Ditemukan 1206521 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Selaku orang tua melakukan kekerasan terhadap anak
Asep muhidin vs sekretaris daerah kabupaten garut selaku atasan ppid;;
Pt. kharisma interplast pratama diwakili oleh agus chandra selaku direktur
Sebagai pemohon peninjauan kembali vs pt. bentry tupenoil pusaka diwakili oleh mario
Selaku direktur
Sebagai termohon peninjauan kembali;
Forum pengusaha sawit indonesia diwakili oleh h. hendra barori selaku ketua umum vs bupati landak;
Pemutusan hubungankerja antara pt. transferama avistagraha selaku pengusaha dengan sdr. drs. ha. bachrodi
S.b.ac
Sekretaris daerah kabupaten jepara
Selaku ketua tim koordinasi penataan ruang daerah (tkprd) kabupaten jepara vs sutrisno
Muhammad sholeh
S.h vs kepala bnpb selaku ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan covid-19;
Ahmad saidi
Selaku direktur cv. karta muda (cv. km)
Sebagai pemohon peninjauan kembali vs pt. arief mitra raya
Yang dalam hal ini diwakili oleh ahmad arief martono selaku direktur utama
Pt. asuransi ramayana
Tbk dalam hal ini diwakili oleh syahril selaku direktur utama vs christoforus iman samosir;;
Pt. tirta dhea addonics pratama vs direktur utama rsup dr. rivai abdullah palembang selaku kuasa pengguna anggaran;
Register : 26-04-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 18-08-2016
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN PNBkt Tanggal 19 Juli 2016 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa ANICHA SUCI MAHARI ;
584 — 306
584 — 306
Menyatakan terdakwa ANICHA SUCI MAHARI Panggilan SUCI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SELAKU ORANG TUA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum ; 2.
Putus : 07-02-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 06/Pdt.P/2012/PN.Bdw Tanggal 7 Februari 2012 — SRI FATONAH
44 — 7
44 — 7
Memberi ijin kepada Pemohon selaku wali dari anak Pemohon tersebut untuk menjaminkan Sertipikat Hak Milik No.25 tertanggal 22 Februari 1979 atas nama pemegang hak MUSTAKIM YUSUF BcKn untuk pinjam uang di Bank ;4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
ANESTIA LAIRATRI PRABANDARI, lahir di Bondowoso tanggal 7 Mei1994 ;SALMA SALAS SHOLEKHAH, lahir di Bondowoso tanggal 30 Juli 1998 ; Memberi ijin kepada Pemohon selaku wali dathanplmekaohon.tersebut/artuk menjaminkan Sertipikat Hak Milik No.25 tertanggal 22 Februari 1979 atas namapemegang hak MUSTAKIM YUSUF BcKn untuk pinjam uang di Bank ;4.
Putus : 19-07-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 429 K/TUN/KI/2022 Tanggal 19 Juli 2022 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT SELAKU ATASAN PPID
149 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
149 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT SELAKU ATASAN PPID
Register : 21-03-2023 — Putus : 09-06-2023 — Upload : 05-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/TUN/KI/2023 Tanggal 9 Juni 2023 — ASEP MUHIDIN VS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT SELAKU ATASAN PPID;;
64 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
ASEP MUHIDIN VS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT SELAKU ATASAN PPID;;
Register : 28-09-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3296 K/PDT/2020 Tanggal 25 Nopember 2020 — MASBUKHIN, selaku PT. MASBUKHIN PRADHANA INDONESIA VS PT. J TRUST BANK, dkk.;
201 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
201 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
MASBUKHIN, selaku PT. MASBUKHIN PRADHANA INDONESIA VS PT. J TRUST BANK, dkk.;
Register : 29-06-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 28-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 P/HUM/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 — MUHAMMAD SHOLEH, S.H VS KEPALA BNPB selaku KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19;
207 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
207 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUHAMMAD SHOLEH, S.H VS KEPALA BNPB selaku KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19;
Register : 04-01-2021 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 PK/PDT/2021 Tanggal 1 Maret 2021 — KHARISMA INTERPLAST PRATAMA diwakili oleh AGUS CHANDRA selaku DIREKTUR, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali vs PT. BENTRY TUPENOIL PUSAKA diwakili oleh MARIO, selaku DIREKTUR, sebagai Termohon Peninjauan Kembali;
227 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
227 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
KHARISMA INTERPLAST PRATAMA diwakili oleh AGUS CHANDRA selaku DIREKTUR, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali vs PT. BENTRY TUPENOIL PUSAKA diwakili oleh MARIO, selaku DIREKTUR, sebagai Termohon Peninjauan Kembali;
Register : 08-06-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 P/HUM/2020 Tanggal 28 Juli 2020 — HENDRA BARORI selaku ketua umum VS BUPATI LANDAK;
270 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
270 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
HENDRA BARORI selaku ketua umum VS BUPATI LANDAK;
Sebagai wadah yang mewakili dan memperujuangkan hakhak dankepentingan anggota termasuk namun tidak terbatas padakepentingan hukum dan kepentingankepentingan lainnya baik didalam maupun di luar pengadilan selaku pelaku usaha di bidangperkelapasawitan;b. Sebagai forum komunikasi para pelaku usaha di bidangperkelapasawitan baik perseorangan maupun badan hukum yangada di seluruh Indonesia;c.
