Ditemukan 10265 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-09-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 23-03-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 301/Pdt.P/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 10 Oktober 2017 — WIDYA RULE
12421
  • Menetapkan kepada Pemohon dari 2 (dua) nama dimilikinya yaitu nama Widya dan Widya Rule - Pemohon menggunakan nama Widya Rule; 3. Menyatakan nama Pemohon yang disebut dengan Widya adalah orang yang sama dengan nama Widya Rule, lahir di Jember, tanggal 05 Mei 1980;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 216.000.- (dua ratus enam belas ribu rupiah);
    WIDYA RULE
Register : 17-02-2020 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PT MANADO Nomor 13/PID/2020/PT MND
Tanggal 17 Maret 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Arif Yuli Haryanto, SH
Terbanding/Terdakwa : DANTE RULE WENCESLAO
10859
  • Pembanding/Penuntut Umum : Arif Yuli Haryanto, SH
    Terbanding/Terdakwa : DANTE RULE WENCESLAO
    PUTUSANNOMOR: 13 /PID / 2020 /PT.MNDDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara dalamperadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawahini dalam perkara terdakwa :Nama Lengkap > DANTE RULE WENCESLAOTempat lahir : Davao Oriental PhilipinaUmur/Tg Lahir : 40 tahun/25 Juni 1979Jenis Kelamin > LakilakiKebangsaan > Philipina.Tempat Tinggal : Purok Saeng Barangay CalumpangGeneral Santos City PhilipinaAgama : KatolikPekerjaan
    PDMII49/SANGIHE/II/2019 terdakwadidakwa sebagai berikut :KESATUn Bahwa Terdakwa DANTE RULE WENCESLAO berkewarganegaraanPhilipina selaku Nakhoda kapal M/B CA JERICK yang terdaftar sebagai kapalperikanan di Philipina, dengan kapasitas + 2,91 GT, pada tanggal 19 Oktober2019 sampai tanggal 22 Oktober 2019, atau setidak tidaknya di waktu waktutertentu dalam Bulan Oktober 2019, bertempat di Wilayah Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Sulawesi pada posisi koordinat 03 22 LU 123 55 BT atau setidak
    yang bisa menunjukkan SuratIzin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah RepublikIndonesia, sehingga kapal M/B CA JERICK di tarik ke Stasiun PengawasanSumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahuna untuk pemeriksaan lebih lanjut;n Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 92 Jo. pasal 26 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.DANKEDUA Terdakwa DANTE RULE
    Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANTE RULE WENCELAOdengan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,(tiga ratus jutarupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, makadiganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;3.
    Menyatakan terdakwa DANTE RULE WENCESLAO telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana MelakukanUsaha Perikanan Dibidang Penangkapan ikan tidak memiliki SIUP dan Memiliki Dan/atau Mengoperasikan Kapal Perikanan Berbendera Asingdi Zona Ekslusif Indonesia yang tidak Memiliki Surat Izin PenangkapanIkan (SIPI) ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANTE RULE WANCESLAOoleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.400.000.000, (empatratus juta rupiah ) ;3.
Register : 22-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN BITUNG Nomor 15/Pid.Sus-PRK/2019/PN Bit
Tanggal 12 Desember 2019 — Penuntut Umum:
Arif Yuli Haryanto, SH
Terdakwa:
DANTE RULE WENCESLAO
15587
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa Dante Rule Wenceslao telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, ikan Tidak memiliki SIUP dan Mengoperasikan kapal Perikanan berbendera asing di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI), yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan
    Ikan (SIPI)
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dante Rule Wenceslao oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.
    Penuntut Umum:
    Arif Yuli Haryanto, SH
    Terdakwa:
    DANTE RULE WENCESLAO
    Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DANTE RULE WENCESLAOdengan Pidana Denda sebesar Rp 300.000.000, (tiga ratus jutarupiah) dengan ketentuan apabila Denda Tersebut tidak dibayar, makadiganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;3.
    Surat Persetujuan Berlayar ( SPB ) asliMenimbang bahwa oleh karena terdakwa Dante Rule Wenceslaoadalah Nakhoda M/BCA.
    Jerick yang sebenarnya adalah Marites Saruna Wenceslao,anak kandung dari terdakwa Dante Rule Wenceslao, Warga negara Philipina.Oleh karena itu terdakwa Dante Rule Wenceslao akan dipertimbangkan unsur Memiliki dan/atau. Mengoperasikan kapal Perikanan berbendera asingmelakukakan penangkapan ikan di Zona Eknomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);Menimbang bahwa, temat kejadian perkara (TPK) saat dilakukanpenangkapan kapal M/BCA.
    Menyatakan Terdakwa Dante Rule Wenceslao telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Melakukan UsahaPerikanan Dibidang Penangkapan, Ikan Tidak Memiliki SIUP danMemiliki Dan/Atau Mengoperasikan Kapal Perikanan BerbenderaAsing Di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI), Yang TidakMemiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)2.
    Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dante Rule Wenceslao olehkarena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 400.000.000., (empat ratusJuta Rupiah);3. Menetapkan barang bukti berupa: 1(Satu) Unit kapal penangkap ikan M/B CA. JERICK 2 (Dua) Unit Katinting berserta mesinPut.
Register : 04-12-2023 — Putus : 28-12-2023 — Upload : 19-01-2024
Putusan PN WATAMPONE Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Wtp
Tanggal 28 Desember 2023 — RULE
2916
  • RULE tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai dan Menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
    RULE
Register : 22-08-2022 — Putus : 03-11-2022 — Upload : 10-11-2022
Putusan PN Parigi Nomor 125/Pid.B/2022/PN Prg
Tanggal 3 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD PERMATA SAMUDERA, SH
Terdakwa:
1.HAIRUL Alias RULE
2.MOH. RIZKI Alias RIKI
4516
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa I HAIRUL Alias RULE dan Terdakwa II MOH. RIZKI Alias RIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaiamana dakwaan primer Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I HAIRUL Alias RULE dan Terdakwa II MOH.
    Penuntut Umum:
    MUHAMMAD PERMATA SAMUDERA, SH
    Terdakwa:
    1.HAIRUL Alias RULE
    2.MOH. RIZKI Alias RIKI
Register : 05-08-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PA NUNUKAN Nomor 172/Pdt.P/2020/PA.Nnk
Tanggal 1 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
186
  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
    2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Amiruddin bin Rule ) dengan Pemohon II (Patrisia binti Jainal) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 1 Januari 1990 di Desa Panji, Lahad Datu, Malaysia;
    3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah).
    SALINAN PENETAPANNomor: 172/Pdt.P/2020/PA.Nnk= ao 2 oAS 4 aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalamperkara Pengesahan (itsbat) Nikah yang diajukan oleh:Amiruddin bin Rule , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanpedagang, bertempat tinggal di Jalan Mandar MembangunRT.04, RW.02, Desa Sungai Manurung, Kecamatan Sebatik,Kabupaten Nunukan, Kalimantan
    Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon (Amiruddin bin Rule)dengan Pemohon II (Patrisia binti Jainal) yang dilaksanakan pada tanggal1 Januari 1990 di Desa Panji, Lahad Datu, Malaysia;3.
    Undangundang nomor 50 tahun 2009, makaseluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon danPemohon Il;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan No.172/Pdt.P/2020/PA.NnkMENETAPKANMengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon II;Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Amiruddin bin Rule ) denganPemohon II (Patrisia binti Jainal) yang dilaksanakan pada tanggal padatanggal 1 Januari 1990
Putus : 20-04-2017 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 402/B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SYNGENTA INDONESIA
189111 Berkekuatan Hukum Tetap
  • atas Rule of thumb di atas.
    tarif royalty menurut Termohon PeninjauanKembali dengan tarif royalty menurut 25% rule denganmakanisme sebagai berikut :a.
    Iniadalah aturan yang baik dan berguna praktis.Berdasarkan simposium tersebut, diketahui bahwa25% rule merupakan pendekatan penentuan royaltyyang telah diakui secara international oleh LembagaIntellectual Property Dunia di bawah naungan PBB;Bahwa The 25% Rule pertama kali dikemukakan olehRobert Goldscheider & Marshall dalam bukunya "TheArt of Licensing from the Consultant's Point of View".Selanjutnya 25% rule tersebut dipertajam lagipembahasannya melalui hasil penelitan RobertGoldscheider, John Jarosz
    pengguna Lisensi.Kasuskasus yang menggunakan basis perhitungan"The 25% Rule" dalam menyelesaikan sengketaterkait Lisensi antara lain:(1) Polaroid Corp. v.
    Bahwa 25% rule merupakan pendekatan penentuanroyalty yang telah diakui secara international olehLembaga /ntellectual Property Dunia di bawahnaungan PBB (WIPO);b.
Register : 15-01-2014 — Putus : 03-11-2014 — Upload : 31-03-2016
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.56851/PP/M.XVIIB/19/2014
Tanggal 3 Nopember 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
27549
  • barang sesuai lembar lanjutan PIB,Negara Asal : ChinaKlasifikasi : 8481.80.9100 BM 0% (ACFTA)Menjadi : 8481.80.9100 BM 5% (MEN)bahwa importasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding diketahui Form E pada kolortidak diuraikan rincian barang untuk diberikan tarif Preferensi ACFTA origin critehanya dideclare satu "96%" untuk semua barang, sehingga mekanisme cara pengisForm E tidak sesuai dengan ketentuan Revised Operational Certification ProceduresThe Rules of Origin of The ASEANChina Free Trade Area Rule
    7, Rule 9, dan Rule 17dan Overleaf Notes Form E point 4 dan pain 5;Menurut Pemohon :BandingMenurut Majelisbahwa Pemohon Banding menolak keputusan Terbanding yang membatalkan skema tarifpreferensi dalam rangka ACFTA untuk barang yang diimpor Pemohon Banding yangdisebabkan pada kolom 7 Form E tidak diuraikan rincian barang pada Form E Nomor:E134407H40660024 tanggal 26 September 2013;bahwa Terbanding dalam persidangan menyerahkan fotokopi jawaban konfirmasi daripenerbit Form E (Guangdong EntryExit
    Inspection and Quarantine Bureau of The PeoplRepublic of China) Nomor: 44000013834 tanggal 10 April 2014;bahwa menurut Terbanding, walaupun sudah ada jawaban konfirmasi dari pihak issuauthority, Terbanding tetap dengan keputusannya yaitu Form E NorE134407H40660024 tanggal 26 September 2013 tidak memenuhi Rivised OCP ACFRule 7, Rule 9, dan Rule 17 (c) dan Overleaf Notes Form E poin 4 dan poin 5bahwa menurut Pemohon Banding, yang menjadi titik berat adalah jenis barasedangkan jenis barang yang diberitahukan
    damempertimbangkan keberadaan alasan yang selain sudah dikemukakan pada saat propengajuan keberatan, juga yang secara umum tercantum dalam Rule 8 huruf (f) ReviOCP For The Rules Of Origin Of The Asean China Free Trade Area;bahwa menurut Pemohon Banding, oleh karena itu setiap penolakan Form E atau Forntidak diterima oleh otoritas kepabeanan dari pihak pengimpor wajib mempertimbang!
    klarifikasi dari otoritas kepabeanan penerbit Form E, sebagaimana dimaksud dalketentuan Rule 8 huruf (f) OCP dan juga Rule 18 huruf (d) OCP;bahwa menurut Pemohon Banding, dengan demikian adalah tidak wajib bagi otorkepabeanan penerbit Form E mencantumkan secara rinci antara lain tentang "descriptdan Multi item" yaitu uraian tiap jenis barang sendirisendiri karena perbedaan ukumaupun suku cadang di dalam Kolom 7 Form E, dengan pertimbangan bahwa halhal y:tercantum pada butir 7 Overleaf Notes yang
Register : 31-07-2013 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 27-03-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.52137/PP/M.VIIB/19/2014
Tanggal 24 April 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11626
  • Pabean (SPTNP) NomorSPTNP003695/NOTUL/KPUTP/BD.02/2013 tanggal O7 Maret 2013,sedangkan Pemohon Banding memberitahukan dalam PIB Nomor070051 tanggal 21 Februari 2013 pada pos tarif 8428.40.1000 BM 0%;bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen yang dilampirkan,pengenaan BM yang berlaku umum atas importasi yang dilakukan PemohonBanding karena berdasarkan penelitian terhadap Form E E133106108720021tanggal 29 Januari 2013 kedapatan Origin Criteria WO tidak memenuhikaidah sebagaimana disebutkan dalam Rule
    Menurut Terbandingbahwa Terbanding dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP3376/KPU.01/2013 tanggal 07 Juni 2013 menyatakan :bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen yang dilampirkan,pengenaan BM yang berlaku umum atas importasi yang dilakukan PemohonBanding karena berdasarkan penelitian terhadap Form E E133106108720021tanggal 29 Januari 2013 kedapatan Origin Criteria WO tidak memenuhikaidah sebagaimana disebutkan dalam Rule 3 of The RoO for The ACFTA.bahwa berdasarkan Annex 3 Rules of OriginRule
    2, Origin Criteria disebutkan:For The purpose of this agreement, products imported by a party shall bedeemed to be originating and eligible for preferential concessions if Theyconform to The origin requirements under any one of The following:a) Products which are wholly obtained or produced as set out and defined in Rule 3; orb) Products not wholly produced or obtained provided that The said products are eligebleunder Rule 4, Rule 5 or Rule 6;Rule 3, Wholly Obtained Products:Within The meaning of
    Rule 2 (a), The following shall be considered aswholly produced of obtained in a party:a) Plant!
    and plant products harvested, picked or gaThered There;Db) saefbahwa berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa Origin Criteria WOtidak memenuhi kaidah sebagaimana dimaksudkan dalam Rule 3 of The RoOfor The ACFTA, sehingga atas importasi yang dilakukan Pemohon Bandingtidak dapat diberikan preferensi tarif BM dalam kerangka ACFTA dan atasimportasinya dikenakan bea masuk yang berlaku umum.3.2.
Register : 02-10-2013 — Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-57688/PP/M.XVIIA/19/2014
Tanggal 26 Nopember 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
27339
  • MajelisApril 2013 pada kolom 8 origin criteria ditulis "WO" (Wholly Obtained) sehingga olehTerbanding terkait dibatalkan/digugurkan;: bahwa Terbanding menyatakan alasan penolakan keberatan Pemohon Bandingkarena berdasarkan penelitian terhadap Form E Nomor: E132102003200094 tanggal19 April 2013, terdapat keraguan atas origin criteria yang tertera pada Form E dimanaKriteria Ketentuan Asal Barang (Origin Criterion) pada kolom 8 tidak sesuai denganAnnex 3, Rules of Origin for the AseanChina Free Trade Area, Rule
    Nomor 50).bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang pengesahanFramework Agreement On Comprehensive Economic CoOperations between TheAssociation Of South Asian Nations and The Peoples Republic Of China(persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antaranegaranegara anggota Asosiasi BangsaBangsa Asia Tenggara dan RepublikRakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50) dalammelaksanakan kerjasama ACFTA dimaksud disepakati untuk menggunakan Rule
    EkonomiMenyeluruh Antara NegaraNegara Anggota Asosiasi BangsaBangsa Asia TenggaraDan Republic Rakyat China), yaitu pada Annex 3 "Rules Of Origin For The TheAseanChina Free Trade Area", dinyatakan:Rule 2: Origin CriteriaFor the purposes of this Agreement, products imported by a Party shall be deemed tobe originating and eligible for preferential concessions if they conform to the originrequirements under any one of the following:Products which are wholly obtained or produced as set out and defined in Rule
    3; orProducts not wholly produced or obtained provided that the said products are eligibleunder Rule 4, Rule 5 or Rule 6.bahwa pada Rule 3, disebutkan, sebagaimana kutipan berikut:Rule 3: Wholly Obtained ProductsWithin the meaning of Rule 2 (a), the following shall be considered as whollyproduced or obtained in a Party:Plant and plant products harvested, picked or gathered there;Live animals born a nd raised there;Product obtained from live animals referred to in paragraph (b) above;Products obtained
    dengan mengirimkan Surat Nomor: S5012/WBC.10/KPP.MP.01/2013 tanggal 4 Juni 2013 namun sampai diterbitkan keputusanTerbanding, Terbanding belum mendapat jawaban konfirmasi mengenai keabsahanpenerbitan Form E dimaksud.bahwa di dalam persidangan, Pemohon Banding melampirkan dokumen pendukungberupa PIB pembanding dengan Form E WO yang tidak dikenakan Nota Pembetulan(Notul) oleh Terbanding.bahwa menurut Majelis untuk produk manufaktur seperti yang diatur dalam Rules ofOrigin for the ACFTA pada annex 3 Rule
Register : 23-10-2013 — Putus : 05-11-2014 — Upload : 31-03-2016
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-56870/PP/M.XVIIA/19/2014
Tanggal 5 Nopember 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
15851
  • adalah pengajuan banding terhadap Penetapanpembebanan atas importasi berupa Elevator negara asal China dengan pembebanan dalanPIB Nomor: 049224 tanggal 28 Mei 2013 yang diberitahukan pembebanan BM 0% (ACFTA) yang ditetapkan Terbanding menjadi pembebanan BM 10% (MEN);bahwa dasar permasalahan adalah pengguguran Form E (fasilitas ACFTA) karenadiragukannya Kriteria Ketentuan Asal Barang (Origin Criterion) pada kolom 8 karena tidsesuai dengan Annex 3, Rules of Origin for the AseanChina Free Trade Area, Rule
    Indonesia Ta2004 Nomor 50);bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang pengessFramework Agreement On Comprehensive Economic CoOperations betweenAssociation Of South Asian Nations and The Peoples Republic Of China (persetukerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antara negaranegara ang:Asosiasi BangsaBangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran neRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50) dalam melaksanakan kerjasama ACIdimaksud disepakati untuk menggunakan Rule
    Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara NegaraNegara Anggota AsosBangsaBangsa Asia Tenggara Dan Republic Rakyat China), yaitu pada Annex 3 "RulesOrigin For The The AseanChina Free Trade Area", dinyatakan:Rule 2: Origin CriteriaFor the purposes of this Agreement, products imported by a Party shall be deemed tcoriginating and eligible for preferential concessions if they conform to the orrequirements under any one of the following:Products which are wholly obtained or produced as set out and defined in Rule
    3; orProducts not wholly produced or obtained provided that the said products are eligible utRule 4, Rule 5 or Rule 6.bahwa pada Rule 3, disebutkan, sebagaimana kutipan berikut:Rule 3: Wholly Obtained ProductsWithin the meaning of Rule 2 (a), the following shall be considered as wholly produceobtained in a Party:Plant and plant products harvested, picked or gathered there;Live animals born a nd raised there;Product obtained from live animals referred to in paragraph (b) above;Products obtained from
    dari Shanghai EntryExit InspectionQuarantine Bureau of The People's Republic of China yang pada pokoknya menyatabahwa Form E Nomor: E133100122000589 tanggal 8 Mei 2013 diterbitkan oleh ShangEntryExit Inspection and Quarantine Bureau dan sebagian besar material yang digunauntuk produk manufaktur tersebut berasal dari China ( Actually it should be printed91.78% in box 8 of the certificate);bahwa menurut Majelis untuk produk manufaktur seperti yang diatur dalam Rules of Orfor the ACFTA pada annex 3 Rule
Putus : 06-06-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 355/B/PK/PJK/2016
Tanggal 6 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
113119 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 355/B/PK/PJK/2016bahwa Majelis berpendapat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) mengakui eksistensi kepemilikanintangible property oleh perusahaan afiliasi dan melakukanpenghitungan ulang kewajaran pembayaran royaltiberdasarkan metode 25% rule;bahwa penghitungan metode 25% rule adalah perhitunganberdasarkan kebijakan umum (rule of thumb) sehingga tidakdapat dijadikan dasar penentuan nilai wajar pembayaranroyalti;bahwa meskipun pembayaran royalti dilakukan kepadaperusahaan afiliasi
    Putusan Nomor 355/B/PK/PJK/2016> bahwa 25% Rule merupakan suatu pendekatan dalampenentuan royalty yang memenuhi unsur alokasi lababerdasar fungsi atau peran serta sebagaimana dimaksuddi dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh Tahun2000, karena pada hakikatnya 25% rule menghitungroyalty berdasarkan konsep alokasi laba hasil operasi25% untuk licensor dan 75% untuk licensee.
    Jika royaltyyang dibebankan kurang dari atau sama denganroyalty menurut 25% rule, maka biaya royaltytersebut dinyatakan wajar.
    Sebaliknya, apabilaroyalty yang dibebankan lebih dari atau samadengan royalty menurut 25% rule, maka biayaroyalty tersebut dinyatakan tidak wajar.Biaya royalty yang didapatkan berdasarkan 25%rule dikonversi menjadi tarif royalty (misalnya %tertentu dari penjualan atau /ocal value added)untuk kemudian dibandingkan dengan tarif royaltysebagaimana ditentukan di dalam perjanjian.
    Jikatarif royalty yang dibebankan kurang dari atau samadengan royalty tarif royalty menurut 25% rule, makaroyalty tersebut dinyatakan wajar.
Register : 29-11-2013 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 03-11-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-55966/PP/M.XVIIA/19/2014
Tanggal 8 Oktober 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
13623
  • bahan baku 100% berasal dari China (WO), ittaka pupuk yang diimpor tidakdikenakan BM 5% (bea masuk = 0% );bahwa Terbanding menyatakan alasan penolakan keberatan Pemohon Banding karenaberdasarkan penelitian terhadap Form E Nomor: E133110100450722 tanggal 17 Juli 201.terdapat keraguan atas origin criteria yang tertera pada Form E karena karena diragukannKriteria Ketentuan Asal Barang (Origin Criterion) pada kolom 8 karena tidak sesuai dengAnnex 3, Rules of Origin for the AseanChina Free Trade Area, Rule
    Indonesia Ta2004 Nomor 50);bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang pengessFramework Agreement On Comprehensive Economic CoOperations betweenAssociation Of South Asian Nations and The Peoples Republic Of China (persetukerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antara negaranegara ang:Asosiasi BangsaBangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran neRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50) dalam melaksanakan kerjasama ACIdimaksud disepakati untuk menggunakan Rule
    Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara NegaraNegara Anggota AsosBangsaBangsa Asia Tenggara Dan Republic Rakyat China), yaitu pada Annex 3 "RulesOrigin For The The AseanChina Free Trade Area", dinyatakan:Rule 2: Origin CriteriaFor the purposes of this Agreement, products imported by a Party shall be deemed tcoriginating and eligible for preferential concessions if they conform to the orrequirements under any one of the following:Products which are wholly obtained or produced as set out and defined in Rule
    3; orProducts not wholly produced or obtained provided that the said products are eligible u1Rule 4, Rule 5 or Rule 6.bahwa pada Rule 3, disebutkan, sebagaimana kutipan berikut:Rule 3: Wholly Obtained ProductsWithin the meaning of Rule 2 (a), the following shall be considered as wholly produceobtained in a Party:Plant and plant products harvested, picked or gathered there;Live animals born a nd raised there;Product obtained from live animals referred to in paragraph (b) above;Products obtained from
    Agustus 2013 namun sampai diterbitkan keputusan Terbanding, Terbanbelum mendapat jawaban konfirmasi mengenai keabsahan penerbitan Form E dimaksudbahwa di dalam persidangan, Pemohon Banding melampirkan dokumen pendukung betPIB pembanding atas barang dan pemasok yang sama dengan Form E NorE123110100450926 tanggal 21 September 2012 yang tidak dikenakan Nota Pembett(Notul) oleh Terbanding;bahwa menurut Majelis untuk produk manufaktur seperti yang diatur dalam Rule:Origin for the ACFTA pada annex 3 Rule
Register : 03-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SINAR MAS SPECIALITY MINERALS;
5338 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koreksi positif biaya royalti sebesar Rp1.990.589.616,00 karena rule ofthumb royalty yang dapat dibebankan sebagai biaya maksimal adalah25% dari operating profit; dan2.
    ini disampaikan kajian atas praktik penggunaan 25%rule di dunia dengan penjelasan sebagai berikut:a.
    Putusan Nomor 41/B/PK/PJK/2017adalah aturan yang baik dan berguna praktis.Berdasarkan simposium tersebut, diketahui bahwa 25%rule merupakan pendekatan penentuan royalti yangtelah diakui secara international oleh LembagaIntellectual Property Dunia di bawah naungan PBB.The 25% Rule pertama kali dikemukakan oleh RobertGoldscheider & Marshall dalam bukunya "The Art ofLicensing from the Consultant's Point of View".Selanjutnya 25% rule tersebut dipertajam lagipembahasannya melalui hasil penelitan RobertGoldscheider
    18 ayat (8) Undang Undang PPh.Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan halhal sebagai berikut:1) Rule of thumb atau 25% rule merupakanpendekatan penentuan royalti yang telah diakuisecara international oleh Lembaga /ntellectualProperty Dunia di bawah naungan PBB (WIPO).2) Hasil penelitian Robert Goldscheider, John Jarosz,dan Carla Mulhern yang dituangkan di dalam bukukarya Russel Parr yang berjudul Royalti Rates forLicensing Intellectual Property menunjukkan bahwa25% rule merupakan metode
    Koreksi positif biaya royalti sebesar Ro1.990.589.616,00 karena rule ofthumb royalty yang dapat dibebankan sebagai biaya maksimal adalah25% dari operating profit; dan2.
Register : 26-11-2013 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 04-04-2016
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-57564/PP/M.XVIIA/19/2014
Tanggal 19 Nopember 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
21056
  • dikabulkan sehingga perhitungan SPTNP menurut Pemohon Banding adalah tidnk terutang/Nihil;Mbahbyut Veafedinling menyatakan alasan penolakan keberatan Pemohon Banding karena berdasarkanpenelitian terhadap Form E Nomor: E134420180140048 tanggal 15 Agustus 2013, terdapat multi itemdan keraguan atas origin criteria yang tertera pada Form E dimana diragukannya Kriteria Ketentuan AsalBarang (Origin Criterion) pada kolom 8 tidak sesuai dengan Annex 3, Rules of Origin for the AseanChina Free Trade Area, Rule
    50);bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang pengesahan Framework AgreementOn Comprehensive Economic CoOperations between The Association Of South Asian Nations and ThePeoples Republic Of China (persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruhantara negaranegara anggota Asosiasi BangsaBangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China)(lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50) dalam melaksanakan kerjasama ACFTAdimaksud disepakati untuk menggunakan Rule
    Ekonomi MenyeluruhAntara NegaraNegara Anggota Asosiasi BangsaBangsa Asia Tenggara Dan Republic Rakyat China),yaitu pada Annex 3 "Rules Of Origin For The The AseanChina Free Trade Area", dinyatakan:Rule 2: Origin CriteriaFor the purposes of this Agreement, products imported by a Party shall be deemed to be originating andeligible for preferential concessions if they conform to the origin requirements under any one of thefollowing:Products which are wholly obtained or produced as set out and defined in Rule
    3; orProducts not wholly produced or obtained provided that the said products are eligible under Rule 4,Rule 5 or Rule 6.bahwa pada Rule 3, disebutkan, sebagaimana kutipan berikut:Rule 3: Wholly Obtained ProductsWithin the meaning of Rule 2 (a), the following shall be considered as wholly produced or obtained in aParty:Plant and plant products harvested, picked or gathered there;Live animals born a nd raised there;Product obtained from live animals referred to in paragraph (b) above;Products obtained
Register : 10-06-2013 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 27-03-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-52211/PP/M.XVIIA/19/2014
Tanggal 30 April 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
13227
  • Bahwa mengenai permasalahan ketentuan dalam Annex 8 OCP for the ROO Rule 13paragraph 2 bukan merupakan syarat formal maupun materi sengketa sehing9aTERBANDING menganggap PEMOHON MENGABURKAN permasalahan sengketa yangsesungguhnya dari persidangan,. Bahwa TERBANDING sudah benar dalam menggugurkan Form D yang diajukan olahPEMOHON karena tidak dilengkapi dengan dokumendokumen pendukung sebagaimanadipersyaratkan dalam Annex 8 OCP for The Rules of Origin Under Chapter 3 Rule 13 danRule 21,.
    TERBANDING beritikad baik menunjukkan bukti kirim inimeskipun permasalahan ini bukan merupakan syarat formal maupun materisengketa.Terkait Alasan Penolakan Form D:PEMOHON beralasan bahwa Pemerintah RI tidak pernah menerbitkanperundangan terkait Rule 21 OCP oleh karena itu dokumentasi yangdiprasyaratkan dalam Rule 21 OCP tidak wajib dipenuhi oleh PEMOHON.PEMOHON telah menyampaikan dokumen PEB Malaysia dan DeliveryOrder yang dapat membuktikan bahwa barang tersebut hanya transit diSingapura karena alasan
    Bahwa TERBANDING sudah benar dalam menggugurkan Form D yangdiajukan oleh PEMOHON karena tidak dilengkapi dengan dokumendokumen pendukung sebagaimana dipersyaratkan dalam Annex 8 OCP forThe Rules of Origin Under Chapter 3 Rule 13 dan Rule 21,. Bukti yang diajukan PEMOHON hanya berdasarkan ASUMSI dan bukanberdasar Peraturan Resmi Kepabeanan Malaysia maupun keterangan resmidari Customs Authority Malaysia,.
    Berdasarkan OCP Rule 13 paragraph 2 NegaraAnggota pengimpor tidak boleh melakukan penolakan sepihak Form D,Bahwa ATIGA telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan Peraturan Presiden Nomor 2Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 sehingga mengikat menurut hukum.
