Penggugat:
MUHAMMAAD HAMDANI SYAIFI
Tergugat:
KEPALA BADAN PAJAK DAN RESTIBUSI PROV. DKI JAKARTA

. :93/Pid.Sus/Tpk/2019/PN.Sby e Bagian Dari Hasil Pajak Daerah 11.270.400, Bagian Dari Hasil Restibusi Daerah 7.470.400, Alokasi Dana Desa 596.557.800,Bantuan Pendidikan 166.000.000,JUMLAH PENDAPATAN 1.559.045.300,2 BELANJA: 1.559.045.300, Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 402.527.300. Bidang Pelaksanaan Pembangunan 847.385.500, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 217.590.000, Bidang Pemberdayaan Masyarakat 86.542.500.

KEGIATAN ANGGARAN (Rp)1 2 31 PENDAPATAN: 1.441.415.930,Pendapatan Asli Desa: 11.700.000, Hasil lelang tanah kas desa 11.000.000, Swadaya, partisipasi Pendapatan Transfer: 1.429.471.300, Dana Desa 691.046. 700, e Bagian Dari Hasil Pajak Daerah 13.246.100, Bagian Dari Hasil Restibusi Daerah 9.686.400, Alokasi Dana Desa 552.492.100,Bantuan Pendidikan 102.000.000,JUMLAH PENDAPATAN 1.441.415.930,2 BELANJA: 1.441.415.930, Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 495.455.450, Bidang Pelaksanaan Pembangunan

KEGIATAN ANGGARAN (Rp)1 2 31 PENDAPATAN: 1.441.415.930,Pendapatan Asli Desa: 11.700.000, Hasil lelang tanah kas desa 11.000.000, Swadaya, partisipasi Pendapatan Transfer: 1.429.471.300, Dana Desa 691.046. 700, e Bagian Dari Hasil Pajak Daerah 13.246.100, Bagian Dari Hasil Restibusi Daerah 9.686.400, Alokasi Dana Desa 552.492.100, Bantuan Pendidikan 102.000.000,JUMLAH PENDAPATAN 1.441.415,.930, Halaman ke 12 Putusan Perkara No. :93/Pid.Sus/Tpk/2019/PN.Sby 2 BELANJA: 1.441.415.930, Bidang Penyelenggaraan

KEGIATAN ANGGARAN (Rp) Halaman ke 98 Putusan Perkara No. :93/Pid.Sus/Tpk/2019/PN.Sby 1 2 31 PENDAPATAN: 1.559.045.300,Pendapatan Asli Desa: 86.700.000, Hasil lelang tanah kas desa 37.150.000, Swadaya, partisipasi 36.050.000,Pendapatan Transfer: 1.472.345.300, Dana Desa 691.046. 700, e Bagian Dari Hasil Pajak Daerah 11.270.400, Bagian Dari Hasil Restibusi 7.470.400,Daerah Alokasi Dana Desa 596.557.800, Bantuan Pendidikan 166.000.000,JUMLAH PENDAPATAN 1.559.045.300,2 BELANJA: 1.559.045.300, Bidang

KEGIATAN ANGGARAN (Rp)1 2 31 PENDAPATAN: 1.559.045.300,Pendapatan Asli Desa: 86.700.000, Hasil lelang tanah kas desa 37.150.000, Swadaya, partisipasi 36.050.000,Pendapatan Transfer: 1.472.345.300, Dana Desa 691.046. 700, e Bagian Dari Hasil Pajak Daerah 11.270.400, Bagian Dari Hasil Restibusi Daerah 7.470.400, Alokasi Dana Desa 596.557.800,Bantuan Pendidikan 166.000.000,JUMLAH PENDAPATAN 1.559.045.300,2 BELANJA: 1.559.045.300, Bidang Penyelenggaraan Pemerintah 402.527.300,Desa Bidang Pelaksanaan

HUBI tentangPenertiban Restibusi Hasil Hutan Kayu dan SuratNomor : 522.2/227/Set tanggal 30 Agustus 2006 perihalEdaran Tarif Retribusi Angkut Kayu Olahan~ yangHal. 3 dari 36 hal. Put. No. 1103K/PID.SUS/2009ditandatangani oleh Asisten Il a.n. Bupati JayawijayaBENYAMIN ARISO, SE.Msi.

