Sdr.Jaksa Penuntut Umum bukan tanpa alasan yang jelas danbenar secara hukum, alasan agar judex facti membebaskan PemohonKasasi dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Sdr.Jaksa Penuntut Umumadalah oleh karena Sdr.Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikanatas Dakwaan Alternatif PERTAMA Pasal 114 ayat (1) dimana atasDakwaan PERTAMA tersebut terdakwa dituduh melakukan pembelianNarkotika jenis shabushabu dari Sdr.IWAN (DPO) dengan cara mengirimsms lalu uang pembelian shabushabu tersebut ditransfer oleh

Bahwa atas SAKSI PENYIDIK saja yang dihadirkan olehSdr.Jaksa Penuntut Umum merupakan saksi yang melakukanpenangkapan dimana sampai saat ini mengenai saksi dari penyidik belumada aturan yang mengaturnya didalam KUHAP, kesaksian penyidiktersebut hanya dapat dianggap satu saksi saja karena Sdr.Jaksa PenuntutHal. 12 dari 19 hal.

Putusan No. 254 K/Pid.Sus/2017Umum tidak bisa menghadirkan saksi lain maka asas hukum unus testisnullus testis menurut pendapat kami telah terjadi dalam perkara ini.Bahwa Judex Factie telah lalai dengan tidak mengungkap fakta hukum,sebelum saksi penyidik melakukan penangkapan terhadap diri PemohonKasasi/Pembanding/Terdakwa saksi penyidik telah mendapat informasidari masyarakat namun masyarakat yang disebutkan tadi tidak pernahdihadirkan oleh Sdr.Jaksa Penuntut Umum dan tidak pernah pula dimintaoleh

Bahwa atas shabushabu yang diperlinatkan dalam persidanganbukan merupakan milik dari pemohon kasasi karena tidak sesuai denganDakwaan Sdr.Jaksa Penuntut Umum dimana shabushabu yang didalilkanoleh Sdr.Jaksa Penuntut Umum terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik kecilsedangkan didalam persidangan hanya diperlihatkan 1 (satu) plastik kecilyang mana atas shabushabu tersebut tidak pula diperlinatkan dalampersidangan keterangan surat yang menyatakan mengenai berat jenis nya(berat netto) meskipun dalam surat

dakwaan dan tuntutannya JaksaPenuntut Umum menyebutkan berat jenisnya;Mengenai hal tersebut Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telahmenuangkan dalam pledooi dan memori' banding PemohonKasasi/Pembanding/Terdakwa dan Sdr.Jaksa Penuntut Umum. tidakpernah membantah hal tersebut dalam Replik dan Kontra Banding nyasehingga menurut Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa, Sdr.

/LNGSA/09/2010 sebagaimana terteradalam halaman 2 surat dakwaannya. itu telah nyata dan jelas serta tegasTerdakwa didakwa dengan Pasal 82 UU.RI No.23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak ;Bahwa, berdasarkan surat tuntutan (requisitoir) sdr.Jaksa/PenuntutUmum yang diserakannya dalam sidang pada hari Rabu tanggal 22122010No.Reg.Perk.PDM154/LNGSA/10/2010 tersebut, dalam halaman 7 telah tegasdan jelas disebutkan menuntut supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan NegeriLangsa yang memeriksa dan mengadili perkara

Sedangkan dalam surat tuntutan Jaksa/PenuntutUmum menuntut Terdakwa dengan Pasal 81 ayat 2 UU.R.l No.23 Tahun 2002 ;Bahwa, berdasarkan Pasal 143 KUHAP, maka demi hukum surattuntutan sdrJaksa/ Penuntut Umum patut dan beralasan hukum untukdinyatakan ditolak, sebab apa yang didakwakannya dalam surat dakwaannyatidak terbukti, maka berdasarkan UndangUndang tidaklah patut dan beralasanhukum sdr.Jaksa/Penuntut Umum menuntut Terdakwa dalam surat tuntutandengan Pasal 81 ayat 2 UU.R.I.

No.23 Tahun 2002 yang tidak termaktub dalamsurat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan ;Bahwa, kami berpendapat bahwa, surat dakwaan sdr.Jaksa/PenuntutUmum adalah merupakan surat dakwaan tidak resmi dari Kejari Langsa, sebabtidak diberi tanggal Nomor surat serta stempel Kejaksaan Negeri Langsa, olehkarena surat dakwaan yang demikian patut dan pantas beralasan hukum untukdinyatakan surat dakwaan tidak resmi dan wajar pula untuk dinyatakan tidakdapat diterima, dan kami berpendapat bahwa, surat dakwaan

fakta yang terungkap dipersidangan terdapat lagikekeliruan penerapan hukum yang diterapkan kepada Terdakwa yaitu mengenaiperbedaan pendapat tentang status saksi koroban SAKSI KORBAN Binti lbrahim,dimana baik sdr.Jaksa/Penuntut Umum, mapun Judex Facti yang memeriksa,mengadili serta memutuskan perkara aquo berpendapat bahwa, Terdakwamelakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak ;Bahwa, terhadap pendapat Judex Facti dan sdr.Jaksa/Penuntut Umumtersebut kami tidak sependapat, oleh karena ketika saksi

No.23 Tahun 2002 tidak pernah adadalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut dan jika peristiwa tersebut oleh MajelisHakim berkeyakinan bahwa, Terdakwa terbukti bersalah, maka menurut hukumMajelis Hakim tidak semestinya mengikuti surat tuntutan sdr.Jaksa/PenuntutUmum, akan tetapi menghukum Terdakwa dengan pasal yang sejenis yangsifatnya lebih ringan, akan tetapi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili danmemutuskan perkara aquo tidak memedomani sebagaimana dimaksud putusanMahkamah Agung No.693 K/Pid/1986

Penuntut Umum, menurut hemat kami bahwa Terdakwatidak dapat dipersalahkan telah melanggar pasal 338 KUHP Jo Pasal 1 ke1KUHP, akan tetapi dapat dipersalahkan telah melanggar Pasal 181 Jo Pasal 55 ayat 1ke1 KUHP sebagaimana dalam surat tuntutan sdr.Jaksa Penuntut Umum.Mengingat bahwa dakwaan sdr.Jaksa Penuntut Umum telah disusun secara Subsidairdan secara kumulasi, maka kami pun kembali menyerahkan kewenangan untukmemutuskan kesalahan terdakwa sesuai dengan faktafakta yang terungkap didalampersidangan

Penuntut Umum pada poin 3 yangmembahas unsur dengan Sengaja, setelah kami membaca dan meneliti, bahwaperestiwa kejadian yang menjadi analisa yuridis sdr.Jaksa Penuntut umumseharusnya menjadi analisa dalam perkara Terdakwa Safto Heri, bukan untukterdakwa, hal ini, tidak dapat dibenarkan, sering kali sdr.Jaksa PenuntutUmum,menjadikan apa yang dilakukan orang lain di jadikan analisis dalam perkara orangyang tidak melakukan perbuatan tersebut;salah satu alinea dari analisis yuridis sdr.Jaksa Penuntut

kalimat tersebut jelas bahwa Keterangan tersebut seharusnya dyadikanpertimbangan yuridis untuk Terdakwa SAPTO HERI oleh sdr.jaksa PenuntutUmum bukan untuk Terdakwa DENT.Alinea diatas, itu. merupakan sepenggalan analisisi yuridis yang kami kutifkembali dari sdr.Jaksa Penuntut Umum, padahal dari alinea pertama dalam poin 3analisis unsur kesengajaan, perestiwa dan kejadian yang diungkap, bukan untukterdakwa DENI tetapi untuk TERDAKWA SAPTO dan banyak lagi faktafaktapersidangan dari keterangan saksisaksi

yang dimanipulasi oleh sdr.Jaksa PenuntutUmum, yang tidak pernah diterangkan/dikatakan oleh saksi maupun Terdakwa,ditambahtambah oleh sdr.Jaksa Penuntut Umum.

Menolak tuntutan sdr.Jaksa Penuntut Umum;2. Menyatakan Terdakwa Deni Raysid Tokan, tidak terbukti secara sah danmeyakinkantelah melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP;3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggarpasal 181 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP;4. Menjatuhkan pidana penjara yang seringanringannya terhadap terdakwa;5.

Bahwa menurut pendapat kami selaku kuasa hukum /penasihat hukumdari Anak, tidak sependapat dengan argumentasi hukum yangdikemukakan oleh Sdr.Jaksa Penuntut umum pada poin ke1 MemoriBanding,oleh karena pertimbangan yang dipergunakan oleh HakimTunggal Pengadilan Negeri Polewali dlam menjatuhkan putusannya sudahsangat tepat dengan menjadikan pertimbangan kepentingan terbaik bagAnak yaitu bahwa hukuman penjara dalam tempo yang cukup lamaselama ini terkesan menjadi solusi terbaik bagi anak sementara amanatdalam

Selain itu juga selaku penasehat Hukum anak juga ingin melakukankoreksi terhadap Memori Banding Sdr.Jaksa Penuntut Umum padahalaman 4 pin 1 yang menyatakan bahwa Anak pernah di jatuhi PidanaPenjara selama 1(satu) tahun pada tanggal 12 Desember 2017 adalahKELIRU akan tetapi putusan yang dimaksud saat ini JUSTERUdimohonkan Bnading oleh Sdr.Jaksa Penuntut Umum yaitu berupapenjatuhan pidana berupa Pidana Pembinaan dalam Lembaga di PSMP(Panti Asuhan Marsudi Putra) Toddopuli Makassar di Makassar selama1

Installation proyek PT.CHEVRONPACIFIC INDONESIA, didaerah Ketigul, Duri Riau, dan PO No.urut 32 s/d PONo.urut 39, berupa Abandonment, Handling, Cleaning Project, PT.RIFANSIDWIPUTRA, didaerah Makassar, telah selesai dikerjakan dengan baik olehPT.MANDAU WIRANIAGA, tanpa adanya klaim/tegoran baik dari PT.CHEVRONPACIFIC INDONESIA dan PT.RIFANSI DWIPUTRA, sebagai pihak awalpemberi kerja serta telah selesai hak dan kewajiban masingmaing pihaktermasuk pembayarannya.Te Bahwa dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan Sdr.Jaksa

Bahwa perkara aquo yang diajukan oleh Sdr.Jaksa Penuntut Umumbukan merupakan tindak pidana, tetapi merupakan perkara pidana.2. Bahwa putusan judex facti, dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafanatau kekeliruan yang nyata, sebagai berikut:Bahwa kekeliruan/kekhilafan yang nyata tersebut, sebagai berikut:2.1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukumMajelis Hakim Tingkat Pertama, pada halaman 31,mempertimbangkan barang bukti, Sdr.

/d 17), termasuk uangsejumlah Rp.4.925.000, (empat juta sembilan ratus dua puluh lima riburupiah) dan Rp.70.000,000, (tujuh puluh juta rupiah) tidak pernahdiajukan oleh Sdr.Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan perkaratingkat pertama.2.2. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 2Nomor 2, menyebutkan : " Setelah mendengar saksisaksi, saksi ahli,saksi ade chargedan Terdakwa di persidangan..."

