OLEH HAKIM TERSEBUTDALAM SIDANG YANG TERBUKAUNTUK UMUM SERTA DIHADIRI PANITERADAN TERDAKWA........000..4o82 SVAWIAN. nalsCAP HAKIMPENGADILAN TANDA TANGAN AMA: TOD, RAW ATO :.SHHK PERNYATAAN TERDAKWASAYA MENERIMA PUTUSAN HAKIM YANG TELAH DIJATUHAKAN DALAM PERKARA TERSEBUT DiI ATAS DAN MEMBAYAR UANG DENDA, BIAYAPERKARA, DANBIAYALEGESRP. .scscsnsvsenmensnsenensen ( emeresrneeenmennunessnrtl flienitwsht ese aa e isso )BANDAACEH, TL, ..%I so 2282 conesee ResmawanTANDA BUKTI EKSEKUS! NO. REG.

Putusan Nomor 211 K/Pdt.SusPHI/2014Il Judex Facti Telah Lalai Memenuhi SyaratSyarat Yang Diwajibkan OlehPeraturan PerundangUndangan Yang Mengancam Kelalaian Itu DenganBatalnya Putusan Yang Bersangkutan.a Bahwa Putusan Judex Facti bertentangan dengan SuratEdaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RepublikIndonesia Nomor SE13/MEN/SHHK/I/2005, TentangPutusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji MaterilUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan Terhadap UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia

Penggugat/Pemohon Kasasi Prematur karenaJudex Facti tidak menemukan adanya Putusan Hakim Pidana yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach) mengenai tindakan Tergugatyang menjadi dasar Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) yaitu mengancam atau mengintimidasi teman sekerja dan mabuk diarea di lingkungan Perusahaan.Bahwa Judex Facti mendasarkan pertimbangan hukum putusannya tersebutpada Poin 3 huruf a Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan TransmigrasiRepublik Indonesia Nomor SE13/MEN/SHHK

Advokat, beralamat di KantorKonsultan Hukum Lalu Wahyu & Rekan, DesaRembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten LombokTengah berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 20Maret 2018, sebagaimana terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Praya dalam register nomor:98/SHHK/2018/PN Pya tanggal 22 Maret 2018,semula disebut sebagai Penggugat, selanjutnyadisebut sebagai PEMBANDING ;Lawan:Sarwiti, S.Pd., bertempat tinggal di BTN Permai, RT 10, RW 3,Lingkungan Kauman, Kelurahan Praya, KecamatanPraya Kabupaten Lombok

SAUFIMAULANA ANJANI, SH,.MH semuanya Advokat yangberkantor pada EL &Partners yang beralamat Di Jl.Masjid Nurul Hikmah, Langko, Janapria, Lombok tengah,NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5Desember 2019 yang telah didaftarkan padakepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan No.5/SHHK/2020. Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat MELAWANHANNAH : Warganegara Indonesia, Pekerjaan PNS, yangberalamat di Dusun Pendem, Desa Pendem, KecamatanJanapria, Kabupaten Lombok Tengah.

., beralamat di Jalan KayakNomor 6 Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, KecamatanMataram, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusustanggal 16 Juli 2018 sebagaimana telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 24 Juli 2018dalam register nomor 237/SHHK/2018/PN Pya, untukselanjutnya disebut sebagai Penggugat;Lawan:SAHNUN AYITNA DEWI, bertempat tinggal di Desa Mertak (PantaiBumbang), Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, untukselanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan

Saleh, S.H., Hijrat Prayitno,S.H.M.H., Hendro Faisal, S.H., dan Fadly Rumiyanto, S.H., Advokat,beralamat di Jalan Surabaya Nomor 12 BTN Taman Baru, Kota Mataram,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2018 sebagaimanatelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 17September 2018 dalam register nomor 270/SHHK/2018/PN PyaMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaiandiantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PeraturanHalaman 12 dari 28

., Maulana Maarif, S.H. dan M.Asthagina, S.H.Advokat, beralamat di Kantor Konsultan Hukum Lalu Wahyu& Rekan, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, KabupatenLombok Tengah berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal20 Maret 2018, sebagaimana terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Praya dalam register nomor: 98/SHHK/2018/PN Pya tanggal 22 Maret 2018,SCDAQAIl... 00... cee eee eeteeeteeeetteeeeeeeeee Penggugat;Lawan:Sarwiti, S.Pd., bertempat tinggal di BTN Permai, RT 10, RW 3, LingkunganKauman, Kelurahan Praya

Kahar (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;dengan sengaja mengangkut, Hasil Hutan Kayu Tanpa Dokumen Sahnya Hasil Hutan Kayu( SHHK) .2.

Kahar (Alm) terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;dengansengaja mengangkut, Hasil Hutan Kayu Tanpa DokumenSahnya Hasil Hutan Kayu( SHHK) .2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itudengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan dendasebanyak Rp. 500.000.000.

SUNAWAN bertindak selakupenerbit dokumen SK SHHK kemudian Terdakwa selaku operator SIPUHH onlinedan SIMPONI ;Bahwa dalam pemanfaatan kayu tersebut PT. INTARAN PERMAI membuatperjanjian kerja sama dengan CV. BERKAT JAYA UTAMA yang diwujudkandengan surat perjanjian kerjasama pemanfaatan kayu tanggal 1 Juni 2017 danSurat Perjanjian Kontrak Supply bahan baku kayu bulat tanggal 10 Agustus 2017yang ditanda tangani oleh saksi LAMBANG SUPRIYADI selaku Direktur CV.BERKAT JAYA UTAMA dan Sadr. Ir.

SUNAWAN bertindak selakupenerbit dokumen SK SHHK kemudian Terdakwa selaku operator SIPUHH onlinedan SIMPONI ;Bahwa dalam pemanfaatan kayu tersebut PT. INTARAN PERMAI membuatperjanjian kerja sama dengan CV.

SUMBER USAHAdengan menggunakan dokumen SKSHHK nomor KB.B.3572442, KB.B.3572419,KB.B.3572382, KB.B.3570944, KB.B.3570794, KB.B. 3571055 dimanaberdasarkan keterangan Saksi Ahli JAKA LELANA yang mempunyai akses dalamSIPUHH online dipersidangan telah menyatakan bahwa dokumen SK SHHK yangdigunakan tersebut adalah sah, hal ini telah di cek langsung dalam SIPUHH onlinetersebut di persidangan ;Bahwa adapun cara penginputan SIPUHH online oleh Terdakwa adalah sebagaiberikut :e Bahwa setelah data dari GANIS

SUNAWAN bertindak selakuHalaman 83 dari 103 Putusan Nomor 9/PidSusLH/2020/PN Ksnpenerbit dokumen SK SHHK kemudian Terdakwa selaku operator SIPUHH onlinedan SIMPONI ;Bahwa dalam pemanfaatan kayu tersebut PT. INTARAN PERMAI membuatperjanjian kerja sama dengan CV.

Pol KH 8151 AT yang dikemudikan Terdakwa tanpadilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (GK SHHk)atau dokumen lainnya dalam penyertaan pengangkutan kayu olahantersebut;Bahwa kayu olahan yang Terdakwa angkut/bawa tersebut dari daerahTumbang Manggu Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katinganuntuk dibawa ke Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah ;Bahwa pemilik kayu olahan jenis ulin dan 1 (satu) unit Mobil Dump TruckMitsubisi HDX Warna Kuning No.

Putusan Nomor 211 K/Pdt.SusPHI/2014Il Judex Facti Telah Lalai Memenuhi SyaratSyarat Yang Diwajibkan OlehPeraturan PerundangUndangan Yang Mengancam Kelalaian Itu DenganBatalnya Putusan Yang Bersangkutan.a Bahwa Putusan Judex Facti bertentangan dengan SuratEdaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RepublikIndonesia Nomor SE13/MEN/SHHK/I/2005, TentangPutusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji MaterilUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan Terhadap UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia

Penggugat/Pemohon Kasasi Prematur karenaJudex Facti tidak menemukan adanya Putusan Hakim Pidana yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach) mengenai tindakan Tergugatyang menjadi dasar Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) yaitu mengancam atau mengintimidasi teman sekerja dan mabuk diarea di lingkungan Perusahaan.Bahwa Judex Facti mendasarkan pertimbangan hukum putusannya tersebutpada Poin 3 huruf a Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan TransmigrasiRepublik Indonesia Nomor SE13/MEN/SHHK

Putusan Judex Facti PHI Jayapura Bertentangan Dengan SuratEdaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia Nomor: SE13/MEN/SHHK/I/2005, Tentang PUTUSANMahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materil UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Bahwa merujuk pada Putusan PHI Jayapura Nomor: 11/G/2013/PHI.JPR tertanggal 4 Oktober 2013, yang berdasarkanpertimbangan hukumnya kemudian menyatakan menolakPermohonan ljin Pemutusan

Bahwa Putusan Judex Facti bertentangan dengan Surat EdaranMenteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia NomorSE13/MEN/SHHK/V2005, Tentang Putusan Mahkamah KonstitusiAtas Hak Uji Materil UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan Terhadap UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.Bahwa = merujuk pada Putusan PHI Jayapura Nomor08/G/2013/PHLJPR tertanggal 6 September 2013, yang berdasarkanpertimbangan hukumnya kemudian menyatakan menolakpermohonan ijin Pemutusan

., memilih domisili hukum Daerah Khusus Ibu KotaJakarta yang beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 15,Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86, Kelurahan Karet Tengsin,Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 024/SHHK/LTGS/VI/19, tanggal 18Juni 2019;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1;3.