mencoba menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya ataumempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dariIndonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atausenjata penusuk berupa 1 (satu) buah martel atau palu yangterbuat dari besi dengan tangkai kayu panjang lebih kurang 30 cm,perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sewaktu acaraPenutupan Jambore Madrasah SeSumatera

melakukan, tiada melakukan ataumembiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengansesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang takmenyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancamandengan sesuatu perbuatan lain,ataupun ancaman denganperbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatuitu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain,perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sewaktu acaraPenutupan Jambore Madrasah SeSumatera

e Saat kejadian sedang berlangsung acara penutupan Jamboremadrasah sesumatera Barat yang dihadiri oleh Bupati, paratamu kepala Dinas dan saksi yang bekerja di Satpol PP hadirdiacara tersebut untuk mengamankan acara yang sedangberlangsung ;Apa kejadian yang saudara ketahuiwaktu acara tersebut ?

e Pada waktu itu ada acara penutupan jambore seSumatera Baratdan saya dating pukul 09.30 Wib ke Pagaruyung dengan tujuanuntuk meliput jalannya acara.e Ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan korban danterdakwa lihat korban meliriklirik pada terdakwa, yangmembuat terdakwa sakit hati, lalu terdakwa pergi ketempatduduk korban dari belakang sewaktu acara sedang berlangsungdan memegang bahu korban sambil berkata hoi poyok, lonte,gaek kau, ko aden beko wak basobok baliak dibalakang ;e Saya ada bilang

Anwar, SH, hal. 137, penerbitalumni Bandung, tahun 1979);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan ketika Terdakwa mengatakan kepada saksi korbandengan suara keras Hoi poyok lonte, ko aden, aden tunggu kau dibelakang, dimana tempat kejadian tersebut adalah di halaman IstanoPagaruyung di Jorong Gudam Nagari Pagaruyung Kecamatan TanjungEmas Kabupaten Tanah Datar yang pada saat itu sedang berlangsungacara Penutupan Jambore Madrasah SeSumatera barat, yang dihadirioleh banyaknya

Utara akan tetapiPenggugat tidak di tetapkan malah posisi Penggugat di ganti dengan salah satu nama dari156 (enam) nama yang masuk dalam posisi 6 (enam) nama besar pada saat penjaringan danpenyaringan ;15 Bahwa Penggugat terlebih dahulu sudah ditetapkan oleh Panitia Pengawas PemilihanUmum Provinsi Sumatera Utara yang mengacu pada UndangUndang Nomor 15 Tahun2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sama seperti Panitia Pengawas PemilihanUmum Kabupaten/Kota seSumatera Utara dengan demikian kedudukan

hukumPenggugat ...Penggugat sama dengan kedudukan hukum Panitia Pengawas Pemilihan UmumKabupaten/Kota seSumatera Utara, dengan kata lain kalau Panitia Pengawas PemilihanUmum Kabupaten/Kota seSumatera Utara di tetapkan begitu pula hendaknya terhadapdiri Penggugat ;16 Bahwa perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan Keptusan a quo yang menjadi objeksengketa dalam perkara ini telah melanggar azasazas umum pemerintahan yang baik(AAUPB/ The General Principles of Good Administration) sebagaimana bunyi Pasal

Pelantikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi SumateraUtara dilaksanakan setelah habis masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan UmumProvinsi Sumatera Utara berikut dengan Panitia Pengawas Pemilihan UmumKabupaten/Kota seSumatera Utara khususnya Panitia Pengawas PemilihanUmum Kota Medan dalam pengawasan Pemilihan Umum Calon Gubernur danCalon Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;Bahwa dari perbedaan dua keputusan di atas dapat diketahui ternyata tidak adahubungan kausal langsung antara

Utara bersifat ad hocsebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelengara29Pemilihan Umum yang pada intinya menerangkan Panitia Pengawas Pemilihan UmumProvinsi Sumatera Utara berikut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota seSumatera Utara bersifat ad hoc yaitu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medantidak bersifat tetap melainkan masa tugasnya berakhir setelah selesainya TahapanPemilihan Umum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sumatera UtaraTahun

Utara apalagi mengingat sebagiandari tahapantahapan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sudahberjalan sehingga dalam pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan UmumKabupaten/Kota seSumatera Utara dengan memperhatikan keefektifan tugastugaspengawasan sehingga Tergugat dapat menetapkan kembali Panitia PengawasanKabupaten/Kota yang telah habis masa tugasnya dengan ketentuan memperhatikanapakah masih memenuhi syarat vide Pasal 57

Utara Tahun 2009,(satu) set fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.501/670/K/Tahun 2009 tentang Pagu Beras Untuk Rumah TanggaMiskin Kabupaten/ Kota seSumatera Utara Tahun 2009;(satu) set asli Dokumen Sekretariat Daerah Kabupaten Toba SamosirPerihal: Program Pemberhasilan Pendistribusian Raskin Tahun 2009No. 500/0801/EKON/2009;(satu) set fotokopi Pedoman Umum Raskin (Beras Untuk RumahTangga Miskin);(satu) set fotokopi Dokumen Daftar Nama dan Alamat Rumah TanggaSasaran Penerima Raskin

No. 1805 K/Pid.Sus/201220e1e1e11Beras Miskin (Raskin) Untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) diKabupaten Toba Samosir tanggal 7 April 2009;(satu) set fotokopi Keputusan Bupati Toba Samosir No. 41 Tahun2009 tentang Penetapan Alokasi Beras untuk Rumah TanggaSasaran (RTS) Tahun 2009 di Kabupaten Toba Samosir;(satu) set fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.511.1/414/K/Tahun 2009 tentang Pagu Beras Untuk Rumah TanggaMiskin Kabupaten/Kota seSumatera Utara Tahun 2009;(satu) set fotokopi Surat Keputusan

Gubernur Sumatera Utara No.501/670/K/Tahun 2009 Tentang Pagu Beras Untuk Rumah TanggaMiskin Kabupaten/Kota seSumatera Utara Tahun 2009;(satu) set asli Dokumen Sekretariat Daerah Kabupaten Toba SamosirPerihal: Program Pemberhasilan Pendistribusian Raskin Tahun 2009No. 500/0801/EKON/2009;(satu) set fotokopi Pedoman Umum Raskin (Beras Untuk RumahTangga Miskin);(satu) set fotokopi Dokumen Daftar Nama dan Alamat Rumah TanggaSasaran Penerima Raskin Tahun 2009 dengan sumber BPS;(satu) set fotokopi Dokumen

Utara tahun 2009;32. 1 (satu) set fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNo. 501/670/K/Tahun 2009 Tentang Pagu Beras Untuk Rumah TanggaMiskin Kabupaten/Kota seSumatera Utara Tahun 2009;33. 1 (satu) set Asli Dokumen Sekretariat Daerah Kabupaten TobaSamosir Perihal: Program Pemberhasilan Pendistribusian Raskin Tahun2009 No. 500/0801/EKON/2009;34. 1 (satu) set fotokopi Pedoman Umum Raskin (Beras Untuk RumahTangga Miskin);35. 1 (satu) set fotokopi Dokumen Daftar Nama dan Alamat RumahTangga

Kabupaten/Kota seSumatera Utara tahun 2009;40. 1 (satu) set Asli Dokumen Sekretariat Daerah Kabupaten TobaSamosir Perihal: Program Pemberhasilan Pendistribusian Raskin Tahun2009 No. 500/0801/EKON/2009;41. 1 (satu) set fotokopi Pedoman Umum Raskin (Beras Untuk RumahTangga Miskin);42. 1 (satu) set fotokopi Dokumen Daftar Nama dan Alamat RumahTangga Sasaran Penerima Raskin tahun 2009 dengan sumber BPS;43. 1 (satu) set fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

PendistribusianHal. 19 dari 40 Putusan Nomor : 16 / Pid.Sus / 2011 / PT Mdn20Beras Miskin (RASKIN) Untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) DiKabupaten Toba Samosir tanggal 07 April 2009,1 (Satu) set Fotokopi Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 41Tahun 2009 Tentang Penetapan Alokasi Beras untuk Rumah TanggaSasaran (RTS) Tahun 2009 Di Kabupaten Toba Samosir,1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 511.1/414/K/Tahun 2009 Tentang Pagu Beras Untuk RumahTangga Miskin Kabupaten/ Kota SeSumatera

Utara Tahun 2009,1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 501/670/K/Tahun 2009 Tentang Pagu Beras Untuk RumahTangga Miskin Kabupaten/ Kota SeSumatera Utara Tahun 2009,1 (satu) set Asli Dokumen Sekretariat Daerah Kabupaten TobaSamosir Perihal: Program Pemberhasilan Pendistribusian RaskinTahun 2009 Nomor: 500/0801/EKON/2009,1 (Satu) set Fotocopy Pedoman Umum RASKIN (Beras Untuk RumahTangga Miskin),1 (satu) set Fotokopi Dokumen Daftar Nama dan Alamat RumahTangga Sasaran Penerima

Pengendalian,Pendistribusian Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan PendistribusianBeras Miskin (RASKIN) Untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) DiKabupaten Toba Samosir tanggal 07 April 2009,1 (satu) set Fotokopi Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 41Tahun 2009 Tentang Penetapan Alokasi Beras untuk Rumah TanggaSasaran (RTS) Tahun 2009 Di Kabupaten Toba Samosir,1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 511.1/414/K/Tahun 2009 Tentang Pagu Beras Untuk RumahTangga Miskin Kabupaten/ Kota SeSumatera

Utara Tahun 2009,Hal. 20 dari 40 Putusan Nomor : 16 / Pid.Sus / 2011 / PT Mdn211 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 501/670/K/Tahun 2009 Tentang Pagu Beras Untuk RumahTangga Miskin Kabupaten/ Kota SeSumatera Utara Tahun 2009,1 (satu) set Asli Dokumen Sekretariat Daerah Kabupaten TobaSamosir Perihal: Program Pemberhasilan Pendistribusian RaskinTahun 2009 Nomor: 500/0801/EKON/2009,1 (Satu) set Fotocopy Pedoman Umum RASKIN (Beras Untuk RumahTangga Miskin),1 (satu) set

Utara Tahun 2009,32.1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor501/670/K/Tahun 2009 Tentang Pagu Beras Untuk Rumah TanggaMiskin Kabupaten/ Kota SeSumatera Utara Tahun 2009,33.1 (satu) set Asli Dokumen Sekretariat Daerah Kabupaten Toba SamosirPerihal: Program Pemberhasilan Pendistribusian Raskin Tahun 2009Nomor: 500/0801/EKON/2009,34.1 (satu) set Fotocopy Pedoman Umum RASKIN (Beras Untuk RumahTangga Miskin),35.1 (Satu) set Fotokopi Dokumen Daftar Nama dan Alamat Rumah TanggaSasaran

Utara serta pelantikan tersebut dilakukandengan secara bersamasama di 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota seSumatera Utara ;.

Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negerisampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.Bahwa pergantian antar waktu yang dilakukan Tergugat merupakanperobuatan yang sewenangwenang dan sangat bertentangan dengan 100UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang PenyelenggaraPemilihan Umum apa lagi Penggugat tidak pernah mengklarifikasi diDewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ;Bahwa Tergugat melakukan penetapan dan Pelantikan terhadap AnggotaPanitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota seSumatera

Utara akan tetapi Penggugat tidak ditetapkan malah posisi Penggugat di ganti dengan salah satu nama dari 6(enam) nama yang masuk dalam posisi 6 (enam) nama besar pada saatpenjaringan dan penyaringan ;Bahwa Penggugat terlebin dahulu sudah ditetapkan oleh PanitiaPengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang mengacupada UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang PenyelenggaraPemilihan Umum sama seperti Panitia Pengawas Pemilihan UmumKabupaten/Kota seSumatera Utara dengan demikian kedudukanhokum

Penggugat sama dengan kedudukan hukum Panitia PengawasPemilinan Umum Kabupaten/Kota seSumatera Utara, dengan kata lainkalau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota seSumateraUtara di tetapkan begitu pula hendaknya terhadap diri Penggugat ;Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 479 K/TUN/201416.

Keputusan Nomor : 1880KPTS/PANITIA =PENGAWASPEMILIHAN UMUMSU/X/2012 Tentang Penetapan AnggotaPanitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Tanggal 19Oktober 2012 merupakan keputusan Panitia PengawasPemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang bersifat ad hocyang mana sebulan setelah pelantikan Gubernur dan WakilGubernur Sumatera Utara tanggal 17 Juni 2013 PanitiaPengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara berikutdengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota seSumatera Utara khususnya Panitia

Perjalanan Dinas yang tidak dilaksanakan adalah : A.1 Kegiatan Sumatera Promotion Centre, terdapat 6 (enam) perjalananA.2.dinas yaitu : 1.Atas nama HERLINA, SE, MM, dalam rangka rapat koordinasidan optimalisasi permanen display sesumatera di Batam,tanggal 20 Maret s/d 22 Maret 2009, biaya perjalanan dinas Rp.2.200.000, .

Atas nama TASMIYATI, dalam rangka rapat koordinasi danoptimalisasi permanen display sesumatera di Batam, tanggal 20Maret s/d 22 Maret 2009, biaya perjalanan dinas Rp.1.900.000,Atas nama HERLINA, SE, MM, dalam rangka rapatpembahasan tindak lanjut pengelolaan PD Sumatera Expo diBatam, tanggal 19 Juni s/d 24 Juni 2009, biaya perjalanan dinasRp. 2.200.000, . Atas nama Drs. H.M.

ANIEF ZAINUDDIN, MSi, dalamrangka mendampingi Kepala BKPMD rakor gubernur seSumatera di Propinsi Riau, tanggal 19 Desember s/d 21Desember 2009, biaya perjalanan dinas Rp. 2.713.000, . Kegiatan Pameran Dan Temu Usaha Dalam Negeri, terdapat 3(tiga) perjalanan dinas, yaitu1. Atas nama HERLINA, SE, MM, dalam rangka Konsultasipersiapan PRJ 2009 di Jakarta, tanggal 2 s/d 4 April 2009, biayaperjalanan dinas Rp. 3.100.000, 2.

Saut Hilser Sihite, MTP, dalam rangkaRakor dan Optimalisasi Permanen Display SeSumatera di Batam tanggal20 s/d 21 Maret 2009, perjalanan dinas dilaksanakan namun pulang lebihcepat 1 (satu) hari sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.600.000, .

Atas nama HERLINA, SE, MM, dalam rangka rapat koordinasidan optimalisasi permanen display sesumatera di Batam,tanggal 20 Maret s/d 22 Maret 2009, biaya perjalanan dinas Rp.2.200.000, 2. Atas nama TASMIYATI, dalam rangka rapat koordinasi danoptimalisasi permanen display sesumatera di Batam, tanggal 20Maret s/d 22 Maret 2009, biaya perjalanan dinas Rp.1.900.000,3.

Atas nama HERLINA, SE, MM, dalam rangka rapat koordinasi danoptimalisasi permanen display sesumatera di Batam, tanggal 20 Marets/d 22 Maret 2009, biaya perjalanan dinas Rp2.200.000,00 .2. Atas nama TASMIYATI, dalam rangka rapat koordinasi danoptimalisasi permanen display sesumatera di Batam, tanggal 20 Marets/d 22 Maret 2009, biaya perjalanan dinas Rp1.900.000,003.

ANIEF ZAINUDDIN, MSi, dalam rangkamendampingi Kepala BKPMD rakor gubernur seSumatera di PropinsiRiau, tanggal 19 Desember s/d 21 Desember 2009, biaya perjalanandinas Rp2.713.000,00 .A.2. Kegiatan Pameran Dan Temu Usaha Dalam Negeri, terdapat 3 (tiga)perjalanan dinas, yaitu :1. Atas nama HERLINA, SE, MM, dalam rangka Konsultasi persiapanPRJ 2009 di Jakarta, tanggal 2 s/d 4 April 2009, biaya perjalanan dinasRp3.100.000,002.

Atas nama HERLINA, SE, MM, dalam rangka rapat koordinasi danoptimalisasi permanen display sesumatera di Batam, tanggal 20 Marets/d 22 Maret 2009, biaya perjalanan dinas Rp2.200.000,002. Atas nama TASMIYATI, dalam rangka rapat koordinasi danoptimalisasi permanen display sesumatera di Batam, tanggal 20 Marets/d 22 Maret 2009, biaya perjalanan dinas Rp1.900.000,003.

