Ditemukan 9 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 01-09-2014 — Putus : 30-10-2014 — Upload : 19-11-2014
Putusan PTA BANDUNG Nomor 161/Pdt.G/2014/PTA.Bdg
Tanggal 30 Oktober 2014 —
4428
  • dahulu sebagai Penggugat IV,sekarang Pembanding IV;5 ACHADIAT MUCHARAM bin DEDI ZAINUDDIN, agama Islam, tempatkediaman di Jalan Sukamantri I RT.0O7 RW.10 Kelurahan Sukaluyu KecamatanCibeunying Kaler Kota Bandung, dahulu sebagai Penggugat V, sekarang PembandingV;6 DESIANTY SAVITRI PATIMAH binti DEDI ZAINUDDIN, agama Islam,tempat kediaman di Jalan Sukamantri II Nomor 23/144 D RT.08 RW.02 KelurahanSukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, dahulu sebagai Penggugat VI,sekarang Pembanding VI;7 ROFIUD
Putus : 17-10-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 PK/Ag/2018
Tanggal 17 Oktober 2018 —
3728 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SITI DJULAEHA BINTI ACENG;RUDY WINDU NUGRAHA BIN DEDDY ZAINUDIN;ROFIUD DAROJAT BIN DEDDY ZAINUDIN;KURNIA ACHMAD M. BIN DEDDY ZAINUDIN;ZAINAL ARIFIN AMIN BIN DEDDY ZAINUDIN;SITI ROCHMATILLAH M. BINTI DEDDY ZAINUDIN;MUHAMMAD RIDO FADLI ROBBI BIN DEDDYZAINUDIN, nomor 1 sampai dengan nomor 7 bertempattinggal di Jalan Sukamantri Nomor 1 RT. 007 RW. 010Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler KotaBandung;8. HARRY RACHMAT SALEH BIN DEDDY ZAINUDIN;9.
Register : 02-01-2015 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Bna
Tanggal 30 April 2015 — Drs. H. M. Hasyim Daud, MM LAWAN 1.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh 2.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Aceh, Cq. Bupati Aceh Besar, 3.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Aceh, Cq. Bupati Aceh Besar, Cq. Kepala Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Besar
7520
  • ., PutriFitria, SH dan Ahmad Rofiud Darojat, SH., berdasarkan Surathalaman I dari 9 Perdata Nomor 131/Pdt/2015/PNBNAKuasa Khusus tanggal 20 Januari 2015, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 05Februari 2015 Nomor : W1.U1/35/HK/02/1/2015, selanjutnyadisebut sebagai Terbanding I / semula Tergugat I ;2. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementrian dalam Negeri RepublikIndonesia Cq. Gubernur Aceh, Cq Bupati Aceh Besar,beralamat di JI. T. Bahtiar P.
Register : 09-10-2017 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 26-09-2019
Putusan PA LUBUK LINGGAU Nomor 992/Pdt.G/2017/PA.LLG
Tanggal 29 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
113
  • Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Rudi Awanto bin Dasta) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi (Rofiud Aziz binti Kateno) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;

    3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BKL.

Register : 28-06-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 14-09-2018
Putusan PN PARIAMAN Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Pmn
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
100139
  • Rofiud Rozaktanggal 31 Mei 2017 diberi meterai Rp.6.000, dan stempel Pos, setelahditeliti dan dicocokan sesuai dengan aslinya yang oleh Hakim ditandaidengan T.114;Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Nomor : 01/2018 tanggal 25 Mei 2018dan Nomor 02/2018 tanggal 26 Mei 2018 diberi meterai Rp.6.000, danstempel Pos, setelah diteliti dan dicocokan sesuai dengan aslinya olehHakim ditandai dengan T.115;Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.147 Desa Kasang Barat SelatanKecamatan Batang Anai tanggal 24 Juni 1996
    ROFIUD ROZAK Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi kepersidangan Pengadilansekarang ini yaitu sehubungan dengan pembangunan jalan tol dan saksisebagai penilai publiknya; Bahwa guna penilai publik tersebut saksi diangkat melalui surat tertentuyaitu setelah saksi lulus ujian sertifikasi dan mendapatkannya mengajukansurat ke Menteri Keuangan untuk menjadi penilai publik dan diangkat olehMenteri Keuangan setelah mendapatkan izin baru bisa sebagai penilaipublik;Halaman 133 dari 145 Putusan Perdata
    Rofiud Rozak;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahan maupunsangkalannya, Termohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa T.II.1 sampaidengan T.II.7 tanpa mengajukan saksi;Halaman 138 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pat.G/2018/PN.
Register : 05-02-2020 — Putus : 16-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN PARIAMAN Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pmn
Tanggal 16 Oktober 2020 — Penggugat:
YUSRIZAL
Tergugat:
1.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman
2.Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang Sicincin Kementrian PUPR
3.Bupati Kabupaten Padang Pariaman
4.PT Hutama Karya Cq. PT. HKI PT Hutama Karya Indonesia
9923
  • Rofiud Rozak, terhadapSaksisaksi para pihak dalam perkara ini oleh karena sebagaimana aturanSurat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor44/KMA/SK/III/2014 Tentang Pemberlakuan Template Putusan dan StandarPutusan Dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, maka MajelisHakim memahami maksud Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 44/KMA/SK/ III/2014 dengan implementasinya yaitu dalamputusan tidak lagi menguraikan keterangan Saksisaksi dimaksud, cukupketerangannya
Register : 05-02-2020 — Putus : 16-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN PARIAMAN Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Pmn
Tanggal 16 Oktober 2020 — Penggugat:
NOFI
Tergugat:
1.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman
2.Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang Sicincin Kementrian PUPR
3.Bupati Kabupaten Padang Pariaman
4.PT Hutama Karya Cq. PT. HKI PT Hutama Karya Indonesia
7913
  • Rofiud Rozak, terhadapSaksisaksi para pihak dalam perkara ini oleh karena sebagaimana aturanSurat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor44/KMA/SK/III/2014 Tentang Pemberlakuan Template Putusan dan StandarPutusan Dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, maka MajelisHakim memahami maksud Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 44/KMA/SK/ III/2014 dengan implementasinya yaitu dalamputusan tidak lagi menguraikan keterangan Saksisaksi dimaksud, cukupketerangannya
Register : 05-02-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN PARIAMAN Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Pmn
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat:
ALIZAR atau KONTON KOTO
Tergugat:
1.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman
2.Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang Sicincin Kementrian PUPR
3.Bupati Kabupaten Padang Pariaman
4.PT Hutama Karya Cq. PT. HKI PT Hutama Karya Indonesia
14759
  • Rofiud Rozak, dan 2.
Register : 05-02-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN PARIAMAN Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pmn
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat:
SYAFRIZAL
Tergugat:
1.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman
2.Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang Sicincin Kementrian PUPR
3.Bupati Kabupaten Padang Pariaman
4.PT Hutama Karya Cq. PT. HKI PT Hutama Karya Indonesia
14229
  • Rofiud Rozak;Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksisaksi dari para pihakdalam perkara ini sebagaimana ketentuan di dalam Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 44/KMA/SK/III/2014 TentangPemberlakuan Template Putusan Dan Standar Penomoran Perkara PeradilanUmum, maka dapat Majelis Hakim pahami bahwa maksud dari Surat KeputusanKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 44/KMA/SK/III/2014dengan implementasinya yaitu dalam putusan tidak lagi menguraikanketerangan Saksisaksi