Ditemukan 208 data
94 — 39
PT.TIMAH (persero) TbkMelawanPT SAWINDO KENCANA
M HALIM LATUCONSINA, SH Advokat danKonsultan Hukum berkantor pada kantor Law Office : M SIDIKLATUCONSINA & PATNERS, beralamat di jalan Pahlawan SeribuBSD City Ruko Golden Boulevard Blok Q No.8 Tangerang, dalam halini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 034/MSL PDT/VII/2012, tanggal 16 Agustus 2012 selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING / semula PENGGUGAT.MelawanPT SAWINDO KENCANA, dalam hal ini diwakili oleh : ALBERT MAKNAWIselaku direktur utama PT.
SAWINDO yang berkedudukan di KencanaTower LT.Q. Bussiness Park Kebon Jeruk Jl! MERUYA ILIR No.88Rt.001/Rw 005 Kembangan Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasakepada : DR FRANS H. WINATA, MH.
PT SAWINDO KENCANA ;Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum negaraRepublik Indonesia, berkedudukan di Kencana Tower Lt.9, Business ParkKebon Jeruk, Jl.Meruya Ilir No.88 RT.001 / RW.005, Kembangan, JakartaBarat, yang dalam penandatanganan Perjanjian Perdamaian ini diwakili olehALBERT MAKNAWI sebagai Direktur Utama, dan oleh karenanya bertindakuntuk dan atas nama PT SAWINDO KENCANA, untuk selanjutnyadisebut sebagai PIHAK KEDUA.Untuk selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara
53 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Menyatakan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT SAWINDO KENCANA tersebut tidak dapat diterima;
PT SAWINDO KENCANA VS 1. JUMANI,, DKK
PUTUSANNomor 206 PK/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padapemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkaraantara:PT SAWINDO KENCANA, yang diwakili oleh Direktur UtamaPT Sawindo Kencana,Jap Hartono, berkedudukan diKecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, dalam hal inimemberi kuasa kepada Dharma Sutomo H., S.H., M.H., dankawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advocate
Sidang Pleno Kamar Perdata Tahun2018 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 maka sesungguhnya dalamperkara PHI tidak ada upaya hukum peninjauan kembaili; Oleh karena dalam perkara PHI tak diatur upaya hukum peninjauankembali maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembalia a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembaliyang diajukan oleh Pemohon Peninjuan Kembali PT SAWINDO
Nomor 206 PK/Padt.SusPHI/2018dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menyatakan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali PT SAWINDO KENCANA tersebut tidakdapat diterima; Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkansebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah
60 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
SAWINDO KENCANA tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
SAWINDO KENCANA VS JUMANI, dkk
SAWINDO KENCANA, berkedudukan di KecamatanTempilang, Kabupaten Bangka Barat, diwakili oleh AlbertMaknawi, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasakepada Dharma Sutomo H., S.H., M.H., dan kawan, Para Advokatpada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Dharma Sutomo &Associates, berkantor di Jalan Haji Bakri Nomor 36, KotaPangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21Januari 2016;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;Lawan:1.
Sawindo Kencana Nomor 001/BAKSTA/IV/2011, poin 3teyang menyatakan bagi pekerja harian lepas atau pekerja tidak tetapyang dalam usia tidak produktif bekerja dengan usia minimal 55 tahundipekerjakan, untuk tidak bekerja lagi mendapatkan tali asin dariperusahaan sebagai penghargaan selama bekerja diperusahaan denganketetapan sbb:a. masa kerja 1 tahun s/d 3 tahun = Rp2.500.000,00b. masa kerja 3 tahun s/d 5 tahun = Rp3.500.000,00c. masa kerja 5 tahun s/d 7 tahun = Rp5.000.000,00d. masa kerja 7 tahun s
Upah yang didapat atau hak tenaga kerja lepas yaitumendapat upah sesuai kerjanya atau waktu kerja mereka, tanpamendapat jaminan sosial;Bahwa berdasarkan rasa kemanusiaan telah memberikan uang taliasih kepada Penggugat yang tertuang dalam surat kesepakatanbersama antara PUK SPSI Reformasi dengan PT Sawindo KencanaNomor 001/BAKSTA/VI/201 1;Bahwa uang tali asih tersebut telah diterima oleh Para Penggugat yangdiantaranya sebagai berikut:SurianiAsniSalamahSamaludinAchanRusmini BWarriniGO NO A F WN >MarianicoAroma10
SAWINDO KENCANA tersebut harus ditolak;Menimbang, Bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara iniRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biayaperkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang
102 — 22
SAWINDO KENCANA
SAWINDO KENCANA, yang beralamat di Jalan Panglima Angin No. 1 Kec.Tempilang Kab. Bangka Barat PO.
