Penggugat:
Drs.DARSUDI GALI
Tergugat:
Ketua Umum dan Sekjend DPP partai Gerindra,DKK

SEKJEND. PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT, dkk.

Nias, berdasarkanRadiogram Sekjend KPU Nomor : 30/RDG/X/2004, tanggal 06 OktoberHal 11 dari 31 hal Put. No.33 K/Pid.Sus/20082004 yang tertulis sebagai isi adalah terdiri dari untuk kolom 14kecamatan masingmasing Kec. Gunungsitoli sampai dengan Kec.

Nias ;1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Penerimaan Transfer Tambahan Danauntuk Biaya Operasional PPK, PPS dan KPPS seKab Nias, berdasarkanRadiogram Sekjend KPU Nomor : 03/RDG/X/2004, tanggal 06 Oktober2004 yang tertulis sebagai isi adalah terdiri dari untuk kolom 14Kecamatan masingmasing Kec. Gunungsitoli sampai dengan Kec.

Nias ;1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Penerimaan Transfer Tambahan Danauntuk Biaya Operasional PPK, PPS dan KPPS seKab Nias, berdasarkanRadiogram Sekjend KPU Nomor : 30/RDG/X/2004, tanggal 06 Oktober2004 yang tertulis sebagai isi adalah terdiri dari untuk kolom 14Kecamatan masingmasing Kec. Gunungsitoli sampai dengan Kec.

Nias, berdasarkanRadiogram Sekjend KPU Nomor : 30/RDG/X/2004, tanggal 06 Oktober2004 yang tertulis sebagai isi adalah terdiri dari untuk kolom 14Hal 19 dari 31 hal Put. No.33 K/Pid.Sus/200811.12.Kecamatan masingmasing Kec.

,M.Pd Diwakili Oleh : ABDULLAH, SH
Terbanding/Tergugat : Ketua Umum DPP Partai PBR
Terbanding/Tergugat : Sekjend. DPW PBR Sulawesi Selatan
Terbanding/Tergugat : Ketua DPW PBR Privinsi Sul-Sel
Terbanding/Tergugat : Sekjend. DPP PBR Pusat
Terbanding/Tergugat : Ketua DPC PBR Kab. Pinrang
Terbanding/Tergugat : Sekretaris DPC PBR Kab. Pinrang

Hisyam Thalib sebagai Ketua Umum dengan Geys Amar sebagaiSekjend kemudian berlanjut pada kepengurusan Abdullah Jaidi sebagaiKetua Umum dan Muh Nur Kertapati sebagai Sekjend, dimana padakedua kepengurusan tersebut masih terjadi gugatan perdata danlaporan pidana terhadap Pengurus Cabang AlIrsyad Kota Tegal yaituHusein Afif dkk. (Vide dalil posita Para Penggugat angka 3, 4, 7 him. 4).2. Bahwa karena Para Penggugat menjalankan perintah Pengurus PusatAlIrsyad periode Ir.

Hisyam Thalib sebagai Ketua Umum dengan GeysAmar sebagai Sekjend dan kepengurusan Abdullah Jaidi sebagai KetuaUmum dan Muh Nur Kertapati sebagai Sekjend maka Ir. Hisyam Thalib,Geys Amar, Abdullah Jaidi dan Muh Nur Kertapati haruslah dijadikansebagai subyek Tergugat, akan tetapi karena Para Penggugat tidakmenjadikan Ir.

Hisyam Thalib sebagai Ketua Umum dengan Geys Amarsebagai Sekjend dan kepengurusan Abdullah Jaidi sebagai KetuaUmum dan Muh Nur Kertapati saat itu? Atau setidaknya pada tahun2012 atau 2013 mengajukan gugatan Wanprestasi kepada mereka?.Bahwa andaikata Para Penggugat meyakini adanya janji dari AbdullahJaidi tersebut tetapi tidak dibayarkan sampai saat ini makasebagaimana Eksepsi Para Tergugat di atas, Para Pengguat haruslahmenggugat kepada Ir.

Hisyam Thalib sebagai Ketua Umum denganGeys Amar sebagai Sekjend dan kepengurusan Abdullah Jaidi sebagaiKetua Umum dan Muh Nur Kertapati pada tahun 2012 atau 2013, danbukan kepada Para Tergugat saat ini;Bahwa karena Para Penggugat mendalilkan telan membiayai perkaraperkara saat melawan Husein Afif sampai sebesar Rp. 4 milyar, makasilahkan dibuktikan dalam persidangan ini.Bahwa sejak Para Penggugat menjadi pengurus AlIrsyad kota Tegalsampai gugatan ini didaftarkan, seluruh aset kekayaan AlIrsyad kotaTegal

Reinhard Samah sebagai Sekjend adalah sah adalahberdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH20.AH.11.01 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 padahal sesuai denganSK Menteri Hukum dan HAM RI tersebut di atas, jabatan Ketua Umum adalahEffendi Saud dan Sekretaris Jenderal adalah Drs.

/DPPPPI/IV/2011,Tanggal 09 April 2011, Perihal Pemberitahuan Penonaktifan 5 PengurusDPPPPI Kepada Ketua DPDPPI, Ketua DPCPPI, Anggota DPRDPropinsi, Kabupaten/Kota, yaitu REINHARD SAMAH sebagai Sekjend,ROYKE TURANG sebagai Ket Organisasi dan Keanggotaan, HERMANJAYA sebagai Wakil Sekjend, SIT SARAH sebagai Ket DpetPemberdayaan Perempuan, MEISKE YULIANTI sebagai SekretarisDivisi Litbang.Foto Copy Legalisir, Surat Rekomendasi Mahkamah Partai Nomor :001/INT.MP/DPPPPI/IV/2011 yang ditetapkan di Jakarta

/DPPPPI/IV/2011,Tanggal 09 April 2011, Perihal Pemberitahuan Penonaktifan 5 PengurusDPPPPI Kepada Ketua DPDPPI, Ketua DPCPPI, Anggota DPRDPropinsi, Kabupaten/Kota, yaitu REINHARD SAMAH sebagai Sekjend,Hal. 16 dari 48 hal. Put.

/DPPPPI/IV/2011,tanggal O09 April 2011, perihal Pemberitahuan Penonaktifan 5Pengurus DPPPPI Kepada Ketua DPDPPI, Ketua DPCPPI,Anggota DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota, yaitu REINHARD SAMAHsebagai Sekjend, ROYKE TURANG sebagai Ket Organisasi danKeanggotaan, HERMAN JAYA sebagai Wakil Sekjend, SIT SARAHsebagai Ket Dpet Pemberdayaan Perempuan, MEISKE YULIANTIsebagai Sekretaris Divisi Litbang;Foto copy legalisir, Surat Rekomendasi Mahkamah Partai Nomor :001/INT.MP/DPPPPI/IV/2011 yang ditetapkan di Jakarta

/DPPPPI/IV/2011,Tanggal 09 April 2011, Perihal Pemberitahuan Penonaktifan 5 PengurusDPPPPI Kepada Ketua DPDPPI, Ketua DPCPPI, Anggota DPRDPropinsi, Kabupaten/Kota, yaitu REINHARD SAMAH sebagai Sekjend,ROYKE TURANG sebagai Ket Organisasi dan Keanggotaan, HERMANJAYA sebagai Wakil Sekjend, SIT SARAH sebagai Ket DpetPemberdayaan Perempuan, MEISKE YULIANTI sebagai SekretarisDivisi Litbang;Foto Copy Legalisir, Surat Rekomendasi Mahkamah Partai Nomor :001/INT.MP/DPPPPI/IV/2011 yang ditetapkan di Jakarta

Pulau Pinang 4 Desa Seintis Kecamatan Percut Sei TuanKabupaten Deli Serdang yang dapat dilalui oleh umum;Bahwa kemudian saksi meminta Sunarto Als Yogos untuk tidak mengutipuang lagi di setiap gudang di Kim II kemudian saksi Sunarto alias Yogosberkata ini saya perintah ketua IPK Ranting Mabar Hilir bernama Umardanidan Sekjend bernama singih untuk mengutip uang bongkar muat di GudangKim IT namun saksi tidak terima dengan hal tersebut sehingga saksi dansaksi bertengkar mulut kemudian saksi yang emosi

/PN.Lbpkemudian korban berkata ini saya perintah ketua IPK Ranting Mabar Hilirbernama Umardani dan Sekjend bernama singgih untuk mengutip uangbongkar muat di Gudang Kim II namun Coki Syahputra alias Coki tidakterima dengan hal tersebut sehingga Coki Syahputra dan korban bertengkarmulut kemudian Coki Syahputra alias Coki yang emosi langsung memukulpipi sebelah kanan korban sebanyak 4 (empat) kali kemudian Syaiful Hardials Ipul dan terdakwa juga memukul wajah korban Sunarto als Yogosbeberapa kali hingga

memanggil korban Sunarto aliasYogos lalu korban datang menemui terdakwa yang datang bersama SyaifulHardi als Ipul dan Coki Syahputra di depan Gudang Indofood di Kim II Jl.Pulau Pinang 4 Desa Seintis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten DeliSerdang yang dapat dilalui oleh umum;Bahwa kemudian saksi Coki Syahputra alias Coki meminta korban SunartoAls Yogos untuk tidak mengutip uang lagi di setiap gudang di Kim IIkemudian korban berkata ini saya perintah ketua IPK Ranting Mabar Hilirbernama Umardani dan Sekjend

/PN.LbpPulau Pinang 4 Desa Seintis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten DeliSerdang yang dapat dilalui oleh umum;e Bahwa kemudian saksi Coki Syahputra alias Coki meminta korban SunartoAls Yogos untuk tidak mengutip uang lagi di setiap gudang di Kim IIkemudian korban berkata ini saya perintah ketua IPK Ranting Mabar Hilirbernama Umardani dan Sekjend bernama singgih untuk mengutip uangbongkar muat di Gudang Kim II namun Coki Syahputra alias Coki tidakterima dengan hal tersebut sehingga Coki Syahputra

Diwakili oleh Tuan Ricky Rekmon WirajayaTuan
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN PENYEDIAAN BARANG JASA PPSPKKUP BANDAR MARINDA WRA PADA BLPPBMN, SEKJEND KEMENHUB
Intervensi:
PT. AKAM

Pada saat itu yang menjadi subyek gugatan(Penggugat) adalah Hero Samudra sebagai Ketua Umum dan H,Komaruddin, S.H . sebagai Sekjend DPP Partai Kedaualatan.Pertanyaannya adalah siapakah sebenarnya Hero Samudra ini ?Ketua Umumkah atau Sekjend DPP Partai Kedaulatan.

Penggugat melarikan diri dari tanggung jawabnya sebagaipengurus (Sekjend) DPP Partai Kedaulatan dan tidak pulamenghadiri pada saat Rapimnas di Jakarta diselenggarakandalam rangka menentukan sikap politik Partai Kedaulatandalam menyongsong Pemilinan Calon Presiden (Capres) danCalon Wakil Presiden periode 2009 sampai dengan 2014,dan untuk itu Partai Kedaulatan harus memenuhi persyaratandukungan yang mengharuskan tercantumnya tanda tanganKetua Umum beserta Sekjend DPP Partai Kedaulatan ;b).

No. 140 K/Pdt.SUS/2011Rapimnas DPP Partai Kedaulatan karena Rapimnas tidakmemberhentikan Hero Samudra sebagai sekjend, melainkanDewan Kehormatan Partai Kedaulatan.

RestrianrickBasjhirun, S.Sos, selaku Sekjend Partai Kedaulatan yangkemudian setelah H. Ibrahim Basrah, S.H. meninggal dunia padatanggal 28 Agustus 2009 dan setelah melalui rapat pleno pimpinanPartai Kedaulatan pada tanggal 21 Oktober 2009 diputuskanmenunjuk dan mengangkat Sdr.

Bagaimana mungkin seorang atau oknum yang melakukanpelanggaran berat berupa provokasi, merusak kesatuan partai,mengkerdilkan partai, memecah belah, melakukan upaya kudetanamun gagal (melaksanakan Rapimnas di Surabaya dan Munas diBogor secara liar di luar agenda DPP Partai Kedaulatan yang telahditetapkan sebelumnya), kemudian diberhentikan dari kedudukannyasebagai Sekjend lalu dengan semenamena dikembalikankedudukannya oleh Judex Facti sebagai Sekjend jika Lampiran SuratKeputusan Nomor 40 Tahun 2008

Dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan LOmeneruskan permohonan kepada sekjend untuk disampaikankepada dirjend. Dirjend melalui direktur sesuai tupoksinya melakukan verifikasiteknis, penelaahan areal dan penilaian proposal teknis, danmenyampaikan hasil penilaian kepada dirjend untuk diteruskankepada sekjend. Kemudian sekjend menyampaikan hasil verifikasi teknis, penelaahanareal dan peta serta penilaian proposal teknis kepada kepala bkpm.

Sekjend menelaah aspek hukum terhadap konsep kepmen danmenyampaikan kepada kepala bkpm. Setelan menerima konsep kepmen, bkpm a.n. Mentri menerbitkankeputusan izin beserta lampiran peta areal kerjanya.

Dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan LOmeneruskan permohonan kepada sekjend untuk disampaikankepada dirjend. Dirjend melalui direktur Ssesuai tupoksinya melakukan verifikasiteknis, penelaahan areal dan penilaian proposal teknis, danmenyampaikan hasil penilaian kepada dirjend untuk diteruskankepada sekjend. Kemudian sekjend menyampaikan hasil verifikasi teknis,penelaahan areal dan peta serta penilaian proposal teknis kepadakepala bkpm.

Berdasarkan bukti pelunasan iuran, dirjend menyiapkan danmenyampaikan konsep kepmenlhk mengenai pemberian = izinkepada sekjend. Sekjend menelaah aspek hukum terhadap konsep kepmen danmenyampaikan kepada kepala bkpm. Setelah menerima konsep kepmen, bkpm a.n. Mentri menerbitkankeputusan izin beserta lampiran peta areal kerjanya. Penyerahan dokumen asli kepmen dilakukan pada loket PTSPBKPM.

M.Si NIP.195609091981101001.( satu ) lembar Kep Sekjend Kementrian hukum dan hak asasi manusia R ,nomor : SEK.KP04.02.07.931 tahun 2014 tentang Pengangkatan calonpegawai negeri sipil tahun 2013 dan 2014 a.n. MUHAMMAD RIFQI, SekjendKementrian hukum dan ham R I, ditetapkan di Jakarta tanggal 30 SeptemberHalaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN SDA2014 Sekertaris Jenderal Y. AMBEG PARAMARTA, S.H.

M.Si NIP.195609091981101001.( satu ) lembar Kep Sekjend Kementrian hukum dan hak asasi manusia R ,nomor : SEK.KP04.02.07.931 tahun 2014 tentang Pengangkatan calonpegawai negeri sipil tahun 2013 dan 2014 a.n. MUHAMMAD RIFQI, SekjendKementrian hukum dan ham R , ditetapkan di Jakarta tanggal 30 September2014 Sekertaris Jenderal Y. AMBEG PARAMARTA, S.H.,M.Si, NIP196503221987031002;( satu ) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, nomor : SEK 03.PL.119.07 tahun 2015, a.n.

M.Si NIP.195609091981101001.( satu ) lembar Kep Sekjend Kementrian hukum dan hak asasi manusia R ,nomor : SEK.KP04.02.07.931 tahun 2014 tentang Pengangkatan calonpegawai negeri sipil tahun 2013 dan 2014 a.n. MUHAMMAD RIFQI, SekjendKementrian hukum dan ham R I, ditetapkan di Jakarta tanggal 30 September2014 Sekertaris Jenderal Y. AMBEG PARAMARTA, S.H.,M.Si, NIP196503221987031002;( satu ) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, nomor : SEK 03.PL.119.07 tahun 2015, a.n.

M.Si NIP. 195609091981101001.1 ( satu ) lembar Kep Sekjend Kementrian hukum dan hak asasi manusia R , nomor :SEK.KP04.02.07.931 tahun 2014 tentang Pengangkatan calon pegawai negeri sipiltahun 2013 dan 2014 a.n. MUHAMMAD RIFQI, Sekjend Kementrian hukum dan ham R ,ditetapkan di Jakarta tanggal 30 September 2014 Sekertaris Jenderal Y. AMBEGPARAMARTA, S.H.,M.Si, NIP 196503221987031002;1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, nomor : SEK 03.PL.119.07tahun 2015, a.n.

Marice kePenggugat) tentang meeting panitia ASP (Annual Staff Party) yang di tujukan kePUK melalui Penggugat perihal pembahasan Acara ASP tahun 2011 ,makaPenggugat selaku Sekjend (sekretaris jendral) PUK FSP Par KSPSI PT. BintanLagoon Resort memerintahkan kepada Pengurus PUK (Humas sdr.

Tergugatmengeluarkan surat transfer/pemindahan tertanggal 8 November 2011 ke DepartemenHousekeeping pertanggal 16 November 2011 (bukti terlampir) ;Bahwa sesuai dengan isi PKB pasal 15 ayat 2 butir 3 Pelaksanaan mutasi tidakboleh dilakukan atas tekanan / intervensi dari pihak manapun (bukti terlampir ;Bahwa Penggugat merasa tidak melakukan kesalahan, sehingga saat inipun tidakmenerima pemindahan yang dilakukan oleh pihak Tergugat ;Bahwa pihak Penggugat melakukan tugas dan fungsinya sebagai Sekretaris jendral(Sekjend

Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun ;30313233346Bahwa jelas Tergugat telah melanggar UU tersebut diatas dengan tidak mengijinkanPenggugat yang kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjend)PUK FSP parKSPSI PT.Bintan Lagoon Resort melakukan kegiatan organisasi di dalam lingkunganhotel/resort (surat terlampir) ;Bahwa Tergugat dengan sangat jelas dan tidak terbantahkan lagi sangat arogan dansewenawena dalam menjatuhkan sangsi dan tindakan terhadap Penggugat ;Bahwa Tergugat dalam mengambil langkah

Bintan Lagoon Resort (incasu Tergugat) terhadapPenggugat selaku pekerja bukan karena dilatarbelakangi keikutsertaan Penggugatselaku Sekjend (Sekretaris Jenderal) PUK FSP Par KSPI PT. Bintan Lagoon Resort.Perusahaan PT.

Surat Peringatan Tertulis 2 dan Surat PeringatanTertulis 3, dilakukan Skorsing serta permohonan ijin PHKke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan, yangdikarenakan Penggugat tidak ada etikat baik untuk bekerjasama, dengan tidak mengindahkan panggilan dari DirekturHRD untuk datang ke kantor HRD untuk menjelaskankenapa tidak bekerja setelah dilakukan Mutasi (transfer) keHousekeeping vide bukti P 6, P 11, P 12, P 13, P 14, T 4, T5, T 6, T 7 dan T8;Bahwa kapasitas Penggugat sebagai Sekertaris Jenderal(Sekjend

Sitorus ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IT Intervensi mengajukaneksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :20I DALAM EKSEPSIEksepsi mengenai tidak memiliki hak dan kKapasitas sebagai Penggugat(Diskualifikasi In Person)Bahwa Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas sebagai Penggugat dalamperkara a quo, karena Penggugat tidak memiliki kepentingan dan tidak terkaitapapun dengan objek sengketa dan tidak memiliki alas hak apapun menyatakandirinya sebagai Ketua Umum dan Sekjend

Rouchin,dengan Sekjend adalah Joller Sitorus dan tidak ada lagi pihak yang dinyatakansebagai Ketua Umum dan Sekjend DPP PPRN, bila ada nama lain adalah jelasilegal ;e Bahwa, apabila Penggugat menyatakan diri sebagai Ketua Umum dan WakilSekjend DPP PPRN adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01Tahun 2010, tanggal 15 November 2010, maka sangat jelas tidak berkekuatanhukum, karena surat keputusan dimaksud sudah dinyatakan tidak

Yani dan Tedi Budiman tidak memiliki hak sama sekali menyatakandiri sebagai Ketua Umum dan Wakil Sekjend DPP PPRN dan otomatis tidakdapat melakukan tindakan berupa apapun yang mengatasnamakan Ketua Umumdan Wakil Sekjend DPP PPRN ;Maka berdasarkan dalildalil yang diuraikan di atas, Tergugat II Intervensi mohonkepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menolak gugatanPenggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;Il22DALAM PENUNDAAN PELAKSANAANBahwa, segala

permohonantersebut tidak berdasar sama sekali ;Bahwa, berdasarkan dalildalil yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, makasangat jelas bahwa Penggugat tidak memiliki hak apapun sebagai Penggugatuntuk menggugat Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor : M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19Desember 2011, juga tidak menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat,karena Penggugat sudah tidak memiliki kualitas dan dasar untuk bertindakmenamakan diri sebagai Ketua Umum dan Wakil Sekjend

Yanitelah diberhentikan dari jabatan Ketua DPP PPRN dan sejak itu hingga sekarangtidak ada dualisme kepemimpinan di tubuh PPRN dan sudah sangat jelas saat iniyang sah sebagai Ketua Umum dan Sekjend DPP PPRN adalah H.