BAJA.Berdasarkan ungkapan dari diri pribadi Pemohon Kasasi, istri dan anakanakPemohon Kasasi, karenanya mohon dengan segala kerendahan hati, kepadaYang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi, yang memeriksa dan memutuskanperkara aquo ini, agar memberikan putusan yang seadiladilnya, agartidak menambah beban penderitaan bagi Pemohon Kasasi, istri dan anakanak Pemohon Kasasi, yang saat ini telah cukup menderita, tidak ada niatTerdakwa untuk melakukan Penggelapan sebagaimana dalam suratDakwaan dan Tuntutan Sdr.Jaksa

Menyatakan tuntutan sdr.Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa I Sugijati BintiMangundiharjo dan Terdakwa II, Titik Fariany Binti Soemarto Hadi tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan :3. Membebaskan terdakwaterdakwa I Sugijati Bintit Mangundiharjo dan Terdakwa II,Titik Fariany Binti Soemarto Hadi dari tuntutan sdr.Jaksa Penuntut Umum ;4.

Mengembalikan harkat dan martabatnya serta merahabilitir nama terdakwa ISugiati Binti Mangundiharjo dan Terdakwa II, Titik Fariany Binti Soemarto Hadiakibat dakwaan/tuntutan Sdr.Jaksa Penuntut Umum ;5.Menetapkan..........5.

Februari 2017, sebagai berikut:FAKTAFAKTA PESIDANGANDalam pledooi ini kami penasehat hukum tidak akan mengungkapkan semuaketerangan saksi yang diberikan dalam persidangan, namun hanya sebagian karenakami penasehat hukum menganggap semua ketarangan saksi telah tercatat denganbaik oleh Panitera ketika di dalam persidangan sehingga menurut hemat kamibahwa merupakan halhal yang kami anggap penting saja kami ungkapkan yangmana dan menguntungkan bagi Terdakwa serta yang mematahkan dakwaan dantuntutan Sdr.Jaksa

Unsur yang bukan Esensial yaitu AzazAzaz umum tentang hukum dan keyakinanseperti pertanggungjawaban, kesalahan dan pertentangan dengan hukum yang kalautidak terbukti amar putusannya lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag Van AlleRechtvervolging).Berdasarkan hal tersebut diatas, Sepatutnya Terdakwa tidak dapat dimintakanpertanggungjawaban atas perbuatannya dan sepatutnyalah Terdakwa dilepaskan/dibebaskan dari segala dakwaan sdr.Jaksa Penuntut Umum.Bahwa dengan tidak dapatnya dimintakan pertanggungjawaban

Bahwa Actus Rius Terdakwa yang mengantarkan bungkusan roti wafer garrytersebut mewujudkan pemikiran (mens rea) Terdakwa hanya mengantar bungkusanroti atas perintah majikan, pemikiran tersebut atas suatu perbuatannya tentunyamerupakan alasan penghapus pidanadan perbuatan terdakwa tidak dapat dicela(tidak ada kesalahan), sehingga Terdakwa sepatutnyalah di Lepaskan/dibebaskandari segala tuntutan sdr.Jaksa Penuntut Umum;Adagium dalam hukum16LEBIH BAIK MELEPASKAN 10 ORANG YANG MELAKUKANKESALAHAN DARI

Menolak seluruh Dakwaan/Tuntutan sdr.Jaksa Penuntut Umum TerhadapTerdakwa MUHAMMAD ADHA Als ADHA Bin MUHAMMAD;3. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD ADHA Als ADHA BinMUHAMMADAaari seluruh Dakwaan/tuntutansdr.Jaksa Penuntut Umum(Vrijspaark Van Gewijzde);Subsidair :4. Melepaskan Terdakwa MUHAMMAD ADHA Als ADHA BinMUHAMMAD, dari segala tuntutan sdr.Jaksa Penuntut Umum (Onslag);5. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya dimasyarakat.6.

Bahwa keberatan pertama Sdr.Jaksa Penuntut Umum telah diberipertimbangan hukum dengan cukup dan benar oleh Majelis HakimTingkat Pertama, dan Terdakwa/Penasehat hukum telah sependapatdengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yangmempertimbangkan bahwa unsur Secara melawan hukum tidakterpenuhi.1.3. Bahwa keberatan pertama Sdr.