Saksi SENAI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:Bahwa sebelum terjadinya perkara ini saksi kenal dengan penggugat danpara Tergugat sejak tahun 1996 sampai 2012 namun tidak ada hubungankeluarga baik dengan Penggugat maupun Tergugat;Bahwa saksi mantan Pekerja Tidak Tetap di Perusahaan Tergugat yangdipekerjakan di divisi Golf;Bahwa saksi mulai bekerja di PT Sawindo Kencana sejak tahun 1996;Bahwa saksi sudah tidak bekerja lagi di perusahaan Tergugat sejak tanggal28 januari 2012 karena sudah cukup
tidak ada aturan dari perusahaan makadibuat kesepakatan antara PUK SPSI Reformasi yang ada didalamlingkungan perusahaan dengan Pihak PT.Sawindo Kencana;Bahwa aturan tersebut adalah kebijakan dari perusahaan berdasarkanusulan dari bawah dan disetujui oleh pihak pusat;Bahwa perundingan tersebut berdasarkan kemampuan perusahaan untukmembayar pesangon tersebut;Bahwa buruh harian lepas tidak termasuk karyawan;Bahwa waktu jam kerja dari pusat dari jam 7 pagisampai jam 14;Bahwa berdasarkan laporan dari PT Sawindo
115 — 32
SAWINDO KENCANA
Sawindo Kencana,kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa SinarSurya Rt. 02 RW 02 Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat;ROHINA Tempat tanggal lahir Tempilang 01 Juli 1957, Perempuan,Agama Islam,Karyawan PT. Sawindo Kencana,kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa SinarSurya Rt. 02 RW 02 Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat;Selanjutnya disebut SCDagal : .........c cece cece cess eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteseeseeee PENGGUGAT ;Lawan :PT.
SAWINDO KENCANA, yang beralamat di Jalan Panglima Angin No. 1 Kec.Tempilang Kab. Bangka Barat PO.
Bahwa untuk halhal tertentu kebijakan pihak perusahaan PT.SAWINDOKENCANA terhadap Para Penggugat, memberlakukan Perjanjian KerjaBersama PT..SAWINDO KENCANA ;6.
Saksi SENAI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: Bahwa sebelum terjadinya perkara ini saksi kenal dengan penggugat danpara Tergugat sejak tahun 1996 sampai 2012 namun tidak ada hubungankeluarga baik dengan Penggugat maupun Tergugat; Bahwa saksi mantan Pekerja Tidak Tetap di Perusahaan Tergugat yangdipekerjakan di divisi Golf; Bahwa saksi mulai bekerja di PT Sawindo Kencana sejak tahun 1996; Bahwa saksi sudah tidak bekerja lagi di perusahaan Tergugat sejak tanggal28 januari 2012 karena sudah
tidak ada aturan dari perusahaan makadibuat kesepakatan antara PUK SPSI Reformasi yang ada didalamlingkungan perusahaan dengan Pihak PT.Sawindo Kencana;Bahwa aturan tersebut adalah kebijakan dari perusahaan berdasarkanusulan dari bawah dan disetujui oleh pihak pusat;Bahwa perundingan tersebut berdasarkan kemampuan perusahaan untukmembayar pesangon tersebut;Bahwa buruh harian lepas tidak termasuk karyawan;Bahwa waktu jam kerja dari pusat dari jam 7 pagisampai jam 14;Bahwa berdasarkan laporan dari PT Sawindo
42 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
RUMANI, DKK VS PT SAWINDO KENCANA
