No. 250 PK/PID.SUS/2011penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerahdisesuaikan dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 selanjutnya dalamSurat Edaran tersebut menyatakan bahwa kelebihan penyetoran PPh 21 PNSDaerah oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat diberlakukannya UndangUndangnomor 17 Tahun 2000 agar diselesaikan melalui mekanisme restusi pajak kepadakantor pelayanan Pajak setempat.Bahwa dengan diberlakukannya UU.

SE 49/A/2002 tanggal 5 April 2002 tentang Perubahan tarif PPh 21 yang ditanggungpemerintah bagi pejabat negara, pegawai negeri Sipil dan Pensiunan ataspenghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerahdisesuaikan dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 selanjutnya dalamSurat Edaran tersebut menyatakan bahwa kelebihan penyetoran PPh 21 PNSDaerah oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat diberlakukannya UndangUndangnomor 17 Tahun 2000 agar diselesaikan melalui mekanisme restusi pajak

SE 49/A/2002 tanggal 5 yang menyatakan bahwa kelebihanpenyetoran PPh 21 PNS Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagai akibatdiberlakukannya UndangUndang Nomor : 17 Tahun 2000 agardiselesaikan melalui mekanisme restusi pajak kepada kantor pelayananpajak setempat ;Selanjutnya untuk dapat memperoleh keuntungan sebesar 25% darikelebinan setor pajak PPh 21 Tahun 2001 dan 2002 Terdakwa Drs.HASNIL AK, MM membuat Surat Penawaran Nomor : 09/ProTax/H/I/03tertanggal 13 Januari 2003 perihal penawaran kompensasi/

SE 49/A/2002 tanggal 5 yang menyatakan bahwa kelebihan18penyetoran PPh 21 PNS Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagai akibatdiberlakukannya UndangUndang Nomor : 17 Tahun 2000 agardiselesaikan melalui mekanisme restusi pajak kepada kantor pelayananpajak setempat ;e Selanjutnya untuk dapat memperoleh keuntungan sebesar 25% darikelebihnan setor pajak PPh 21 Tahun 2001 dan 2002 Terdakwa Drs.HASNIL AK, MM membuat Surat Penawaran Nomor : 09/ProTax/H/I/03tertanggal 13 Januari 2003 perihal penawaran kompensasi

Anim Rp. 360.000, Ajudan Kakesdam /BB Rp. 300.000, Bendahara Kesdam /BB Rp. 360.000, Kasi Dalku Kudam /BB Rp. 1.800.000, Restusi karyawan Rp. 30.405.200, Jasa dokter Konsultan Rp. 60.502.000, Fee Staff Akuafarm Rp. 8.250.000, Dukungan Drg Hudson Rp. 500.000, Pembayaran hotel An. Kol. Ahadin Rp. 1.015.670, Dukungan Timkes dr Agustina Rp. 250.000, pengembalian uang Utdal Rp. 400.000, BBM kunjungan kerja Persit Ditkesad Rp. 300.000, Dukungan kemalangan An.

Anim Rp. 360.000, Ajudan Kakesdam 1/BB Rp. 300.000, Bendahara Kesdam /BB Rp. 360.000, Kasi Dalku Kudam /BB Rp. 1.800.000, Restusi karyawan Rp. 30.405.200,35.36.65 Jasa dokter Konsultan Rp. 60.502.000, Fee Staff Akuafarm Rp. 8.250.000, Dukungan Drg Hudson Rp. 500.000, Pembayaran hotel An. Kol. Ahadin Rp. 1.015.670, Dukungan Timkes dr Agustina Rp. 250.000, pengembalian uang Utdal Rp. 400.000, BBM kunjungan kerja Persit Ditkesad Rp. 300.000, Dukungan kemalangan An.

Anim Rp. 360.000, Ajudan Kakesdam 1/BB Rp. 300.000, Bendahara Kesdam /BB Rp. 360.000, Kasi Dalku Kudam /BB Rp. 1.800.000, Restusi karyawan Rp. 30.405.200, Jasa dokter Konsultan Rp. 60.502.000, Fee Staff Akuafarm Rp. 8.250.000, Dukungan Drg Hudson Rp. 500.000, Pembayaran hotel An. Kol. Ahadin Rp. 1.015.670, Dukungan Timkes dr Agustina Rp. 250.000, pengembalian uang Utdal Rp. 400.000, BBM kunjungan kerja Persit Ditkesad Rp. 300.000, Dukungan kemalangan An.

ketentuan apabiladendatersebuttidak dibayar diganti dengan pidanakurunganselama 1 (satu) bulan;

sebagimana dakwaan kesatu primair dan melakukan tindak pidana Dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan kedua primair;

tidakberwujud maupun ekspor jasa kena pajak;Bahwa, sehubungan dengan perpajakan PKP yang telah melakukan transaksimempunyai kewajiban memungut PPN dari penjualan barang/jasa kena pajakkepada pihak lain dengan menerbitkan faktur pajak, dan atas PPN yang telahdipungut tersebut PKP wajib menyetorkan PPN yang telah dipungut danmelaporkannya dalam SPT Masa PPN;Bahwa, PKP juga mempunyai hak atas transaksi yang telah dilakukannya yaitumengkreditkan PPN yang dipungut oleh supliernya dan memperoleh kembali(restusi

SE 49/A/2002 tanggal 5April 2002 tentang Perubahan tarif PPh 21 yangditanggung pemerintah bagi pejabat negara,pegawai negeri Sipil dan Pensiunan ataspenghasilan yang dibebankan kepada KeuanganNegara atau Keuangan Daerah disesuaikan denganUndang Undang Nomor 17 Tahun 2000 selanjutnyadalam Surat Edaran tersebut menyatakan bahwakelebihan penyetoran PPh 21 PNS Daerah olehPemerintah Daerah sebagai akibat diberlakukannyaUndang Undang nomor 17 Tahun 2000 agardiselesaikan melalui mekanisme restusi pajakkepada

SE 49/A/2002 tanggal 5 yang menyatakan bahwa kelebihanpenyetoran PPh 21 PNS Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagai akibatdiberlakukannya UndangUndang nomor 17 Tahun 2000 agar diselesaikanmelalui mekanisme restusi pajak kepada kantor pelayanan Pajak setempat.e Selanjutnya untuk dapat memperoleh keuntungan sebesar 25 % darikelebihan setor Pajak PPh 21 Tahun 2001 dan 2002 Terdakwa Drs.HASNIL AK, MM membuat Surat Penawaran Nomor : 09/ProTax/H/I/03tertanggal 13 Januari 2003 perihal Penawaran kompensasi

SE 49/A/2002 tanggal 5 yang menyatakan bahwa kelebihanpenyetoran PPh 21 PNS Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagai akibatdiberlakukannya UndangUndang nomor 17 Tahun 2000 agar diselesaikanmelalui mekanisme restusi pajak kepada kantor pelayanan Pajak setempat.e Selanjutnya untuk dapat memperoleh keuntungan sebesar 25 % darikelebihan setor Pajak PPh 21 Tahun 2001 dan 2002 Terdakwa Drs.Hal 20 dari 136 hal Putusan No.255/Pid.B/2009/PN.SimHASNIL AK, MM membuat Surat Penawaran Nomor : 09/ProTax/H/1/03tertanggal

didakwakan kepadanya, yaitumelanggar pasal 2 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana PerdaganganMenimbang bahwa, oleh karena dakwaan Primair telah terbukti makadakwaan Subsidair dan lebih Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;Menimbang bahwa, terkait restitusi sebagaimana diamanatkan dalamPasal 1 jo Pasal 48 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ,hal mana menjelaskanbahwa restusi