Penuntut Umum dapat dibuktikandengan begitu beratnya tuntutan Sdr.Jaksa Penuntut Umumterhadap diri Terdakwa dan sama sekali tidak melihat sisi baik danmanfaat dari Penyertaan modal tersebut, padahal sesuai faktafaktapersidangan yang diperoleh dari keterangan saksisaksi dan buktisurat , bahwa apa yang Terdakwa lakukan mengikut sertakanPenyertaan modal Pemerintah Kabupaten Nias pada PT.RIAUHalaman 66 dari 77 hal Putusan Nomor: 12/Pid.Sus.

Terhadap keberatan Ketiga :Terdakwa/Penasihat Hukum menanggapi dengan alasanalasan dan dasardasar, sebagai berikut :3.1.3.2.Bahwa keberatan Sdr.Jaksa Penuntut Umum yang menuntutpembebanan uang pengganti sebesar Rp.6.000.000.000, (enammilyar rupiah) kepada Terdakwa adalah tidak berdasar, keberatanSdr.Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberi pertimbangan hukumdengan cukup dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama .Bahwa sesuai dengan fakta persidangan yang diperoleh dariketerangan saksi saksi dan

KESIMPULANBerdasarkan seluruh tanggapan Penasehat Hukum (Terdakwa) terhadapalasan keberatan Sdr.Jaksa Penuntut Umum dan faktafakta hukum sertauraianuraian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :1.

Menolak permohonan banding Sdr.Jaksa Penuntut Umum.2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Medan No.94/PidSusTPK/2017/PN.Mdn tanggal 09Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenaiterdakwa BINAHATI B. BAEHA, SH tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yangdidakwakan dalam dakwaan primer.3.

Terdakwa yang padapokoknya sebagai berikut:Dalam Kesimpulan:Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1735/Pid.Sus/2016/PN.LbpBahwa keterangan saksi sangatlah dipaksakan dan diadaadakan seakanmengetahui peristiwa yang sesungguhnya sebab antara hasil penyidikankepolisian, keterangan dipersidangan dengan fakta yang terjadi, saksihanya mengetahui suara yang disimpulkan sebagai sebuah kecelakaanserta kesaksiannya berdiri sendiri dan tidak sesuai dengan vide ketentuanpasal 185 ayat (2 s/d 6) KUHAP;Bahwa dakwaan sdr.Jaksa

Penuntut Umum atas perkara pidana ini harusditolak, atau DIBATALKAN menurut kehendak hukum, sebab tidakmengindahkan syaratsyarat materiil sebagaimana yang diatur dalam pasal143 ayat (2) KUHAP, khususnya tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkapmemuat keadaankeadaan (circumstance) yang melekat pada tindak piadnayang dimaksudkan, terutama terkait masalah akibatakibat lain dari akibatlangsung yang terjadi;Bahwa tuntutan sdr.Jaksa Penuntut Umum yang menuntut menjatuhkanpidana terhadap Terdakwa Sumitro

Bahwa alasan Banding Sdr.Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan ParaTerdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimanayang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, maka kami berkesimpulan bahwa Terdakwa tidakterbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika Jo.

setelahn penangkapan sedangkan, hasil pemeriksaan Laboratoristersebut dilakukan 16 (enam belas) hari Kedepan yaitu pada tanggal 13 April2021 (berdasarkan tanggal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris) Mengapatidak dilakukan pemeriksaan laboratoris terlebin dahalu sebelum mentepkanpara Tersangka;10) Bahwa didalam tuntutan terdapat keterangan saksi RICKY HANDANISUWARLAN yang keterangannya dibacakan didepan Persidangan.Faktanya tidak pernah ada saksi yang keterangannya yang dibacakandipersidangan oleh Sdr.Jaksa

