penyelesaian sengketaKONSUMEN j"2 22 ==16.Bahwa PENGGUGAT/PEMOHON KEBERATAN tidak pernah sepakatuntuk melanjutkan dengan memilin Arbitrase sebagai pilihan carapenyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Pekanbaru, sehinggatidak benar dalil BPSK Kota Pekanbaru tentang duduknya perkara padahalaman (6) alinea (III)PUTUSANINY dl jmmeeesese eee seesaw en eemeees eee eeereee ene17.Bahwa adapun alasan PENGGUGAT/ PEMOHON KEBERATAN adalahsebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri perindustrian DanPerdagangan Repubulik

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimasud dalam ayat (1)bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang; 18.Bahwa berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri perindustrian DanPerdagangan Repubulik Indonsesia No. 350/MPP/KEP /12/2001dimaksud, seharusnya BPSK Kota Pekanbaru tidak mempuyaikewenangan lagi untuk menyidangkan gugatan TERGUGAT/TERMOHON KEBERATAN;19.Bahwa BPSK Kota Pekanbaru tetap melanjutkan persidangan di BPSKKota Pekanbaru hingga membuat keputusan dengan nomor : 11/PTS

/BPSK/II/2015 yang dibacakan pada tanggal 3 Maret 2015, yang tidakadil, tidak mempunyai pertimbangan hukum dan tidak benar secara20.Bahwa sehubungan dengan kesewenangwenangan yang dilakukan olehBPSK Kota Pekanbaru tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 17Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata BPSK Nomor 59/Pdt.Sus/BPSK/201 5PN.PbrKeputusan Menteri perindustrian Dan Perdagangan Repubulik IndonsesiaNo. 350/MPP/KEP /12/2001 dan Pasal 1338KUHPerdata;21.Bahwa PENGGUGAT/PEMOHON KEBERATAN sangat dirugikansehubungan

Sumut sesuai dengan BeritaAcara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB : 514/NNF/2015 tanggal 26 Januari 2015 yang ditandatangani olehAKBP.ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU S.Si, Apt yangmasingmasing selaku Pemeriksa pada laboratorium Cabang Medanyang menerangkan bahwa berdasarkan analisis secara kimia forensikterhadap barang bukti milik terdakwa atas nama MAMPEPANGARIBUAN adalah benar mengandung Positif Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang Repubulik

Bukti Narkotika NO.LAB : 514/NNF/2015 tanggal 26 Januari 2015 yang ditandatangani olehAKBP.ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU S.Si, Apt yangmasingmasing selaku Pemeriksa pada laboratorium Cabang Medanyang menerangkan bahwa berdasarkan analisis secara kimia forensikterhadap barang bukti milik terdakwa atas nama MAMPEPANGARIBUAN adalah benar mengandung Positif MetamfetaminaPutusan Nomor : 59/Pid.Sus/2015/PN.Blg, Halaman 5 dari 22dan terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang Repubulik

Sumut sesuai dengan BeritaAcara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB : 514/NNF/2015 tanggal 26 Januari 2015 yang ditandatangani olehAKBP.ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU S.Si, Apt yangmasingmasing selaku Pemeriksa pada laboratorium CabangMedan yang menerangkan bahwa berdasarkan analisis secarakimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa atas namaMAMPE PANGARIBUAN adalah benar mengandung PositifMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan (satu) NomorUrut 61 Lampiran Undangundang Repubulik

Sumut sesuai dengan BeritaAcara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB : 514/NNF/2015 tanggal 26 Januari 2015 yang ditandatangani olehAKBP.ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU S.Si, Apt yangmasingmasing selaku Pemeriksa pada laboratorium CabangMedan yang menerangkan bahwa berdasarkan analisis secarakimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa atas namaMAMPE PANGARIBUAN adalah benar mengandung PositifMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor Urut61 Lampiran Undangundang Repubulik

2206/Pdt.G/2018/PA.Bbsbulan;v Bahwa Setahu saksi selama berumah tangga Penggugatdan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak sekarang anak dalamasuhan Penggugat;v Bahwa sejak Mei 2016 Tergugat dengan ijin Penggugatdengan maksud untuk bekerja, namun sejak kepergian Tergugattersebut ternyata tidak pernah kembali lagi kerumah Penggugat;v Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempattinggal selama 2 tahun 1 bulan ;v Bahwa, Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannyadengan jelas diwilayah Repubulik