ANIEF ZAINUDDIN, MSi, dalam rangkamendampingi Kepala BKPMD rakor gubernur seSumatera di PropinsiRiau, tanggal 19 Desember s/d 21 Desember 2009, biaya perjalanandinas Rp2.713.000,00 .A.2. Kegiatan Pameran Dan Temu Usaha Dalam Negeri, terdapat 3 (tiga)perjalanan dinas, yaitu :1. Atas nama HERLINA, SE, MM, dalam rangka Konsultasi persiapanPRJ 2009 di Jakarta, tanggal 2 s/d 4 April 2009, biaya perjalanan dinasRp3.100.000,00 .2.

Saut Hilser Sihite, MTP, dalam rangka Rakor danOptimalisasi Permanen Display SeSumatera di Batam tanggal 20 s/d 21 Maret2009, perjalanan dinas dilaksanakan namun pulang lebih cepat 1 (satu) harisehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp600.000,00 .Bahwa terhadap 1 (satu) perjalanan dinas luardaerah yang dilaksanakan tetapi waktunya kurangdari yang telah ditentukan sesuai dengan SPT danSPPD tersebut di atas, Terdakwa Junaidi, SE MMBin H.

Kemudian Pejabat SPM menerbitkanSurat Perintah Membayar tanggal 16 November 2011 Nomor 10134untuk pembayaran termin II (830%) seluruh kegiatan di Kabupaten danKota SeSumatera Barat (untuk Kelompok Tani Ternak HamparanTalao pada poin 18 lampiran SPM).

Kemudian Pejabat SPM menerbitkanSurat Perintah Membayar tanggal 28 November 2011 Nomor 10173untuk pembayaran termin III (80%) seluruh kegiatan di Kabupaten danKota SeSumatera Barat (untuk Kelompok Tani Ternak HamparanTalao pada poin 17 lampiran SPM).

Ir.Esmiralda Anis menerbitkan Surat Perintah Membayar tanggal 8 Agustus2011 Nomor 10059 untuk pembayaran uang muka (40%) seluruh kegiatandi Kabupaten dan Kota SeSumatera Barat (untuk Kelompok tani TernakHarapan Jaya pada poin 18 lampiran SPM).

Lasmi Karmila kepada pihak kedua yaituterdakwa Zulkrisno selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Hamparan Talao.Kemudian Pejabat SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar tanggal 16November 2011 Nomor 10134 untuk pembayaran termin II (80%) seluruhkegiatan di Kabupaten dan Kota SeSumatera Barat (untuk Kelompok taniTernak Hamparan Talao pada poin 18 lampiran SPM).

Surat Sosialisasi Insentif dan Penyelamatan sapi Betina Produktif(IPBP) dari Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat kepada DinasPerternakan yang Menangani Fungsi Perternakan Kab/Kota SeSumatera Barat.28.

Sumatera Barat Tanggal 12 April 2019.3 (Tiga) Lembar Asli Kwitansi uang sebesar Rp.66.972.200, Perihal Bon untukKegiatan Bimbingan dan Pelatinan Kegiatan Imam Masjid SeSumatera Barattahun 2019 Angkatan VII Knusus Kota Padang bertempat di Fave Hotel KotaPadang.1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Dinas dari PPTK Bagian Bina Mentaluntuk Kuasa Pengguna Anggaran Biro Bina Mental dan Kesra Tanggal 25Maret 2019 Perihal Persetujuan Pencairan Dana Bimbingan dan PelatihanKegiatan Imam Masjid SeSumatera

BaratBulan Februari 2019 (Map 1).106) 1 (Satu) Bundel Asli SPJ Pelatihan Guru TPQ dan MDTA SeSumatera BaratBulan Februari 2019 (Map 2).107) 1 (Satu) Bundel Asli SPJ Pelatihan Guru TPQ dan MDTA SeSumatera BaratBulan Februari 2019 (Map 3).108) 1 (Satu) Bundel Asli SPJ Pembinaan Dan Pengembangan Usaha KesehatanSekolah Bulan Maret 2019.109) 1 (Satu) Bundel Asli SPJ Kegiatan Pelatihan Qari/Qariah, Mufasir/Musfasirah,Hafiz/Hafizah Sumatera Barat Bulan Maret 2019.110) 1 (Satu) Bundel Asli SPJ Kegiatan

Sumatera Barat Tanggal 12 April 2019.3 (Tiga) Lembar Asli Kwitansi uang sebesar Rp.66.972.200, Perihal Bon untukKegiatan Bimbingan dan Pelatihnan Kegiatan Imam Masjid SeSumatera Barattahun 2019 Angkatan VII Knusus Kota Padang bertempat di Fave Hotel KotaPadang.1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Nota Dinas dari PPTK Bagian Bina Mentaluntuk Kuasa Pengguna Anggaran Biro Bina Mental dan Kesra Tanggal 25Maret 2019 Perihal Persetujuan Pencairan Dana Bimbingan dan PelatihanKegiatan Imam Masjid SeSumatera

Biro Bina Mental dan KesejahteraanSosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat TA.2019102) 1 (satu) Bundel Asli SPJ Kegiatan Pelatinan Qari/Qariah, Mufasir/Musfasirah,Hafiz/Hafizah Sumatera Barat Bulan Februari 2019.103) 1 (Satu) Bundel Asli SPJ Pembinaan Dan Pengembangan Usaha KesehatanSekolah Bulan Februari 2019.104) 1 (Satu) Bundel Asli SPJ Bulan Februari 2019 Kegiatan Wirid/Ceramah AgamaMingguan PNS Di Lingkungan Kantor Gubernur.105) 1 (satu) Bundel Asli SPJ Pelatihan Guru TPQ dan MDTA SeSumatera

