• Rantepao tanggal 3Maret 2014, Tergugat dilaporkan menyerobit oleh Salogang Rantelabimenantu Penggugat;b. Laporan Pemalsuan Surat STTL/132/V1/2014/SPK/Sek, Rantepaotgl 9 Juni 2014, Tergugat melaporkan Salogang Rantelabi;c.

  Bahwa itulah Salogang Rantelabi tahu tahu muncul namanya dikelurahan Tallunglipu Matallo sebagai pemilik di daftar bu tanah, tanah yangdibeli oleh Baba Emboan dan Ne Paniki dari hasil usaha Batutela, setelahBuntu pakai nama disertifikat 514, kemudian yang dimunculkan Tergugatmertuanya J.M. Tambing;16.

  setelah berhasil membuat Sertifikat Nomor 514 denganbantuan kakaknya Salogang Rantelabi membuat Rekomendasi yaitu Drs.Lewaran Rantelabi, MH., Atas nama Bupati Toraja Utara, ditujukan ke KepalaBPN Tana Toraja, tembusan Camat, Lurah dan Lembang, sehingga sertifikatakhirnya terbit, pada hal sudah ada keberatan di kepala Lingkungan danLurah secara lisan dari Ahli Waris Ne Paniki;22.

  Bahwa kerugian materi agar dibayar Rp30.000/jam sejakdilaporkan Salogang Rantelabi sebagai penyerobot 3 Maret 2014;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohonkepada Pengadilan Negeri Makale untuk memberikan putusan sebagai berikut:1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi ini sebagai gugatan perdata;2.

  Menyatakan Tergugat dan Salogang Rantelabi membuat sertifikat Nomor514 telah melakukan Perbuatan melawan Hukum, dengan memaksakankehendaknya menggunakan aparatur Negara yaitu Sekda Daerah Toraja Utaraatas nama Bupati membuat Rekomendasi ke Kepala BPN sehingga sertifikatterbit;5.

• Rantelabi (AnakMantunya) untuk mengurus sertifikat atas beberapa petak tanah miliknyayang belum ada sertifikatnya;Bahwa baik Johanis Mangampa Tambing maupunn Salogang Rantelabi(anak menantunya) tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugattetapi Tergugat mempunyai hubungan keluarga dekat dengan SalogangRantelabi;Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2020/PT MKSBahwa setelah terbit Sertifikat Hak Milik atas beberapa petak tanah milikJohanis Mangampa Tambing yang semula diurus oleh Salogang

  JohanisMangampa Tambing maupun dengan Salogang Rantelabi karenaTergugat mendapatkan kuasa substitusi secara lisan dari Alm. SalogangRantelabi untuk mengurus sertifikat atas ke8 (delapan) bidang tanahmilik Alm.

  Salogang Rantelabi selaku penerima kuasa dari Alm. JohanisMangampa Tambing untuk mengurus sertifikat atas ke8 (delapan) bidangtanah tersebut mengaku kepada Penggugat Intervensi bahwa dia tidakmemiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman termasuk biaya untukmengurus Sertifikat tersebut apalagi pada saat itu Alm.

  Salogang Rantelabisedang sakit (cuci darah) sehingga meminta kepada Penggugat Intervensiuntuk membantunya menguruskan sertifikat atas ke8 (delapan) bidang tanahtersebut dan memberikan kuasa substitusi secara lisan kepada PenggugatIntervensi;4. Bahwa antara Penggugat Intervensi dan Alm.

  Salogang Rantelabi yang saatitu ditemani oleh istrinya yakni Yuli Randabunga telah menyepakati bahwadikarenakan tidak ada biaya yang akan diberikan kepada PenggugatIntervensi maka untuk biaya operasional dan jasa pengurusan akan diberikandalam bentuk tanah seluas setengah dari tanah yang terletak di Jalan PalopoKel.

• Rantepao tgl 3 Maret2014, Tergugat dilaporkan menyerobit oleh Salogang Rantelabimenantu Penggugat.b. Laporan Pemalsuan Surat STTL/132/V1I/2014/SPK/Sek, Rantepaotgl 9 Juni 2014, Tergugat melaporkan Salogang Rantelabi.c.

  Tambing, Salogang Rantelabi (menantuPenggugat) serta istri Salogang Rantelabi anak kandung,Penggugat, dan Notaris Andarias Somba Tonapa3.

  Menyatakan Tergugat dan Salogang Rantelabi membuatsertifikat no. 514 telah melakukan Perbuatan melawanHukum, dengan memaksakan kehendaknya menggunakanaparatur Negara yaitu Sekda Daerah Toraja Utara atas namaBupati membuat Rekomendasi ke Kepala BPN sehinggasertifikat terbit.5.

  Lewaran Rantelabi,, MH, Penggugat J.M.Tambing, Salogang Rantelabi (menantu Penggugat) sertaistri Salogang Rantelabi anak kandung, Penggugat, danNotaris Andarias Somba Tonapa ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut dalam repliknya KuasaPenggugat memberikan tanggapan pada pokoknya bahwa dalam praktekperadilan jika terjadi tindak pidana atas obyek perkara perdata maka yangharus dibuktikan terlebih dahulu adalah hak perdata atas obyek sengketatersebut melalui peradilan perdataMenimbang, bahwa terhadap

  Fotokopi Buku Register Sertipikat Nama Pemohon SalogangRante Labi, yang diberi tanda T.1,Halaman 41 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2015/PN .MkIMenimbang, bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Salogang Rantelabitelah bermohon pengurusan sertipikat dengan luas 901 m?

• M E N E T A P K A N

  1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
  2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anugrah Alam binti Iwan Sele Alias Syamsir Alam untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Asri Salogang alias Nur Asri Salogang bin Anthon Salogang;
  3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

DALAM POKOK PERKARA:

• Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
• Menyatakan Lokasi Rante Salogang yang merupakan tanah objek sengketa adalahRante tongkonanKaladun milik komunal/bersamadari warga tongkonan Kaladun;
• Menyatakan Para Penggugat adalah keturanan yang sah dari SUANGGA dan BOYO (suami istri ) sebagai pendiri tongkonan Kaladun;
• Menyatakan perbuatan

  Para Tergugat I, Tergugat II dan para Tergugat III yang telah mengklaim,menguasai serta menduduki tanah sengketa berupa Lokasi Rante Salogang tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;

• Menyatakanperbuatan para Tergugat I, II dan III yang telah meratakan lokasi Rante Salogang tanpa izin dari warga tongkonan Kaladun dan membangun rumah, lumbung didalamnya adalah perbutan melawan hukum;
• Menyatakan perbuatan para Tergugat I, Tergugat II dan Para

  Tergugat III yang telah merusak, menimbun dan memindahkan batu-batusimbuangyang berdiri didalam lokasi Rante Salogang, sebagai situs cagar budaya yang perlu dilindungi adalah perbuatan melawan hukum;

• Menghukum para Tergugat I, Tergugat II dan para Tergugat IIIuntuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada para Penggugatdalam keadaan kosongtanpa syarat.