Bahwa PSetahu saksi setelah menikah enggugat denganTergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 4tahun 5 bulan lebih dan sudah mempunyai 1 orang anak;v Bahwa Setahu saksi sejak Mei 2016 Tergugat dengan jjinPenggugat untuk bekerja, namun sejak kepergian Tergugat tersebutTergugattidak kembali kerumah Penggugat;v Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempattinggal selama 2 tahun 1 bulan ;v Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang tidak diketahuikeberadaannya dengan jelas diwilayah Repubulik

Ruko Citra Land Blok B.15 KotaKendari berdasarkan surat kKuasa khusus tanggal12 September 2018 sebagai Penggugat;Lawan:Pemerintah Repubulik Indonesia Cg. Kepala Kepolisian RepublikIndonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah SulawesiTenggara cq. Satuan Brigade Mobil (Brimob)Polda Sulawesi Tenggara, beralamat di DesaPuosu. Jaya Kecamatan Konda KabupatenKonawe Selatan dalam hal ini memberikan kuasakhusus kepada La Ode Arwahi, S.H., HadiSusanto, S.H., Taufig Ibrahim, S.H., Alpian, S.H.,M.

Nomor 353 K/Padt.SusBPSK/2016dan Perdagangan Repubulik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001pada Pasal 40 ayat (3) huruf b;Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Bukittinggi telah keliru dan salahmenerapkan hukum bahwa sangat jelas dalam Pasal 60 ayat 1 dan 2UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenmengatur sanksi administrative namun dalam ayat 3 disebutkan tata carapenetapan sanksi administratif sebagaimana dimasud pada ayat 1 diaturlebih lanjut peraturan perundangundangan.

Bahwa peraturan pelaksana berupa Keputusan Meniteri Perindustrian danPerdagangan Repubulik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 padaPasal 40 ayat (8) huruf b sebagaimana yang menjadi pertimbangan hukumJudex Facti Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut sangat keliru dan salahmenerapkan hukum karena Keputusan Menteri Perindustrian danPerdagangan Repubulik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 adalahmengatur tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan PenyelesaianSengketa Konsumen, bukan mengatur tentang

Bahwa pada Pasal 40 ayat (3) huruf b Keputusan Menteri Perindustrian danPerdagangan Repubulik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 hanyamemuat sanksi normatif yang sama dengan isi Pasal 60 ayat 2 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999.

dan Tergugat karenamasalah ekonomi karena Tergugat berhenti bekerja dan mendapat uangpesangon tetapi uang tersebut tidak pernah diberikan kepadaPenggugat; Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadipada tahun 2009 sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugatsampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabarberitanya; Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat kepadakeluarganya tetapi tidak berhasil menemukan Tergugat dan bahkan tidakdiketahu keberadaanya di wilayah Repubulik

Kakanwil Kementerian Keuangan Repubulik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKNM Jawa Timur Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun.

KakanwilKementerian Keuangan Repubulik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKNM Jawa Timur Cq Kepala Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun JI, Serayu Timur No. 141Madiun Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai .............

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimasud dalam ayat (1)bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang;Bahwa berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri perindustrian DanPerdagangan Repubulik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 dimaksud,seharusnya BPSK Kota Pekanbaru tidak mempuyai kewenangan lagi untukmenyidangkan gugatan Tergugat/Termohon Keberatan;Bahwa BPSK Kota Pekanbaru tetap melanjutkan persidangan di BPSK KotaPekanbaru hingga membuat keputusan dengan Nomor 11/PTS/Hal. 4

Putusan Nomor 615 K/Padt.SusBPSK/201520.21.22.23.24.BPSK/II/2015 yang dibacakan pada tanggal 3 Maret 2015, yang tidak adil,tidak mempunyai pertimbangan hukum dan tidak benar secara hukum;Bahwa sehubungan dengan kesewenangwenangan yang dilakukan olehBPSK Kota Pekanbaru tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 17Keputusan Menteri perindustrian Dan Perdagangan Repubulik IndonsesiaNomor 350/MPP/KEP/1 2/2001 dan Pasal 1338 KUHPerdata;Bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan sangat dirugikan sehubungandengan

