-100/I/2013 Tanggal 02 Januari 2013 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2013 tanggal 29 Mei 2013;108) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 221/KEP-100.1/V/2013 tentang Perubahan Kesatu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10/KEP-100/I/2013 Tanggal 06 Februari 2013 tentang Penetapan Petugas Pelaksana Kegiatan Pengukuran Bidang Tanah Sertipikasi

Sehingga untuk dapat melaksanakankegiatan Sertipikasi PRONA, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota diwilayah Sulawesi Tenggara termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobimengambil dana kegiatan Sertipikasi PRONA tersebut di Kantor WilayahHal. 52 dari 237 Hal.

Pembiayaan Kegiatan Sertipikasi PRONA bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Desa Haka 50Jumlah : 2.500 Oleh karena kegiatan Sertipikasi PRONA adalah program pemerintah bagimasyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah, maka biayakegiatan Sertipikasi PRONA ditanggung oleh pemerintah.

Surat PerintahMembayar (SPM) dalam pelaksanaan kegiatan Sertipikasi Proyek OperasiHal. 79 dari 237 Hal.

pada kegiatan Sertipikasi PRONA tahun 2013.Bahwa ada uang kegiatan prona tahun 2013 sebesar Rp.200.000.000, yangterdakwa dari sdr.

SURIYAT, uang sejumlah Satu Juta Rupiah, untuk pembayaran TITIP UANG, tanggal 20-06-2011, Petugas NYANA; -------------------------------------------------------------------------------------------9. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 020 telah terima dari NURYAKIN RT.05/01, uang sejumlah Satu Juta Rupiah, untuk pembayaran Operasional Sertipikasi Tanah, tanggal 9-2-2011, Petugas KUSMIADI (bayan); ------------------------------------------------------10. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 006 telah terima dari

ASMONO, RT.05/01, uang sejumlah Satu Juta Rupiah, untuk pembayaran Operasional Sertipikasi Tanah, tanggal 4-2-2011, Petugas KUSMIADI (bayan); ------------------------------------------------------11. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 010/16-02-2011 telah terima dari NURYAKIN RT.05/01 Ds.

ASMONO,RT.05/01, uang sejumlah Satu Juta Rupiah, untuk pembayaranOperasional Sertipikasi Tanah, tanggal 422011, Petugas KUSMIADI111 (satu) lembar Kwitansi No. 010/16022011 telah terima dariNURYAKIN RT.05/01 Ds.

ASMONO,RT.05/01, uang sejumlah Satu Juta Rupiah, untuk pembayaranOperasional Sertipikasi Tanah, tanggal 422011, PetugasKUSMIADI (bayan); 111 (satu) lembar Kwitansi No. 010/16022011 telah terima dariNURYAKIN RT.05/01 Ds.

Hak Atas Tanah tersebutsudah dilaksanakan keselruhan yaitu sejumlah 315 bidang tanah danpara warga yang memohon pengajuan sertipikasi tersebut sudahmenerima sertipikatnya masingmasing dan sudah sesuai dengantujuannya selain hal tersebut para warga pemohon sertipikasi hakatas tanah tersebut merasa puas dan senang dengan adanya programtersebut Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : e Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa di DesaRembun menjabat sebagai Kepala Desa;e Bahwa saksi

tahu ada kegiatan PRONA Sertipikasi Hak Atas Tanah diDesa Rembun Kecamatan Dampit Kab.

ASMONO, RT.05/01, uangsejumlah Satu Juta Rupiah, untuk pembayaran Operasional Sertipikasi Tanah, tanggal422011, Petugas KUSMIADI (bayan)); 1 (satu) lembar Kwitansi No. 010/16022011 telah terima dari NURYAKIN RT.05/01Ds.

yang terletak di desa semboro dengan batas batas sebagaiberikut : sebelah utara : Tanah Turriran sebelah timur > Tanah Kaspan sebelah selatan : Tarah Rel PG Semboro sebelah barat : Jalan DesaBahwa untuk melaksanakan program pendaftaran tanah oleh Pemerintah,maka Penggugat melaksanakan sertipikasi atas tanah sebagairranadimaksud butir 2 diatas tersebut dan menugaskan Tergugat I sebagai timaset yang dalam kenyataannya juga dibantu oleh Tergugat IT selaku bagiankeamanan PG Semboro ;4.

Penggugat rmenugaskan tergugat I yang jugadibantu oleh Tergugat II, Bahwa tanpa adanya alasan yang jelas, ParaTergugat tidak melanjutkan proses sertipikasi atas aset tanah dariPenggugat :5. Bahwa pada Tahun 2010, diketahui bahwa aset tanah penggugat telahdisertipikasi atas nama Pribadi oleh Tergugat I dan II dengan rinciansebagai berikut :5.1.

Bahwa alasan dari gugatan ini diajukan pada pokoknya adalah adanyaperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaiberikut : Para Tergugat menyalahgunakan kewenangan/kesempatan yang adapadanya Karena jabatan atau kedudukan yang diberikan olehPenggugat dengan cara melakukan sertipikasi Aset tanah Penggugatatas nara Pribadi, sehingga terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 676dan 675 atas nama Para Tergugat : Para Tergugat sengaja mengajukan surat atau dokumen yang tidakbenar dalam pendaftaran

Aset tanah Penggugat atas nara Pribadi, sehinggaterbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 676 dan 675 atas nara ParaTergugat.Berdasarkan faktafakta sebagai berikut :PARA TERGUGAT MERUPAKAN KARYAWAN DARI PENGGUGATYANG BERTUGAS UNTUK MENGURUSI SERTIPIKASI ASETTANAH Bahwa Tergugat I, Drs Soegito, adalah Pensiunan karyawan tetapPenggugat di PG Semboro, pernah bertugas pada Bagian AdministrasiKeuangan dan Umum Sub Bagian SDMUmum urusan aset, memasukimasa pensiun pada tahun 2012 ;Bahwa Tergugat II, Teguh Prihadi

Bahwa karena Proses Pensertipikatan Tanah sengketa belum terselesaikan,16.17.18.maka pada Tanggal 21 Juni 2003, Adrinistratur PG Sermboro mengeluarkanSurat Kuasa kepada Tergugat I untuk mengurus semua Permohonan Hakatas Tanah/Sertipikat Asset milik PG Semboro PT Perkebunan NusantaraXI (Persero), dan selain Tergugat I pada kenyataannya Tergugat IIsebagai petugas kKeamanan juga turut membantu ;Bahwa tanpa adanya alasan yang jelas, Para Tergugat tidakmelanjutkan proses sertipikasi atas aset tanah (tanah

Putusan Nomor 515 K/TUN/2015tanah peninggalan Hj Jamilah (2) Surat Keterangan yang ditandatanganiLurah atau Kepala Desa tentang keterangan Lurah terkait kepemilikan Hj.Jamilah terhadap dua bidang tanah yang dimohonkan sertipikasi di KantorPertanahan Kabupaten Tangerang Selatan (3) Foto kopi Girik yangdilegalisir Lurah Pondok Ranji terkait sertipikasi tanah milik Hj.

Putusan Nomor 515 K/TUN/201510.11.Para Penggugat terhadap dua bidang tanah milik ParaPenggugat;Hal ini telah diatur dalam Pasal 7 Bab V Tentang Tata Kerja dalamPeraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;Bahwa Pewaris Para Penggugat (Hj Jamilah) bersamasama wargadi sekitar dua bidang tanah milik Para Penggugat tersebutmengajukan sertipikasi pada tanggal 24 November 1999 dansemuanya berhasil disertipikatkan tanpa ada kendala ataupunhalangan apapun kecuali dua bidang tanah milik Para

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang agar memberikan putusansebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah sikap diam Tergugat yang tidakmenerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara atas PermohonanRekomendasi Sertipikasi Tanah H.

Jamilah (2) Surat Keterangan yang ditandatangani Lurah atau KepalaDesa tentang keterangan Lurah terkait kepemilikan Hj Jamilah terhadapdua bidang tanah yang dimohonkan sertipikasi di Kantor PertanahanKabupaten Tangerang Selatan (3) fotokopi Girik yang dilegalisir LurahPondok Ranji terkait sertipikasi tanah milik Hj.

Jamilah ke AtasNama Sembilan Ahli Warisnya tentang: (1) Surat Keterangan KepalaDesa/Lurah tentang riwayat tanah dan tidak sengketa terhadap dua bidangtanah peninggalan Hj Jamilah (2) Surat Keterangan yang ditandatanganiLurah atau Kepala Desa tentang keterangan Lurah terkait kepemilikan Hj.Jamilah terhadap dua bidang tanah yang dimohonkan sertipikasi di KantorPertanahan Kabupaten Tangerang Selatan (3) fotokopi Girik yangdilegalisir Lurah Pondok Ranji terkait sertipikasi tanah milik Hj.

Sehingga untuk dapatmelaksanakan kegiatan Sertipikasi PRONA, Kepala Kantor PertanahanKabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara termasuk Kantor PertanahanKabupaten Wakatobi mengambil dana kegiatan Sertipikasi PRONA tersebutdi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggaradi Kendari dan menyerahkan dokumen pertanggungjawaban kegiatankepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi SulawesiTenggara;Dalam Kegiatan Sertipikasi PRONA Tahun 2012 Kantor PertanahanKabupaten

Sehingga untuk dapatmelaksanakan kegiatan Sertipikasi PRONA, Kepala Kantor PertanahanKabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara termasuk Kantor PertanahanKabupaten Wakatobi mengambil dana kegiatan Sertipikasi PRONA tersebutdi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggaradi Kendari;Hal. 11 dari 197 hal. Put.

sebagai salah satu kegiatan pelaksanaankegiatan Sertipikasi PRONA yang dibiayai oleh APBN, pada kegiatanSertipikasi PRONA Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi TahunAnggaran 2013 penyuluhan tidak pernah dilaksanakan.

sebagai salah satu kegiatan pelaksanaankegiatan Sertipikasi PRONA yang dibiayai oleh APBN, pada kegiatanSertipikasi PRONA Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi TahunHal. 28 dari 197 hal.

Desa Haka 50Jumlah : 2.500 Oleh karena kegiatan Sertipikasi PRONA adalah program pemerintah bagimasyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah, makabiaya kegiatan Sertipikasi PRONA ditanggung oleh pemerintah.Berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Pelaksanaan DIPAKanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2012, rincianKegiatan Sertipikasi PRONA Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakanKantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi yang biayanya telah ditanggungAPBN Tahun Anggaran 2012

2014 yang diajukan pada tanggal 18 Februari 2014 tentangPermohonan Rekomendasi Sertifikasi Dua Bidang Tanah milik ParaPenggugat berupa penerbitan: (1) Surat Keterangan Kepala Desa/Lurahtentang riwayat tanah dan tidak sengketa terhadap dua bidang tanahpeninggalan Hj Jamilah (2) Surat Keterangan yang ditandatangani Lurah atauHalaman 5 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2014/PTUNSRGKepala Desa tentang keterangan Lurah terkait kepemilikan Hj Jamilahterhadap dua bidang tanah yang dimohonkan sertipikasi

di KantorPertanahan Kabupaten Tangerang Selatan (3) Foto kopi Girik yang dilegalisirLurah Pondok Ranji terkait sertipikasi tanah milik Hj Jamilah yang tercatatdalam C Induk Desa dan asal usulnya sejak tanggal 24091960 (4) SuratPernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diketahui danditandatangani oleh Lurah Pondok Ranji (5) Surat Pernyataan (untuk MutasiWP/OP) dari Kantor Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong untukpenerbitan PBB tahun 2013 yang memerlukan tandatangan Lurah

Tanah Kategori IV (PRONA) tahun 2016berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenMusi Rawas Nomor :29/100.216.5/PRONA/2016, tanggal 13 Januari2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Operasional LapanganPanitia A Kegiatan Sertipikasi Tanah Kategori IV (PRONA) tahun2016 Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawasbeserta lampiran ;Halaman7 , Putusan No.9/Pid.Sus TPK/2017/PT.PLG> Bahwa terdakwa sebagai Tim Pelaksana Operasional LapanganPanitia A Kegiatan Sertipikasi Tanah Kategori VV (PRONA

Tanah Kategori M (PRONA) tahun 2016berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenMusi Rawas Nomor :29/100.216.5/PRONA/2016, tanggal 13 Januari2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Operasional LapanganPanitia A Kegiatan Sertipikasi Tanah Kategori IV (PRONA) tahun2016 Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawasbeserta lampiran ;Bahwa terdakwa sebagai Tim Pelaksana Operasional LapanganPanitia A Kegiatan Sertipikasi Tanah Kategori VV (PRONA) tahun2016 mendaptkan honor sebesar Rp.6.636.332

Tanah Kategori IV(PRONA) Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas TahunAnggaran 2016;Legalisir Notulen Sosialisasi Prona beserta Daftar Hadir PesrtaSosialisasi Sertipikasi Tanah Kegiatan Legalisasi Aset/Pronatahun 2016, tanggal 03 Februari 2016;Berita Acara beserta Daftar Hadir Peserta PelaksanaanPenyuluhan Sertipikasi Tanah Katagori V (PRONA) Tahun 2016Nomor : 03/100.216.5/BAPRONA/II/2016, tanggal 03 Maret2016;Legalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab.

Musi Rawas Nomor: 27/100.216.5/PRONA/2016,tanggal 13 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim PelaksanaPengolahan Data/Sidang Panitia A Kegiatan Sertipikasi TanahKategori IV (PRONA) tahun 2016 Kantor Pertanahan Kabupaten MusiRawas;9.

Tanah Kategori IV(PRONA) Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas TahunAnggaran 2016;14.Legalisir Notulen Sosialisasi Prona beserta Daftar Hadir PesrtaSosialisasi Sertipikasi Tanah Kegiatan Legalisasi Aset/Prona tahun2016, tanggal 03 Februari 2016;15.Berita Acara beserta Daftar Hadir Peserta Pelaksanaan PenyuluhanSertipikasi Tanah Katagori IV (PRONA) Tahun 2016 Nomor :03/100.216.5/BAPRONAT/III/2016, tanggal 03 Maret 2016;16.Legalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab.

Adapun Penggugat belum mengajukan permohonan sertipikasi atas bidangbidangtanah yang beririsan tersebut pada Turut Tergugat karena Penggugat hendakHalaman 3 dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2014/PN Sgl.memperoleh terlebih dahulu seluruh bidang tanah dengan luas + 975.000 m/?(kurang lebih sembilan ratus tujuh puluh lima ribu meter persegi) atau setaradengan + 97,5 Ha (kurang lebih sembilan puluh tujuh koma hektar) yang beradadalam satu hamparan Tanah aquo.

tanah yang dimohonkan penerbitan sertipikatnya oleh Tergugatkepada Turut Tergugat karena Penggugat akan mengajukan sertipikasi saatPenggugat telah berhasil memperoleh seluruh bidang tanah yang berlokasi padasatu hamparan dengan Tanah aquo, yaitu seluas 975.000 m?

(Sembilan ratustujuh puluh lima ribu meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam DokumenIzin Lokasi aquo, yang mana hingga saat ini Penggugat masih dalam tahapnegosiasi dengan para pemilik tanah yang bersangkutan;Bahwa berdasarkan hal di atas Peenggugat mengajukan Gugatan PerbuatanMelawan Hukum atas upaya sertipikasi tanah milik Penggugat oleh pihakTergugat;Adapun berdasarkan halhal sebagaimana telah diuraikan di atas maka pihakTurut Tergugat seyogianya Menghentikan proses Sertipikasi Tanah assetPenggugat

atas Tanah yangmenjadi bagian dari Tanah aquo milik Penggugat jelas merupakan perbuatan yangMelawan Hukum karena Tergugat telah mengajukan Sertipikasi atas tanah yang menjadimilik pihak lain, yaitu Penggugat.