JSK, Pimpinan DaerahBadan Bantuan Hukum dan Advokasi Konfederasi Serikat PekerjaSeluruh Indonesia (BBHAKSPSI) Provinsi Kepulauan BangkaBelitung tercatat di Dinsosnaker Kota Pangkalpinang denganpencatatan 47/Dinaker/DPD/ KSPSI/2008 tertanggal 22 Januari2008, beralamat Jalan Sudirman, Kelurahan Selindung Baru,Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni2014, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;melawanPT SAWINDO KENCANA, berkedudukan di Jalan PanglimaAngin Nomor Kecamatan
BOX. 88 Pangkalpinang, Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang ParaKasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap TermohonKasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa Para Penggugat merupakan pekerja PT Sawindo Kencana TempilangBangka Barat yang
Kencanadengan masa kerja yang cukup lama dengan jabatan dari mulai penanaman sawithingga terakhir sebagai pemupukan sawit dengan hanya mendapatkan upah/gajiPara Penggugat sebesar Rp1.397.500,00 atau per hari sebesar Rp55.900,00Bahwa dikarenakan Para Penggugat pada tahun 2012 telah mencapai batas usiapekerja sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama PT Sawindo Kencana Pasal 7 Poin3 menyebutkan usia pensiun dalam bekerja adalah usia 55 tahun oleh karena ituPara Penggugat sesuai dengan keinginan Tergugat
, aturan yang berlaku, lagi pulakemampuan bekerja Penggugat di bagian pemupukan tidak sesuai lagi dengankondisi Para Penggugat dengan usia senja;Bahwa dikarenakan Para Penggugat usianya telah mencapai usia pensiun sesuaiPerjanjian Kerja Bersama PT Sawindo Kencana Pasal 7 Poin 5 dinyatakan bagipekerja yang telah memasuki usia pensiun apabila di PHK oleh perusahaan makadiberlakukan Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 167 Ayat 5, dengandemikian sesuai Pasal 7 Point 5 Perjanjian Kerja Bersama PT Sawindo
besarnya sesuai dalam UndangUndang 13 Tahun 2003 oleh karena itu pihakTergugat harus segera membayarkan hakhaknya kepada Para Penggugat;Bahwa kesepakatan bersama antara Pukspsi Reformasi PT Sawindo Kencanadengan perusahaan PT Sawindo Kencana Nomor 001/BAKBTA/IV/2011perusahaan hanya memberikan tali asih sebesar Rp11.000.000,00 batal demi hukumkarena bertentangan Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang sangat merugikan Para Penggugat;101112131415Bahwa Para Penggugat yang merupakan
197 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANUGERAH SAWINDO DAN I. PT. BUKIT MAS SAWIT SUBUR., II. PT. TARA BINTANG NUSA (TARBINSA);
49 — 12
MEGA SAWINDO PERKASA, Dkk
MEGA SAWINDO PERKASA, alamat Desa Dusun Danau Kec.Pelepat llir Kab. Bungo05Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, semula sebagai Tergugat ;Il. SYAFARUDIN Bin NURDIN, pekerjaan mantan Kades Sepunggur, alamatJI. Cempaka Putih No. 04 Rt.04/11 Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah Kab.Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II, semula sebagai Tergugat Il ;Ill.
128 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BUMI SAWINDO PERMAI, tersebut;2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg., tanggal 28 September 2020 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan PKWT yang diterapkan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;3.