Fotokopi surat ijin perceraian yang dikeluarkan oleh Sekjend Pajak diJakarta, bernazegelen dan cocok dengan aslinya (P.4);Bahwa di samping telah mengajukan buktibukti surat tersebut,Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidanganyang masingmasing mengaku bernama:1.

Tahun 1975,akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat danberdasarkan pula bukti P.2 (foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang diterbitkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KabupatenProbolinggo, yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yangsempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat danTergugat terikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipilberdasarkan surat ijin cerai yang dikeluarkan oleh Sekjend

Diwakili oleh Tuan Ricky Rekmon WirajayaTuan
Terbanding/Tergugat : POKJA PEMILIHAN PENYEDIAAN BARANG JASA PPSPKKUP BANDAR MARINDA WRA PADA BLPPBMN, SEKJEND KEMENHUB
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. AKAM

Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya:Bapak Sekjend KPU RI untuk tidak memproses/mengembalikanPERMOHONAN PENGUSULAN;Bapak Kemenpan dan RB RI untuk memproses PNS yang terlibatkasus PERNIKAHAN SIRI TERSEBUT;Bahwa terkait isi surat dimaksud pada poin 1 tersebut pada intinyamenyatakan calon atas nama Sdr. MOH TAUFIK LATADANO,S.Sos. yang diusulkan sebagai calon Sekretaris KPUD KabupatenSigi memiliki hubungan emosional dengan Sdr. SARIF LATADANOdan Sdr.

Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya: Bapak Sekjend KPU RI untuk tidak memproses/mengembalikanPERMOHONAN PENGUSULAN; Bapak Kemenpan dan RB RI untuk memproses PNS yang terlibatkasus PERNIKAHAN SIRI TERSEBUT; Bahwa terkait isi surat dimaksud pada poin 1 tersebut pada intinyamenyatakan calon atas nama Sdr. MOH TAUFIK LATADANO,S.Sos. yang diusulkan sebagai calon Sekretaris KPUD KabupatenSigi memiliki hubungan emosional dengan Sdr. SARIF LATADANOdan Sdr.

Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya: Bapak Sekjend KPU RI untuk tidak memproses/mengembalikanPERMOHONAN PENGUSULAN; Bapak Kemenpan dan RB RI untuk memproses PNS yang terlibat kasusPERNIKAHAN SIRI TERSEBUT;Keterangan saksi Moh. Latadano tersebut diperkuat oleh saksi MohammadSyarif Latadano, saksi Moh. Nuzul, SH alias Nuzul, saksi M.

Walikota Banjarmasin Untuk Mengadakan Konsultasi dan Koordinasi atas penyelesaian sengketa hukum Pasar Sentra Antasari ke Biro Hukum Sekjend Depdagri Jakarta dari Tanggal 9 s/d 11 Pebruari 2009.15. Surat Tugas Nomor : 511/31/DPP/I/2009 Tanggal 6 Pebruari 2009 Dinas Pengelolaan Pasar Pemerintah Kota Banjarmasin An AKHMAD TAUFIK, S.Sos Untuk Mendampingi Plt.

Untuk Mengadakan Konsultasi dan Koordinasi atas penyelesaian sengketa hukum Pasar Sentra Antasari ke Biro Hukum Sekjend Depdagri Jakarta.17. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 511/32/DPP/1/2009 Tanggal Pebruari 2009 Dinas Pengelolaan Pasar Pemerintah Kota Banjarmasin Nama Pegawai yang diperintah : AKHMAD TAUFIK, S.Sos Untuk Mendampingi Plt.

Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin mengadakan konsultasi dan koordinsi atas penyelesaian sengketa hukum Pasar Sentra Antasari ke Biro Hukum Sekjend Depdagri Jakarta.18.

Tanda Terima : Uang Transport Lokal Perjalanan Dinas Keluar Daerah Ke Jakarta pada Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin ke Biro Hukum Sekjend Depdagri Jakarta Dari tanggal 9 Pebruari s/d 11 Pebruari 2009 An. Drs. H. SUKADANI, M.Si. Sebesar Rp. 450.000 Tanggal 09 Pebruari 2009.20.

Tanda Terima : Uang Harian Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah Ke Jakarta pada Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin ke Biro Hukum Sekjend Depdagri Jakarta Dari tanggal : 9 Pebruari s/d 11 Pebruari 2009 An. Drs. H. SUKADANI, M.Si., Dkk. Sebesar Rp. 3.900.000.21.