    Dengan demikianbukti bahwa Terbanding telah menjalankan Rule 13 paragraph 2 dan paragraph 3 diperlukanuntuk meyakini kebenaran hakiki bahwa Terbanding telah taat kepada peraturan perundangundangan yang berlaku,Dalam Surat Banding maupun Tanggapan Tertulis Pemohon Banding telah menyampaikanbahwa pada saat pengajuan PIB a quo:e Pemohon Banding telah melaksanakan OCP Rule 13 paragraph 1 denganmenyampaikan asli COO (Form D), copy original invoice, packing list, bill of lading,dan dokumendokumen lainnya
Register : 18-10-2013 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 03-11-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-55967/PP/M.XVIIA/19/2014
Tanggal 8 Oktober 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
13122
  • tanggal 17 Juni 2013 dengan pembebanan BM 5% BBS 1009yang ditetapkan Terbanding menjadi pembebanan BM 5%;bahwa Terbanding menyatakan alasan penolakan keberatan Pemohon Banding karenaberdasarkan penelitian terhadap Form E Nomor: E134300009510199 tanggal 05 Juni 201.terdapat keraguan atas origin criteria yang tertera pada Form E karena karena diragukannKriteria Ketentuan Asal Barang (Origin Criterion) pada kolom 8 karena tidak sesuai dengAnnex 3, Rules of Origin for the AseanChina Free Trade Area, Rule
    menyatakan Form E dansurat keterangan yang menyatakan bahwa pupuk dan semua bahan baku 100% berasal daChina (WO);bahwa Terbanding menyatakan alasan penolakan keberatan Pemohon Banding karenaberdasarkan penelitian terhadap Form E Nomor: E134300009510199 tanggal 05 Juni 201terdapat keraguan atas origin criteria yang tertera pada Form E karena karena diragukannKriteria Ketentuan Asal Barang (Origin Criterion) pada kolom 8 karena tidak sesuai dengAnnex 3, Rules of Origin for the AseanChina Free Trade Area, Rule
    Indonesia Ta2004 Nomor 50);bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang pengessFramework Agreement On Comprehensive Economic CoOperations betweenAssociation Of South Asian Nations and The Peoples Republic Of China (persetukerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antara negaranegara ang:Asosiasi BangsaBangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran neRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50) dalam melaksanakan kerjasama ACIdimaksud disepakati untuk menggunakan Rule
    Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara NegaraNegara Anggota AsosBangsaBangsa Asia Tenggara Dan Republic Rakyat China), yaitu pada Annex 3 "RulesOrigin For The The AseanChina Free Trade Area", dinyatakan:Rule 2: Origin CriteriaFor the purposes of this Agreement, products imported by a Party shall be deemed tcoriginating and eligible for preferential concessions if they conform to the orrequirements under any one of the following:Products which are wholly obtained or produced as set out and defined in Rule
    3; orProducts not wholly produced or obtained provided that the said products are eligible utRule 4, Rule 5 or Rule 6.bahwa pada Rule 3, disebutkan, sebagaimana kutipan berikut:Rule 3: Wholly Obtained ProductsWithin the meaning of Rule 2 (a), the following shall be considered as wholly produceobtained in a Party:Plant and plant products harvested, picked or gathered there;Live animals born a nd raised there;Product obtained from live animals referred to in paragraph (b) above;Products obtained from
Register : 25-03-2013 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 27-03-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-52206/PP/M.XVIIA/19/2014
Tanggal 30 April 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11824
  • JB2012/2/2/21982 tanggal 30 oktober 2012;: bahwa Terbanding secara sepihak menolak/menggugurkan Form D yangditerbitkan otoritas Malaysia tanpa mengikuti ketentuan dalam Annex 8 OCPfor the ROO Rule 13 paragraph 2 yaitu Form D yang ditolak harus ditandaipada Kotak 4 dan asli Form D dikembalikan ke otoritas penerbit dalam jangkawaktu tidak lebih dari 60 hari.
    Oleh karena itu Terbandingdiwajibkan menurut hukum untuk membuktikan telah dilaksanakannyaAnnex 8 OCP for the ROO Rule 13 paragraph 2,c. Terkait Through B/L Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil bahwa karenatranshipment melalui Singapura yang merupakan negara anggota ASEAN maka ThroughB/L tidak diperlukan,d.
    Berdasarkan OCP Rule 13 paragraph 2 NegaraAnggota pengimpor tidak boleh melakukan penolakan sepihak Form D,Bahwa ATIGA telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan Peraturan Presiden Nomor 2Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 sehingga mengikat menurut hukum.
    Dengan demikianbukti bahwa Terbanding telah menjalankan Rule 13 paragraph 2 dan paragraph 3 diperlukanuntuk meyakini kebenaran hakiki bahwa Terbanding telah taat kepada peraturan perundangundangan yang berlaku,Dalam Surat Banding maupun Tanggapan Tertulis Pemohon Banding telah menyampaikanbahwa pada saat pengajuan PIB a quo:e Pemohon Banding telah melaksanakan OCP Rule 13 paragraph 1 denganmenyampaikan asli COO (Form D), copy original invoice, packing list, bill of lading,dan dokumendokumen lainnya
    The exporter shall indicate third country invoicing and suchinformation as name and country of the company issuing the invoice in theCertificate of Origin (Form D).FaktaBahwa Form D yang diterbitkan oleh Ministry of International Trade andIndustry, Malaysia telah memenuhi Rule 23 OCP yaitu:a. Space/Ruang 13, kotak ThirdCountry Invoicing telah diberi TANDA; danb.
