SCHAPELLE LEIGH CORBY

SCHAPELLE LEIGH CORBY

PUTUSANNo. 112 PK/Pid/2006DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peninjauan kembali telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :Nama : SCHAPELLE LEIGH CORBYTempat lahir : Brisbane AustraliaUmur / tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Juli 1977Jenis kelamin : PerempuanKebangsaan : AustraliaTempat tinggal : 466 Coo, Ongatta Rd.

Menyatakan Terdakwa SCHAPELLE LEIGH CORBY terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawanhukum mengimpor Narkotika melanggar pasal 82 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 22 Tahun 1997 dalam dakwaan Primair ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SCHAPELLE LEIGH CORBYdengan pidana penjara seumur hidup, dan denda sebesar Rp.100.000.000,(Seratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;3.

L 6292279dikembalikan kepada Terdakwa ;Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,(Seribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Mei 2005Nomor : 29/Pid.B/2005/PN.Dps yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa SCHAPELLE LEIGH CORBY terbukti secara syahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak danmelawan hukum mengimport Narkotika Golongan ;Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SCHAPELLE LEIGHCORBY dengan pidana

Menyatakan Terdakwa SCHAPELLE LEIGH CORBY terbukti secara syahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak danMelawan Hukum Mengimpor Narkotika Golongan ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SCHAPELLE LEIGHCORBY dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dan pidanadenda sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) dan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)bulan ;3.

Schapelle Leigh Corby, pada intinya menyebutkan bahwaPemerintah Australia BERSEDIA mengadakan teleconference karena adabeberapa saksi yang mengaku sebagai pemilik ganja (mariyuana) antaralain: kesaksian dari Paul yang mendengar sendiri bahwa RONALDVIGENSER atau disebut juga RONNY VIGENSER sebagai pemilikmariyuana. PAUL TELAH SETUJU MEMBERIKAN KESAKSIAN MELALUITELECONFERENCE TANPA MEMAKAI TOPENG. Disamping itu, ada pulaPemyataan Mr.

Bahwa Pemberian Grasi yang diberikan oleh Tergugat kepadaTerpidana Schapelle Leigh Corby dan Peter Achim Franz Grobmann,DILAKUKAN SECARA SEPIHAK, dengan tidak mempertimbangkan s Henry Campbell Black, M.A: 1979, Blaks Law Dictionary, Fifth Edition, St. Paul Minn, WestPublishing Co, hal.760;Halaman 7 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 92/PLW/2012/PTUNJKTpendapat dari Kejaksaan, sebagaimana umumnya sebagai tindakanYudisial. Hanya dengan memperhatikan pertimbangan MahkamahAgung.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru karena TIDAKMEMPERTIMBANGKAN UU No. 22 Tahun 2002 yang telah diperbaharuidengan UndangUndang No. 5 Tahun 2010 tentangBahwa pemberian Grasi kepada Schapelle Leigh Corby dan PeterAchim Franz Grobmann tidaklah mencerminkan keadilan bagikorban peredaran gelap Narkotika dan Narapidana kasus Narkotika.Pemberian Grasi ini ditujukan kepada 2 (dua) Warga Negara Asing.Sementara terhadap Warga Negara Indonesia sendiri, Presiden tidakHalaman 13 dari 51

PemberianGrasi kepada keduanya juga tidak ada kaitannya denganperlindungan Hak Asasi Manusia, juga tidak ada kaitannya dengankepastian hukum berdasarkan Pancasila dan UUDBahwa pemberian Grasi kepada Schapelle Leigh Corby tersebutdiajukan lewat waktu sebagaimana ditentukan oleh UndangUndang.Dalam Perkara Schapelle Leigh Corby diajukan lewat dari daritanggal 12 Januari 2007 maka seharusnya Permohonan Grasitersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh Tergugat karena telahmelewati tenggang waktu yang telah

Demikian pula dalil Pelawan tentang pengajuangrasi Schapelle Leigh Corby yang telah lewat waktu.

DurenSawit, Jakarta Timur, Telp. (021) 8621283 /8604825 selanjutnya disebutSODAGAL 0... eeeeeeenceeneeceeceeseceecceeseeseeeeseeeenees PENGGUGAT ;LAWAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Kantor Presiden RI IstanaNegara, Jalan Veteran No. 16 Jakarta Pusat selanjutnya disebutSCDAGAL se eeeeeeeeeeeeeeee TERGUGAT ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan yang menjadiobyek sengketa adalah : Keputusan Presiden RI Nomor 22/G/Tahun 2012 tanggal 15 Mei2012. mengenai pemberian grasi kepada Schapelle

perundangundangan dalam undangundang ini ialahsemua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh BadanPerwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah,serta semua keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusatmaupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum =; Menimbang, bahwa obyek sengketa a quo adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat ;Menimbang, bahwa obyek sengketa a quo mengenai pemberian grasi kepada Schapelle