Sehingga perbuatan Tergugat memasang panel danmendaftarkan sertipikasi objek sengketa bukanlah Perbuatan Melawan Hukum.

KODAM II SILIWANGI YANGDIPERLUKAN DALAM RANGKA SERTIPIKASI HAK ATASTANAH SELUAS + 101 HA DI DESA CIMANDALA KECAMATANSUKARAJA ; 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BogorNomor : 591/235/Kpts/Huk/2009, Tanggal 18 Mei 2009, TENTANGPENETAPAN LOKASI UNTUK KEPENTINGAN DEPARTEMENPERTAHANAN RI CQ. KODAM II SILIWANGI YANGDIPERLUKAN DALAM RANGKA SERTIPIKASI HAK ATASHal 59 dari 182 hal.

Putusan No. 48/G/2009/PTUNBDGDiperlukan Dalam Rangka Sertipikasi Hak Atas Tanah seluas + 101 Hadi Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja.

Putusan No. 48/G/2009/PTUNBDGtersebut diterbitkan untuk ditindaklanjuti dengan Sertipikasi HakAtas Tanah oleh instansi lain yaitu Badan Pertanahan NasionalKab.

TNIAD Kodam III Siliwangi Yang DiperlukanDalam Rangka Sertipikasi Hak Atas Tanah seluas + 101 HA DiDesa Cimandala Kec.

TNIAD KODAM III Siliwangi YangDiperlukan Dalam Rangka Sertipikasi Hak Atas Tanah Seluas + 101 Ha DiDesa Cimandala Kecamatan Sukaraja;Hal 159 dari 182 hal.

mengingat Penggugat adalah Pemilik Yang Sahatas Tanah a quo;Bahwa Penggugat belum mengajukan sertipikasi atas Tanah a quo,termasuk pada bidangbidang tanah yang dimohonkan penerbitansertipikatnya oleh Tergugat kepada Turut Tergugat karena Penggugatakan mengajukan sertipikasi saat Penggugat telah berhasil memperolehseluruh bidang tanah yang berlokasi pada satu hamparan dengan Tanah aquo, yaitu seluas 975.000 m?

Nomor 428 K/Pdt//201610,11.12.Bahwa berdasarkan hal di atas Penggugat mengajukan GugatanPerbuatan Melawan Hukum atas upaya sertipikasi tanah milik Penggugatoleh pihak Tergugat;Adapun berdasarkan halhal sebagaimana telah diuraikan di atas makapihak Turut Tergugat seyogianya Menghentikan proses Sertipikasi Tanahasset Penggugat yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat yang telahsecara Melawan Hukum melakukan pendaftaran atas tanah yang secaralegal sepenuhnya merupakan milik Penggugat mengingat pihak

Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar menyatakan Penghentianatas proses sertipikasi atas Tanah atas permohonan dari Tergugat;4. Menetapkan secara hukum Tanah a quo sebagai objek perkara adalahsepenuhnya milik dan hak Penggugat untuk diproses sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku;5.

Menyatakan bahwa bidang tanah yang dimohonkan sertipikasi olehTergugat pada Turut Tergugat seluas + 8.800 m* (kurang lebih delapanribu delapan ratus meter persegi) atau setara dengan dengan + 8,8 Ha(kurang lebih delapan koma delapan hektar) berlokasi di Dusun Mudel,Kecamatan Air Anyir, Kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan BangkaBelitung adalah milik Penggugat;6. Menyatakan bahwa Tergugat tidak berhak atas bidang tanah yangdimohonkan sertipikasi oleh Tergugat pada Turut Tergugat seluas + 8.800m?

Menyatakan bahwa bidang tanah yang dimohonkan sertipikasi olehTerbanding/semula Tergugat pada Turut Terbanding/semula TurutTergugat seluas setara dengan dengan + 8,8 ha (kurang lebih delapanHalaman 19 dari 31 hal. Put.

Tanggal 2 Juli 2013.1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian SertipikasiPRONA/Lintas Sektor Kantor Pertanahan Kota Surabaya ll, Nomor :58/BA/35.80/IX/2013, beserta Daftar Penyelesaian Sertipikasi PRONA /Lintas Sektor Kantor Pertanahan Kota Surabaya Il.

Tanggal 14 Nopember 2014.1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Sertipikasi KegiatanPRONA Tahun Anggaran 2014, Nomor : BA/32/PRONA/IX/2014 (TahapIll). Tanggal 23 September 2014.1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Sertipikasi KegiatanPRONA Tahun Anggaran 2014, Nomor : BA/20/PRONA/VV2014.Tanggal 23 Juni 2014.

Dan Lampiran Berita Acara PenyelesaianSertipikat PRONA Tahun Anggaran 2014.1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Sertipikasi KegiatanPRONA Tahun Anggaran 2014, Nomor : BA/21/PRONA/VV2014 (Tahapll). Tanggal 27 Juni 2014.

Dan Lampiran Berita Acara PenyelesaianSertipikat PRONA Tahun Anggaran 2014.1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Sertipikasi KegiatanPRONA Tahun Anggaran 2014, Nomor : BA/21/PRONA/VI/2014 (Tahapll). Tanggal 27 Juni 2014.

