NUSA SASTRATARA PERKASA; IMANG RASIMAN, DKK.

Nusa Sastratara Perkasa : Dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerjaSdr. Imang Rasiman dkk ( 28 orang) terhitung akhir bulan Agustus 2009. Memberikan Konvensasi :a. Pesangon 2 x pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003.b. Uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat 3 UU No. 13Tahun 2003.c. Uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat 4 UU No. 13 Tahun2003.d. Membayar upah pekerja Sdr.

NUSA SASTRATARA PERKASA terhitung akhir bulan Agustus 2009 ;3.

Nusa Sastratara Perkasa terhadap Kuntjoro ChandraDirektur Utama PT. Nusa Sastratara Perkasa ; Menimbang, bahwa PT. Nusa Sastratara Perkasa adalah Badan Hukumyang merupakan subjek hukum, maka gugatan para Penggugat yangditujukan kepada Kuntjoro Chandra Direktur Utama PT. Nusa SastrataraPerkasa adalah Error in Persona, dengan demikian gugatan paraPenggugat terhadap Kuntjoro Chandra Direktur Utama PT.

Nusa Sastratara Perkasa adalah badan hukum yang merupakansubjek hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga jelas subjekhukumnya adalah PT. Nusa Sastratara Perkasa.b. Bahwa berkenaan dengan huruf a di atas, jelas pihak yang seharusnyadigugat oleh para Termohon Kasasi / para Penggugat adalah PT. NusaSastratara Perkasa, namun karena yang digugat para Termohon Kasasi /para Penggugat Kuntjoro Chandra Direktur Utama PT.

Nusa Sastratara Perkasa. Menurut hukum acarayang berlaku seharusnya yang digugat adalah PT.

Nusa Sastratara Perkasa tertanggal 9 Mei 2005 Nomor :CRY/Dept.II/SPPK/258/2005, PT. Nusa Sastratara Perkasa telah mendapatkan fasilitaskredit dari PT. Bank Mandiri, beralamat di Plaza Mandiri, Jalan Jend.

Nusa Sastratara Perkasadan hal ini telah dinyatakan oleh Bank Mandiri sebagaimana tersebut daw teruraidalam Surat Bank Mandiri tertanggal 9 Mei 2005 Nomor : CRY/Dept.II/SPPK/258/2005 pada halaman 5/10 paragrap 1 bahwa agunan tambahan yangdiberikan Pelawan hanya menjamin fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Mandirikepada PT. Nusa Sastratara Perkasa, sebagaimana bukti P2) ;5 Bahwa berdasarkan surat dari Kurator Kepailitan PT.

Nusa Sastratara Perkasa saat ini tidak dalam kondisi pailit dan oleh karenatanahtanah sebagaimana tersebut pada butir 2 diatas milik Pelawan dan bukan milikPT. Nusa Sastratara Perkasa maka Pelawan mengajukan perlawanan dengan tujuanagar tanahtanah milik Pelawan sebagaimana diuraikan dalam butir 2 diatas untukdikeluarkan dari harts boedel pailit PT.

Nusa Sastratara Perkasa (sebagaimana diuraikan pada posita no. 3),tetapi tidak mengakui adanya Akta No. 63 tanggal 29 Juni 2001 tentangPerjanjian Cross Collateral (sebagaimana diuraikan pada posita no. 6),sehingga seharusnya pihak PT. Nusa Sastratara Perkasa dan PT.