HUBI tentangPenertiban Restibusi Hasil Hutan Kayu dan SuratNomor : 522.2/227/Set tanggal 30 Agustus 2006 perihalEdaran Tarif Retribusi Angkut Kayu Olahan yangditandatangani oleh Asisten II a.n.

Pasuruan telah menerima setoran restribusigalian c tahun 2018 sebesar Rp344.680.000, (tiga ratus empat puluh empat jutaenam ratus delapan puluh ribu rupiah) dari kKedua orang saksi tersebut danTerdakwa telah memberikan uang sebesar Rp24.820.000, (dua puluh empatjuta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai gaji petugas pemungutrestribusi galian c Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruankepada kedua saksi tresebut dan Terdakwa hanya menyetorkan uang kepadaMasitoh Juwanik selaku bendahara restibusi

galian c hanya sebesarRp211.806.000,(dua ratus sebelas juta delapan ratus enam ribu rupiah),sedangkan sisanya, yaitu sebesar Rp108.054.000, (Seratus delapan juta limapuluh empat ribu rupiah) tidak disetorkan kepada Masitoh Juwanik selakubendahara penerimaan restibusi galian c Desa Wonosunyo Kecamatan GempolKabupaten Pasuruan;Menimbang, bahwa kerugian Negara sebesar Rp108.054.000,(seratus delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) tersebut adalah menjaditanggungjawab pribadi terdakwa Ririn Rohmawati

mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Surat Dinas Perhubungan KOmunikasi dan Informatika Kota PrabumulihNomor : 974/181/DISHUBKOMINFO/2015, TANGGAL 16 April 2015 tentangtagihan pembayaran restibusi parkir di tepi jalan umum yang ditunjukan kepadaKetua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera.2.

Perda KabupatenDaerah Tingkat II Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 tahun 1994 tentangBangunan di Kabupaten Sukoharjo pada Pasal 1 (1) huruf c dengan tegas disebutkan bahwa *persyaratan/p ersettijtran tetangea bagi bate nan yangdirencanakan berhimpitan, dibuattrataskertas bermeterar > b Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 29 tahun 2004 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 tahun2003 tentang Restibusi Izin Mendirikan Bangunan pada Bab II Pasal 2910ayat (3) huruf g dengan

kesalahan (schuld) dari ParaTergugat tidak dapat terbantahkan lagi.Adanya Kerugian Bagi Korban.Bahwa atas penguasaan dan penempatan tanah milik Penggugatoleh Para Tergugat telah nyatanyata menimbulkan adanya kerugian(schade) bagi Penggugat sebagai pemilik tanah yanga sah, yaituberupa kerugian materiil dan kerugian immateriil, karena selama tanahtersebut dikuasai oleh Para Tergugat, denganmembangun/merenovasi dan menyewakan kepada pihak ketiga atauhalaman 13 dari 35setidaktidaknya dari penarikan restibusi

., tanggal 1Nopember 2017, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, MajelisHakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertamatelah mempertimbangkan korban tidak mengalami suatu kerugian atas peristiwayang dialaminya, oleh karena itu tuntutan tentang restitusi tidakterbukti,disamping itu uang tersebut tidak ada dalam dakwaan Penuntut Umum,uang restibusi tibatiba muncul dalam tuntutan Penuntut Umum padahalPenuntut

Ditunda jika kelengkapan yang kurang masih mungkin dapatdipenuhi oleh pemohon.Bahwa dibidang perizinan hanya ada tarif resmi dalam penerbitan Izin MendirikanBangunan (IMB) yaitu pungutan retribusi yang besarannya diatur dalam PeraturanDaerah (Perda) Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012, sedangkan untuk keperluanpenerbitan Kajian lingkungan dari BPLH (Amdal Lingkungan/UKLUPL), Kajianteknis lalu lintas dari DLLAJ (Amdal Lalin) dan Izin Penggunaan PemanfaatanTanah (IPPT) tidak ada pungutan restibusi yang diatur

Ditunda jika kelengkapan yang kurang masih mungkin dapat dipenuhioleh pemohon.Bahwa dibidang perizinan hanya ada tarif resmi dalam penerbitan Izin MendirikanBangunan (IMB) yaitu. pungutan retribusi yang besarannya diatur dalamPeraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012, sedangkan untukkeperluan penerbitan Kajian lingkungan dari BPLH (Amdal Lingkungan/UKLUPL), Kajian teknis lalu lintas dari DLLAJ (Amdal Lalin) dan Izin PenggunaanPemanfaatan Tanah (IPPT) tidak ada pungutan restibusi yang

