukturisasidimana ruang lingkupnya penataan/penyusunan kembali struktur organisasiperusahaan, proses kerja, kompetensi personal. Salah satu langkahnya adalahTergugat Rekonvensi HARUS melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap Para Penggugat Rekonvensi;.

SE No. 2012.014/DIR HC,tanggal 10 Desember 2012 tentang SOP Reorganisasi,Reposisi dan Restrukturisasi;Foto copy Pasal 17 ayat (1) Permenakertrans RI No. 19 Tahun2012 tentang Syaratsyarat Penyerahan Sebagian PelaksanaanPekerjaan Kepada Perusahaan Lain;Foto copy Surat PHK para Tergugat;1. Sdr. Edy Susianto dengan No. S.2013.003/DIR HCEmployee & Engagement, tanggal 09 Desember 2013;2. Sdr. Saman dengan No. S.2013.007/DIR HCEmployee &Engagement, tanggal 09 Desember 2013;3. Sdr.

SE. 2112.014/DIR HC, tanggal 10 Desember 2012 tentang SOPReorganisasi, Reposisi dan Restrukturisasi, dimana pada point (2) dan (3) padapokoknya disebutkan bahwa dalam rangka Reorganisasi, Reposisi danRestrukturisasi dilakukan dengan perundingan antara karyawan atau organisasipekerja dengan pengusaha;60Menimbang, bahwa apabila diperhatikan PKB PT.

TmtBahwa tindakan operasi dilakukan diantaranya adalah melakukan reposisitulang dinding lateral hidung kiri ke posisi semula, kemudian reposisi ataptulang hidung sisi kiri ke posisi semula, fiskasi (mempetahankan posisi tulangyang telah diperbaiki) luar dengan 3 (tiga) buah jahitan dan terakhir fiskasidalam dengan memasang tampon cavum nasi (rongga hidung) kiri;Bahwa Ahli merekomendasikan kepada Oktafiangky Nurjen untuk kontrolpost operasi sebanyak 3 (tiga) kali dengan tujuan evaluasi keadaan hidungpasca

Dan tindakan operasidilakukan diantaranya adalah melakukan reposisi tulang dinding lateral hidungkiri Ke posisi semula, kemudian reposisi atap tulang hidung sisi kiri ke posisisemula, fiskasi (mempetahankan posisi tulang yang telah diperbaiki) luardengan 3 (tiga) buah jahitan dan terakhir fiskasi dalam dengan memasangtampon cavum nasi (rongga hidung) kiri;Bahwa Ahli dr Ziad Ahmad Abhli, tindakan medis oleh dokter Rumah SakitWahidin Sudiro Husodo yakni septorinoplasti adalah mengoreksi sekat hidungyang

Dan tindakan operasi dilakukan diantaranyaadalah melakukan reposisi tulang dinding lateral hidung kiri ke posisi semula,kemudian reposisi atap tulang hidung sisi kiri ke posisi semula, fiskas/(mempetahankan posisi tulang yang telah diperbaiki) luar dengan 3 (tiga) buahjahitan dan terakhir fiskasi dalam dengan memasang tampon cavum nasi(rongga hidung) kiri;Bahwa Ahli dr Ziad Ahmad, tindakan medis oleh dokter Rumah SakitWahidin Sudiro Husodo yakni septorinoplasti adalah mengoreksi sekat hidungyang

Dan meskipun, tindakan operasi telah dilakukan diantaranyaadalah melakukan reposisi tulang dinding lateral hidung kiri ke posisi semula,kemudian reposisi atap tulang hidung sisi kiri ke posisi semula, fiskasi(mempetahankan posisi tulang yang telah diperbaiki) luar dengan 3 (tiga) buahjahitan dan terakhir fiskasi dalam dengan memasang tampon cavum nasi(rongga hidung) kiri;Halaman 21 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.

Bahwa tanggal 22 November 2006 Penggugat dipanggil oleh pihakperusahaan (Tergugat) untuk membicarakan perihal reposisi jabatan, dimanaPenggugat direposisi dan yang ada gaji pokok menjadi tidak ada gaji pokokyaitu dari Administrasi Penagihan ke sales pos (Penjual);.