FaktanyaSdr.Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa telah terbukti melanggarketentuan Pasal 112 UU No.39 tahun 2009 tentang narkotika. justruketerangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umummenggugurkan unsur delik atau dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;12) Bahwa didalam tuntutan Sdr.Jaksa Penuntut Umum menguraikan faktapersidangan pada angka 5 (lima) menyebutkan bahwa penelitian danpenerimaan tersangka dilakukan Kejakasaan Negeri Pandeglang pada harikamis tanggal 17 Juni 2021 faktanya

delicti dan tempus delicti beradadi wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serang, sehingga tuntutan tidak jelasdan kabur;13) Bahwa sebelumnya Aparat kepolisan menyita 2 (dua) jenis handephoneMerk Vivo milik para Terdakwa, namun faktanya handephone TerdakwaTeguh Firmansyah tidak pernah diperlihnatkan atau ditunjukan dalamPersidangan, hanya handephone milik terdakwa Andri Hermawan sajayang diperlihatkan;Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 124/PID.SUS./2021/ PT.BTN14) Bahwa didalam isi surat Dakwan dan Tuntutan Sdr.Jaksa

Menolak tuntutan hukum (requisitor) sdr.Jaksa Penuntut Umumuntuk seluruhnya.4.

JAKSA dengan mobil sdr.JAKSA, lalu keesokan harinya terdakwa bersama dengan saksi ENTISSUTISNA menemui sdr. JAKSA di rumahnya, di daerah BanjaranKabupaten Bandung tersebut untuk menggadaikan mobil pick up milik saksiYONI VERAWATI dan saksi UCU GUNAWAN tersebut kepada sdr.

Jaksa PenuntutUmum yang berkesimpulan perbuatan Terdakwa : MARYATI terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sesuai dengan Pasal197 Jo Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor: 36 tahun 2009 tentang:Kesehatan, oleh sebab itu kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak akanmembahasa unsurunsur Pasal tersebut.Bahwa kami Penasehat Hukum tidak sependapat dengan tuntutan Pidanayang dimohonkan oleh sdr.Jaksa Penuntut Umum yang memohon padaMajelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan Pidana

Sdr.Jaksa Penuntut Umum Yang kami hormati !Persidangan yang kami muliakan !

Menyatakan Terdakwa USMAN BIN MULUK, SUGENG RIADI BIN DASANSUTEJO, M.SIDIK BIN MAJID, dan M.YAHYA BIN IDRIS tidakterbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana disebut dalam dakwaan sdr.Jaksa Penuntut Umummelanggar sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal315 jo pasal 55 ayat (1) ke1l KUHPidana; 2.

Jaksa Penuntut Umum.Bahwa, Klien kami oleh Sdr.Jaksa Penuntut Umum telah di dakwa sebagaiberikut :DAKWAANKesatu :e Melanggar Pasal 362 KUHP.ATAUKedua :e Melanggar Pasal 374 KUHP.Bahwa kami berpendapat, kegagalan dalam penegakan keadilan(Miscarriage of Justice) adalah merupakan persoalan universal dan actual yangdihadapi oleh hampir semua bangsa dalam menegakkan system peradilan pidananya(Criminal Justice System).

Jaksa Penuntut Umum telahmembacakan dakwaannya, yang identitasnya berbeda sama sekalidengan identitas klien kami.Bahwa Sdr.Jaksa Penuntut Umum menyebutkan identitas klien kamiadalah EKO SANTOSO Alias BOCOR Bin OHIM, sedangkanidentitas klien kami yang sebenarnya adalah TARMAN, sesuaidengan buktibukti yang telah kami sampaikan dipersidangan iniantara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Nikah, SuratKeterangan RT/RW, yang menyebutkan klien kami bernamaTARMAN.2 Bahwa, karena syarat formil sebagaimana

No. 490/Pid.B/2012/PN.Cbn1010A SURAT DAKWAAN SDR.JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAKCERMAT, JELAS DAN LEGKAPBahwa, karena syarat formil tidak terpenuhi serta merta membawakonsekwensi logis terhadap syarat materil sehingga penyusunan suratdakwaan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang di syaratkanoleh Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP.Bahwa, disamping itu uraian yang disampaikan sdr.