Ditunda jika kelengkapan yang kurang masih mungkin dapat dipenuhioleh pemohon.Bahwa dibidang perizinan hanya ada tarif resmi dalam penerbitan Izin MendirikanBangunan (IMB) yaitu pungutan retribusi yang besarannya diatur dalam PeraturanDaerah (Perda) Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012, sedangkan untuk keperluanpenerbitan Kajian lingkungan dari BPLH (Amdal Lingkungan/UKLUPL), Kajianteknis lalu lintas dari DLLAJ (Amdal Lalin) dan Izin Penggunaan PemanfaatanTanah (IPPT) tidak ada pungutan restibusi yang diatur

Ditunda jika kelengkapanyang kurang masih mungkin dapat dipenuhi oleh pemohon.Bahwa dibidang perizinan hanya ada tarif resmi dalampenerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu) pungutanretribusi yang besarannya diatur dalam Peraturan Daerah(Perda) Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012, sedangkan untukkeperluan penerbitan Kajian lingkungan dari BPLH (AmdalLingkungan/UKLUPL), Kajian teknis lalu lintas dari DLLAJ (AndalLalin) dan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) tidak adapungutan restibusi yang diatur

Ditunda jikakelengkapan yang kurang masih mungkin dapat dipenuhioleh pemohon.Bahwa dibidang perizinan hanya ada tarif resmi dalampenerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu pungutanretribusi yang besarannya diatur dalam Peraturan Daerah(Perda) Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012, sedangkan untukkeperluan penerbitan Kajian lingkungan dari BPLH (AmdalLingkungan/UKLUPL), Kajian teknis lalu lintas dari DLLAJ (AmdalLalin) dan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) tidak adapungutan restibusi yang diatur

Ditunda jikakelengkapan yang kurang masih mungkin dapat dipenuhioleh pemohon.Bahwa dibidang perizinan hanya ada tarif resmi dalampenerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu) pungutanretribusi yang besarannya diatur dalam Peraturan Daerah(Perda) Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012, sedangkan untukkeperluan penerbitan Kajian lingkungan dari BPLH (AmdalLingkungan/UKLUPL), Kajian teknis lalu lintas dari DLLAJ (AmdalLalin) dan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) tidak adapungutan restibusi yang diatur

tata ruang.Ditunda jika kelengkapan yang kurang masih mungkindapat dipenuhi oleh pemohon.e Bahwa dibidang perizinan hanya ada tarif resmi dalam penerbitan IzinMendirikan Bangunan (IMB) yaitu. pungutan' retribusi yangbesarannya diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota BogorNomor 6 Tahun 2012, sedangkan untuk keperluan penerbitan Kajianlingkungan dari BPLH (Amdal Lingkungan/UKLUPL), Kajian teknis lalulintas dari DLLAJ (Amdal Lalin) dan Izin Penggunaan PemanfaatanTanah (IPPT) tidak ada pungutan restibusi

Halaman 34 dari39 Putusan Nomor 951/Pdt.G/2012/PN.Sbysedangkan Tergugat Intervensi/Penggugat asal juga telah menghadirkan 2 (dua)orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, oleh karenanyadapat diterima sebagai saksi di persidagan ; Menimbang, bahwa inti dari gugatan Intervensi tersebut adalah olehkarena Tergugat Intervensi/Penggugat asal yang menumpuk 22 (dua puluh dua)continer yag diangkut dari Kupang yang ditumpuk/ditempatkan di areal milikPenggugat Intervensi yang harus dikenakan restibusi