Bahwa karena Penggugat menolak terhadap rencana reposisi dimaksud,maka Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk berhenti bekerjadengan uang pesangon/konpensasi sebesar Rp 2.925.000, akan tetapiPenggugat tidak bersedia menerimanya ;. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2007 Penggugat menerima surat denganNo. 0349/PERSOER/MUT/III/O7 dengan perihal mutasi karyawan denganHal. 1 dari 1 hal. Put. No. 190 K/Pdt.Sus/2008jabatan baru staf rekap dan kantor pusat.

Gunung Krakatau No. 194Medan tertanggal 11 April 2011, selanjutnya diberi Tanda Til. 1Foto copy, Notulen Rapat Reposisi Kepengurusan DPK PKPIndonesia Kota Medan tanggal 18 Juni 2014 dan Kesimpulan Rapattanggal 18 Juni 2014 di Medan, yang dikeluarkan oleh DewanPimpinan Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPK PKPIndonesia) Kota Medan di Medan tertanggal 18 Juni 2014,selanjutnya diberi Tanda T il. 2Foto copy, Surat Nomor : 032/DPKPKP IND/MDN/VI/2014, perihalUsulan Revisi/Kepengurusan DPK PKP

Penggugat direposisi ke DewanPembina ;Bahwa sepengetahuan Saksi yang terjadi pada saat rapat reposisiwaktu itu masa dekat lebaran, Saksi diutus untuk ambil paket lebarankarena tidak ada ruang tunggu di Kantor itu jadi Saksi duduk ditempatdimana rapat diadakan jadi Saksi dengar isi rapat tersebut ;Bahwa dalam rapat Reposisi, Alm. Peggugat direposisi karena adapergantian kepengurusan ;bahwa dalam rapat tersebut ada dibicarakan Alm. Penggugat itudireposisi menjadi Penasehat ;Halaman 35 dari 39.

Putusan Nomor : 376/Pdt.G/201 4/36Bahwa Saksi datang dalam rapat Reposisi tersebut namun Saksi tidakdiundang ;Bahwa sepengetahuan Saksi yang hadir pada saat itu adalah Sdr.AMIN sebagai Dewan Penasehat, Sdr. RISWANTO sebagai KetuaPKPI Medan, Sdr. PARMIN dan Sdr.

NIKSON namun Saksi tidakmengetahui apa jabatannya ;Bahwa sepengetahuan Saksi yang hadir dalam rapat Reposisi tersebutkalau tidak salah 5 (lima) orang ;Bahwa Saksi datang dalam rapat Reposisi tersebut sekitar pukul 18.00WIB ;Bahwa dalam rapat Reposisi tersebut diputuskan bahwa jabatan Alm.Penggugat beralih menjadi Dewan Penasehat ;Bahwa pada saat itu Saksi tidak lihat tidak ada palu ;Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat rapat Reposisi dilaksanakanada dilakukan absensi;Bahwa menurut Saksi rapat tersebut

adalah rapat Pleno ;Bahwa pada saat rapat tersebut Saksi tidak ada melihat Spanduknya,lalu Saksi menanyakan kepada Sekretarisnya kemudian Sekretarisnyamengatakan bahwa rapat tersebut hanya rapat Reposisi saja ;Bahwa untuk ada atau tidaknya dibuat Surat kepada PKPI Pusattersebut Saksi tidak mengetahuinya, apakah untuk selanjutnya adaatau tidak dikeluarkan surat kepada PKPI Provinsi atau PKPI Pusat ;Bahwa Saksi tidak mengetahui itu rapat apa, tapi yang Saksi tau iturapat Reposisi ;Bahwa Saksi mengetahuinya

Terhadap korban tidak dilakukan pengobatan berupa pembersihan luka, jahitluka dengan jumlah jahitan luar enam belas dan jahitan dalam sembilan danterhadap perubahan posisi tulang telapak tangan dilakukan reposisi tulang danpemasangan spalak;4. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;5.