Sumatera Utara ; Mengupload foto KOMBES TOGA HABINSARAN PANJAITAN danAKBP DONI SATRIA SEMBIRING dengan tulisan Laporan KorupsiHalaman 4Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN.Mdndijadikan ajang mendapatkan rezki sehingga kerugian daerah yangdilaporkan tidak diproses sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku.Adapun postingan yang terjadwal untuk terpublikasikan secara otomatis dimedia online website sidikritonga.wordpress.com yaitu : Terjadwal tanggal 30 Nopember 2018 dengan Judul POLDA SUMUTBECKING KORUPTOR SESUMATERA

Kalimat pada judul berita POLDA SUMUT BEKING KORUPTOR SESUMATERA UTARA yang memiliki pengertian bahwa Poldasu memberikanperlindungan terhadap semua orang yang telah melakukan korupsi ataupenyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara atau perusahaanuntuk kepentingan pribadi atau orang lain di Sumut.Halaman 17Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN.Mdnb. Kalimat Adanya keterlibatan pimpinan utama Ditreskrimsus Polda SumutKombes Pol Toga Habinsaran Panjaitan dengan Terlapor korupsi Ir.

Bahwaterdakwa membuat postingan yang terjadwal untuk terpublikasikansecara otomatis di media online http://sidikritonga.wordpress.com yaitu : Terjadwal tanggal 30 Nopember 2018 dengan judul POLDA SUMUTBECKING KORUPTOR SE SUMATERA UTARA; Terjadwal tanggal 30 Januari 2018 dengan judul MODUS OPERANDIKEJAHATAN AKBP DONI SARIA SEMBIRING DKK; BahwaTerdakwa tidak terlalu ingat semua isi postingan pada tanggal 13Nopember 2018 dengan judul POLDA SUMUT BECKING KORUPTOR SESUMATERA UTARA yang diingat hanya beberapa

Sehingga kerugian kKeuangandaerah yang dilaporkan tidak diproses sesuai ketentuan Hukum yangberlaku ; Bahwaarti dari judul POLDA SUMUT BECKING KORUPTOR SESUMATERA UTARA adalah Polda Sumut artinya singkatan dari PoldaSumatera Utara, Becking artinya melindungi, Koruptor artinya Pelaku TindakPidana Korupsi, Se Sumatera Utara artinya sebagian Sumatera Utara.

TELKOMSEL No : 124/TELKOMSEL/TRS/IX/2010, Tanggal 30 September 2010,perihal : Pengumuman Pemenang Pekerjaan Painting 500 Titik seSumatera Utara Paket I(satu) Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, sebesar Rp. 500.900.000, (lima ratus jutasembilan ratus ribu rupiah) berikut Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi tanggal 23September 2010, saksi PINTA RAJA MARIANUS SITANGGANG percaya dan yakinatas katakata yang diucapkan terdakwa tersebut bahwa terdakwa mendapat proyek diPT.

TELKOMSEL yaitu No : 095/TELKOMSEL/TRS/I/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang Pengumuman PemenangPekerjaan Painting 500 Titik seSumatera Utara Paket II (dua) wilayah MedanKaroLangkat, sebesar Rp.900.856.000, (sembilan ratus juta delapan ratus lima puluh enam riburupiah) berikut Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi tanggal 04 Januari 2011, denganmaksud agar saksi PINTA RAJA MARIANUS SITANGGANG tetap meminjamkan uangkepada terdakwa ;Kemudian pada tanggal 17 Januari 2011 terdakwa menghubungi saksi PINTA

TELKOMSEL No : 124/TELKOMSEL/TRS/IX/2010, Tanggal 30 September 2010,perihal : Pengumuman Pemenang Pekerjaan Painting 500 Titik seSumatera Utara Paket I(satu) Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, sebesar Rp. 500.900.000, (lima ratus jutasembilan ratus ribu rupiah) berikut Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi tanggal 23September 2010, saksi PPINTA RAJA MARIANUS SITANGGANG percaya dan yakinatas katakata yang diucapkan terdakwa tersebut bahwa terdakwa mendapat proyek diPT.

TELKOMSEL No.405/TELKOMSEL/TRS/IX/2010,Tanggal 30 September 2010, perihal : Pengumuman Pemenang Pekerjaan Painting 500 Titik seSumatera Utara Paket I (satu) Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, sebesar Rp. 500.900.000,(lima ratus juta sembilan ratus ribu rupiah) berikut Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi tanggal23 September 2010, saksi SITANGGANG percaya dan yakin atas katakata yang diucapkanterdakwa tersebut bahwa terdakwa mendapat proyek di PT.

Rapat pemberdayaan unit Provost Satpol PP seSumatera Utara Rp95,156,100.Fasilitasi konsultasi kerjasama luar negeri Rp 150,000,000.Pengawasan asset bergerak Pemprovsu Rp 146,400,000.4. Supervisor dan konsultan pelaksana tugas penertiban Satpol PPKab/Kota seSumatera Utara Rp 371,000,000.5. Sinkronisasi pelaksanaan tugastugas satpol PP Provsu denganSatpol PP Provinsi lain Rp 272,695,000.6.

Pendataan dan pelaporan Satpol PP seSumatera Utara Rp 164,000,000.Pendidikan dan pelatihan di bidang informatika Rp 110,250,000.Pengawasan asset tidak bergerak Pemprovsu Rp 150,000,000.9. Monitoring trantibum Kab/Kota seSumatera Utara Rp 326,082,060.10. Pendataan anggota, sarana dan prasarana Satpol PP seSumateraUtara Rp 150,000,000 .11. Pemantauan dan penilaian pelaksanaan Gerakan Jumat Bersih (GJB)di lingkungan Pemprovsu Rp 106,300,000.VII. Program Penegakan Perda :1.

Rapat pemberdayaan unit Provost Satpol PP seSumatera Utara Rp95,156,100.2. Fasilitasi konsultasi kerjasama luar negeri Ro 150,000,000.Halaman 24Putusan Pengadilan TIPIKORNo.16/Pid.Sus.K/2014/PN.MdnPengawasan asset bergerak Pemprovsu Rp 146,400,000.4. Supervisor dan konsultan pelaksana tugas penertiban Satpol PP Kab/Kota seSumatera Utara Rp 371,000,000.5. Sinkronisasi pelaksanaan tugastugas satpol PP Provsu denganSatpol PP Provinsi lain Rp 272,695,000.6.

Pendataan dan pelaporan Satpol PP seSumatera Utara Rp164,000,000.Pendidikan dan pelatihan di bidang informatika Rp 110,250,000.Pengawasan asset tidak bergerak Pemprovsu Rp 150,000,000.Monitoring trantibum Kab/Kota seSumatera Utara Rp 326,082,060.10. Pendataan anggota, sarana dan prasarana Satpol PP seSumateraUtara Rp 150,000,000 .11. Pemantauan dan penilaian pelaksanaan Gerakan Jumat Bersih (GJB)di lingkungan Pemprovsu Rp 106,300,000.VII. Program Penegakan Perda :1.

Asli Bukti Pertanggungjawaban Kegiatan Supervisor dan Konsultan Pelaksanaan tugas 1 (satu)penertiban Satpol PP Kab / Kota SeSumatera Utara. Bundel74. Asli Bukti Pertanggungjawaban Kegiatan Penanganan Bahan Peledak / Aksi Bom. 1 (satu)Bundel75. Asli Bukti Pertanggungjawaban Kegiatan Hari Ulang Tahun Satpol PP 1 (satu)Bundel76. Asli Bukti Pertanggungjawaban Kegiatan Pendataan Anggota , Sarana dan Prasarana Satpol 1(satu)PP SeSumatera Utara. Bundel77.

dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk mengadili perkaraTerdakwa Aripudin Bin Arifin adalah Pengadilan Negeri yang di dalam daerahhukumnya terdakwa Aripudin bin Arifin ditahan;Terdakwa ditangkap sejak tanggla 9 Mei 2019 dalam statusnya sebagaitersangka oleh Penyidik Kepolisian daerah Sumatera Selatan yang membawahisemua Kepoliisan Resort yang ada di Sumatera Selatan atau dengan kata lainPolda Sumatera Selatan memiliki daeran hukum seSumatera

Selatan.Kemudian berkas perkara hasil Penyidikan Polda Sumatera Selatan tersebutdilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang membawahi semuaKejaksaan Negeri yang ada di Sumatera Selatan dengan kata lain KejaksaanTinggi Sumatera Selatan memiliki daerah hukum seSumatera Selatan, lalusetelah Penyidik Polda Sumatera Selatan menyerahkan tanggung jawab atasTersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum Kejaksaan Tingg!

merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Beschikking) karenatidak bersifat Individual ;Dalam hal ini, Pemohon Kasasi tidak sependapat atas putusan tersebut, karena jelasobjek sengketa tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking)yang bersifat individual karena objek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Pejabat TataUsaha Negara (dalam hal ini Gubernur Sumatera Selatan) dan objek sengketa tersebutberdampak langsung terhadap Pemohon Kasasi sebagai yang mewakili Pengusahpengusaha seSumatera

Selatan sebagai pihak yang membayarkan upah kepada semuaburuhburuh seSumatera Selatan.

Rapat pemberdayaan unit Provost Satpol PP seSumatera Utara Rp95,156,100.2. Fasilitasi konsultasi kerjasama luar negeri Ro 150,000,000.Pengawasan asset bergerak Pemprovsu Rp 146,400,000.Supervisor dan konsultan pelaksana tugas penertiban Satpol PPKab/Kota seSumatera Utara Rp 371,000,000.5. Sinkronisasi pelaksanaan tugastugas satool PP Provsu dengan SatpolPP Provinsi lain Rp 272,695,000.6.

Pendataan dan pelaporan Satpol PP seSumatera Utara Rp164,000,000.Pendidikan dan pelatihan di bidang informatika Rp 110,250,000.Pengawasan asset tidak bergerak Pemprovsu Rp 150,000,000.9. Monitoring trantibum Kab/Kota seSumatera Utara Rp 326,082,060.10. Pendataan anggota, sarana dan prasarana Satpol PP seSumateraUtara Rp 150,000,000.11.

Rapat pemberdayaan unit Provost Satopol PP seSumatera Utara Rp95,156,100.2. Fasilitasi konsultasi kerjasama luar negeri Ro 150,000,000.3. Pengawasan asset bergerak Pemprovsu Rp 146,400,000.Supervisor dan konsultan pelaksana tugas penertiban Satpol PPKab/Kota seSumatera Utara Rp 371,000,000.5. Sinkronisasi pelaksanaan tugastugas satool PP Provsu dengan SatpolPP Provinsi lain Rp 272,695,000.6.