Kasasidengan Termohon Kasasi maka penyelesaian sengketa konsumen dengancara mediasi telah selesai; Bahwa dengan selesainya penyelesaian sengketa konsumen dengan caraMediasi, maka tugas dan wewenang BPSK Kota Pekanbaru juga selesai danpenyelesaian sengketa Konsumen tidak dapat dilanjutkan dengan caraArbitrase, karena Penyelesaian sengketa konsumen bukan prosespenyelesaian sengketa secara berjenjang tetapi pilihan, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri perindustrian DanPerdagangan Repubulik

Putusan Akta Perdamaian No : 1/Pdt.G.S/2018/PN.Bli.Para Pihak sepakat untuk menyerahkan Kesepakatan Perdamaian inikepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bangli yangmenangani, memeriksa dan memutus Perkara Gugatan Sederhana Nomor :1/Pdt.G.S/2018/PN.Bli ini pada suatu persidangan yang telah ditetapkan sesuaiPasal 1 Ayat 3 Jo Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Repubulik IndonesiaNomor 2 Tahun 2015, untuk kemudian dituangkan dalam suatu PutusanPerdamaian dan/atau Akta Perdamaian (van dading

NurRohman, Para Pengurus Serikat PekerjaPergerakan Pelaut Indonesia (PPI) berdasarkan Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor AHU002823.AH.01.07Tahun 2017 tentang Badan Hukum Perkumpulan PPI, Surat dari DirektoratJenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan SosialHalaman 1 Putusan Perdamaian Nomor 336/Pdt.SusPHI/2018/PN Jkt.PstKetenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Repubulik IndonesiaNomor B.120/KKHI/V/2018 tentang Pemberitahuan Keberadaan SP/SB PPI,Surat dari

Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Repubulik Indonesia telahmemperoleh izin perceraian yang diterbitkan oleh atasan atau Pejabat yangberwenang dengan Keputusan Izin Perceraian NomorKEP.19/SJ/DPDTT/07/2017 tanggal 31 Juli2017;Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka upayamediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim telahberusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali hidup dalamsebuah rumah tangga bersama Termohon, namun tidak

dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, dan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikianPemohon maupun Termohon berkwalitas sebagai para pihak dalam perkara ini,dan perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu,karenanya formil dapat diterima;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (AparaturSipil Negara) pada Ditjen.Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa, Putusan PA.Bengkulu Nomor 05862017 Hal 8 dari 16 halamanPembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Repubulik

pemeriksaan lebih lanjut.Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris4Nomor : 376/V/2007/LAB NARKOBA/PUS.LAB,T&R tanggal 26 Mei2007, yang ditanda tangani dan mengetahui KASUBBIDLABORATORIUM NARKOBA, Kuswardani, S.Si, Apt Nrp.70040687,dengan kesimpulan bahwa barang bukti : 2 (dua) = lintingkertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat nettoseluruhnya 0,7109 gram tersebut adalah benar mengandung THC(Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan INomor urut 9 Lampiran Undang Undang Repubulik

pemeriksaan lebihlanjut.Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisNomor : 376/V/2007/LAB NARKOBA/PUS.LAB,T&R tanggal 26 Mei2007, yang ditanda tangani dan mengetahui KASUBBIDLABORATORIUM NARKOBA, Kuswardani, S.Si, Apt Nrp.70040687,dengan kesimpulan bahwa barang bukti : 2 (dua) = lintingkertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat nettoseluruhnya 0,7109 gram tersebut adalah benar mengandung THC(Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan INomor urut 9 Lampiran Undang Undang Repubulik

KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Dabo Singkep yang mengadili perkara Cerai Gugat padatingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusansebagai berikut, dalam perkara antara :Penggugat, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan IbuRumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Lingga;MELAWANTergugat, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh,Semula bertempat tinggal di Kabupaten Lingga, saat ini tidak diketahui lagialamatnya di seluruh wilayah Repubulik