terdakwasesuai Visum Et Repertum No. 543/PKMPPH/V/2018 tanggal 14 Mei2018 yang ditandatangani oleh dr.SAKINAH PELU dokter padaPuskesmas Perawatan Hitu dengan hasil pemeriksaan Luka terbukadiatas jari telunjuk kanan dengan ukuran panjang lima belas senti meterdan lebar dua senti meter dan luka terbuka tampak tulang telapak tanganIl bagian bawah mengalami perubahan posisi lalu dilakukan pengobatanjahit luka luar enam belas dan jahitan dalam sembilan dan terhadapperubahan posisi tulang telapak tangan dilakukan reposisi

Dan pada luka terbuka tampaktulang telapak tangan II bagian bawah mengalami perubahan posisi;Terhadap korban tidak dilakukan pengobatan berupa pembersihan luka, jahitluka dengan jumlah jahitan luar enam belas dan jahitan dalam sembilan danterhadap perubahan posisi tulang telapak tangan dilakukan reposisi tulang danpemasangan spalak;Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;Korban dibolehkan pulang;Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuanumur tiga puluh empat

Visum Et Repertum No. 543/PKMPPH/V/2018 tanggal 14 Mei2018 yang ditandatangani oleh dr.SAKINAH PELU dokter pada PuskesmasPerawatan Hitu dengan hasil pemeriksaan Luka terbuka diatas jari telunjuk kanandengan ukuran panjang lima belas senti meter dan lebar dua senti meter dan lukaterbuka tampak tulang telapak tangan II bagian bawah mengalami perubahan posisilalu dilakukan pengobatan jahit luka luar enam belas dan jahitan dalam sembilandan terhadap perubahan posisi tulang telapak tangan dilakukan reposisi

SKEP/012/DPPHANURA/I/2018 tanggal 25 Januari 2018tentang Reposisi dan Revitalisasi Susunan kepengurusan DewanPimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Propinsi KalimantanTimur masa bakti 2015 2020 adalah sah dan berharga dankepengurusan PENGGUGAT adalah sah;6.

M.HH O1 AH. 11.01Tahun 2018 Tentang Reposisi dan Revitalisasi Pengurus DewanPimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015 2020dengan tegas menyatakan TERGUGAT sebagai Ketua Umum PartaiHANURA dan TERGUGAT II sebagai Sekretaris Jenderal PartaiHANURA;2.

Nomor M.HH01.AH.11.01 Tahun 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi danRevitalisasi DPP PARTAI HANURA Masa Bakti 20152020 tanggal 17Januari 2018, sebagaimana juga yang telah ditegaskan oleh KPU RIdalam verifikasi faktual yang telah dilakukan oleh KPU RI;4.

M.HH 01 AH. 11.01 Tahun2018 Tentang Reposisi dan Revitalisasi Pengurus DewanPimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015 2020, hal mana yang menjadi dasar sehingga Tergugat danTergugat II dapat melantik Tergugat III dan Tergugat IV.3.2.

Gowa, dan saksi memberitahukankepada orang tuanya (lbunya);e Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya tersebut saksidirawat kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari dan saksi juga menjalanioperasi reposisi tertutup tulang hidung di RSUD Syekh Yusuf Kab.

Terdakwa langsung memukulnya pada bagian pipi kanandengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan memukul lagi pipi kirisebanyak 1 (satu) kali, disamping itu Terdakwa juga memukul hidungHalaman 7 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2015/PN Sgm.saksi SAKSI sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan hidung saksiSAKSI bengkok dan mengeluarkan darah;Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya tersebut saksiSAKSI dirawat kurang lebih selama 10 (Sepuluh) hari dan saksi jugamenjalani operasi reposisi

Gowa, dimana dalam surat tersebut ada catatan tambahan yakni pasienmenjalani operasi reposisi tertutup tulang hidung yang bengkok akibat traumatumpul;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:e Bahwa benar Terdakwa dengan saksi SAKSI telahterikat dalam perkawinan, yang menikah padatanggal 19 Januari 2015;e Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015sekira pukul 23.00 Wita bertempat di rumah orangtuanya diKabupaten Gowa, Terdakwa