Operasional NasionalPertanahan (PRONA) di lingkungan Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2009 tersebut, tersangkaDARMAJI selaku Kepala Desa Ternyang, Kecamatan Sumberpucung,Kabupaten Malang mengumpulkan para Perangkat Desa Ternyang danmeminta para Perangkat Desa Ternyang untuk mengumumkan bahwa DesaTernyang mendapatkan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) danmelakukan pendataan bagi para warga Desa Ternyang yang mau ikutProyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) sertipikasi

Operasional NasionalPertanahan (PRONA) di lingkungan Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2009 tersebut, tersangkaDARMAJI selaku Kepala Desa Ternyang Kecamatan SumberpucungKabupaten Malang mengumpulkan para Perangkat Desa Ternyang danmeminta para Perangkat Desa Ternyang untuk mengumumkan bahwaDesa Ternyang mendapatkan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA)dan melakukan pendataan bagi para warga Desa Ternyang yang mau ikutProyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) sertipikasi

Sekretaris Daerah KabupatenMalang tanggal 30 Januari 2009 perihal Proyek PeningkatanAdministrasi Pertanahan (PRONA) tahun 2009 di Wilayah KabupatenMalang;15.Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenMalang Nomor: 300.353.024 tahun 2009 tanggal 4 Februari 2009tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Dalam Rangka KegiatanPercepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Sertipikasi PRONApada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tahun anggaran 2009beserta lampirannya;16.Foto Copy Surat Keputusan

Kepala Kantor Pertanahan KabupatenMalang Nomor: 300.353.025 tahun 2009 tanggal 4 Februari 2009tentang Penunjukan Petugas Pengolah Data Dalam Rangka KegiatanPercepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Sertipikasi PRONApada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2009beserta lampirannya;Hal. 20 dari 31 hal.

Bahwa dalil Penggugat poin 9 s/12 mengenai proses sertipikasi obyeksengketa atas nama pemegang hak yaitu pihak tergugat I sah menuruthukum karena prosedur yang dilakukan oleh turut tergugat I dan turuttergugat II sesuai dengan mekanisme serta diproses diatas aturanhukum yang berlaku;8. Bahwa di pihak Tergugat VI s/d IX adalah pembeli yang beritikadbaik sehingga patut mendapat perlindungan hukum;9.

Bahwa untuk dalil mengenai proses sertipikasi tanah yang menjadiobyek sengketa selengkapnya telah dijawab oleh pihak turut tergugatII berguna pula bagi kami pihak para tergugat dan menjadi satukesatuan dengan jawaban kami pada bagian pokok perkara ini;10.Bahwa terhadap dalil Penggugat lain yang belum ditangapi dianggap tidakbenar dan oleh karena itu harus dikesampingkan;Bahwa berdasarkan semua uraian kami dalam jawaban ini maka dengan hormatkami mohon Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili

Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan keras dalil Penggugatsebagaimana yang dinyatakan dalam halaman 8 angka ke 14gugatannya, dimana antara lain menyatakan sebagai berikut :eassoscsonanenat Turut Tergugat II nyatanyata telah melakukan perbuatan melanggarhukum sebab tidak memberikan waktu kepada Penggugat untuk mengajukankeberatan dan gugatan atas obyek sengketaPernyataaan mana ditolak oleh Turut Tergugat II karena dari dalil dimaksudmenunjuk an bahwa Penggugat menilai saat dilaksanakannya sertipikasi

Bahwa walaupun demikian, atas proses sertipikasi tanah obyek perkaraTurut Tergugat II telah mengumumkan di kantor desa Nawangkewadengan lembaran Pengumuman yang ditanda tangani oleh Turuttergugat II dengan No. 89/PENG/PRODA?

ditolak dengan keras karena sangat tidak berdasar/tidakberasalan, karena proses sertipikasi yang telah dilaksanakan oleh turuttergugat II telah melalui prosedur yang sah sesuai ketentuan yangberlaku;Bahwa demikian pula halnya dalil Penggugat pada halaman 9 angka20.2 Imbaran gugatannya, yang menyatakan bahawa Penggugat telahmelakukan larangan dan pencegahan kepada (para) turut Tergugat (II),sehubungan dengan proses sertipikasi atas tanah obyek segketa, dalilmana yang tidak dapat diterima oleh karena

Musi Rawas Nomor : 984/300.7-16.5/XI/2015, tanggal 05 Nopember 2015 perihal Sertipikasi tanah melalui PRONA Tahun Anggaran 2016 Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas;7. Legalisir Surat Keputusan beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Musi Rawas Nomor :03/KEP-100.1.16.5/I/2016, tanggal 04 Januari 2016 tentang Penetapan Penanggungjawab Kegiatan Legalisasi Asset (PRONA) Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas;8.

Musi Rawas Nomor: 27/100.2-16.5/PRONA/2016, tanggal 13 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengolahan Data/Sidang Panitia A Kegiatan Sertipikasi Tanah Kategori IV (PRONA) tahun 2016 Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas;9. Legalisir Daftar Nominatif Kegiatan Pengolahan Data/Sidang Panitia A tahun 2016 Pemeriksaan Tanah Tahun Anggaran 2016 berdasarkan SK Nomor :27/100.2-16.5/PRONA/2016, tanggal 13 Januari 2016;10.