PT BUMI SAWINDO PERMAI VS ABDUL RAHMAN HARAHAP
PUTUSANNomor 996 K/Pdt.SusPHI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT BUMI SAWINDO PERMAI, perseroan berkedudukan diJalan Lintas Sumatera, Desa Penyandingan, KecamatanTanjing Agung, Kabupaten Muara Enim, Provinsi SumateraSelatan, diwakili oleh Kanthi Miarso selaku Direktur UtamaPT Bumi Sawindoi Permai, dalam hal ini memberi kuasakepada Firmansyah
dihilangkan amarnya;Bahwa berdasarkan pertinbangan hukum tersebut diatas makakeberatankeberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak beralasan dankarenanya haruslah ditolak dengan perbaikan amar putusan Judex FactiNomor 6 dan 7;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi PT BUMI SAWINDO
76 — 236 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari: Pemohon Kasasi I: PT.BUMI SAWINDO PERMAI, Para Pemohon Kasasi II: 1. ASNAWI BIN REJULIN, 2. AHMAD NAMIN, 3. MARIANDANAH, 4. ZULKIPLI. F, 5. TITIM MARYATI, 6. MAWARIDAH BIN MAKASEH, 7. ELIA RANI, 8. INDRA MULYAWAN, 9. MARSUDI, Pemohon Kasasi III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARA ENIM, tersebut
BUMI SAWINDO PERMAI, DKVSASNAWI BIN REJULIN, DK
BUMI SAWINDO PERMAI, berkedudukan di Muara EnimKabupaten Muara Enim, Alamat Kantor Jalan Residen A.
Bumi Sawindo Permai, dengan masa berlaku selama 35 Tahun danberakhir pada tanggal 31 Desember 2028.
Bumi Sawindo Permai dilakukan atas tanahterperkara.
Bumi Sawindo Permai.( Vide T14 )c.
Bumi Sawindo Permai akan diinclave/dikeluarkan dari tanah yang dimohon,demikian pula terhadap hakhak usaha penduduk yang tidak mau dibebaskan untukkeperluan perkebunan kelapa sawit dan karet PT. Bumi Sawindo Permai, sehinggaJudex Facti berpendapat bahwa tanah kebun Para Penggugat belum pernah di gantirugi oleh PT.
32 — 18
BUMI SAWINDO PERMAI
BUMI SAWINDO PERMAT beralamat di Jalan Lintas Sumatera, DesaPenyandingan, Kecamatan Tanjung Agung,Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini diwakili oleh 1.Firmansyah, SH.,MH., 2. Deny Ismiardi, SH., 3.Rahmansyah., SH.,MH., Advokat, dan KonsultanHukum pada Kantor Hukum Firmansyah & Partnersyang beralamat dan berkantor di Jalan Dr.
BUMI SAWINDO PERMAI), yang diterbitkan olehTergugat II dengan cara telah bertentangan dengan hukum dan bertentangandengan asas kecermatan dan kurang hatihati, dan karenanya cacat hukum atautidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.Bahwa karena objek gugatan Penggugat adalah SHGU No. 2 Tanggal 14Mei 1994 Gambar Situasi No. 1398/1994 seluas 6.934,5 hektar, terletak di DesaDarmo, Desa Penyandingan dan Desa Tanjung Karangan, Kecamatan TanjungAgung, Kapubaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan dengan
BUMI SAWINDO PERMAIT) yang diterbitkan olehTergugat II, dan Tergugat II adalah Pejabat Tata Usaha Negara, maka yangbewenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini adalah Pengadilan TataUsaha Negara karena objek gugatan adalah keputusan tata usaha negara;Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan penerbitansertipikat objek sengketa in casu SHGU No. 2 Tanggal 14 Mei 1994 GambarSituasi No. 1398/1994 seluas 6.934,5 hektar, terletak di Desa Darmo, DesaPenyandingan dan Desa Tanjung Karangan
Bumi Sawindo Permai) mendapat izin pencadanganlahan dari Gubernur Sumatera Selatan berdasarkan SK Gubernur SumselNo. 461/SK/1987 tanggal 7 Mei 1987 dan SK Gubernur Sumsel No. 981/SK/I/1987 tanggal 31 Oktober 1987 tentang Pencadangan Tanah Seluas +8.050 Ha, terletak di Kecamatan Tanjung Agung dan Kecamatan LawangKidul, Kabupaten Muara Enim, untuk keperluan Perkebunan KelapaSawit dan Perkebunan Karet atas nama PT. Bumi Sawit Sejahtera(sekarang menjadi PT. Bumi Sawindo Permai);3.
