PEMERINTAH REPUBLlK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLlSIAN NEGARA RI, dk : AMALI, dk

didakwakan atautidak, sehingga Terdakwa dapat atau tidak dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan olehPenuntut Umum;Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN BIsMenimbang bahwa, karena Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwadengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggardalam Pasal 55 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi atau Dakwaan Kedua melanggar dalam 53 hurufd UndangUndang Republlk

Bumi Riau Bertuah, namun izin usaha tersebut sudahkadaluwarsa / telah habis masa berlakurrya, karena masa berlaku izin tersebutdari tanggal 1 Oktober 2017 s/d 31 Maret 2018.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan Niaga BahanBakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 53 huruf dUndangUndang Republlk Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak danGas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara

maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu halhal yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaanyang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangilagi perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 53 huruf d UndangUndang Republlk

KEPALA KEPOLlSIAN REPUBLlK INDONESIA (KAPOLRI) di JAKARTA, cq. KEPOLlSIAN DAERAH (KAPOLDA) JAWA BARAT di BANDUNG, cq. KEPALA KEPOLlSIAN WILAYAH KOTA BESAR (KAPOLWILTABES) BANDUNG di KOTA BANDUNG vs.Ny. SONNY SOERADI PERMANA

Herman, setelah dianalisismengambil kesimpulan adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftardalam Golongan I (satu) nomor urut 8 UndangUndang Republlk Indonesia No. 35 tahun2009 tentang Narkotika), yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Kepala LaboratoriumForensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan M.Si.Menimbangh, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita AcaraPenimbangan Nomor : 54/01240.C/V/201,4 tanggal 12 Mei 2014 yang dilakukan olehPengelola Unit PT.

Herman, setelah dianalisis mengambilkesimpulan adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftardalam Golongan I (satu) nomor urut 8 UndangUndang Republlk Indonesia No. 35tahun 2009 tentang Narkotika), yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil KepalaLaboratorium Forensik Cabang Medan Dra.

Copy dari Copy Kartu Keluarga (KK) No. 1403093011070149;Dengan demikian selurun dokumendokumen yang kami ajukan sebagaibuktibukti tertulis Pemohon tersebut di atas, Telah Lunas BEAMATERAI dengan cara Permateraian di Kantor Pos sebagaimana telahditentukan oleh Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 tentang BeaMaterai junto Peraturan Pemerintah Republlk Indonesia Nomor 7 Tahun1995 tentang Perubahan Tarif Bea Materai Junto Kemenkeu RepubllkIndonesia Nomor : 182/KMK.0411995 tentang pelaksanaan PeraturanPemerintah

BANGSAWAN;Perbuatan terdakwa sebagalmana dlatur dan dlaneam pidana dalamPasal 12 huruh jo Pasal 18 Undang Undang Republlk Indonesia Nomor 20 Tahun2001 tentang perubahan atas UndangUndang Republlk Indonesia Nomor: 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;ATAU:KEDUA:Bahwa ia terdakwa dr.

BANGSAWAN;Perbuatan terdakwa sebagalmana dlatur dan dlancam pldana dalamPasal 11 jo Pasal 18 Undang Undang Republlk Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001tentang perubahan atas UndangUndang Republlk Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi;ATAU:KETIGA:Bahwa ia terdakwa dr.

BANGSAWAN;Perobuatan Terdalcwa sebagalmana dlatur dan dlancam pidana dalamPasal 5 ayat (2) jo Pasal 18 Undang Undang Republlk Indonesia Nomor 20Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Repubilk Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pldana Korupsi;Hal. 14 dari 38 hal.Put.No. 177 PK/Pid.Sus/2010Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMataram tanggal 30 Januari 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa dr.

SelatanKecamatan Banjarmasin Darat, Kotamadya Banjarmasin, kepadaPembanding semula Penggugat selaku pemiliknya;Putusan Nomor : 75/Pdt.G/2016/PN.Bjm Hal 7 Menghukum Terbanding semula Turut Tergugat untuk tunduk danmentaati putusan ini; Menolak gugatan yang selain dan selebihnya; Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayarongkos biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuktingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republlk

Kecamatan BanjarmasinDarat, Kotamadya Banjarmasin, kepada Pembanding semulaPenggugat selaku pemiliknya;Putusan Nomor : 75/Pdt.G/2016/PN.Bjm Hal 14Ls Menghukum Terbanding semula Turut Tergugat untuk tunduk danmentaati putusan ini; Menolak gugatan yang selain dan selebihnya; Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar ongkosbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkatbanding ditetapbkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh riburupiah);Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republlk

Foto copy Pasal 4 huruf (g) Undangundang Republlk Indonesia Nomor 8Tahun 1999 Tentang Perllndungan Konsumen (UUPK);(diberi tanda P4);5. Foto copy Pasal 1337 KUHPerdata(diberi tanda P5);6. Foto copy Pasal 46 ayat (1) Undangundang Republlk Indonesla Nomor 8Tahun 1999 Tentang Perllndungan Konsumen (UUPK);(diberi tanda P6);7. Foto copy Pasal 1365 KUHPerdata(diberi tanda P7);8. Foto copy Pasal 1367 KUHPerdata(diberi tanda P8);9.

mengajukan bukti surat berupa:e Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3671072608730002, atasnama Muhamd Asep Ansori tertanggal 24 Mei 2015, (diberi tanda P1);e Foto copy PerJanjlan Kredit No. 0016390/2/08/05/2019 Tanggal 21062019yang melanggar larangan UndangUndang RI No. 8 TH 1999 TentangPerllndungan Konsumen (UUPK)(diberi tanda P2);e Foto copy Pasal 18 ayat (1 dan ayat 3) UU RI No. 8 Tahun 1999 TentangPerllndungan Konsumen (UUPKk),(diberi tanda P3);e Foto copy Pasal 4 huruf (g) Undangundang Republlk

Indonesia Nomor 8Tahun 1999 Tentang Perllndungan Konsumen (UUPK);(diberi tanda P4);e Foto copy Pasal 1337 KUHPerdata(diberi tanda P5);e Foto copy Pasal 46 ayat (1) Undangundang Republlk Indonesla Nomor 8Tahun 1999 Tentang Perllndungan Konsumen (UUPK);(diberi tanda P6);e Foto copy Pasal 1365 KUHPerdata(diberi tanda P7);e Foto copy Pasal 1367 KUHPerdata(diberi tanda P8);e Foto copy UNDANGUNDANG DASAR REPUBLIK INDONESA TAHUN1945.pasal 28D(1) dan pasal 28G(1) (diberi tanda P9);Menimbang, bahwa terhadap

Menyatakan Terdakwa TAWANG DG BONTO bin SARIPUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Dengan Sengaja Menggunakan Alat Penangkap Ikan Yang MenggangguDan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan Di Kapal Penangkap Ikan DiWilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republlk Indonesia;.

Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan,telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) botolplastic berisi 25 ml urine dengan kesimpulanbarang bukti tersebut positifmengandung Metamfetamina yangterrnasukjenisNarkotika Golongan Nomor 61 Lampiran Undangundang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika;Halaman 6 dari 12 putusan No 332/PID.SUS/2018/PT PBRPerbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanaberdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undangundang Republlk

Agama danpenjelasannya sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UndangUndangNomor 60 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara absolut untukmemeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara ini;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuhsebanyak satu kali pengumuman dalam tenggal waktu 14 hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis PeradilanAgama Buku II Edisi Revisi 2013 Mahkamah Agung Republlk

denganberat bruto (nol koma empat puluh dua) gram, diperoleh kesimpulan bahwa barang buktitersebut adalah positif metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomorurut 61 Lampiran I UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, serta dari hasil penyidikan, terdakwa dan terdakwa II tidak ada ijin dari pejabatyang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis tersebut.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127(1) huruf a UndangUndang Republlk

sembilan puluh enam ribu enam rarus sembilanpuluh enam rupiah).Bahwa pada waktu Penggugat mengalami gangguan kesehatan secaraterus menerus, Penggugat masih karyawan Tergugat , otomatis segalakerugian materil untuk perobatan ditanggung oleh Tergugat dan Tergugat II ;Bahwa Perusahaan Tergugat adalah mitra dari pada Tergugat III yangnota bene adalah Perusahaan BUMN, yang seharusnya mengawasi mitrakerjanya yang harus mentaati segala peraturanperaturan dan UndangUndangyang berlaku di Negara Kesatuan Republlk

Lab: 408/NNF/2014 tanggal 24 Januari 2014 yang di buat danditandatangani oleh Zulni Erma, dan Supiyani, S.Si, barang bukti yang diterimaberupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 0,64 (nol Koma enam puluh empat)gram benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1(satu) Nomor urut 61 Lampiran UndangUndang Republlk Indonesia No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (1) dari UndangUndang RI No. 35 tahun 2009

KEPALA KEPOLlSIAN NEGERA REPUBLlK INDONESIA RESOR (KAPOLRES) BANYUWANGI, Cq. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEKTOR (KAPOLSEK MUNCAR) VS LIESYE MOLL

perbedaan penyebutan jumlah dan jenis kerugian dalam bentukangkaangka yang berbeda antara di dalam petitum, dengan posita, MajelisHakim menilai hal ini juga kesalahan ketik dan tidak menyebabkan gugatanmenjadi kabur (obscuur libel), Karena apa yang terdapat di dalam petitumsudah bersesuaian dijelaskan di dalam posita ...dst; (kursif dari PemohonKasasi);Pertimbangan tersebut selain bertentangan dengan yurisprudensisebagaimana tersebut di atas, juga bertentangan dengan Surat EdaranMahkamah Agung Republlk

., Sunarti dan Rachmadsyah tertanggal 12 September 2001.Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal59 ayat (1) huruf b UndangUndang Republlk Indonesia Nomor 5 Tahun 1997tentang Psikotropika.SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa IRWAN pada waktu dan tempat sebagaimana yangtelah diuraikan pada dakwaan Primair tersebut di atas, Terdakwa secara tanpahak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan dalambentuk obat berupa tablet dan serbuk yang antara lain adalah :Benar bahwa

bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklatberlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnyaterdapat 8 (delapan) bungkus plastik belting berisikan kristal warna putihdengan berat netto seluruhnya 1,1881 gram dibungkus platik bening didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disita dari lerdakwadisimpulkan bahwa barang bukli Krislal warna putih No. 1 tersebut adalahbenar mengandung Metainfetamina dan terdaftar dalam Golongan (salu)nomor urut61 Lampiran UndangUndang Republlk

Cabang Surabaya sesuaidengan hasil Pemeriksaan dari Lafor Cabang Surabaya dengan Berita Acara Nomor LAB :5602/NOF/2015 tanggal 11 Agustus 2015 disimpulkan : barang bukti Nomor : 8435/2015/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCImempunyai efek samping sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupunPsikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat KerasPerbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud padaPasal 196 Undang undang Republlk

;Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya perkara No.24/PL/G/2006/PHI.SB Ytanggal 10 Januari 2007 adalah, Mengadili :MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NietOntvankelijke Verklaard) Dan putusan Mahkamah Agung Republlk Indonesiajuga Mengadili : TTIDAK DAPAT DITERIMA maka menurut hukum gugatan dapatdiajukan kembali melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya ;Bahwa akibat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten