MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JULYO ZERAN Bin RULING MATANGKI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbarengan pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan

Terdakwa:
JULYO ZERAN Bin RULING MATANGKI

dari pengalihan tersebut dikenai tarifPasal 17 UU PPh dalam penghitungan PPh terutang yang dilaporkandalam SPT Tahunan PPh.bahwa Terbanding selaku pemegang otoritas perpajakan di Indonesiamemberikan jawaban yang tidak konsisten kepada Pemohon Banding, dimana pada awalnya Terbanding menyatakan bahwa atas transaksi yangdilakukan Pemohon Banding adalah mengacu pada ketentuan PP Nomor79 tahun 1999, namun 1 bulan kemudian Terbanding meralat jawabantersebut,bahwa dalam hal Terbanding mengeluarkan suatu ruling

/aturan, makaruling/aturan tersebut seharusnya melahirkan suatu kepercayaan hukumyang sah bagi Pemohon Banding sehingga pada akhirnya dapat menjadidasar acuan yang dapat dipercaya dan apabila otoritas perpajakan salahmenerapkan peraturan yang berlaku dalam pembuatan ruling dankemudian melakukan pembetulan atas ruling/aturan yang dikeluarkannyasemula dan menimbulkan dampak yang merugikan bagi Wajib Pajak,maka pembetulan ruling/aturan tersebut tidak dapat dipertahankan, bahwa Penghasilan Kena Pajak

tersebut seharusnya melahirkan suatu kepercayaan hukumyang sah bagi Pemohon Banding dan dapat menjadi dasar acuan yangdapat dipercaya dan apabila otoritas perpajakan salah menerapkanperaturan yang berlaku dalam pembuatan aturan/ruling dan kemudianmelakukan pembetulan atas aturan/ruling yang dikeluarkannya semuladan menimbulkan dampak yang merugikan bagi Wajib Pajak, makapembetulan aturan/ruling tersebut tidak dapat dipertahankan, Majelisberpendapat sebagai berikut:e bahwa salah satu asas hukum adalah

lex superior derogat legi inferiori(hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebihrendah) yaitu asas yang berlaku apabila terjadi pertentangan antaraperaturan perundangundangan yang secara hirarkis berbeda,e bahwa dalam sengketa banding ini Pemohon Banding menghadapkansuatu aturan/ruling yang berbentuk Surat (S) dengan suatu peraturanperundangundangan yang secara hirarkis lebih tinggi yaitu PeraturanPemerintah (PP),e bahwa Pasal 7 ayat (1) jo ayat (4) UndangUndang Nomor 10 Tahun2004 dengan

tegas mengatur bahwa apabila terjadi pertentangan antaraperaturan perundangundangan yang secara hierarkis berbeda makaperaturan perundangundangan yang hierarkinya lebih rendah harusdisisihkan,e bahwa dengan demikian pembetulan yang dilakukan Terbandingmerupakan tindakan yang benar dan sesuai dengan asas hukumtersebut di atas karena sekiranya tidak dilakukan pembetulan makaaturan/ruling termaksud tetap tidak berlaku.bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding telahbenar dan telah

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DESAK MADE USIARI dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu)Tahun, dan membayar denda sebesar Rp. 2.000.000, subsidair selama 3Ga) UIA RULING aI; see essere nenninceeeennenennaimeamnntnenamemmnennnnnaememinentne3. Menyatakan baraing GUKE DEI Pp ali=+

Sinar Buana Ekspresindo yang mengurus importasi biji plastik PT.Tanjung Jati Utama, juga meminta saran dan asistensi kepada Terdakwa Ir.HERU SULASTYONO dalam hal apabila importasi biji plastik nilai pabeannyamenggunakan valuation ruling, maka disarankan agar permohonan harga(nilai pabean) atau valuation ruling tersebut diajukan kepada DirekturJenderal u.o Direktur Teknis Kepabeanan Kantor Pusat Direktorat JenderalBea dan Cukai sesuai dengan Keputusan Jenderal Nomor Kep166/BC/2003tentang tata laksana

pemberian custom advice dan valuation ruling tanggal19 Agustus 2008 ; Adapun setelah Terdakwa memberikan bantuan asistensi kepada saksiYusran Arief terkait bagaimana cara melakukan pembayaran pabean dengancara valuation ruling, dimana hasil valuation ruling tersebut sebelumnya telahdilakukan audit reguler sebagai berikut :A.