Putus : 23-08-2007 — Upload : 04-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44K/TUN/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 — Drs. H.A. BACHRODI S.B.CA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. TRANSFERAMA AVISTAGRAHA
72 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
mana yang tidak perawan maka saksi Muhamad Nur sudahterbiasa melakukan hubungan badan kepada siapapun diluarperkawinan resmi, baik kepada perempuan yang masih perawanmaupun kepada perempuan yang sudah tidak perawan, untuk itu tidakpatutlah keterangan Saksi Muhamad Nur ini dipercaya karena CaraHidup dan Kesusilaannya (Moralnya) sudah tidak baik ;Bahwa untuk keterangan SAKSI SUMARNI juga tidak patut untukdipercaya dikarenakan Saksi adalah lbu Kandung dari saksi KorbanKORBAN, dimana Saksi Sumarni selaku
Ibu Kandung dari SaksiKorban KORBAN, yang sudah menjanda, juga pernah Hamil lagi diluarperkawinan padahal suaminya sudah tidak ada (meninggal dunia),sehingga lahirlah Adik dari saksi Koroan KORBAN yang paling bungsu,sehingga menurut kami keterangan saksi Sumarni Tidak patut pulauntuk dipercaya sebab selaku Orang Tua/Ilbu Kandung dari saksiKorban KORBAN seharusnya memberi contoh yang baik kepadaanakanaknya TETAPI kenyataannya Saksi Sumarni malah membericontoh yang tidak baik bagi anakanaknya, dengan
ADIANDOJO SOETJIPTO, SH., selaku Ketua Muda Mahkamah AgungBidang Pidana Umum, dimana dalam putusannya tersebut berpendirianbahwa syaratsyarat penuntutan Terdakwa ternyata tidak dipenuhi olehpenyidik (Jaksa), karena penyidik sewaktu memeriksa (melakukanpenyidikan) terhadap Tersangka, tidak menunjuk Penasihat Hukum bagiTersangka sejak diawal penyidikan (dengan tanpa alasan apapun)adalah melanggar ketentuan ex pasal 56 Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana ;Bahwa oleh karena Judex Facti tidak menerapkan
Register : 12-04-2022 — Putus : 06-07-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 PK/TUN/2022 Tanggal 6 Juli 2022 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, Selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Jepara VS SUTRISNO
114 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
114 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, Selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Jepara VS SUTRISNO
Register : 29-06-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 P/HUM/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 — MUHAMMAD SHOLEH, S.H vs KEPALA BNPB selaku KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19;
294 — 188 — Berkekuatan Hukum Tetap
294 — 188 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUHAMMAD SHOLEH, S.H vs KEPALA BNPB selaku KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19;
Meskipun Ketua Pelaksana Gugus Tugas PercepatanPenanganan Covid19 (GTPPC) dijabat oleh Kepala BNPBnamun Kepala BNPB selaku Ketua GTPPC tidak dapat sertamerta menetapkan SE GTPPC Nomor 9 Tahun 2020 sebagaiperaturan perundangundangan;SE GTPPC Nomor 9 Tahun 2020 merupakan peraturankebijakan (Beleidsregel) yang membayangi UndangUndangatau hukum yang terkait pelaksanaan kebijakan (policy).
Bahwa Termohon selaku Ketua Pelaksana Gugus TugasPercepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19)mempunyai tugas untuk menetapkan dan melaksanakan rencanaoperasional percepatan penanganan Covid19 danmengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatanpercepatan penanganan Covid19 sebagaimana tercantum dalamKeputusan Gugus Tugas 20/2020;.
Berdasarkan uraian tersebut di atas dan memperhatikan tugas danfungsi yang diberikan dalam Pasal 6 huruf a dan b Juncto Pasal 7ayat (1) Juncto Pasal 10 ayat (1) Juncto Pasal 11 Juncto Pasal 12huruf a dan b Juncto Pasal 13 UU Juncto Pasal 50 ayat (1) huruf dan h UndangUndang Nomor 24/2007, Pasal 21 ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008tentang Penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pasal 6Keppres 9/2020 serta Keputusan Gugus Tugas 20/2020, makasecara yuridis Termohon selaku
Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 22 A Permenhub41/2020, Termohon selaku Ketua Pelaksana Gugus TugasPercepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19)berdasarkan kewenangan Atributif yang dimiliki berdasarkan UU24/2007 mempersyaratkan pelaksanaan surat keterangan sehatyang dimaksud adalah surat keterangan uji test PCR dengan hasilnegatif atau surat keterangan uji Rapid Test dengan hasil nonreaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatansebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala
Register : 05-01-2022 — Putus : 07-02-2022 — Upload : 18-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 K/TUN/KI/2022 Tanggal 7 Februari 2022 — SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU, SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTA TANJUNGPINANG VS SHOLIKIN;
113 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU, SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTA TANJUNGPINANG VS SHOLIKIN;
Register : 18-09-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 843 PK/PDT/2020 Tanggal 16 Desember 2020 — AHMAD SAIDI, selaku Direktur CV. Karta Muda (CV. KM), sebagai Pemohon Peninjauan Kembali VS PT. ARIEF MITRA RAYA, yang dalam hal ini diwakili oleh AHMAD ARIEF MARTONO selaku Direktur Utama, sebagai Termohon Peninjauan Kembali;
198 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
198 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
AHMAD SAIDI, selaku Direktur CV. Karta Muda (CV. KM), sebagai Pemohon Peninjauan Kembali VS PT. ARIEF MITRA RAYA, yang dalam hal ini diwakili oleh AHMAD ARIEF MARTONO selaku Direktur Utama, sebagai Termohon Peninjauan Kembali;
PUTUSANNomor 843 PK/Pdt/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:AHMAD SUAIDI, selaku Direktur CV. Karta Muda (CV.
017 RW 006, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat,Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikuasa kepada Dimas Surya Pranata, S.H. dan kawankawan,Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor HukumHariyanto Pranata & Partners, beralamat di Jalan LapanganTembak Cibubur, RT 03 RW O02, Nomor 122, KelurahanCibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019;Pemohon Peninjauan Kembali:LawanPT ARIEF MITRA RAYA, yang diwakili oleh Ahmad AriefMartono selaku
Arlers alias Yoyo selaku karyawansekaligus anak kandung dari Tergugat Dalam Rekonvensi/PenggugatDalam Konvensi yang menggunakan fasilitas kKendaraan milikPenggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi secara tidaksah yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan menimbulkankerugian adalah merupakan perbuatan melawan hukum;5.
Register : 16-03-2023 — Putus : 19-06-2023 — Upload : 09-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1050 K/PDT/2023 Tanggal 19 Juni 2023 — ASURANSI RAMAYANA, TBK dalam hal ini diwakili oleh SYAHRIL selaku Direktur Utama VS CHRISTOFORUS IMAN SAMOSIR;;
271 — 169 — Berkekuatan Hukum Tetap
271 — 169 — Berkekuatan Hukum Tetap
ASURANSI RAMAYANA, TBK dalam hal ini diwakili oleh SYAHRIL selaku Direktur Utama VS CHRISTOFORUS IMAN SAMOSIR;;
Register : 27-01-2022 — Putus : 17-03-2022 — Upload : 17-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 K/TUN/2022 Tanggal 17 Maret 2022 — RIVAI ABDULLAH PALEMBANG SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN;
209 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
209 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
RIVAI ABDULLAH PALEMBANG SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN;
Register : 19-10-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 471 K/TUN/2021 Tanggal 30 Nopember 2021 — MUHAMMAD BAIHAQI VS SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU KETUA TIM PENGADAAN CASN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH FORMASI TAHUN 2019;
460 — 291 — Berkekuatan Hukum Tetap
460 — 291 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUHAMMAD BAIHAQI VS SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU KETUA TIM PENGADAAN CASN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH FORMASI TAHUN 2019;
Putusan Nomor 471 K/TUN/2021Dalam Penundaan:1.2.Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan atas KeputusanTata Usaha Negara objek sengketa a quo selama pemeriksaan berjalandi pengadilan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Sekretaris DaerahProvinsi Jawa Tengah Selaku Ketua Tim Pengadaan CASN PemerintahProvinsi
Putusan Nomor 471 K/TUN/2021Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahuluPembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Sekretaris DaerahProvinsi Jawa Tengah selaku Ketua Tim Pengadaan CASN PemerintahProvinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019, berupa:a. Surat Pengumuman Nomor 811/982 tentang Hasil Seleksi KompetensiDasar Calon Pengawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa TengahFormasi Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2020;b.
Menyatakan batal Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi JawaTengah selaku Ketua Tim Pengadaan CASN Pemerintah Provinsi JawaTengah Formasi Tahun 2019, khusus atas nama Penggugat berupa:a. Surat Pengumuman Nomor 811/982 tentang Hasil SeleksiKompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah ProvinsiJawa Tengah Formasi Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2020;b.
Register : 06-01-2022 — Putus : 17-03-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 K/TUN/TF/2022 Tanggal 17 Maret 2022 — ., SELAKU KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA;
96 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
., SELAKU KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA;
Register : 13-06-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 PK/TUN/KI/2019 Tanggal 25 Juli 2019 — KELURAHAN SUMBER REJO, KECAMATAN PAKAL, KOTA SURABAYA vs NURHADI alias NURADI, Cs, SELAKU AHLI WARIS DARI ALMARHUM RADIN B. NURHADI;
113 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
KELURAHAN SUMBER REJO, KECAMATAN PAKAL, KOTA SURABAYA vs NURHADI alias NURADI, Cs, SELAKU AHLI WARIS DARI ALMARHUM RADIN B. NURHADI;
,jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 800/44/436.9.30.3/2019, tanggal 4 Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanNURHADI ALIAS NURADI CS SELAKU AHLI WARISDARI ALMARHUM RADIN' B.
Register : 05-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 K/PDT/2021 Tanggal 3 Maret 2021 — DAINING GALINGGING UTAMA, dalam hal ini diwakili oleh SAMUEL GALINGGING, selaku DIREKTUR PT. DAINING GALINGGING UTAMA VS EMMY MARZUKI, dkk.;
97 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
DAINING GALINGGING UTAMA, dalam hal ini diwakili oleh SAMUEL GALINGGING, selaku DIREKTUR PT. DAINING GALINGGING UTAMA VS EMMY MARZUKI, dkk.;
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 K/TUN/2021 Tanggal 3 Maret 2021 — ADJIT SINGH GILL, MD VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH (P2T) WADUK SUKAMAHI;
136 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
136 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
ADJIT SINGH GILL, MD VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH (P2T) WADUK SUKAMAHI;
Putusan Nomor 42 K/TUN/2021Pertanahan Kabupaten Bogor Selaku Ketua P2T untuk melakukanpengukuran di atas tanah Buku C Desa Nomor: 139/233, Persil Nomor 95,Kelas D.IV, seluas 3.077 M?, Blok Kidul, RT.04/RW.03, Desa Sukakarya,Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor atas nama Ujang BadruBerdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Tanggal 27 Juli 2013 dantelah terjadi peralinan hak pada Penggugat (dr.
NegaraJakarta Nomor 179/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 5 Agustus 2020dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 119/G/2019/PTUN.BDG., tanggal 31 Maret 2020;MENGADILI SENDIRI Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat; Menyatakan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah melakukanPerbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan(Onrechtmatige Overheidsdaaa); Menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pemerintahan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Bogor selaku
bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaputusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa tindakan pemerintah oleh Badan dan/atau Pejabat AdministrasiPemerintahan, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBogor selaku