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi Nomor 09/P/2020/BPSK-BKT Tanggal 9 Juli 2020;4.Menyatakan perjanjian pembiayaan multiguna secara fidusia nomor 01.500.572.00.181426.5 tanggal 17 juli 2018 antara Pemohon dengan Termohon adalah Sah dan mengikat bagi Pemohon dan Termohon dengan segala akibat hukumnya;5.Menyatakan Sah sertifikat jaminan fidusia nomor W3.000.81031AH 05.01 tahun 2018 tanggal 20 juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Repubulik

Bahwa hubungan hukum antara pemohon dengan termohon adalah hubunganperjanjian hutang pembiayaan Multiguna dengan jaminan fidusia, untuk menjaminpelunasan hutang pembiayaan termohon pada pemohon telah dibuatkan aktafidusia dan telah diterbitkan sertifikat jaminan fidusia nomor W3.000.81031AH05.01 tahun 2018 tanggal 20 juli 2018 yang dikeluarkan oleh kementerian hukumHalaman 6 dari 17 Putusan Perdata Nomor31/Pdt.SusBPSK/2020/PN Bkt.dan hak asasi manusia repubulik Indonesia kantor wilayah sumatera barat

Menyatakan Sah sertifikat jaminan fidusia nomor jaminan fidusia W3.000.81031AH05.01 tahun 2018 tanggal 20 juli 2018, yang dikeluarkan oleh kementerian hukumdan hak asasi manusia repubulik Indonesia kantor wilayah sumatera barat kantorpendaftaran jaminan fidusia.7. Menyatakan sah eksekusi objek jaminan fidusia berupa satu unit mobil Daihatsuunit mobil daihatsu sigra 1.2 R. M/T nomor Polisi BA 1524 LA nomor Mesin 3NRH28594 dan Nomor Rangka MHKS6GJ6JJJ049974;8.

Menyatakan Sah sertifikat jaminan fidusia nomor W3.000.81031AH 05.01 tahun2018 tanggal 20 juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan HakAsasi Manusia Repubulik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat kantorpendaftaran jaminan fidusia;6. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TermohonKeberatan, sejumlah Rp. 366.000, (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);7.

Imelda Pekerja Indonesia.soneone= Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 310 Ayat (4) UndangUndang Repubulik Indonesia Nomor 22Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JalanSubsidairtin Bahwa ia terdakwa ONO RIZWANTO pada hari Minggu tanggal 15Januari 2017 sekira jam 15.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu tertentudalam bulan Januari 2017 atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalamtahun 2017, bertempat di Jalan K.I. Yos Sudarso Km. 20,5 Kel.

Imelda Pekerja Indonesia.soncene= Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 310 Ayat (3) UndangUndang Repubulik Indonesia Nomor 22Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengertimaksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi yaitu :Halaman 5Putusan No. 478/Pid.Sus/201 7/PN.Mdn1.

adalah milik para Penggugat sebagai ahli waris Marahiman Mangaraja Endah (orang tua para penggugat) yang merupakan bagian dari tanah seluas 50 ha pemberian dari TK marah sudin Daulat yang dipertuan parit Batu, Ahmad Bandaro, Malin Reno Manti, Munir Datuak Batuah, Menan Datuak Rajo Amat A Tasar Majo Sadeo, diatas segel repubulik indonesia tahun 1971 pada orang tua Penggugat serta bedasarkan surat pernyataan Nusai datauak kando marajo tanggal 07 september 1973 berisi menyerahkan atau melepaskan

berbatas dengan bandar kecil kemudian tanah milikBahrin dan DahrulSebelah selatan berbatas dengan jl Protokol Jalur 32 Pasaman Barat.Halaman 8 dari 14 hal Putusan Nomor 145/PDT/2021/PT PDG10.adalah milik para Penggugat sebagai ahli waris Marahiman MangarajaEndah (orang tua para penggugat) yang merupakan bagian dari tanahseluas 50 ha pemberian dari TK marah sudin Daulat yang dipertuan paritBatu, Anmad Bandaro, Malin Reno Manti, Munir Datuak Batuah, MenanDatuak Rajo Amat A Tasar Majo Sadeo, diatas segel repubulik