pemberian custom advice dan valuation ruling tanggal19 Agustus 2008 ; Adapun setelah Terdakwa memberikan bantuan asistensi kepada saksiYusran Arief terkait bagaimana cara melakukan pembayaran pabean dengancara valuation ruling, dimana hasil valuation ruling tersebut sebelumnya telahdilakukan audit reguler sebagai berikut :Hal. 36 dari 189 hal.

Tax Ruling/Surat Penegasan Terbanding No. S1004/PJ.32/2006 tertanggal12 Oktober 2006 (salinan terlampir), dimana dalam Surat Penegasan tersebutditegaskan bahwa PT ABC yang bergerak dalam bidang independensurveyor dan memberikan jasa survey/inspeksi baik kepada pelanggan dalamnegeri maupun luar negeri.

Tax Ruling/Surat Penegasan Terbanding No.

Dalam Tax Ruling/SuratPenegasan DJP No. S801/PJ.53/2005 tertanggal 31Agustus 2005 (salinan terlampir)tentang perlakuan PPN atastransaksi Jasa Maklon dimanadisebutkan bahwa Ekspor JKPMaklon dikenakan PPN dengantarif 10%;2. Tax Ruling/Surat PenegasanDJP No.

Ekspor Jasa Kena Pajak terutangPPN dengan tarif 0% PPN dengan tarif 0%Dasar Hukum: Dasar Hukum:Tidak disebutkan dalam UU PPN Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 4 dari PMKLama No. 70/PMK.03/2010 tanggal 31Maret 2010 (linat penjelasan di atas)Berdasarkan Tax Ruling di atas,seluruh ekspor JKP dikenakan PPNdengan tarif 10%.

Sebagai contohTax Ruling di atas, baik JasaMaklon dan Jasa Perbaikan Mesin,dimana dalam UU PPN barudikenakan PPN dengan tarif 0%,tetapi dalam UU PPN Lamadikenakan PPN dengan tariff 10%karena dalam UU PPN Lama tidakdiatur mengenai pengenaan eksporJKP dengan tarif 0%.

Pemohon Banding telah diperiksa oleh Karikpa, Kanwil Knhusus, KPPPMA untuk Tahun Pajak 2001 sampai dengan 2005 dan perlakuan PPN ataspenyerahan air bersih yang dialirkan melalui pipa (yang dilakukan olehPemohon Banding selaku pengelola kawasan industri) dimana PPN terhutangmenurut pihak Terbanding sendiri adalah dibebaskan;Bahwa hal ini telah sejalan dengan Surat Penegasan Nomor S1063/PJ.513/2001 tentang Perlakuan PPN atas Air Bersih yang dialirkan melalui Pipayang diterbitkan oleh Terbanding;Surat Ruling

industri di Kawasan Industri, sejak Tahun 2001. sampai saat ini,yang didasarkan kepada "ruling" Direktur Jenderal Pajak melalui Surat NomorS1063/PJ.513/2001 tentang Perlakuan PPN Atas Air Bersih Yang DialirkanMelalui Pipa;Bahwa dengan demikian, Pemohon Banding tidak dapat mengkreditkan PPNMasukan atas perolehan instalasi dan prasarana penyediaan air bersih;Bahwa untuk Tahun Pajak 2001 sampai dengan 2005, telah dilakukanpemeriksaan pajak baik oleh KPP, Karikpa, ataupun Kanwil Khusus terhadapPemohon

Banding, dimana perlakuan PPN atas air bersih oleh PemohonBanding sesuai penegasan Dirjen Pajak dalam "ruling", telah dianggap benardan tidak terdapat koreksi hal ini dapat dibuktikan dengan Surat KetetapanPajak yang telah diterbitkan;Bahwa dalam system Self Assessment, tujuan utama dari Pemeriksaan Pajakadalah untuk memeriksa kepatuhan Pemohon Banding dalam melaksanakankewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganpajak yang berlaku;Bahwa ketentuan yang berlaku pada saat

Pemohon Banding menjalankankewajiban pajak PPN atas penyerahan air bersih untuk Tahun Pajak 2007adalah sesuai dengan petunjuk yang ditegaskan oleh Direktur Jenderal Pajakdalam ruling Surat Nomor S1063/PJ.513/2001 yang masih berlaku dan belumpernah dicabut dan sama sekali tidak terdapat peraturan atau ketentuan baruyang mengatur PPN atas penyerahan air bersih;Bahwa dengan demikian, Pemohon Banding telah menghitung kewajiban PPNnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa

yangDibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimanadisempurnakan dengan Peraturan Penerintah Nomor 46 Tahun 2003; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK03/2001 tentangPelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor danatau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis; Keputusan Terbanding Nomor Kep539/P1/2001 tentang PajakPertambahan Nilai Atas Penyerahan Air Bersih oleh Perusahaan Air Minum;Bahwa perlu kiranya dipahami bahwa penegasan dalam bentuk "ruling

Tax Ruling/Surat Penegasan Terbanding No. S801/PJ.53/2005 tertanggal 31Agustus 2005 (salinan terlampir) tentang perlakuan PPN atas transaksi JasaMaklon, dimana dalam butir Pasal 5 huruf a dan b (dengan alasan yang samadengan surat penegasan di atas untuk dijadikan dasar bahwa atas eksporjasa maklon dikenakan PPN), dimana dapat Pemohon Banding kutip sebagaiberikut:Pasal 5.a.

Tax Ruling/Surat Penegasan Terbanding No.

Pasal 5Pertambahan Nilai,Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwatarif Pajakadalah 10% (sepuluh persen).Pertambahan NilaiContoh:Dalam Tax Ruling/SuratPenegasan DJP No. S801/PJ.53/2005 tertanggal 31Agustus 2005 (salinan terlampir)tentang perlakuan PPN atastransaksi Jasa Maklon dimanadisebutkan bahwa Ekspor JKPMaklon dikenakan PPN dengantarif 10%;2. Tax Ruling/Surat Penegasan DJPNo.

Ekspor Jasa Kena Pajak terutangPPN dengan tarif 0% PPN dengan tarif 0%Dasar Hukum:Dasar Hukum:Tidak disebutkan dalam UU PPNLama Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 4 dariPMK No. 70/PMK.03/2010tanggal 31 Maret 2010 (lihatpenjelasan di atas)Berdasarkan Tax Ruling di atas,seluruh ekspor JKP dikenakan PPNdengan tarif 10%.

Sebagai contohTax Ruling di atas, baik JasaMaklon dan Jasa Perbaikan Mesin,dimana dalam UU PPN barudikenakan PPN dengan tarif 0%,tetapi dalam UU PPN' Lamadikenakan PPN dengan tariff 10%karena dalam UU PPN Lama tidakdiatur mengenai pengenaan eksporJKP dengan tarif 0%.

Once such a ruling in favour of jurisdiction was given by the Tribunal,Article 16 (3) of the Model law became operable with the result thatany challenge to that ruling was required to be made within 30 daysof receiving notice of that ruling;19. have been instructed that the Award was received by the Claimantsand the Respondents on 12 May 2009.

., 11 June 2009) tochallenge the ruling on jurisdiction by filing an application with theHigh Court of the Republic of Singapore. am informed that no suchchallenge was filed by the Respondents;20. Accordingly, since there has been no challenge filed within thestipulated period under Article 16 (3) of the Model Law, the ruling onJurisdiction has become final and binding upon the Respondents;Terjemahan resminya:18.

Untuk mendukung penjelasan di atas, berikut PemohonBanding kutip beberapa Tax Ruling/Penegasan sehubungan dengan pengenaanPPN yang diterbitkan antara Tahun 2001 (pada saat berlakunya UU PPN Nomor18 Tahun 2000, yaitu tanggal 1 Januari 2001) sampai dengan 2010 (31 Maret2010, sebelum berlakunya UU PPN yang baru yaitu UU Nomor 42 Tahun 2009);a.

Tax Ruling/Surat Penegasan DJP Nomor S1004/PJ.32/2006 tertanggal 12Oktober 2006, dimana dalam Surat Penegasan tersebut ditegaskan bahwaPT ABC yang bergerak dalam bidang independen surveyor dan memberikanHalaman 5 dari 44 halaman. Putusan Nomor. 1397/B/PK/PJK/201 7 jasa survey/inspeksi baik kepada pelanggan dalam negeri maupun luarnegeri.

Tax Ruling/Surat Penegasan Terbanding No.

Ekspor Jasa Kena Pajak terutang PPN dengantarif 0%Dasar Hukum:Tidak disebutkan dalam UU PPN Lama Dasar Hukum:Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 4 dari PMK No.70/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010 (lihatBerdasarkan Tax Ruling di atas, seluruh ekspor JKP penjelasan di atas)dikenakan PPN dengan tarif 10%.

Bahwa berdasarkan penjelasan dalam Tabel 5 di atas, Pemohon Bandingmempertanyakan mengenai dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yangmengkaitkan Jasa Perdagangan dikenakan PPN dengan tarif 10%, sedangkanjasa perbaikan dikenakan PPN dengan tarif 0%, padahal dalam Tax Ruling diatas, untuk jasa perbaikan dikenakan PPN dengan tarif 10% dan jasaperdagangan tidak terhutang PPN?

Polo honiin Fm Tony pal (felapu hiilun club falivn Dua Bibu (lua pulyarn ORO Ser AL MP 197819 62 ODE Oi BOl Vangkal (ruling ae selakuat Keputusan Menterieye ? Herelusarkcn outAvia Yh. AV 4: Ohi pal ae ori Joly Nan Surat PerintahMeneyncdih Pepumad Meyers Sagal pronelaHhivkeine chow Chinn Heequatalik: Lneiatieni Meyboegratin Sct iets Mankind Heverienryps Tyaga 40 wyPenpadilan Sepert7fea, J Npbe Cada honigapral delapan jul duar 16L4 dua Lay Saiaa coud ie) ae1.

Untuk mendukung penjelasan di atas, berikutPemohon Banding kutip beberapa Tax Ruling/Penegasan sehubungan denganpengenaan PPN yang diterbitkan antara Tahun 2001 (pada saat berlakunya UUPPN Nomor 18 Tahun 2000, yaitu tanggal 1 Januari 2001) sampai dengan 2010(31 Maret 2010, sebelum berlakunya UU PPN yang baru yaitu UU Nomor 42Tahun 2009);a.

Tax Ruling/Surat Penegasan DJP Nomor S1083/PJ.32/2004 tertanggal 9Desember 2004 tentang perlakukan perpajakan, dijelaskan mengenai bahwaatas ekspor jasa servis perbaikan mesin dari WP Indonesia ke WP di luarnegeri juga dikenakan PPN sebesar 10% dengan mengacu kepada Pasal 4huruf c UU PPN Nomor 8 Tahun 2000, Pasal 4A ayat (3) jo.

Tax Ruling/Surat Penegasan Terbanding No.S1083 /PJ.32/2004 tertanggal 9 Desember2004 (salinan terlampir), dijelaskan bahwa atasekspor jasa servis perbaikan mesin dari WPIndonesia ke WP di luar negeri juga dikenakanPPN sebesar 10%.

Ekspor Jasa Kena Pajak terutang PPNtarif O% dengan tarif 0%Dasar Hukum: Dasar Hukum:Tidak disebutkan dalam UU PPN Lama Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 4 dari PMK No.Berdasarkan Tax Ruling di atas, seluruh ekspor penjelasan di atas)JKP dikenakan PPN dengan tarif 10%.

Sebagaicontoh Tax Ruling di atas, baik Jasa Maklon danJasa Perbaikan Mesin, dimana dalam UU PPNbaru dikenakan PPN dengan tarif 0%, tetapidalam UU PPN Lama dikenakan PPN dengantariff 10% karena dalam UU PPN Lama tidakdiatur mengenai pengenaan ekspor JKP dengantarif 0%.

Tax Ruling/Surat Penegasan DJP Nomor S1004/PJ.32/2006 tertanggal 12Oktober 2006, dimana dalam Surat Penegasan tersebut ditegaskan bahwaPT ABC yang bergerak dalam bidang independen surveyor dan memberikanjasa survey/inspeksi baik kepada pelanggan dalam negeri maupun luarnegeri.

Tax Ruling/Surat Penegasan DJP Nomor S801/PJ.53/2005 tertanggal 31Agustus 2005 tentang perlakuan PPN atas transaksi Jasa Maklon, dimanadalam butir Pasal 5 huruf a dan b (dengan alasan yang sama dengan suratpenegasan di atas untuk dijadikan dasar bahwa atas ekspor jasa maklondikenakan PPN), dimana dapat Pemohon Banding kutip sebagai berikut:Pasal 5.a.

Tax Ruling/Surat Penegasan DJP Nomor S1083/PJ.32/2004 tertanggal 9Desember 2004 tentang perlakukan perpajakan, dijelaskan mengenai bahwaatas ekspor jasa servis perbaikan mesin dari WP Indonesia ke WP di luarnegeri juga dikenakan PPN sebesar 10% dengan mengacu kepada Pasal 4huruf c UU PPN Nomor 8 Tahun 2000, Pasal 4A ayat (3) jo.

Dalam Tax Ruling/Surat PenegasanTerbanding No. S801/PJ.53/2005 tertanggal31 Agustus 2005 (salinan terlampir) tentangperlakuan PPN atas transaksi Jasa Maklondimana disebutkan bahwa Ekspor JKP Maklondikenakan PPN dengan tarif 10%;2.

Ekspor Jasa Kena Pajak terutang PPN dengantarif 0%Dasar Hukum:Tidak disebutkan dalam UU PPN LamaBerdasarkan Tax Ruling di atas, seluruh eksporJKP dikenakan PPN dengan tarif 10%.

.; Tempat Lahir ; RULING; anna nnn nnnUmur/tanggal lahir : 62 Tahun /27 Desember 1951; Jenis Kelamin = Lakilaki 222 nnn nnn ne nnnnnnn nen nnnneKebangsaan : Indonesia ; ""Tempat tinggal : Kampung Kedutul, Kelurahan Watu, KecamatanLangke Rembong, Kabupaten Manggarai ; Agama Mattholiig #sessssceneceeseeene eeePekerjaan : Wiraswasta ; 2022 e2on2 noTerdakwa ditahan dengan jenis tahanan kota, berdasarkan surat perintah /penetapan dari :1.2.Penyidik. tidak dilkakukan penahanan ;Penuntut Umum, tanggal 13

Tax Ruling/Surat Penegasan DJP Nomor S1004/PJ.32/2006 tertanggal 12Oktober 2006, dimana dalam Surat Penegasan tersebut ditegaskan bahwaPT ABC yang bergerak dalam bidang independen surveyor dan memberikanjasa survey/inspeksi baik kepada pelanggan dalam negeri maupun luarnegeri. Atas pemberian jasa survey kepada pelanggan luar negeri dikenakanPPN dengan tarif 10% dengan alasan:1.

Tax Ruling/Surat Penegasan DJP Nomor S801/PJ.53/2005 tertanggal 31Agustus 2005 tentang perlakuan PPN atas transaksi Jasa Maklon, dimanadalam butir Pasal 5 huruf a dan b (dengan alasan yang sama dengan suratpenegasan di atas untuk dijadikan dasar bahwa atas ekspor jasa maklondikenakan PPN), dimana dapat Pemohon Banding kutip sebagai berikut:Pasal 5.a.

Namun demikian, untuk jasa perdagangan tunduk kepadaSE08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang PPN atas Jasa Perdagangan.Berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding mempertanyakan mengenaidasar koreksi yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa maupun Tim PenelaahKeberatan yang mengkaitkan Jasa Perdagangan dikenakan PPN dengan tarif10%, sedangkan jasa perbaikan dikenakan PPN dengan tarif 0%, padahaldalam Tax Ruling di atas, untuk jasa perbaikan dikenakan PPN dengan tarif10% dan jasa perdagangan tidak

Dalam Tax Ruling/Surat PenegasanDJP No. S801/PJ.53/2005 tertanggal31 Agustus 2005 (salinan terlampir)tentang perlakuan PPN atastransaksi Jasa Maklon dimanadisebutkan bahwa Ekspor JKPMaklon dikenakan PPN dengan tarif10%;2. Tax Ruling/Surat Penegasan DJPNo.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding mempertanyakanmengenai dasar koreksi yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa maupun TimPenelaah Keberatan yang mengkaitkan Jasa Perdagangan dikenakan PPNdengan tarif 10%, sedangkan jasa perbaikan dikenakan PPN dengan tarif 0%,padahal dalam Tax Ruling di atas, untuk jasa perbaikan dikenakan PPN dengantarif 10% dan jasa perdagangan tidak terhutang PPN.

Memberi izin kepada pemohon, Umar Hafid bin Ruling untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon, Rahman binti La Palli, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-donri dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.5.

PUTUSANNomor 109/Pdt.G/2015/PA.WspANF Naiip 29 lea)DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkaraCerai Gugat yang diajukan oleh:Umar Hafid bin Ruling, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaantukang Ojek, bertempat tinggal di Kampung Seppang, Dusun Sanyili,Desa Pesse, Kecamatan Donri donri Kabupaten Soppeng,, dalamhal ini diwakili kuasanya Hasse

sakinah Mawaddah wa Rahmah,sebagaimana yang dikehendaki Undangundang, tidak dapat tercapai lagi,sehingga sangat beralasan apabila permohonan Pemohon dapat dikabulkan.Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.Berdasarkan alasanalasan tersebut Pemohon mohon kepada Bapak KetuaPengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :PRIMER:1.2s3.Mengabulkan permohonan pemohon.Memberi izin kepada pemohon, Umar Hafid bin Ruling

Menyatakan terdakwa RABAI DAENG RULING Alias DAENG RULING terbukti"bersalan telan melakukan Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu",sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) RUHP JoPasal 64 Ayat (1) RUHP dalam Dakwaan Pertama;. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa RABAI DAENG RULING AliasDAENG RULING selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwaberada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa ditahan;.

diIndonesiapbun memberikan jawaban yang tidak konsisten kepadaPemohon Banding, dimana pada awalnya Terbanding menyatakanbahwa atas transaksi yang dilakukan Pemohon Banding adalahmengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun1999, namun 1 bulan kemudian Terbanding meralat jawaban tersebut,dalam hal ini jika memperhatikan prinsipprinsip hukum sebagaiberikut:a) bahwa mengacu pada prinsip hukum Vertrouwensbeginsel(Legitimate Expectation Principle), seharusnya ketika Terbandingmengeluarkan suatu ruling

, maka atas ruling yang dikeluarkantersebut seharusnya melahirkan suatu kepercayaan hukum yangsah bagi Pemohon Banding sehingga pada akhirnya dapatmenjadi dasar acuan yang dapat dipercaya;b) bahwa sedikit berkaca pada prinsip hukum US Courts yaituEstoppel Theory yang menyatakan bahwa: Although appliedwthin narrow limits by the US Courts in tax law, the doctrine ofestoppel generally iinplies that the IRS cannot change its previousstatement of position when there has been a misrepresentation onthe

part of the IRS, reliance on that misrepresentation, and suchreliance has been to the detriment of the taxpayer;Halaman 8 dari 38 Halaman Putusan Nomor 619 /B/PK/PJK/2014bahwa disebutkan dalam prinsip ini bahwasannya saat otoritasperpajakan salah menerapkan peraturan yang berlaku dalampembuatan ruling bagi Wajib Pajaknya, lebih lanjut, jika otoritasperpajakan melakukan pembetulan atas ruling yangdikeluarkannya semula dan menimbulkan dampak yang merugikanbagi Wajib Pajak, maka pembetulan ruling tersebut

Linda BoadfordRalph Lauren FootwearCanton, MA 02021RE: Revocation of New York Ruling Letter (NY) J87291, datedSeptember 10, 2003; Classification of certain Waterproof clogse NY K89997Ms. Analisa CoriaExel Global Logistic IncLos AngelesRE: The tariff classification of footwear from China, Italy and Mexico;Menurut hemat Pemohon Banding, U.S.