Register : 30-05-2013 — Putus : 16-10-2014 — Upload : 13-11-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-56165/PP/M.XVIIA/19/2014
Tanggal 16 Oktober 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
13630
  • berdasarkan Agreement on Trade in Goods of The FrameworkAgreement on Comprehensive Economic Cooperation Between ASEAN andThe Peoples Republic of China (TIG Agreement) sebagaimana telahdiperbaharui terakhir dengan Second Protocol to Amend the Agreement onTrade In Goods of The Framework Agreement on Comprehensive EconomicCooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and ThePeoples Republic of China (TIG Agreement), Annex 3, Rules of origin for theASEANChina Free Trade Area (ROO), Rule
    Justified or Geographical Reason or byConsideration Related Exclusively to Transport Requirements; (ii) TheProducts Have Not Entered Into Trade or Consumption There; and (iii) TheProducts Have Not Undergone Any Operation There Other Than Unloadingand Reloading or any Other Operation to Preserve Them in Good Condition, bahwa pelaksanaan ketentuan di atas dalam Appendix 1, Attachment A,Revised Operational Certification Procedure (OCP) for The Rules of origin ofthe ASEANChina Free Trade Area (ROO), Rule
    21, sebagai berikut: ForThe Purpose of Implementing Rule 8(c) of the Rules of Origin for the ACFTA,Where Transportation is Effected Trough the Territory of One or MoreNonACFTA Parties, the Following Shall be Submitted to the CustomsAuthority of the Importing Party: (a) A Trough Bill of Lading Issued in theExporting Party; (6) A Certificate of Origin (Form E) Issued by the RelevantIssuing Authorities of the Exporting Party; (c) A Copy of the OriginalCommercial Invoice in Respect of the Product; and
    (d) SupportingDocuments in Evidence That the Requirements of Rule 8(c) Subparagraphs(i), (ii) and (iii) of the Rules of Origin for the ACFTA are Being Complied with.bahwa berdasarkan ketentuan Pengiriman langsung (Direct Consigment)sebagaimana diatur dalam OCP di atas diketahui bahwa Pemohon dalam berkaskeberatannya tidak melampirkan Through Bill of Lading (Through B/L) dan dokumenpendukung yang dimaksud yaitu (i) persinggahan barang dimaskud hanya berlakuuntuk alasan geografis atau pertimbangan
    21, sebagai berikut: For The Purposeof Implementing Rule 8(c) of the Rules of Origin for the ACFTA, WhereTransportation is Effected Trough the Territory of One or More NonACFTA Parties,the Following Shall be Submitted to the Customs Authority of the Importing Party: (a)A Trough Bill of Lading Issued in the Exporting Party; (b) A Certificate of Origin (FormE) Issued by the Relevant Issuing Authorities of the Exporting Party; (c) A Copy of theOriginal Commercial Invoice in Respect of the Product;
Register : 02-07-2013 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 29-08-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-50619/PP/M.XVIIB/19/2014
Tanggal 24 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11021
  • PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurut Pemohon :BandingMenurut MajelisPut50619/PP/M.XVIIB/19/2014Bea Masuk2013bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap pembebanan beamasuk oleh Terbanding terhadap klasifikasi 8481.80.91.00 berdasarkan penelitian terhadapForm E Nomor: E134407H40660010 tanggal 26 Maret 2013, terdapat keraguan atas OriginCriteria yang tertera pada Form E karena barang dalam sub heading 8481.80 tidak termasukdalam kategori Wholly Obtain berdasarkan Rule
    3 Rule of Origin ACFTA, barang yangdiimpor adalah Water Tap A801T 2 ...dst, (18 jenis barang sesuai dengan PIB), jumlahbarang: 1136 CT, negara asal: China diberitahukan dalam PIB Nomor: 133828 tanggal 9April 2013, dengan uraian sebagai berikut:Menurut Pemohon Banding: klasifikasi 8481.80.91.00 BM 0%;Menurut Terbanding : klasifikasi 8481.80.91.00 BM 5%;bahwa berdasarkan ketentuan di atas serta berkaitan dengan keraguan atas Origin Criteriayang tertera pada form E, maka telah dilakukan konfirmasi
    Code8481.80.91.00;bahwa semua material, pekerja dan lainlain adalah benar berasal dari China dan bukan darinegara lain karena Form E telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di China;bahwa Terbanding menyatakan alasan penolakan keberatan Pemohon Banding karenaberdasarkan penelitian terhadap Form E Nomor: E134407H40660010 tanggal 26 Maret2013, terdapat keraguan atas origin criteria yang tertera pada Form E karena barang dalamsub heading 8481.80 tidak termasuk dalam kategori Wholly Obtain berdasarkan rule
    penolakan;. bahwa sehingga Pemohon Banding dalam melakukan keberatan agak kesulitan apa yangmenjadi dasar, karena Form E pun sudah ada dan dilampirkan;. bahwa dalam KEP3339/KPU.01/2013 tanggal 5 Juni 2013, Pemohon Banding melihatpertimbangan Terbanding: Huruf g:bahwa berdasarkan penelitian terhadap Form E Nomor: E134407H40660010tanggal 26 Maret 2013, terdapat keragaman atas Origin Criteria yang tertera padaForm E karena dalam sub heading 8481.80 tidak termasuk dalam kategori WholeObtained berdasarkan rule
    3; orProducts not wholly produced or obtained provided that the said products are eligibleunder Rule 4, Rule 5 or Rule 6.bahwa pada Rule 3, disebutkan, sebagaimana kutipan berikut:Rule 3: Wholly Obtained ProductsWithin the meaning of Rule 2 (a), the following shall be considered as wholly produced orobtained in a Party:a.