Gowa, SAKSI telah menjalanioperasi reposisi tertutup tulang hidung yang bengkokakibat trauma tumpul;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Terdakwakarena merasa tersinggung setelah isterinya setiapmelakukan hubungan badan selalu mengatakanlebih enakan dengan pacar sebelumnya yang telahmenyetubuhinya sebelum menikah denganTerdakwa;Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2015/PN Sgm.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,Terdakwa

Gowa, SAKSI telah menjalani operasi reposisi tertutuptulang hidung yang bengkok akibat trauma tumpul;Menimbang, bahwa dari fakta diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsurtelah terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksiSAKSI telah dapat dibuktikan, namun demikian apakah kekerasan fisik yangdilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi SAKSI tersebut sebagaimana yangditerangkan dalam Visum et Repertum diatas, mengakibatkan saksi SAKSI jatuh sakit atau luka berat, untuk itu Majelis

Pada pemeriksaan ditemukan luka mmar dan patah tertutup tulanghidung akibat persentuhan dengan benda tumpul yang dapat menimbulkanpenyakit atau halangan meojalankan pekerjaan mata pencahariannyasebagai PNS dan luka tersebut dapat menimbulkan cacat permanen padabagian hidung jika tidak dilakukan reposisi tulang;Perbuatan terdakwa MATTIAS MIKAEL BINUR sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 351ayat (2) Kitab Undangundang Hukum Pidana;SUBSIDAIRBahwa terdakwa MATTIAS MIKAEL BINUR, pada hari

Pada pemeriksaan ditemukan luka mmar dan patah tertutup tulanghidung akibat persentuhan dengan benda tumpul yang dapat menimbulkanpenyakit atau halangan meojalankan pekerjaan mata pencahariannyasebagai PNS dan luka tersebut dapat menimbulkan cacat permanen padabagian hidung jika tidak dilakukan reposisi tulang;Perbuatan terdakwa MATTIAS MIKAEL BINUR sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 351ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana;Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN BikMenimbang

Padapemeriksaan ditemukan luka mmar dan patah tertutup tulang hidung akibatpersentuhan dengan benda tumpul yang dapat menimbulkan penyakit atauhalangan meojalankan pekerjaan mata pencahariannya sebagai PNS danluka tersebut dapat menimbulkan cacat permanen pada bagian hidung jikatidak dilakukan reposisi tulang;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya

Padapemeriksaan ditemukan Iluka mmar dan patah tertutup tulang hidung akibatpersentuhan dengan benda tumpul yang dapat menimbulkan penyakit atauhalangan meojalankan pekerjaan mata pencahariannya sebagai PNS danluka tersebut dapat menimbulkan cacat permanen pada bagian hidung jikatidak dilakukan reposisi tulang;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, benar bahwaterdakwa berniat dan akhirnya niatnya tersebut dilaksanakan dengan memukulkorban Gotlif Sam Wabiser menggunakan tangan kanan yang

Pada pemeriksaan ditemukan luka mmar dan patah tertutup tulanghidung akibat persentuhan dengan benda tumpul yang dapat menimbulkanpenyakit atau halangan meojalankan pekerjaan mata pencahariannyasebagai PNS dan luka tersebut dapat menimbulkan cacat permanen padabagian hidung jika tidak dilakukan reposisi tulang;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum No : VeR354/227/VIIRSUD SUP/2020 tanggal 10 Juni 2020 tersebut korban dapatmengalami cacat permanen pada bagian hidung, oleh karena itu

tertutup pada dagu, bentuk tidak teratur, batastidak tegas, tepi tidak rata, permukaan berwarna kebiruan.Bibir dan mulut :e Tampak luka terbuka pada gusi atas kanan dan bawah depan.Anggota gerak bawah :e Tampak luka tertutup pada betis bawah bagian kanan,batastidak tegas, tepi tidak rata, terdapat perubahan bentuk(deformitas), nyeri tekan dan teraba derik tulang (krepitasi).Xfoto Cruris dextra : tampak patah tulang kering (fraktur tibia) kaki kanan.Telah dilakukan tindakan perawatan luka dan operasi reposisi

tertutup pada dagu, bentuk tidak teratur, batastidak tegas, tepi tidak rata, permukaan berwarna kebiruan.Bibir dan mulut :e Tampak luka terbuka pada gusi atas kanan dan bawah depan.Anggota gerak bawah :e Tampak luka tertutup pada betis bawah bagian kanan,batastidak tegas, tepi tidak rata, terdapat perubahan bentuk(deformitas), nyeri tekan dan teraba derik tulang (krepitasi).Xfoto Cruris dextra : tampak patah tulang kering (fraktur tibia) kaki kanan.Telah dilakukan rindakan perawatan luka dan operasi reposisi

Menyatakan sah PENGGUGAT sebagai Ketua LMDH "HARAPAN MAKMUR" Desa Sabrang berdasarkan Berita Acara Rapat Pengurus LMDH "HARAPAN MAKMUR" Desa Sabrang tentang Reposisi Pengurus pada hari Jum'at tanggal 1 Agustus 2008 pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Kepala Desa Sabrang ;3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum ; 4.

SH.Akta No.68, terdaftar diKepaniteraan Pengadilan NegeriJember pada hari Rabu, tanggal 27 September 2006 Nomor : 26/L/2006 . ( Bukti P1 ) ;Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2008 pukul 20.00 WIBbertempat di rumah Kepala Desa Sabrang, diadakan Rapat Pengurusyang menghasilkan kesepakatan mereposisi kepengurusan HARUNALRASYID / PENGGUGAT sebagai Ketua LMDH " HARAPANMAKMUR ", Desa Sabrang, menggantikan SUPRAPTO, berdasarakanBerita Acara Rapat Pengurus LMDH "HARAPAN MAKMUR ", DesaSabrang tentang Reposisi

menjadi Ketua LMDHHarapan Makmur Desa Sabrang adalah Tergugat ;Bahwa setelah MLB terjadi dualisme kepengurusan LMDHHarapan Makmur Desa Sabrang ;Bahwa sejak saksi menjadi anggota LMDH Harapan MakmurDesa Sabrang tidak pernah ada Rapat Anggota Tahunan ;Bahwa setahu saksi setiap tahunnya ada Laporan Peertanggungjawaban dari Pengurus LMDH Harapan Makmur Desa Sabranghanya diperlihatkan saja kepada para anggota ;Bahwa yang dijadikan dasar Penggugat menjadi Ketua LMDHHarapan Makmur Desa Sabrang adalah reposisi

Bahwa Penggugat adalah sebagai Ketua LMDH Harapan Makmur DesaSabrang berdasarkan Berita Acara Rapat Pengurus LMDH HarapanMakmur Desa Sabrang tentang Reposisi Pengurus pada hari Jumattanggal 01 Agustus 2008 yang menggantikan Ketua sebelumnya :SUPRAPTO ;2.

Pengurus melalui Rapat Pengurus karenaPengurus yang terpilin tersebut belum selesai masa kepengurusannya sejakdiangkat pada berdirinya LMDH HARAPAN MAKMUR Desa Sabrang padatahun 2006, bahwa Reposisi Pengurus adalah atas persetujuan SUPRAPTOsebagai Ketua dan Para Anggota Pengurus disaksikan dihadapan Kepala DesaSabrang sebagai Penasehat LMDH HARAPAN MAKMUR ;Menimbang, bahwa oleh karena pergantian Ketua tersebut dariSUPRAPTO kepada Penggugat atas dasar Rapat Pengurus tanggal 1 Agustus2008 tersebut

Menyatakan sah PENGGUGAT sebagai Ketua LMDH "HARAPANMAKMUR" Desa Sabrang berdasarkan Berita Acara Rapat PengurusLMDH "HARAPAN MAKMUR" Desa Sabrang tentang Reposisi Penguruspada hari Jum'at tanggal 1 Agustus 2008 pukul 20.00 WIB bertempat dirumah Kepala Desa Sabrang ;Hal 47 dari hal 44 Putusan Perkara Perdata No. 119/Pdt.G/2013/PN.Jr.3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan MelanggarHukum ;4.