Musi Rawas Nomor: 29/100.2-16.5/PRONA/2016, tanggal 13 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Operasional Lapangan Panitia A Kegiatan Sertipikasi Tanah Kategori IV (PRONA) tahun 2016 Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas;11. Legalisir Daftar Nominatif Kegiatan Pengolahan Data/Sidang Panitia A tahun 2016 Pemeriksaan Tanah Tahun Anggaran 2016 berdasarkan SK Nomor: 29/100.2-16.5/PRONA/2016, tanggal 13 Januari 2016;12.

Legalisir Keputusan beserta lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Nomor: 41/100.2-16.5/II/PRONA/2016, tanggal 24 Februari 2016 tentang Penetapan Lokasi Kelurahan/Desa Kegiatan Sertipikasi Tanah Kategori IV (PRONA) Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2016;14. Legalisir Notulen Sosialisasi Prona beserta Daftar Hadir Pesrta Sosialisasi Sertipikasi Tanah Kegiatan Legalisasi Aset/Prona tahun 2016, tanggal 03 Februari 2016;15.

Berita Acara beserta Daftar Hadir Peserta Pelaksanaan Penyuluhan Sertipikasi Tanah Katagori IV (PRONA) Tahun 2016 Nomor : 03/100.2-16.5/BA-PRONA/III/2016, tanggal 03 Maret 2016;16. Legalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Musi Rawas Nomor : 03/100.2-16.5/II/PRONA/2016, tanggal 16 Februari 2016 perihal Undangan Penyuluhan;17.

Tanah Kategori IV(PRONA) Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas TahunAnggaran 2016;Legalisir Notulen Sosialisasi Prona beserta Daftar Hadir PesrtaSosialisasi Sertipikasi Tanah Kegiatan Legalisasi Aset/Prona tahun2016, tanggal 03 Februari 2016;Berita Acara beserta Daftar Hadir Peserta Pelaksanaan PenyuluhanSertipikasi Tanah Katagori IV (PRONA) Tahun 2016 Nomor03/100.216.5/BAPRONA/III/2016, tanggal 03 Maret 2016;Legalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab.

Musi Rawas Nomor :984/300.716.5/XV2015, tanggal 05 Nopember 2015 perihal Sertipikasi tanahmelalui PRONA Tahun Anggaran 2016 Kantor Pertanahan Kabupaten MusiRawas;5. Legalisir Surat Keputusan beserta lampiran Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kab. Musi Rawas Nomor :03/KEP100.1.16.5//2016, tanggal 04Januari 2016 tentang Penetapan Penanggungjawab Kegiatan LegalisasiAsset (PRONA) Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas;6.

Musi Rawas Nomor :29/100.216.5/PRONA/2016, tanggal13 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana OperasionalLapangan Panitia A Kegiatan Sertipikasi Tanah Kategori V (PRONA) tahun2016 Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas;9.

Musi Rawas Nomor: 27/100.216.5/PRONA/2016,tanggal 13 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim PelaksanaPengolahan Data/Sidang Panitia A Kegiatan Sertipikasi TanahKategori IV (PRONA) tahun 2016 Kantor Pertanahan Kabupaten MusiRawas;.

Tanah Kategori IV(PRONA) Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas TahunAnggaran 2016;14.Legalisir Notulen Sosialisasi Prona beserta Daftar Hadir PesrtaSosialisasi Sertipikasi Tanah Kegiatan Legalisasi Aset/Prona tahun2016, tanggal 03 Februari 2016;15.Berita Acara beserta Daftar Hadir Peserta Pelaksanaan PenyuluhanSertipikasi Tanah Katagori M (PRONA) Tahun 2016 Nomor03/100.216.5/BAPRONA/III/2016, tanggal 03 Maret 2016;16.Legalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab.

.-----------------------------------------------------56. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Sertifikasi PRONA/Lintas Sektor Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : 40/BA/35.80/VII/2013, beserta Daftar Penyelesaian Sertipikasi PRONA / Lintas Sektor Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.

.--------------------------------------------------------------57. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Sertipikasi PRONA/Lintas Sektor Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor : 58/BA/35.80/IX/2013, beserta Daftar Penyelesaian Sertipikasi PRONA / Lintas Sektor Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.

.--------------------------------------------------------------58. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Sertipikasi PRONA/Lintas Sektor Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Nomor : 57 / BA/ 35.80/IX/2013, beserta Daftar Penyelesaian Sertipikasi PRONA / Lintas Sektor Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.

Tanggal 14 Nopember 2014.------------------------------------------------------------------------------------83. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Sertipikasi Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014, Nomor : BA/32/PRONA/IX/2014 (Tahap III). Tanggal 23 September 2014.-----------------------------------------------------------------------------------84. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Sertipikasi Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014, Nomor : BA/20/PRONA/VI/2014.

Dan Lampiran Berita Acara Penyelesaian Sertipikat PRONA Tahun Anggaran 2014.---------------------------------------------------------------------------------------------------85. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Sertipikasi Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014, Nomor : BA/21/PRONA/VI/2014 (Tahap II). Tanggal 27 Juni 2014.

Tanggal 2 Juli 2013.57. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Sertipikasi PRONA/Lintas SektorKantor Pertanahan Kota Surabaya Il, Nomor : 58/BA/35.80/IX/2013, besertaDaftar Penyelesaian Sertipikasi PRONA / Lintas Sektor Kantor Pertanahan KotaSurabaya ll.