Nusa Sastratara Perkasa (sebagaimana diurai dalam posita no. 7)dan seolah tidak mengenal PT. Trimanunggal Nusa Perkasa (Terlawan,sebagaimana diurai dalam posita no. 6). Padahal fakta hukum yang terjadibaik pemilik PT. Nusa Sastratara Perkasa dan PT. Trimanunggal NusaPerkasa masih dalam lingkup keluarganya sendiri. ;DALAM POKOK PERKARA. 5ae

Nusa Sastratara Perkasa, hal mans terbukti bahwa TERLAWANtidak memiliki/ menguasai asli Sertifikat Hak Milik Nomor 199 /Meting Udik ; 6. Bahwa PELAWAN bukan pengurus atau pemegang saham pada PT.Trimanunggal Nusa Perkasa maupun PT. Nusa Sastratara Perkasa, sehinggatindakan TERLAWAN yang menerima dan memasukkan tanah milik PELAWANsebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 199 / Ciketing Udik, kedalam boedelpailit PT.

Trimanunggal Nusa Perkasa maupun PT.Nusa Sastratara Perkasa, maka tindakan PELAWAN mengajukan perlawananadalah bertujuan agar tanah milik PELAWAN sebagaimana Sertifikat Hak MilikNomor 199 /Meting Udik, sebagaimana point angka 1 tersebut diatas untukdikeluarkan dari harta / boedel pailit PT.

Nusa Sastratara Perkasa, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., danBadan Pertanahan Nasional (BPN) selaku yang menerbitkan sertifikat.Jadi seharusnya gugatan diajukan di Pengadilan Negeri, bukanperlawanan terhadap boedel pailit PT. Trimanunggal Nusa Perkasa di Pengadilan Niaga Surabaya. ; Pada saat ini di Pengadilan Niaga Surabaya juga sedang berlangsunggugatan perlawanan Perkara Nomor : 16/PlwPailit/2014/PN.Niaga.Sbyterhadap boedel pailit PT.

Nusa Sastratara Perkasa, atauseharusnya Pelawan menggugat PT. Nusa Sastratara Perkasa. ; Bahwa gugatan perlawanan ini kabur, karena tidak beralasan. Pelawanmendalilkan asset miliknya akan dieksekusi oleh Terlawan, padahalTerlawan tidak pernah memasukkan Sertifikat Hak Milik No. 199/CiketingUdik ke dalam boedel pailit. Terlawan menerima Sertifikat Hak Milik No.59, 60, dan 149 dari agunan yang dijaminkan pada Bank Mandiri.

Nusa Sastratara Perkasa,sedangkan asset PT. Nusa Sastratara Perkasa telah dimasukkan sebagaijaminan di Bank Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 63tanggal 29 Juni 2001 tentang Perjanjian Cross Collateral yang dibuatdihadapan Ny. Machrani Moertolo Soenarto, SH. Notaris di Jakarta. Berardgugatan ini kurang pihak yang perlu diverifikasi yaitu PT. Nusa Sastratara, Perkasa dan PT.

Selanjutnya, pada akhir tahun 2003, saya bckerja pada petusahaan swasta, PTNusa Sastratara Utama di Surabaya dangan jabatan General Manager,dengan gajitawal Rp 7.000000, per bulan dan terakhir Rp 15.000.000;per bulan dengan THR1 bulan gajii Dengan musyawarah dan persetujuan istri saya serta dengan alasantidak cukupnya penghasilan yang saya terima untuk mencukupi segala kebutuhanrumah tangga kami, pada akhir tahun 2006, saya mengajukan pengunduran dindari perusahaan, dan saya, atas persetujuan dan

Foto copy Surat Keterangan dari PT.Nusa Sastratara Utama , bermeterai cukup ,sesuai dengan aslinya dan ditandai dengan (T.1 ); 2. Foto copy Kuitansi dari PT.Golden Eye Kreatifindio bermeterai cukup , sesuaidengan aslinya dan ditandai dengan ( T.2 ) 3.

IDM000008057 kelas 16 atas nama Tergugat PT NUSA SASTRATARA UTAMA telah tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan sejak tanggal pendaftaran atau setidak-tidaknya 3 (tiga) tahun sebelum gugatan a quo diajukan;

NUSA SASTRATARA UTAMA
Turut Tergugat:
Kementrian Hukum dan HAM RI Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis