Ditemukan 638335 data
794 — 547
Menetapkan PKPU Sementara (PKPUS) terhadapTermohon PKPU: PT. DWI ANEKA JAYA KEMASINDO, TBK.,selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejaktanggal putusan aquo diucapkan;3. Menunjuk sdrSUKO TRIYONO,SH.Mhum, HakimNiaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sebagai Hakim Pengawas;4. Menunjuk dan mengangkat:Hal 2 dari 11 hai.Put.No.39/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Psta.
Dwi Aneka JayaKemasindo.Tbk (Dalam PKPU Sementara) sebagaiberikut;e Bahwa Tim Pengurus telah melaksanakan Rapat PraPencocokan Piutang Kreditor PT. Dwi Aneka JayaKemasindo.Tbk (Dalam PKPU Sementara) (PTDAJK)(Debitor) pada tanggal 2325 Mei 2016 bertempat diKantor DAJK, Tangerang;e Bahwa Tim Pengurus telah melaksanakan RapatPencocokan Piutang Kreditor PT.
Dwi Aneka JayaKemasindo,Tbk, sehingga dengan ini kamimengusulkan kepada Majelis Hakim Pemutus YangTerhormat perkara a quo untuk menetapkanPerpanjangan PKPU Sementara menjadi PKPU TetapPT. Dwi Aneka Jaya Kemasindo, Tbk.
(Dalam PKPUSementara) selama 45 hari terhitung sejak tanggalpenetapan PKPU Tetap;Mengenai biayabiaya yang timbul setelahdijatuhkannya Putusan PKPU Sementara terhadap PT.Dwi Aneka Jaya Kemasindo,Tbk sampai dengan saatlaporan ini dibuat masith dalam proses penghitungansehingga bellum dapat diketahul secara pasti total biayayang telah dikeluarkan dan akan dilaporkan kemudiansecara keseluruhan dalam biayabiaya PKPU PT.
(Dalam PKPU Sementara) selama45 hari terhitung sejak tanggal penetapan PKPUTetap;Hal 9 dari 11 hal.Put.No.39/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.PstMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 228 ayat (6)UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengaturbahwa apabila Penundaan Kewajiban PembayaranUtang Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)disetujul, penundaan tersebut berikut perpanjangannyatidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujyuh puluh) harisetelah putusan Penundaan
15 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa Sulaeman dengan pidanapenjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa beradadalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesarRp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulankurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana dalam yang karet pinggangnya dalam keadaanputus ;Dikembalikan kepada saksi KORBAN ;. 4.
50 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
201 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa Sulaeman dengan pidanapenjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa beradadalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesarRp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulankurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana dalam yang karet pinggangnya dalam keadaanputus ;Dikembalikan kepada saksi KORBAN ;. 4.
46 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan batal dan tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum atasproduk yang berupa : Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No.3584/K atas namaH. Amir Syarif alias Mudji tertanggal 27 Pebruari 1999 ;4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk : Mencabut Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No.3584/Katas nama H.
Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No.3584/K atas nama H. AmirSyarif alias Mudji tertanggal 27 Pebruari 1999 ; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang telahdibatalkan tersebut ;Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.184 K/TUN/2001.4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.357.000,(tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;5.
No.184 K/TUN/2001.terletak di Desa Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Sukolilo, KotamadyaSurabaya, sekarang dikenal dengan nama Jalan Pogot No.76 Surabayadengan batasbatas : Sebelah Utara: Jalan Pogot ; Sebelah Timur: Winarto ; Sebelah Selatan : Abdul Rahman Salam ; Sebelah Barat : Swandayana ;Sedangkan Pemohon Kasasi memberikan keputusan Surat tandaPendaftaran Sementara Milik Indonesia No.3584/K tanggal 27 Pebruari1999 atas nama H.
No.184 K/TUN/2001.Keputusan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik IndonesiaNo.3584/K ; Termohon Kasasi/Swandayana Artyo juga mendalihkan memilikisebidang tanah seluas + 270 m2 di Jalan Pogot No.76 Surabaya asal bellidari Sindoro Sulistyo secara mengangsur, sedangkan Sindoro Sulistyoyang telah menjual tanahnya seluas + 270 m2 di Jalan Pogot No.76Surabaya kepada Termohon Kasasi/Swandayana Artyo itu berasal darimana tidak jelas (belum terungkap) dalam persidangan perkara ini ;3.
Bahwa atas dasar halhal serta keadaankeadaan sebagaimana teruraitersebut dalam keberatan dan keberatan Il, Pemohon Kasasi menilaiKeputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya aquo masihprematur yang menyatakan sebagai batal Keputusan Surat TandaPendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No.3584/K yang tercatat atasnama H.
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
13 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
MICHAEL KREUZBERG pada hari Senin,tanggal 04 Juni 2007 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatuwaktu yang masih di bulan Juni 2007 atau setidaktidaknya masih dalam tahun2007 bertempat di Jalan Umum jurusan Banda Aceh Medan Desa TunongTanjung Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSigli, karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehinggaorang itu menjadi sakit sementara atau
tidak dapat menjalankan jabatannyaatau pekerjaannya sementara, perobuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengancara sebagai berikut :Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2007 sekira pukul 15.30 WibTerdakwa bersama rekan kerja Terdakwa, saksi Marhalim Bin Safari denganmenggunakan mobil Toyota Kijang Innova Nomor Polisi : B 8782 PR berangkatdari Banda Aceh menuju ke Sigli.
Sementara itu dari jarak lebihkurang 30 (tiga puluh) meter, Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit mobil bisDamri Nomor Polisi BL 7862 A tengah melaju dari arah berlawanan/ arahMedan Banda Aceh.
Michael Kreuzberg secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana karena kesalahannya menyebabkanorang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atautidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementarasebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal : Pasal 360 ayat (2)KUHP;. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa DR.
25 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 4
Memerintahkan agar barang bukti berupa :- Kwitansi titipan sementara dari Sdr. MUHAMMAD ALLIUDIN kepada Sdr. BAHRUNI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ALLIUDIN Bin H. SYAHRAN (Alm).6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
Menyatakan barang bukt berupa: Kwitansi titppan sementara dari sdr. MUHAMMAD ALLIUDIN kepada sdr. BAHRUNIsebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah).Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ALLIUDIN Bin H. SYAHRAN (Alm).4.
satupun kayu galam yang sudahditebang kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa menjawabbahwa sekarang masih ditebang oleh anggota yang bekerja masih didalam hutansekitar Desa Tepian batang;Bahwa saksi sempat berkalikali menagih uang tersebut kepada terdakwa melaluitelepon namun terdakwa selalu menjanjikan dan selalu menghindar dengan alasanterdakwa berada diluar kota ;Bahwa terdakwa pernah memberikan jaminan kepada saksi berupa surat tanah (SKT)di Banjarmasin namun sebagai jaminan sementara
(fga puluh juta rupiah) yangdiambinya tersebut namun terdakwa hanya menjanjijanjikan tapi tidak pernah ditunaikanbahkan sulit untuk dihubungi ;Menimbang, bahwa dalam usaha Saksi MUHAMMAD ALLIUDIN agar terdakwamengembalikan uangnya yang diambil oleh terdakwa tersebut maka Saksi MUHAMMADALLIUDIN memberikan opsi untuk dibayar dalam bentuk apa saja sebagai wujud itkat baiknyanamun terdakwa malah memberikan jaminan kepada Saksi MUHAMMAD ALLIUDIN berupasurat tanah (SKT) di Banjarmasin sebagai jaminan sementara
oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan,maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan lamanyamasa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yangakan dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf kKUHAP, Majelis Hakim memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang buktberupa: Kwitansi titpan sementara
Memerintahkan agar barang bukt berupa: Kwitansi fitipan sementara dari Sdr. MUHAMMAD ALLIUDIN kepada Sdr. BAHRUNIsebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) ;Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ALLIUDIN Bin H. SYAHRAN (Alm).6.
15 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa Sulaeman dengan pidanapenjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa beradadalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesarRp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulankurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana dalam yang karet pinggangnya dalam keadaanputus ;Dikembalikan kepada saksi KORBAN ;. 4.
- Tentang : Penetepan Sementara
Penetepan Sementara
;bahwa undangundang tentang Desain Industri, Paten, Merek,Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam huruf a belummengatur dengan jelas dan rinci tentang syaratsyarat danproses pengajuan Permohonan Penetapan Sementara diPengadilan Niaga;bahwa untuk kelancaran pemeriksaan permohonanPenetapan Sementara, Mahkamah Agung RI memandangperlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI yangmengatur tentang syaratsyarat permohonan, tata cara pengajuan permohonan, penerimaan, pemeriksaan, danpemberian Penetapan Sementara
Juru Sita membacakan penetapan sementara dihadapan pihakpihak terkait yangberada di lokasi tersebut.(4). Pelaksanaan penetapan sementara harus dituangkan dalam berita acara, yangditanda tangani oleh Juru Sita, para pihak serta saksi yang hadir pada saat itu.BAB VITINDAKAN SETELAH PEMBERIAN PENETAPAN SEMENTARAPasal 9Dalam hal penetapan telah dilaksanakan, maka dalam waktu 1 x 24 jam, para pihak harusdiberitahukan mengenai pelaksanaan itu termasuk hak Termohon untuk didengar.
dengan fakta yangditemukan.Apabila penetapan sementara tersebut diubah, maka uang jaminan sebagiandiserahkan kepada Termohon secara proporsional.Pasal 12Apabila Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon tidak dapat membuktikanpermohonannya, maka hakim membatalkan penetapan sementara.Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, uang jaminan yang telah disetorkanharus segera diserahkan kepada Termohon.Termohon dapat mengajukan gugatan ganti rugi apabila jaminan yang diterimanyatidak cukup untuk memulihkan
kerugian yang secara nyata dideritanya.Pasal 13Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan ternyata pengadilan menemukanfakta bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonan seluruhnya, makapenetapan sementara dikuatkan.Apabila penetapan sementara dikuatkan maka uang jaminan harus segeradikembalikan kepada Pemohon.BAB VIIUPAYA HUKUMPasal 14Penetapan sementara bersifat final dan mengikat.Penetapan sementara tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi maupunpeninjauan kembaii.BAB VIIIKETENTUAN
LAINLAINPasal 15Dalam hal penetapan dikuatkan maka Pemchon dapat mengajukan gugatan kePengadilan.Apabila Pemohon tidak mengajukan gugatan dalam waktu 30 hari terhitung sejaktanggal Penetapan Sementara ditetapkan, maka Penetapan Sementara berakhirdengan sendirinya.
41 — 12
KT-3493-ZT warna hijau putih beserta kunci kontak dan faktur sementara; ---------------------------------------- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk OAKLEY; ------------------------------------------------Dikembalikan kepada Terdakwa II : TERDAKWA II ; ----------------- 1 (satu) buah dompet warna merah, silver, cokelat motif kotak-kotak; ------------------- Uang sejumlah Rp.934.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat ribu Rupiah); -------Dikembalikan kepada
Menyatakan agar barang DuUkti : nnn sr no nnn non mene noe meme cee en nnn nnn onan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat KT 3493 ZT wara hijau putihbeserta kunci kontak dan faktur sementara; ~ 1 (satu) buah dompet warna hitam merk OAKLEY; Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA II ADIT SAPUTRA Bin SUDIONO; ~ 1 (satu) buah dompet warna merah, silver, coklat motif kotakkotak; ~ Uang sejumlah Rp.934.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat ribu Rupiah); Dikembalikan kepada Saksi Korban ANI SUKSIATI
58 — 21
Menyatakan terdakwa BAHTIAR alias ICCA BIN LADES terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Luka Sedemikian Rupa Sehingga Orang Itu Menjadi Sakit Sementara Atau Tidak Dapat Menjalankan Jabatannya Atau Pekerjaannya Sementara;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;3.
ICCA Bin LADES bersalahamelakukan tindak pidana karena kesalahannya ataukealpaannya menyebabkan orang luka sedemikian rupasehingga orang itu menjadi sakit sementara sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 360 ayat (2)KUHPidana Jo. Pasal 1 Angka 1 UURI No. 3 Tahun 1997 tentangPeradilan Anak di dalam Surat Dakwaan Alternatif Jaksa PenuntutUmum2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHTIAR Als.
Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan OrangLuka Sedemikian Rupa Sehingga Orang Itu Menjadi SakitSementara Atau Tidak Dapat Menjalankan Jabatannya AtauPekerjaannya Sementara;Menimbang bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimakan mempertimbangkannya sebagai berikut :1.
Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan OrangLuka Sedemikian Rupa Sehingga Orang Itu Menjadi SakitSementara Atau Tidak Dapat Menjalankan Jabatannya Atau Pekerjaannya Sementara:;Menimbang, bahwa undangundang tidak memberikan definisitentang pengertian kesalahan (schuld/culpa) sehingga karena ituMajelis berpedoman pada pendapat para sarjana seperti Mr. J. E.Jonker dan Mr.
Atau Tidak Dapat MenjalankanJabatannya Atau Pekerjaannya Sementara ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur daridakwaan kedua Penuntut Umum sehingga Hakim Tunggal berkesimpulanbahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 360 ayat(2) KUHP Jo.
Menyatakan terdakwa BAHTIAR alias ICCA BIN LADES terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana KarenaKealpaannya Menyebabkan Orang Luka Sedemikian RupaSehingga Orang Itu Menjadi Sakit Sementara Atau Tidak DapatMenjalankan Jabatannya Atau Pekerjaannya Sementara;. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;.
67 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Tentang : Perintah Penangguhan Sementara
Perintah Penangguhan Sementara
;bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau EksporBarang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari HasilPelanggaran Hak Kekayaan Intelektual maka PeraturanMahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang PerintahPenangguhan Sementara tidak sesuai lagi denganperkembangan dan kebutuhan hukum;bahwa untuk kelancaran penyelesaian permohonanperintah penangguhan sementara sebagaimana dimaksuddalam huruf b, Mahkamah Agung perlu mengatur kembaliMengingatI.syarat
adalah perintah tertulisdari Hakim dalam bentuk penetapan yang memerintahkanPejabat Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementarawaktu pengeluaran barang Impor atau Ekspor dariKawasan Pabean yang berdasarkan bukti yang cukupdiduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaranHKI.15.16.Lis18,18,20.ahsPerintah Penangguhan Sementara Karena Jabatan adalahPerintah Penangguhan Sementara atas permohonanpemilik atau pemegang HKI yang berasal dari Penegahan.Perintah Penangguhan Sementara Yudisial adalahPerintah
oleh Hakim.Perpanjangan Perintah Penangguhan Sementara diajukanoleh Pemohon paling lambat 3 (tiga) Hari sebelumberakhirnya jangka waktu Penangguhan Sementara tahappertama.Hakim dapat menerbitkan penetapan perpanjanganPerintah Penangguhan Sementara dan perpanjangan uangjaminan paling lambat 2 (dua) Hari sebelum berakhirnyaPerintah Penangguhan Sementara tahap pertama.BAB VIIIHASIL PEMERIKSAAN BARANGPasal 14Hakim menerbitkan penetapan penghentian PerintahPenangguhan Sementara apabila berdasarkan hasilpemeriksaan
Penangguhan Sementara tidak dapatdiajukan upaya hukum banding, kasasi maupunpeninjauan kemballi.Penegahan bukan merupakan objek dalam sengketa TataUsaha Negara dan praperadilan.BAB XBERAKHIRNYA PERINTAH PENANGGUHAN SEMENTARAPasal 16Pejabat Bea dan Cukai harus mengakhiri tindakanPenangguhan Sementara dalam hal:a.