. :109/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBY58.5d,60.61.62.63.64.65.66.1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Sertipikasi PRONA/Lintas SektorKantor Pertanahan Kota Surabaya Il, Nomor : 57 / BA/ 35.80/IX/2013, besertaDaftar Penyelesaian Sertipikasi PRONA / Lintas Sektor Kantor Pertanahan KotaSurabaya ll.

Tanggal 2 Juli 2013.1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Sertipikasi PRONA/Lintas SektorKantor Pertanahan Kota Surabaya Il, Nomor : 58/BA/35.80/IX/2013, besertaDaftar Penyelesaian Sertipikasi PRONA / Lintas Sektor Kantor Pertanahan KotaSurabaya ll.

Tanggal 2 Juli 2013.1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Sertipikasi PRONA/Lintas SektorKantor Pertanahan Kota Surabaya Il, Nomor : 57 / BA/ 35.80/IX/2013, besertaDaftar Penyelesaian Sertipikasi PRONA / Lintas Sektor Kantor Pertanahan KotaSurabaya ll.

SURIYAT, uangsejumiah Satu Juta Rupiah, untuk pembayaran TITIP UANG, tanggai20062011, Petugas NYANA;9. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 020 telah terima dari NURYAKINRT.05/01, uang sejumlah Satu Juta Rupiah, untuk pembayaranOperasional Sertipikasi Tanah, tangga!l 922011, Petugas KUSMIAD!(bayan);10. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 006 telah terima dari Ny.

ASMONO,RT.05/01, uang sejumiah Satu Juta Rupiah, untuk pembayaranOperasional Sertipikasi Tanah, tanggal 422011, Petugas KUSMIADI(bayan),11. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 010/16022011 telah terima dariNURYAKIN RT.05/01 Ds.

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 108/SK-52.02.500/II/2014 tentang SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMERIKSA TANAH A DALAM RANGKA KEGIATAN LEGALISASI ASET ( PRONA ) TAHUN ANGGARAN 2014 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH tanggal 27 Februari 2014 berserta lampirannya

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 96.1/SK-52.02.500/II/2014 tentang PENETAPAN NAMA PESERTA KEGIATAN LEGALISASI ASET / SERTIPIKASI

lajut tahun anggaran 2014 .1 (satu ) buah buku Kas Umum Desa Lajut tahun 2014 .1 (Satu) buah buku petunjuk teknis kegiatan prona Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Tahun 2013.1 ( satu ) lembar surat dengan nomor : 77/52.02.300.2 / Il / 2014tanggal 11 Pebruari 2014 tentang Pelaksaan Program Legalisasi Aset/PRONA Tahun 2014Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten LombokTengah Nomor : 714/SK52.02.500/II/2014 tentang PENETAPANLOKASI DESA/KELURAHAN PELAKSAAN KEGIATAN LEGALISASIASET / SERTIPIKASI

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten LombokTengah Nomor : 96.1/SK52.02.500/II/2014 tentang PENETAPANNAMA PESERTA KEGIATAN LEGALISASI ASET / SERTIPIKASI HAKATAS TANAH PROYEK OPERASIONAL PERTANAHAN ( PRONA )TAHUN ANGGARAN 2014 KANTOR PERTANAHAN KABUPATENLOMBOK TENGAH tanggal 20 Februari 2014 berserta lampirannya27.

Lajut tahun 2014 .1 (Satu) buah buku petunjuk teknis kegiatan prona Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Tahun 2013.1 ( satu ) lembar surat dengan nomor : 77/52.02.300.2 / Il / 2014tanggal 11 Pebruari 2014 tentang Pelaksaan Program Legalisasi Aset/PRONA Tahun 2014Halaman 12 dari 25 hal PUT NO. 02//PID.SUS/20017/PT.MTR24.Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten LombokTengah Nomor : 714/SK52.02.500/II/2014 tentang PENETAPANLOKASI DESA/KELURAHAN PELAKSAAN KEGIATAN LEGALISASIASET / SERTIPIKASI

tanggal 07 Februari 2014 berserta lampirannya ..Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten LombokTengah Nomor : 108/SK52.02.500/II/2014 tentang SUSUNANANGGOTA PANITIA PEMERIKSA TANAH A DALAM RANGKAKEGIATAN LEGALISASI ASET ( PRONA ) TAHUN ANGGARAN 2014KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH tanggal27 Februari 2014 berserta lampirannyaSurat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten LombokTengah Nomor : 96.1/SK52.02.500/II/2014 tentang PENETAPANNAMA PESERTA KEGIATAN LEGALISASI ASET / SERTIPIKASI

Adapun Penggugat belum mengajukan permohonan sertipikasi atas bidangbidangtanah yang beririsan tersebut pada Turut Tergugat karena Penggugat hendakHalaman 3 dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2014/PN Sgl.memperoleh terlebih dahulu seluruh bidang tanah dengan luas + 975.000 m/?(kurang lebih sembilan ratus tujuh puluh lima ribu meter persegi) atau setaradengan + 97,5 Ha (kurang lebih sembilan puluh tujuh koma hektar) yang beradadalam satu hamparan Tanah aquo.

tanah yang dimohonkan penerbitan sertipikatnya oleh Tergugatkepada Turut Tergugat karena Penggugat akan mengajukan sertipikasi saatPenggugat telah berhasil memperoleh seluruh bidang tanah yang berlokasi padasatu hamparan dengan Tanah aquo, yaitu seluas 975.000 m?