Laporan Nomor : 511/58/DPP//2009 Tanggal 16 Pebruari 2009Dinas Pengelolaan Pasar Pemerintah Kota Banjarmasin TA 2009,Laporan Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi TeknisTerhadap Status Pasar Sentra Antasari Dalam Rangka PersiapanPengambilalinan Fasilitas Umum Oleh Pemko Banjarmasin Di Birohalaman 3 dari 321 halamanHukum Sekjend Depdagri Jakarta dari tanggal 09 s/d 11 Pebruari2009.Nota Dinas An. Drs. H. SUKADANI, M.Si.

Untuk Mengadakan Konsultasidan Koordinasi atas penyelesaian sengketa hukum Pasar SentraAntasari ke Biro Hukum Sekjend Depdagri Jakarta.Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 511/32/DPP/1/2009Tanggal Pebruari 2009 Dinas Pengelolaan Pasar PemerintahKota Banjarmasin Nama Pegawai yang diperintah : AKHMADTAUFIK, S.Sos Untuk Mendampingi Plt.

Sebesar Rp8.400.000 Tanggal 9 Pebruari 2009.Tanda Terima : Uang Transport Lokal Perjalanan Dinas KeluarDaerah Ke Jakarta pada Kegiatan Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar Daerah Dinas Pengelolaan Pasar KotaBanjarmasin ke Biro Hukum Sekjend Depdagri Jakarta Darihalaman 6 dari 321 halaman20.21.22.23.24.tanggal 9 Pebruari s/d 11 Pebruari 2009 An. Drs. H. SUKADANI,M.Si.

Sebesar Rp. 450.000 Tanggal 09 Pebruari 2009.Tanda Terima : Uang Harian Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah KeJakarta pada Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan LuarDaerah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin ke BiroHukum Sekjend Depdagri Jakarta Dari tanggal : 9 Pebruari s/d 11Pebruari 2009 An. Drs. H. SUKADANI, M.Si., Dkk.

Sebesar Rp.3.900.000.Tanda Terima : Uang Penginapan Perjalanan Dinas Ke LuarDaerah Ke Jakarta pada Kegiatan Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar Daerah Dinas Pengelolaan Pasar KotaBanjarmasin ke Biro Hukum Sekjend Depdagri Jakarta Daritanggal : 9 Pebruari s/d 11 Pebruari 2009 An. Drs. SUKADANI,M.Si., Sebesar Rp. 2.880.000 Tanggal 9 Pebruari 2009.Surat Tugas Nomor : 870/ Tu.Peg / BKD,DIKLAT TanggalFebruari 2009 An. Drs. H.

Hisyam Thalib sebagai Ketua Umum dengan Geys Amar sebagaiSekjend kemudian berlanjut pada kepengurusan Abdullah Jaidi sebagaiKetua Umum dan Muh Nur Kertapati sebagai Sekjend, dimana padakedua kepengurusan tersebut masih terjadi gugatan perdata danlaporan pidana terhadap Pengurus Cabang AlIrsyad Kota Tegal yaituHusein Afif dkk. ( Vide dalil posita Para Penggugat angka 3, 4, 7 hlm. 4).. Bahwakarena Para Penggugat menjalankan perintah Pengurus PusatAlIrsyad periode Ir.

Hisyam Thalib sebagai Ketua Umum dengan GeysAmar sebagai Sekjend dan kepengurusan Abdullah Jaidi sebagai KetuaUmum dan Muh Nur Kertapati sebagai Sekjend maka Ir. Hisyam Thalib,Geys Amar, Abdullah Jaidi dan Muh Nur Kertapati haruslah dijadikansebagai subyek Tergugat, akan tetapi karena Para Penggugat tidakmenjadikan Ir.

Hisyam Thalib sebagai Ketua Umum dengan Geys Amarsebagai Sekjend dan kepengurusan Abdullah Jaidi sebagai KetuaUmum dan Muh Nur Kertapati saat itu? Atau setidaknya pada tahun2012 atau 2013 mengajukan gugatan Wanprestasi kepada mereka?.13. Bahwa andaikata Para Penggugat meyakini adanya janji dari AbdullahJaidi tersebut tetapi tidak dibayarkan sampai saat ini makasebagaimana Eksepsi Para Tergugatdi atas, Para Pengguat haruslahmenggugat kepada Ir.