Hakim tidak memperpanjang jangka waktuPenangguhan Sementara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 ayat (2); danb.
- Tentang : Perintah Penangguhan Sementara
Perintah Penangguhan Sementara
MEMUTUSKANMENETAPKAN ; PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.TENTANG PERINTAH PENANGGUHAN SEMENTARABAB KETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan :l,Perintah Penangguhan Sementara, adalah suatu perintah tertulis berupa penetapandari Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri setempat kepada Pejabat Beadan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu, pengeluaran barang impor atauekspor dari Kawasan Pabean, berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasilpelanggaran
merek atau hak cipta yang dilindungi di Indonesia:Pengadilan adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri di wilayah hukumKawasan Pabean setempat berada.Permohonan adalah permintaan pemohon untuk menangguhkan sementara waktupengeluaran barang impor atau ekspor sebagaimana disebutkan pada angka 1.
BAB IVPENETAPAN PERMOHONAN PERINTAH PENANGGUHAN SEMENTARAPasal 6Dalam hal Pengadilan mengabulkan permohonan, di dalam penetapan mencantumkan amar :a.b.Mengabulkan permohonan Pemchon.Menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang dari kawasan pabean selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penetapan oleh Pejabat Bea Cukai.Memerintahkan kepada Pejabat Bea Cukai setempat untuk melaksanakan penetapanperintah penangguhan sementara. d.
Pejabat bea dan cukai yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima penetapan perintah penangguhan sementara memberitahukan secara:tertulis kepada importir, eksportir atau pemilik barang mengenai adanya perintahpenangguhan sementara pengeluaran barang impor dan ekspor tersebut.(4).
Dalam hal penetapan perintah penangguhan sementara waktu tidak dapatdilaksanakan karena barang impor atau ekspor tidak berada di dalam KawasanPabean, Pejabat bea dan cukai segera memberitahukan secara tertulis kepada KetuaPengadilan.BAB VIPELAKSANAAN PENETAPAN PERINTAH PENANGGUHAN SEMENTARA Pasal 9(1).
- Tentang : Perintah Penangguhan Sementara
Perintah Penangguhan Sementara
MEMUTUSKANMENETAPKAN ; PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.TENTANG PERINTAH PENANGGUHAN SEMENTARABAB KETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan :l,Perintah Penangguhan Sementara, adalah suatu perintah tertulis berupa penetapandari Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri setempat kepada Pejabat Beadan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu, pengeluaran barang impor atauekspor dari Kawasan Pabean, berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasilpelanggaran
merek atau hak cipta yang dilindungi di Indonesia:Pengadilan adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri di wilayah hukumKawasan Pabean setempat berada.Permohonan adalah permintaan pemohon untuk menangguhkan sementara waktupengeluaran barang impor atau ekspor sebagaimana disebutkan pada angka 1.
BAB IVPENETAPAN PERMOHONAN PERINTAH PENANGGUHAN SEMENTARAPasal 6Dalam hal Pengadilan mengabulkan permohonan, di dalam penetapan mencantumkan amar :a.b.Mengabulkan permohonan Pemchon.Menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang dari kawasan pabean selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penetapan oleh Pejabat Bea Cukai.Memerintahkan kepada Pejabat Bea Cukai setempat untuk melaksanakan penetapanperintah penangguhan sementara. d.
Pejabat bea dan cukai yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima penetapan perintah penangguhan sementara memberitahukan secara:tertulis kepada importir, eksportir atau pemilik barang mengenai adanya perintahpenangguhan sementara pengeluaran barang impor dan ekspor tersebut.(4).
Dalam hal penetapan perintah penangguhan sementara waktu tidak dapatdilaksanakan karena barang impor atau ekspor tidak berada di dalam KawasanPabean, Pejabat bea dan cukai segera memberitahukan secara tertulis kepada KetuaPengadilan.BAB VIPELAKSANAAN PENETAPAN PERINTAH PENANGGUHAN SEMENTARA Pasal 9(1).