Hal ini menunjukkan tidak ada hubungan sebabakibat mengenai kerugian yang didalilkan Penggugat dalamgugatannya dengan perbuatan yang dilakukan Tergugat.Bahwa justru sebaliknya, terhadap aset tanah Pemerintah KotaSurabaya yang telah digunakan dan dimanfaatkan oleh Penggugatuntuk pasar yang dikenal dengan Pasar Asem Payung di KelurahanGebang Putih, Penggugat tidak pernah merlakukan hubungan hukumdengan Tergugat serta tidak pernah membayar Restibusi kepadaTergugat sebagai pemilik tanah akan tetapi Penggugat

kabupaten gianyar ;e Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 28 tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah yangdalam perkara aquo adalah pemerintah kabupaten gianyarmempunyai kewenangan untuk memungut pajak dan retribusidaerah, kewenangan tersebut tercantum pula dalam PeraturanDaerah Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat KhususParkir dan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum serta PeraturanDaerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.e Bahwa pemungutan Restibusi

kabupaten gianyar ;e Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 28 tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah yang dalamperkara aquo adalah pemerintah kabupaten gianyar mempunyaikewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah,kewenangan tersebut tercantum pula dalam Peraturan Daerah Nomor6 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir danPelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum serta Peraturan Daerah Nomor5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.e Bahwa pemungutan Restibusi

Mutiam mengadu kepadaanggota dewan tersebut karena masalah penarikan restibusi pasar olehkorban Ridwan als. Kojek;Bahwa setahu saksi kemudian akibat kejadian tersebut korban Ridwan als.Kojek meninggal dunia;halaman 18 dari 38 hal putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN PtkBahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat,menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;. Saksi Supandi Als.

MM menerima pungutan restibusi tersebut, Kemudian uangrestribusi tersebut diserahkan kepada terdakwa. Bahwa Saksi Drs. Suardi. MM mengelola lahan parkir sejak bulan Juni 2010sampai Oktober 2010 selama 5 (lima) bulan. Hasil pengelolaan parkirperbulannya sekitar Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan,dikurangi bulan September karena bulan Puasa tidak ada setoran, kemudiansaksi Drs. Suardi.

Suardi.MM menerima pungutan restibusi tersebut, kemudian uang resiribusi tersebutdiserahkan kepada terdakwa.Bahwa Saksi Drs. Suardi. MM mengelola lahan parkir sejak bulan Juni 2010sampai Oktober 2010 selama 5 (lima) bulan. Hasil pengelolaan parkirperbulannya sekitar Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan,dikurangi bulan September karena bulan Puasa tidak ada setoran, kemudiansaksi Drs. Suardi.

kepada saksi,sedangkan untuk hari Minggu pagi dikelola oleh sdr ABDILLAH (AnggotaKoramil Padang Barat TNI AD) setelah itu langsung disetorkan kepada saksi,sedangkan untuk parkir harian dikelola oleh sdr ARI dan disetorkan kepadasaksi per Minggu, untuk parkir acara Padang Fair dikelola oleh PT.Satelindodengan Disperindag dan setorkan kepada saksi setiap malamnya selama acaraPadang Fair, sedangkan pungutan sewa kedai dikelola oleh sdr AMRIL dandisetorkan kepada saksi, setelah saksi menerima pungutan restibusi

Mutiam mengadu kepadaanggota dewan tersebut karena masalah penarikan restibusi pasar olehkorban Ridwan als. Kojek;Bahwa setahu saksi kemudian akibat kejadian tersebut korban Ridwan als.Kojek meninggal dunia;Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, menyatakantidak keberatan dan membenarkannya;. Saksi Supandi Als.

Model keadilan dikenal juga dengan pendekatan keadilan ataumodel ganjaran setimpal (just desert model) yang didasarkan pada dua teoritentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (prevention) dan restibusi(restribution).

tanah (balik nama) terhadap sertifikat SHGB No.959atas nama : Ahadi Reso Hutasoit (Penggugat I) keatas nama Kamaruddin(Tergugat III) berdasarkan kutipan risalah lelang nomor 137/2017 tanggal18 April 2017, bahwa sebagai persyaratan untuk proses balik nama diKantor Pertanahan Kota Batam salah satunya adalah harus adanyapersetujuan peralinan hak atas tanah dari Otorita Batam sebagai BadanPengusahaan Kawasan Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2007, sertamengurus SSPDPBHTB di Badan Pengelolaan Pajak dan Restibusi

Kojek sudah dalam keadaan luka sobek di leher, lukatusuk pada bahu kiri, luka dada sebelah kiri, luka tangan kanan, setahusaksi akibat senjata tajam;Bahwa masalah terjadinya perkelahian tersebut, informasi yang saksidapatkan karena pada waktu itu ada datang Anggota DPRD untuk melihatsituasi pasar dengan berkeliling pasar dan Terdakwa mengadu kepadaanggota dewan tersebut karena masalah penarikan restibusi pasar olehkorban Ridwan als.