Pendataan dan pelaporan Satpol PP seSumatera Utara Rp164,000,000.Pendidikan dan pelatihan di bidang informatika Rp 110,250,000.Pengawasan asset tidak bergerak Pemprovsu Rp 150,000,000.Halaman 26Putusan Pengadilan TIPIKORNo.15/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn9. Monitoring trantibum Kab/Kota seSumatera Utara Rp 326,082,060.10. Pendataan anggota, sarana dan prasarana Satpol PP seSumateraUtara Rp 150,000,000.11.

Asli Bukti Pertanggungjawaban Kegiatan Supervisor dan Konsultan Pelaksanaan tugas 1 (satu)penertiban Satpol PP Kab / Kota SeSumatera Utara. Bundel74. Asli Bukti Pertanggungjawaban Kegiatan Penanganan Bahan Peledak/ Aksi Bom. 1 (satu)Bundel75. Asli Bukti Pertanggungjawaban Kegiatan Hari Ulang Tahun Satpol PP 1 (satu)Bundel76. Asli Bukti Pertanggungjawaban Kegiatan Pendataan Anggota , Sarana dan Prasarana Satpol 1(satu)PP SeSumatera Utara.

No.16/PID.SUS.K/2012/PTMDN.2008 tanggal 6 Maret 2008, untuk merealisasikanprogram penyaluran subsidi minyak goreng di wilayahSumatera Utara selanjutnya Gubernur Sumatera Utaramenerbitkan Surat Keputusan Nomor : 511.1 / 8307tanggal 14 Agustus 2008 tentang penyaluran subsidiminyak goreng ditujukan kepada seluruh Bupati /Walikota seSumatera Utara Tahun 2008, dalam SuratKeputusan tersebut Kabupaten Batubara mendapatalokasi dana sebesar Rp. 582.761.913,03, (lima ratusdelapan puluh dua juta tujuh ratus

ribusembilan ratus tiga belas koma tiga rupiah) menjadisebesar Rp. 981.525.000, (sembilan ratus delapanpuluh satu juta lima ratus duapuluh lima ribu rupiah)yang diambil dari alokasi dana Kabupaten / Kota yangtidak bersedia menerima dana subsidi sehingga danatersebut dialokasikan kepada Kabupaten Batubaratanpa ada melakukan Revisi terhadap Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 511. 1 / 8307tanggal 14 Agustus 2010 tentang penyaluran subsidiminyak goreng ditujukan kepada seluruh Bupati /Walikota seSumatera

No.16/PID.SUS.K/2012/PTMDN.Agustus 2010 tentang penyaluran subsidi minyak goreng ditujukan kepadaseluruh Bupati/Walikota seSumatera Utara tahun 2008 ;e Selanjutnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan PenanamanModal Kabupaten Batubara melaksanakan penyaluran minyak goreng untukmasyarakat miskin dalam 3 (tiga) tahap yakni pada tahap I bulan Mei, tahapII dan tahap HI bulan September 2008 ;e Selain itu, terdakwa Drs.

/Kota seSumatera Utara Nomor : 510 / 673 / 02 / PSMG SU / III /2008 tanggal 25 Maret 2008.Hal. 34 dari 51 Hal. Put.

Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh jutarupiah) pecahan Rp. 50.000, disita dari Drs.MANGADAR MARPAUNG, MAP.2 (dua) lembar surat dari Gubernur Sumatera Utarakepada Bupati / Walikota se Sumatera Utara Nomor :511.1 / 8307 tanggal 14 Agustus 2008 perihalPenyaluran Subsidi Minyak Goreng.1 (satu) lembar Surat dari Kepala DinasPerindustrian Dan Perdagangan Sumatera Utarakepada Kepala Dinas Perindustrian Dan PerdaganganKabupaten / Kota seSumatera Utara Nomor : 510 /673 / 02 / PSMG SU / III / 2008

S.M.Raja Medan selaku UniversitasSwasta sangat dipercaya dikalangan masyarakat umum sesumatera Utarakhususnya masyarakat Kota Medan. Dan juga mengakibatkan turunnyaMahasiswa baru Tahun Ajaran 2013/2014 yang masuk di masingmasingFakultas UISU JI.

Mahasiswa BaruPenurunan sebanyak 27 Mahasiswa Baru (81 54)Kerugian Penggugat :Uang Pendaftaran sebesar Rp. 750.000, setiap Mahasiswa.Uang SPP sebesar Rp. 5.000.000, setiap Mahasiswa.27 x Rp. 750.000, + 27 x Rp.5.000.000, . = Rp. 155.250.000, Jumlah total Kerugian Penggugat = Rp. 27.813.050.000,Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt/2018/PT MDN.13.14.Terbilang: (Duapuluh tujuh milyard delapan ratus tigabelas juta limapuluh ribu rupiah) Kerugian Immateriel : Hilangnya rasa kepercayaan masyarakat Sesumatera

Kasasi/Pembanding/Tergugat keberatan terhadappertimbangan hukum Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan dalam perkara a quo, yang mana Pemohon Kasasi tetapberkeyakinan bahwa pembentukan Dewan Kehormatan KPU ProvinsiSumatera Utara yang dibentuk telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,yang mana bahwa Dewan Kehormatan dimaksud dibentuk untuk melakukanpemeriksaan, pengaduan dan atau laporan adanya Pelanggaran Kode EtikPenyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota seSumatera

dahulumelakukan verifikasi dan klarifikasi untuk menindaklanjutipengaduan/laporan dari Saudara Martiyus Halawa (Ketua PPK KecamatanLolomatua) tertanggal 14 Juni 2009 yang disaksikan dan dibenarkan olehSekretaris dan Anggota Panwas Kecamatan Lolomatua dan karena telahcukup bukti selanjutnya meneruskan pengaduan tersebut kepada DewanKehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara yang sebelumnya telahterbentuk pada tanggal 29 Mei 2009 untuk memeriksa seluruh PelanggaranKode Etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota seSumatera

Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI sebesarRp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar Rupiah) yang dituangkan dalamDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0010. 2/062 03. 0//2008tanggal 6 Maret 2008, untuk merealisasikan program penyaluran subsidi minyakgoreng di wilayah Sumatera Utara selanjutnya Gubernur Sumatera Utaramenerbitkan Surat Keputusan Nomor : 511.1/8307 tanggal 14 Agustus 2008 tentangPenyaluran Subsidi Minyak Goreng ditujukan kepada seluruh Bupati/ Walikota seSumatera

sembilan ratus tiga belas koma tiga Rupiah) menjadi sebesarRp981.525.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh limaribu Rupiah) yang diambil dari alokasi dana Kabupaten/Kota yang tidak bersediamenerima dana subsidi sehingga dana tersebut dialokasikan kepada KabupatenBatubara tanpa ada melakukan Revisi terhadap Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 511. 1/8307 tanggal 14 Agustus 2010 tentang penyaluran subsidiminyak goreng ditujukan kepada seluruh Bupati/Walikota seSumatera

O//2 008tanggal 6 Maret 2008, untuk merealisasikan program penyaluran subsidi minyakgoreng di wilayah Sumatera Utara selanjutnya Gubernur Sumatera Utaramenerbitkan Surat Keputusan Nomor : 511.1/8307 tanggal 14 Agustus 2008 tentangpenyaluran Subsidi Minyak Goreng ditujukan kepada seluruh Bupati / Walikota seSumatera Utara Tahun 2008, dalam Surat Keputusan tersebut Kabupaten Batubaramendapat alokasi dana sebesar Rp582.761.913,03,00 (lima ratus delapan puluh duajuta tujuh ratus enam puluh satu ribu

MANGADAR MARPAUNG, M.AP.5 2 (dua) lembar Surat dari Gubernur Sumatera Utara kepada Bupati/ Walikota seSumatera Utara Nomor : 511.1/8307 tanggal 14 Agustus 2008 perihalPenyaluran Subsidi Minyak Goreng.6 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Dinas Perindustrian Dan PerdaganganSumatera Utara kepada Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab.

MANGADAR MARPAUNG, M.AP.2 (dua) lembar Surat dari Gubernur Sumatera Utara kepada Bupati/ Walikota seSumatera Utara Nomor : 511.1/8307 tanggal 14 Agustus 2008 perihal PenyaluranSubsidi Minyak Goreng.1 (satu) lembar Surat dari Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan SumateraUtara kepada Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab.

Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Dewan PengurusDaerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bukittinggi Nomor :Halaman 6 dari 124 Putusan Nomor 17 /Pid.SusTPK/2019/PN.Pdg02/KPTS/KNPIBKT/IX/2012 tanggal 13 September 2012 tentangSusunan Panitia Pelaksana Lomba Lintas Alam Wisata (LLAW) 2012 SeSumatera Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bukittinggi;44.

Fotocopy 1 (satu) lembar Pamflet / Brosur Lomba Lintas AlamWisata (LLAW) KNPI CUP I Himalaya Oda 2012 SeSumatera;45. 1 (satu) rangkap Proposal kegiatan Lomba Lintas Alam Wisata(LLAW) KNPI CUP I HIMALAYA ODA 2012 SESUMATERA;46. 1 (Satu) rangkap Dokumentasi Kegiatan Lomba Lintas Alam Wisata(LLAW) KNPI CUP I HIMALAYA ODA 2012 SESUMATERA;47. Fotocopy 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Walikota Bukittingg!Nomor : 821.20/17/IIIBKD2012 tanggal 30 Desember 2008.Terlampir dalam berkas perkara.7.

Fotocopy 1 (satu) lembar Pamflet / Brosur Lomba Lintas AlamWisata (LLAW) KNPI CUP Himalaya Oda 2012 SeSumatera;45. 1 (Satu) rangkap Proposal kegiatan Lomba Lintas Alam Wisata(LLAW) KNPI CUP I HIMALAYA ODA 2012 SESUMATERA;46. 1 (Satu) rangkap Dokumentasi Kegiatan Lomba Lintas Alam Wisata(LLAW) KNPI CUP I HIMALAYA ODA 2012 SESUMATERA;47.

Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Dewan PengurusDaerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bukittinggi Nomor :02/KPTS/KNPIBKT/IX/2012 tanggal 13 September 2012 tentangSusunan Panitia Pelaksana Lomba Lintas Alam Wisata (LLAW) 2012 SeSumatera Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bukittinggi;44.

Fotocopy 1 (satu) lembar Pamflet / Brosur Lomba Lintas AlamWisata (LLAW) KNPI CUP Himalaya Oda 2012 SeSumatera;45. 1 (satu) rangkap Proposal kegiatan Lomba Lintas Alam Wisata(LLAW) KNPI CUP I HIMALAYA ODA 2012 SESUMATERA;46. 1 (Satu) rangkap Dokumentasi Kegiatan Lomba Lintas Alam Wisata(LLAW) KNPI CUP I HIMALAYA ODA 2012 SESUMATERA;47. Fotocopy 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Walikota Bukittingg!