selanjutnya disebutSODA AL 0... eeeeeeeeceeseeceseeeseeeeeeeeeeeeceeeseeeeeneees PENGGUGAT ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Kantor Presiden RI,Komplek Istana Negara / Istana Merdeka, Jalan Merdeka UtaraNo. 1 Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagaisee Waele oN OORT OKRR MRR RENRRRORNRERTER TERGUGAT ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan yang menjadiobyek gugatan adalah :1 Keputusan Presiden RI Nomor 22/G/Tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012 yang berisipemberian Grasi kepada Schapelle

undangundang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkanoleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum ; Menimbang, bahwa obyek gugatan a quo adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat ;Menimbang, bahwa obyek gugatan a quo, masingmasing mengenai pemberiangrasi kepada Schapelle

mencermati rumusan ketentuan Pasal 182 ayat(1) UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tersebut, maka tidakdiperkenankan adanya Duplik dari Terdakwa atau Penasihat Hukum ;Demikian juga Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang sesungguhnyatidak pernah terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana terdapatdalam putusan tersebut pada halaman 22 alinea ke2 (dua) sebagai berikut :*Menimbang, bahwa selain pertimbangan yuridis, Majelis Hakim juga perlumempertimbangkan halhal lain, dimana SCHAPELLE

Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dinyatakan tidakterbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa IMANUEL WONA alias MANU haruslahdibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut ; Menimbang, bahwa selain pertimbangan yuridis, Majelis Hakim juga perlumempertimbangankan halhal lain, dimana SCHAPELLE LEIGH CORBY seorang nara pidanaasal Australia yang telah nyatanyata bersalah dan dijatuhi pidana selama 20 (dua puluh) tahunpenjara, karena telah menyelundup narkotika ke Negara Indonesia, akhirnya oleh

DPPGRANAT (sebagai Pelawan), yang mana Putusan Nomor 92/PLW/2012/PTUNJKT tanggal 27 September 2012 dalam pertimbangan hakim hal. 41disebutkan bahwa Menimbang, bahwa oleh karena disimpulkan bahwaKeputusan Presiden tentang Pemberian Grasi adalah bukan Keputusan TataUsaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara, maka menurut Majelis Hakim, KeputusanPresiden RI Nomor 22/G Tahun 2012 dan Keputusan Presiden RI Nomor23/G Tahun 2012 tentang Pemberian Grasi kepada Schapelle

Indonesia (sebagai Terlawan), yang manaPutusan Nomor 92/PLW/2012/PTUNJKT tanggal 27 September 2012 yang dalampertimbangan hakim hal. 41, menyatakan :Menimbang, bahwa oleh karena disimpulkan bahwa Keputusan Presiden tentangPemberian Grasi adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudPasal 1 angka 9 UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut MajelisHakim, Keputusan Presiden RI Nomor 22/G Tahun 2012 dan Keputusan Presiden RINomor 23/G Tahun 2012 tentang Pemberian Grasi kepada Schapelle

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 30/PLW/2015/PTUNJKT.PTUNJKT tanggal 27 September 2012 dalam pertimbangan hakim hal. 41disebutkan bahwa Menimbang, bahwa oleh karena disimpulkan bahwaKeputusan Presiden tentang Pemberian Grasi adalah bukan Keputusan TataUsaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara, maka menurut Majelis Hakim, KeputusanPresiden RI Nomor 22/G Tahun 2012 dan Keputusan Presiden RI Nomor 23/GTahun 2012 tentang Pemberian Grasi kepada Schapelle

dalampertimbangan hakim hal. 41 disebutkan bahwa Menimbang, bahwa olehHalaman 32 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 40/PLW/2015/PTUNJKT.karena disimpulkan bahwa Keputusan Presiden tentang Pemberian grasiadalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal1 angka 9 Undangundang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurutMajelis Hakim, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22/G Tahun2012 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/G Tahun 2012,tentang Pemberian grasi kepada Schapelle

Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29:24 pemberian waktu sampai dengan akhir 2012 bagi pengajuan Grasi yangbelum selesai diproses maka nampak UU Grasi Nomor 5 Tahun 2010 sematamata dibuat untukkepentingan sesaat terkait isu pemberian Grasi kepada Schapelle Corbyyang notabene WNA, kasus Narkoba dan tidak pernah berjasa bagi RIserta Corby tidak pernah mengakui kesalahannya meskipun telahmengajukan Grasi.

Namun UndangUndang a quo justru untuk membatasipengajuan Grasi oleh Warga Negara Indonesia, sudah berjasa, didukungkeluarga korban dan telah berkelakuan baik siap mengabdikan hidupnyapada keluarga, masyarakat dan negaranya;Bukti Pengajuan Grasi Schapelle Corby tidak mengaku bersalah karenamerasa jadi korban mafia narkoba sebagai berikut:http://www. republika.co.id/berita/nasional/politik/12/05/25/m4ktn5inilah3pendapatmayangdijadikandasargrasicorbyBahwa menurut Prof. Dr.