BUMI SAWINDO PERMAI, yang intinya menyetujui untukdiberikan Hak Guna Usaha kepada PT. BUMI SAWINDO PERMAT atastanah seluas 6.934,5 hektar untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet.184 Bahwa sesuai Pasal 19 UUPA jo.
108 — 30
Sawindo Kencana
158 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
SRI YUSTATI, S.ELawanPT BUMI SAWINDO PERMAI, DK
PT BUMI SAWINDO PERMAI, berkedudukan diDesa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung,Kabupaten Muara Enim, yang diwakili oleh ImanPujono, selaku Direktur Utama, dalam hal inimemberi kuasa kepada Firmansyah, S.H.,M.H.,dan kawan, Para Advokat dan KonsultanHukum pada Kantor Hukum Firmansyah &Partners, beralamat di Jalan Sultan MahmudBadarudin Il, Nomor 19 B, Muara Enim Sumatera Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 19 September 2019;2.
83 — 24
- NARTO SIMANJUNTAK sebagai Penggugat LAWAN - PT SAWINDO CEMERLANG sebagai Tergugat
Nama : PT SAWINDO CEMERLANG;Alamat : Desa Dambalo Kec. Popayato Kab.
43 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
MEGA SAWINDO PERKASA, 2. SYAFARUDIN Bin NURDIN dan 3. TIM 15 (RASIDIN, ABAS, SYAMSU, MAJID, BUJANG NABE, MAN BIN MUIS, RIDWAN AMRAN, DIN NARIFAH, HASAN NUSI, RUSLI alias BOTOK, JANGCIK Bin SOMAD, TAHIR LINA, PUDIN MAYA, MUCHTAR Bin MUIS) tersebut;
MEGA SAWINDO PERKASA, DKK VS BASRI Bin SYARIFUDIN
MEGA SAWINDO PERKASA, berkedudukan di DesaDusun Danau, Kecamatan Pelepat llir, Kabupaten Bungo,diwakili oleh Ridwan Gunawan selaku Direktur PT. MegaSawindo Perkasa, beralamat di JI. Diponegoro No. 7,Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat,2. SYAFARUDIN Bin NURDIN, bertempat tinggal diJI. Cempaka Putih No. 04 RT. 04/RW. 11, Kelurahan Cadika,Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo,3.
Mega Sawindo Perkasa bertempat diKantor Camat Bathin II Babeko;. Bahwa dalam pertemuan tersebut Tergugat Il (sebagai Kepala DesaSepunggur) menyampaikan maksudnya bahwa Tergugat ingin membangunpekebunan kelapa sawit di lokasi Desa Sepunggur Kec. Bathin II BabekoKab. Bungo dengan luas + 1.040 hektar, dengan demikian berarti akantermasuk juga tanah perkebunan milik Penggugat bersama saudarasaudaraPenggugat tersebut sebagaimana yang telah diuraikan pada point 1;.
Mega Sawindo Perkasa adalah merupakan suatu keputusan yangmengandung tanggung jawab dari Bupati Bungo yang telah memberikan izinuntuk membebaskan lahan seluas 2.120 Hektar dimana didalamnyatermasuk lahan yang berasal dari Tanah Bathin Desa Sepunggur yang diakuiPenggugat/Pembanding/Termohon Kasasi sebagai tanah miliknya tanpadapat menunjukkan bukti kepemilikannya atas Tanah Bathin milik DesaSepunggur tersebut;Dan apabila Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi merasa bahwahaknya telah terlanggar oleh
MEGA SAWINDO PERKASA dankawankawan tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para PemohonKasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan
192 — 263
Bumi Sawindo Permai
424 — 203 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANUGERAH SAWINDO (dahulu bernama PT ANUGERAH SAWIT INDUSTRI)., III. PT. KARIMUN AROMATICS., IV. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI VS I. PT. MULYAKARYA JAYACO., II. PT. BUKIT MAS SAWIT SUBUR., III. PT. TARA BINTANG NUSA (TARBINSA);
ANUGERAH SAWINDO (dahulu bernama PT.ANUGERAH SAWIT INDUSTRI), tempat kedudukan diJalan Irian Barat, Sampali, Percut Sei Tuan, DeliSerdang, Sumatera Utara (sekarang di Jalan Sei DeliNomor 1416, Medan), yang diwakili oleh Tuan AbdulKhobir, jabatan Direktur;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa H. Sandri AlamsyahHarahap, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokatpada Kantor Hukum Sandri & Associates, beralamat diKota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5Mei 2020;Pemohon Kasasi II;lll. PT.