Hisyam Thalib sebagai Ketua Umum denganGeys Amar sebagai Sekjend dan kepengurusan Abdullah Jaidi sebagaiKetua Umum dan Muh Nur Kertapati pada tahun 2012 atau 2013, danbukan kepada Para Tergugat saat ini;14.

(fotokopidari fotokopi);Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas PerempuanNomor 11/KNAKTP/SK Sekjend/Il/2013 TentangPengangkatan Badan Pekerja atas nama Arie Widodotertanggal 27 Maret 2013, beserta bagian yang tidak terpisahHalaman 32 dari 49 halaman Putusan No.248/G/2016/PTUNJKT15. Bukti T1516. Bukti T1617. Bukti T1718. Bukti T1819. Bukti T1920. Bukti T20yaitu Lampiran Uraian Tugas.

(fotokopi sesuai denganaslinya);Catatan Pertemuan Lanjutan Bidang Resource Centredengan Asisten IT, tertanggal 27 November 2016, denganMateri Pertemuan : Mengkomunikasikan dan SosialisasiMemo Internal tentang Pembagian jam kerja yangdikeluarkan oleh Sekjend. (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat dari Siti Nurwati Hodijah (Koordinator Bidang ResourceCentre) kepada TERGUGAT.

Bukti T27Surat TERGUGAT Nomor : 001/KNAKTP/Sekjend/2016Tentang Permintaan Penyerahan Username dan Pasworddan Pasword Administrator akun emailkomnasperempuan.or.id yang berada di Gmail (Google)yang ditujukan kepada PENGGUGAT tertanggal 5 Januari2016. (fotokopi dari fotokopi);UndangUndang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara Pasal 1 ayat (4 ).

merupakanbagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan mereka tidak akanmengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yangdimohonkan batal atau tidak adalah Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KomisiNasional Perempuan Nomor : 101/KNAKTP/SEKJEND

/SK/VIV2016 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Atas Nama Ariewidodo tanggal 19 Juli 2016, sudah terpenuhi semua;Konkret : berupa Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi NasionalPerempuan Nomor : 101/KNAKTP/SEKJEND/SK/V1V2016;Individual : Ditujukan kepada Arie Widodo;Final : tidak memerlukan persetujuan lagi ;Halaman 44 dari 49 halaman Putusan No.248/G/2016/PTUNJKTMenimbulkan akibat hukum : bahwa dengan dikeluarkannya objeksengketa maka Penggugat ( Arie Widodo ) bukan lagi sebagai pegawai

Husada Utama) dan ParaPenggugat Rekonpensi serta dari PP SBK JATIM diwakili Mahfud Zakaria(Sekjend PP SBK JATIM) dan Anthony Matondang (Dept.Advokasi PP SBKJATIM);23.Bahwa dalam perundingan tersebut, Tergugat Rekonvensi melaluiperwakilannya mengakui bahwa saat memberikan sanksi SP 1 dan demosiserta SP 2, pada saat itu Peraturan Perusahaan sudah habis masaberlakunya. Namun berdasarkan rapat management RS.

Husada Utamabahwa sanksi SP 1 dan SP 2 telah dicabut, tapi sanksi demosi tetapdiberlakukan;24.Bahwa atas keterangan dari perwakilan Tergugat Rekonpensi tersebut.Maka Mahfud Zakaria (Sekjend. PP SBK JATIM) meminta pihak Penggugatuntuk segera mempekerjakan kembali ke empat pekerja RS. HusadaUtama tersebut di bagian semula yaitu admission di unit front office.Karena sanksi SP 1 dan SP 2 yang telah dicabut.

Husada Utama) dan ParaPenggugat Rekonpensi serta dari PP SBK JATIM diwakili Mahfud Zakaria(Sekjend PP SBK JATIM) dan Anthony Matondang (Dept.Advokasi PP SBKJatim) serta Yudi Endharta (Dept.Pendidikan);26.Bahwa pada pertemuan tersebut disepakati untuk menunggu hasil rapatmanagement RS. Husada Utama yang dilaksanakan pada tanggal 12Oktober 2012 pukul 13.00 WIB serta diadakannya perundingan lagi gunamenyelesaikan permasalahan tersebut agar jangan sampai berlarutlarut;Hal. 15 dari 28 hal.