Sebelah barat berbatas dengan tanah MuktiSebelan Utara berbatas dengan bandar kecil kemudian tanah milikBahrin dan DahrulSebelah selatan berbatas dengan JI Protokol Jalur 32 Pasaman Barat.adalah milik para Penggugat sebagai ahli waris Marahiman MangarajaEndah (orang tua para penggugat) yang merupakan bagian dari tanahseluas 50 ha pemberian dari TK marah sudin Daulat yang dipertuan paritBatu, Anmad Bandaro, Malin Reno Manti, Munir Datuak Batuah, MenanDatuak Rajo Amat A Tasar Majo Sadeo, diatas segel repubulik

----------------------------------------------

perkara a quo ,bahwamekanisme dalam Penyelesaian perkara di BPSK mengenal 3 (tiga) macamputusan yaitu cara Mediasi, Konsiliasi atau Arbitrase sesuai dengan ketentuanPasal 3 huruf a Kepmenperindag No. 350/MPP/KEP/12/2001, namun dalamputusan a quo tidak dijelaskan apakah putusan arbitarase, mediasi, konsiliasi,ini tidak jelas dan kabur.Bahwaperlimbangan hukum BPSK kota Bukittinggi Halaman 4 (empat) padaalinea terakir sangat keliu dalam menafsirkan pasal pasal 36 ayat (3)keputusan menteri perdagangan Repubulik

keputusan menteri perdagangan repubuikIndonesia Nomor 350/MPP/KEP /12/2001 tentang pelaksanaan tugas danwewenang Badan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) bahwa pasal 36ayat 3 (tiga ) adalah merupakan sanksi dan pasal 32 yang mengatur tentangpersidangan dengan cara Arbitrase bahwa BPSK bukittinggi telah sepotong sepotong dalam membaca peraturan tersebut, sudah sangat jelas dan terangbahwa pasal 36 ayat ( 3) punya kaitan dengan pasal 35 pasal 34 pasal 33dan pasal 32 keputusan menteri perdagangan repubulik

jatun setiap tanggal 25 setiapbulanya dan besamya Angsuran tiap bulan sebesar Rp. 2.797.000,Bahwa untuk meniamin pelunasan hutang pembiayaan termohon padapemohon telah dibuatkan akta jaminan fidusia serta telah diterbitkan sertifikatjaminan fidusia yaitu akta jaminan fidusia Nomor 211 oleh notaris hari Virgoputrid tanggal 30 Juni 2015 serta diterbitkan sertifikat jaminan fidusia nomorW3.00052273.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 3 Juli 2015 yang dikeluarkanoleh kementerian hukum dan hak asasi manusia repubulik

2.797.000, (dua juta tujuh ratus sembilanpuluh tujuh ribu rupiah) .Menimbang, bahwa untuk menjamin pelunasan hutang pembiayaantermohon pada pemohon telah dibuatkan akta jaminan fidusia serta telah diterbitkansertfikat jaminan fidusia yaitu akta jaminan fidusia Nomor 211 oleh notaris Harti VirgoPutri tanggal 30 Juni 2015 (oukti P.3) serta diterbitkan sertifikat jaminan fidusia nomorW3.00052273.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 3 Jui 2015 (bukti P4) yangdikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubulik

.:..0 , KotaPalembang, selanjutnya disebut Pemohon ;melawanvueueeeueeunaes , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dise eeeeeeeeeeaee Kota Palembang, sekarang tidak diketahuitapi masih dalam wilayah Repubulik Indonesaia,selanjutnya disebut Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari suratsurat perkara ;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi di persidangan ;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya

Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kuranglebih 1 tahun 6 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernahmengadakan komunikasi dan tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah bathinkepada Penggugat .Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirimkabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Repubulik Indonesia;Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugatberkesimpulan rumah tangga

waktu lain dalam bulan Juli 2012 bertempat di perairan Kwala Belawan WilayahPengelolaan Perikanan Indonesia ( territorial Indonesia ) pada posisi 035130 U dan984500 T atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Medan, berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, Setiap orang yang memiliki dan / ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapanikan di wilayah pengelolaan perikanan Repubulik