(Sembilan ratustujuh puluh lima ribu meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam DokumenIzin Lokasi aquo, yang mana hingga saat ini Penggugat masih dalam tahapnegosiasi dengan para pemilik tanah yang bersangkutan;Bahwa berdasarkan hal di atas Peenggugat mengajukan Gugatan PerbuatanMelawan Hukum atas upaya sertipikasi tanah milik Penggugat oleh pihakTergugat;Adapun berdasarkan halhal sebagaimana telah diuraikan di atas maka pihakTurut Tergugat seyogianya Menghentikan proses Sertipikasi Tanah assetPenggugat

atas Tanah yangmenjadi bagian dari Tanah aquo milik Penggugat jelas merupakan perbuatan yangMelawan Hukum karena Tergugat telah mengajukan Sertipikasi atas tanah yang menjadimilik pihak lain, yaitu Penggugat.

Sehingga perbuatan Tergugat memasang panel danmendaftarkan sertipikasi objek sengketa bukanlah Perbuatan Melawan Hukum.

berpendapat lain mohon Penetapan yang seadiladilnya.Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapbkan Kuasa Pemohon danprinsipalnya datang menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelismembacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan olehPemohon dengan menambahkan keterangan bahwa Pemohon sebagaiseorang Guru Negeri di SMA mempunyai penghasilan tetap dengan menerimagaji setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) lebih dan setiaptiga bulan sekali mendapatkan tunjangan sertipikasi

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mempunyai kemampuan untukmengasuh anak angkatnya karena Pemohon sebagai seorang GuruNegeri di SMA mempunyai penghasilan tetap menerima gaji setiapbulan di atas Rp3.000.000,00 dan setiap tiga bulan sekali mendapatkantunjangan sertipikasi sebesar Rp10.000,000,00 lebin dan Pemohontinggal di rumah milik sendiri serta sebagai pemeluk agama Islam yangtaat dalam menjalankan ibadanya, sehingga Pemohon bisa mengasuhdan mendidik anak angkatnya dengan sabar dan baik;e.

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mempunyai kemampuan untukmengasuh anak angkatnya karena Pemohon sebagai seorang GuruNegeri di SMA mempunyai penghasilan tetap setiap bulan menerimasebesar Rp3.000.000,00 lebih dan setiap tiga bulan sekalimendapatkan sertipikasi sebesar Rp10.000,000,00 lebin serta setahusaksi Pemohon tinggal di rumah milik sendiri serta sebagai pemelukagama Islam yang taat dalam menjalankan ibadanya, sehinggaPemohon bisa mengasuh dan mendidik anak angkatnya dengan sabardan baik;e.

Salinan Penetapan Nomor 1681/Pdt.P/2021/PA.Jrbulan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) lebih dan setiap tiga bulansekali mendapatkan tunjangan sertipikasi sebesar Rp10.000,000,00 (Sepuluhjuta rupiah) lebih juga didukung keterangan 2 (dua) orang saksi dibawahsumpahnya, hal mana saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonanPemohon yang oleh Majelis Hakim dinilai bahwa secara ekonomi Pemohondapat hidup secara layak dan memadahi serta secara kesehatan fisik danmental Pemohon mempunyai kemampuan

Dimanaberdasarkan Buku dan Buku II di atas Penggugat juga harus melibatkanDinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah dalam perkara ini sebagaiTergugat karena berdasarkan pentahapannya yang memiliki kKewenanganuntuk melakukan perekrutan guruguru bakal calon peserta sertipikasi tahun2013 adalah Dinas Pendidikan pada Kabupaten Maluku Tengah.

Dekan FKIP Universitas Katolik Atmajaya Malang;Yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia Nomor 180/P/2012 tentang KonsorsiumSertipikasi Guru yang diberikan kKewenangan untuk merumuskan standarproses dan hasil sertipikasi guru dan melakukan harmonisasi dansinkronisasi kebijakan sertifikasi guru.

Hal mana karena tidak sesuai denganpersyaratan yang tertuang dalam buku II tentang Sertipikasi Guru DalamJabatan Tahun 2013 (vide bukti T.I, Il, IIl1, halaman 7 uraian butir ke2);.

Guru dalam Jabatan, hanya bersifat daftar isianawal sebagai bentuk "Perekrtutan Calon Peserta" Sertipikasi Guru DalamJabatan Tahun 2013 untuk Wilayah Kabupaten Maluku Tengah dan tidakmemiliki "Kekuatan Hukum Mengikat" tentang penetapan Termohon Kasasi dahulu Pembanding /Penggugat sebagai "peserta", karena fasepemberkasan administrasi (daftar isian formulir AO beserta DokumenLampirannya) masih harus dikembalikan dari calon peserta yang mengisiformulir AO tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten

Sehingga apakah nomorpeserta berupa format AO harus dinyatakan "sah atau tidaknya" adalahmenjadi kewenangan mutlak dari LPITK sebagai Perguruan TinggiPenyelengara Sertipikasi Guru;. Bahwa selanjutnya setelah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam perkaraa quo Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah meneruskanpenyampaian formulir AO atas nama Termohon Kasasi dahulu PembandingHal. 28 dari 33 hal. Put.