JaksaPenuntut Umum dalam suatu dakwaan kedua adalah Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi Sdr.Jaksa Penuntut Umum merobah dakwaan kedua tersebut dengan Pasal 114ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PNidmSetelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanPenasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanpidananya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan

Jaksa Penuntut Umum itu sendiri dimana Sdr.Jaksa Penuntut Umum dalam suatu dakwaan kedua adalah Pasal 127 ayat (1)huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapiSdr.

Jaksa Penuntut Umum mana perbuatankekerasan, ancaman kekerasan dan memaksanya, tidak ada bukan 7alis tidakjelas wujud dari perbuatan kekerasan, ancaman kekerasan dan memaksa nya.Maka oleh karena unsurunsur perbuatan tindak pidana dalam Surat Dakwaan Sdr.Jaksa Penuntut Umum tidak jelas apa wujudnya dari perbuatan sebagaimanadilakukan, sehingga Surat Dakwaan obscuur libel seperti ini harus dinyatakan bataldemi hukum.KEBERATAN KEDUASurat Dakwaan Sdr.

Namun kenyataannyapihak yang bersangkutan tersebut baru mengajukan kepada pihak berwajibHalaman 6 dari 16Putusan Sela Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN.ldm( Polres Indramayu ) pada tanggal 30 Maret 2016, hal mana peristiwa kejadiannyatindak pidan cabul itu pada bulan Oktober 2015, itupun pengaduannya bukan ataskehendak sendiri dari pihak yang dirugikan melainkan atas dorongan dan bujukandari pihak pihak yang mempunyai ada kepentingan.Dari apa yang telah diuraikan tersebut diatas maka hak penuntutan Sdr.Jaksa

.45/PID.SUS/2017/PT SULTRAa:Bahwa adapun keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwayang menjadi fakta hukum yang terungkap secara sahdipersidangan atas perkara ini yang dengan sengaja dihilangkanatau dikesampingkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama didalamputusannya a quo tersebut adalah sebagai berikut :Keterangan saksi DJAMALUDDIN DAANG :Bahwa adapun keterangan saksi Andri Darmawan yang terungkapmenjadi fakta hukum dalam persidangan perkara ini dan telahdihilangkan atau dikesampingkan oleh Sdr.Jaksa

persidangan perkara ini akan tetapiMajelis Hakim tingkat pertama tidak dipertimbangkan didalamputusannya ;Halaman 9 dari 19 Putusan No.45/PID.SUS/2017/PT SULTRATentang BAP Penyidikan saksi NORMA als.Mama IRA dan BAPsaksi ALAMSYAH PUTRA :Bahwa Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa didalam sidang atasperkara ini sudah menyatakan menolak untuk dibacakanterhadap ke 2 (dua) BAP penyidikan saksi Norma ALIAS mamaIRAS dan BAP saksi ALAMSYAH PUTRA tersebut namun MajelisHakim tingkat pertama tetap mempersilahkan Sdr.Jaksa

Gugurnya Kewenangan Menuntut Jaksa Penuntut UmumKekeliruan yang sangat fatal dan mendasar sifatnya dalam Suratdakwaan dapat kami sampaikan berupa hapus/ gugurnya kewenanganmenuntut Sdr.Jaksa Penuntut Umum terkait pokok persoalan dalam perkara ini.Pada prinsipnya pokok perkara dalam konstruksi dakwaan Sdr.jaksapenuntut umum mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada diri pribadiIr.

menganalisa secara mendalam mengenai keterhubungan duaperkara a quo sebagai suatu kondisi yang "tidak bisa tidak" (conditio sine quanon) untuk dikaitkan dengan perkara ini dalam memahami dan menganalisasurat dakwaan Sdr.Jaksa Penuntut umum, dengan segala hormat menurutpendapat kami nampak bahwa surat dakwaan kabur (obscur libel), confuse(membingungkan), dan menyesatkan (misleading).

Uraian peristiwa dalam Surat dakwaan disusun secara Tidak Cermat,tidak jelas, dan tidak lengkap.Bahwa dalam pandangan kami team penasehat hukum terdakwa, uraianperbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Ir.GUYATNO,MM dalam dakwaankesatu dan kedua disusun oleh Sdr.Jaksa Penuntut umum secara spekulatifbelaka, dan tanopa memperhatikan faktafakta hukum serta putusan pengadilanyang telah berkekuatan hukum tetap terhadap perkaraNo.06/PID.B/TPK/2007/PN.JAK.PST atas nama terdakwa HENDY BOEDOROdan perkara No.07

/PID.B/TPK/2007/PN.JAK.PST atas nama terdakwa WARSASUSILO yang telah kami sampaikan sebelumnya.Bahwa dalam dakwaannya Sdr.Jaksa Penuntut umum telahmengkonstruksi pemberian gratifikasi (hadiah) berupa sejumlah uang yangdiberikan oleh terdakwa Ir.SUYATNO,MM kepada HENDY BOEDORO (mantanBupati Kendal) melalui Terpidana WARSA SUSILO selaku Kepala DPKD (DinasPendapatan dan Keuangan Daerah) Kabupaten Kendal sebagai suap demimendapatkan 3 (tiga) paket proyek pekerjaan yaitu :1.

Proyek Pembangunan Dermaga Pelabuhan Kendal senilaiRp.4.100.000.000, (empat milyar seratus juta rupiah) dengan kontrakNomor: 600.2428.a.DPU tertanggal 29 Agustus 2003.Berdasarkan hal tersebut di atas, nampak bahwa Sdr.Jaksa PenuntutUmum tidak hendak mencermati dan mempergunakan faktafakta hukum yang28telah berhasil diungkap dalam perkara No.06/PID.B/TPK/2007/PN.JAK.PSTatas nama terdakwa HENRY BOEDORO dan perkaraNo.07/PID.B/TPK/2007/PN.JAK.PST atas nama terdakwa WARSA SUSILOyang telah berkekuatan

yang tidak wajar atau perilakuperilaku yangmenunjukan Terdakwa teler dan yang paling penting baik saksi Weles anak dariPetrus maupun saksi Yukung Yudan Als Yukung anak dari Yudan mengatakanbahwa Terdakwa tidak ada memasukan tangannya kedalam celana dalam korban;5 Bahwa berkaitan dengan analisa Ahli Psikologi Penasihat Hukum hanyamenanggapinya dengan apabila data yang dianalisa tidak didasari dengan datayang benar maka hasilnya pasti akan mengandung kekeliruan;6 Bahwa jika melihat analisa hukum Sdr.JAksa

keterangan Terdakwa dimanaketerangan saksisaksi dan Terdakwa tersebut telah saling bersesuaian satu denganlainnya pada intinya menerangkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana Dengansengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipumuslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhandengannya atau denan orang lain yang dilakukan oleh Terdakwabahwa antara unsurunsur yang telah disebutkan diatas dan unsurunsur yang tercantumdalam Petitum surat tuntutan Sdr.Jaksa

Penuntut Umum adalah kabur (Obscuur Libel)oleh karena itu Tuntutan Sdr.Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini patut untukditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukanpembelaan atau pleidoi sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulumengenai pembelaan tersebut, yakni sebagai berikut:Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji dan menganalisis pembelaanTerdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada poin ke (1) dan poin ke (2) pembelaantersebut