Customs dan HTUSA tetapkonsisten dalam penetapan klasifikasi alas kaki dalam Rulings andHarmonized Tariff Schedule karena sepatu dari plastik di ruling NY MB3800dan NY D86800 di bagian atasnya memiliki lubanglubang sehingga airdapat masuk melalui lubang tersebut;Sedangkan sepatu kelom di ruling HQ 966827 memiliki pelapis yang terbuatdari tekstil pada sol dalam sebagai pijakkan kaki, bila pelapis dilepaskanmaka tumit sang pemakai akan terbuka/terpapar seluruhnya saatdikenakan, sesuai dengan surat

Putusan Nomor 359/B/PK/PJK/2016Canton, MA 02021RE: Revocation of New York Ruling Letter (NY) J87291, datedSeptember 10, 2003; Classification of certain waterproof clogse NY K89997Ms. Analisa CoriaExel Global Logistic IncLos AngelesRE: The tarif classification of footwear from China, Italy and MexicoMenurut hemat Pemohon Banding, U.S.

Customs dan HTUSA tetapkonsisten dalam penetapan klasifikasi alas kaki dalam Rulings andHarmonized Tarif Schedule karena sepatu dari plastik di ruling NY MB3800dan NY D86800 di bagian atasnya memiliki lubanglubang sehingga airdapat masuk melalui lubang tersebut;Sedangkan sepatu kelom di ruling HQ 966827 memiliki pelapis yang terbuatdari tekstil pada sol dalam sebagai pijakkan kaki, bila pelapis dilepaskanmaka tumit sang pemakai akan terbuka/terpapar seluruhnya saatdikenakan, sesuai dengan surat dari

Tax Ruling/Surat Penegasan DJP Nomor S1004/PJ.32/2006 tertanggal 12Oktober 2006, dimana dalam Surat Penegasan tersebut ditegaskan bahwaPT ABC yang bergerak dalam bidang independen surveyor dan memberikanjasa survey/inspeksi baik kepada pelanggan dalam negeri maupun luarnegeri. Atas pemberian jasa survey kepada pelanggan luar negeri dikenakanPPN dengan tarif 10% dengan alasan:1.

Tax Ruling/Surat Penegasan DJP Nomor S801/PJ.53/2005 tertanggal 31Agustus 2005 tentang perlakuan PPN atas transaksi Jasa Maklon, dimanadalam butir Pasal 5 huruf a dan b (dengan alasan yang sama dengan suratpenegasan di atas untuk dijadikan dasar bahwa atas ekspor jasa maklondikenakan PPN), dimana dapat Pemohon Banding kutip sebagai berikut:Pasal 5.a.

Tax Ruling/Surat Penegasan DJP Nomor S1083/PJ.32/2004 tertanggal 9Desember 2004 tentang perlakukan perpajakan, dijelaskan mengenai bahwaatas ekspor jasa servis perbaikan mesin dari WP Indonesia ke WP di luarnegeri juga dikenakan PPN sebesar 10% dengan mengacu kepada Pasal 4huruf c UU PPN Nomor 8 Tahun 2000, Pasal 4A ayat (3) jo.

Berdasarkan penjelasan di atas, PemohonBanding mempertanyakan mengenai dasar koreksi yang dilakukan oleh TimPemeriksa maupun Tim Penelaah Keberatan yang mengkaitkan JasaPerdagangan dikenakan PPN dengan tarif 10%, sedangkan jasa perbaikandikenakan PPN dengan tarif 0%, padahal dalam Tax Ruling di atas, untuk jasaperbaikan dikenakan PPN dengan tarif 10% dan jasa perdagangan tidakterhutang PPN?