41 — 10
Bumi Sawindo Permai
144 — 24
BUMI SAWINDO PERMAI- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARA ENIM
BUMI SAWINDO PERMAI (Tergugat 1),adalah diterbitkan pada tahun 1994 yang berarti SHGU a quosudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun, dengan demikian tidakdapat lagi mempersoalkan sertipikat HGU Tergugat karena sudahlampau waktu (daluarsa).6.
Bumi Sawindo Permai) mendapat izinpencadangan lahan dari Gubernur Sumatera Selatan berdasarkanSK Gubernur Sumsel No. 461/SK/1987 tanggal 7 Mei 1987 dan SKGubernur Sumsel No. 981/SK/I/1987 tanggal 31 Oktober 1987tentang Pencadangan Tanah Seluas + 8.050 Ha, terletak diKecamatan Tanjung Agung dan Kecamatan Lawang Kidul,Kabupaten Muara Enim, untuk keperluan Perkebunan KelapaSawit dan Perkebunan Karet atas nama PT. Bumi Sawit Sejahtera(sekarang menjadi PT. Bumi Sawindo Permai).3.
BUMI SAWINDO PERMAI atas tanahseluas 6.934,5 hektar untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet.4.
Bumi Sawindo Permai.Bahwa dalam memperoleh SHGU No. 2 Tanggal 14 Mei 1994 Tergugat telah memenuhi semua persyaratan dan kewajiban yang ditentukan olehPeraturanPerundangundangan yang berlaku dan Ketentuan Pelaksanalainnya, dengan demikian dalil Penggugat a quo yang menyatakanTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidakberdasar hukum sama sekali dan karenanya haruslah ditolak.9.
Bahwa Tergugat Il menolak secara tegas dalilPenggugat pada halaman 4 dan 5 posita angka11 s/d14 penerbitan sertifikat hak guna usahano.2 tahun 1994, gambar situasi nomor1398/1994 tanggal 14 Mei 1994 seluas 6.934.5Hektar atas nama PT Bumi Sawindo Permai(Tergugat !)
152 — 366
BUMI SAWINDO PERMAI
BUMI SAWINDO PERMAYD, secarahukum sudah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH,dengan alasanalasan sebagai berikut :1.
BUMI SAWINDO PERMAT atas tanah diKabupaten Muara Enim.7. Bahwa Tergugat Ic.
Bumi Sawindo Permai diDesa Darm0 ; 7 2 2222 n eeeBahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan PT. Bumi Sawindo Permaitersebut ; =n nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nenBahwa setahu saksi PT. Bumi Sawindo Permai bergerak dibidang tanaman karetdan sawit dan berada di Desa Tanjung Agung ;Bahwa sebagai Kades saksi tahu dan membenarkan PT.
Bumi Sawindo Permai yaitu di DesaPenyandingan sejak tahun 1993 ;Halaman 83 dari 154 Halaman Putusan Perkara No. 16/G/2013/PTUNPLG84e Bahwa saksi tidak tahu program PT. Bumi Sawindo Permai terhadap Desa darmomisalnya pembuatan Masjid dan jembatan, semasa saksi menjadi Kades tidak ada;2.
Bumi Sawindo Permai (PT.BSP), perusahaantersebut mulai beroperasi tahun 1990an ;e Bahwa di Desa Darmo PT. Bumi Sawindo Permai sampai sekarang tidakmenanam karet yang ada tanaman sawit ;e Bahwa dari dulu sampai sekarang HGU PT. Bumi Sawindo Permai dikeluhkanmasyarakat namun menurut saksi HGU PT.