Memberi ijin kepada Pemohon NANI YULIANI , sebagai orang tua yang diberi kekuasaan terhadap anaknya yang masih dibawah umur, bernama : ANDI SYARIFUDIN dan ANDI RACHMAN bersama sama dengan anak Pemohon bernama ANDHI HADIJAH SHULTHAN untuk menjual dan atau menjaminkan atas harta peninggalan Suami Pemohon yang bernama ANDI MARALA SULTAN berupa :- Sebidang Tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik nomor 2451, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol .Gambar situasi tanggal

tanggal 19 November 2015 di bawah register perkara No.546/Pat.P/2015/PN.Bdg. telah mengemukakan halhal sebagai berikut: Bahwa Pemohon NANI YULIANI dan ANDI MARALA SULTAN, telahmenikah pada tanggal 18 Februari 1998 dan telah bercerai pada tanggal 28 Juli2006, sebagaimana terbukti dari kutipan Akta Cerai No. 0912/AC/2006/PA/Bdg,yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama, Kota Bandung ;e Bahwa dari Perkawinan Pemohon tersebut telah lahir dilahirkan 3 (tiga)orang anak, yang bernama:e ANDHI HADIJAH SHULTHAN

Regol Kota Bandung, Nomor 3273112706110002 yang diberi tanda P.2;ANDI HADIJAH SHULTHAN, anak sah dari pasangan suami isteri ANDIMARALA SULTAN dan NANI YULIANI, yang diberi tanda bukti P.3.4.

Memberi ijin kepada Pemohon NANI YULIANI , sebagai orang tua yangdiberi Kekuasaan terhadap anaknya yang masih dibawah umur, bernama : ANDISYARIFUDIN dan ANDI RACHMAN bersama sama dengan anak Pemohonbernama ANDHI HADIJAH SHULTHAN untuk menjual dan atau menjaminkan atasharta peninggalan Suami Pemohon yang bernama ANDI MARALA SULTAN berupa Sebidang Tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnyadengan Sertipikat Hak Milik nomor 2451, Kelurahan Ancol,Kecamatan Regol .Gambar situasi tanggal 10 Nopember

nikah adalah non muslim danberada di Kalimantan, oleh karenanya wali nikahnyaadalah wali hakim yaitu PENGHULU NIKAH:wee eee eee Menimbang, bahwa dalam hal wali nikah tidaksetuju/enggan/adlal atau tidak ada, maka ~untukmenikahkan Pemohon II seharusnya Pemohon IImengadukan halnya ke Pengadilan Agama untukditetapkan ketidak adaan atau keadlalan walinyabarulah setelah ada penetapan Pengadilan Agama walihakim dapat bertindak, lagi pula bahwa yang dapatmenjadi wali hakim untuk mewakili Negara(Penguasa/shulthan

/Pdt.G/20/PA.Gs.Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohonberstatus Perawan;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggalbersama di rumah kos milik (Ibu Amanah) dengan alamat Jalan Veteran IXB RT. 001 RW. 002 Desa Gending Kecamtan Kebomas Kabupaten Gresikselama 8 tahun 2 bulan;Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telahmelakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telahdikaruniai anak 1 orang, yang bernama: Fyrman Shulthan

Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteriyang sah, (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama:Fyrman Shulthan Maulana tanggal lahir 03 Mei 2012 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi,diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa pamitPemohon dan tanpa tujuan yang jelas, jika diingatkan Termohon tidakmenghiraukan; Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran

Jika para wali tersebut berselisih,maka shulthan menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.(Diriwayatkan oleh Imam Empat kecuali AlNasa'iy.

dengan calon suami Pemohon (Subairi bin Mattamen)menurut Majelis Hakim tidak beralaskan hukum sehingga harus dinyatakan bahwakeengganan orang tua Pemohon untuk mejadi wali dalam pernikahan Pemohondengan calon suami Pemohon (Subairi bin Mattamen) tersebut harus dinyatakanpula adhalnya wali Pemohon ;Menimbang, bahwa karena wali Pemohon telah dinyatakan adhal, makaberdasarkan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, yang berhak menjadi waliPemohon adalah Wali Hakim, sesuai dengan hadist Nabi yang artinya: Shulthan

atashukum dan pertimbangan syar'i;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta diatas, perkawinanPemohon dengan Calon Suami Pemohon beragama islam, tidakbertentangan dengan peraturan perundangan maupun syar'i, sehinggatidak ternyata bahwa Wali Pemohon mempunyai alasan menolak menjadiwalinikah bagi Pemohon, karenanya Wali Pemohon patut dinyatakansebagai wali adhal;Menimbang, bahwa wanita yang tidak mempunyai wali atau wanitayang walinya adhal (enggan/membangkang) menjadi wali, maka KepalaPemerintahan (shulthan

Irwansyah) tidak dapatdipersalahkan dan tidak dapat dinyatakan sebagai Wali yang adhal ; dankarena itu, maka Pemohon dapat dinyatakan sebagai wanita yang tidakmempunyai wali (man laa waliyya laha);Menimbang, bahwa wanita yang tidak mempunyai wali, maka KepalaPemerintahan (shulthan) adalah merupakan wali bagi mereka, sebagaimanaketentuan syari dalam hadits riwayat Imam Abu Dawud :1011Artinya : Apabila terjadi perselisihan (antara wali dengan anak wanitanya),maka shulthanlah (hakim/pejabat negara yang

haruslah berdasarkan atas hukumdan pertimbangan syarti;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta diatas, perkawinanPemohon dengan Calon Suami Pemohon tidak bertentangan denganperaturan perundangan maupun syar'i, sehingga tidak ternyata bahwaWall Pemohon mempunyai alasan menolak menjadi walinikah bagiPemohon, karenanya Wall Pemohon patut dinyatakan sebagai wali adhal;Menimbang, bahwa wanita yang tidak mempunyai wall atau wanitayang walinya adhal (enggan/membangkang) menjadi wali, maka KepalaPemerintahan (shulthan

sertatidak terbukti pula ada halhal yang dapat menghalangi Pemohon untuk menikahdengan calon suaminya menurut Hukum, maka dengan pertimbangan kaidahkaidah Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada memperoleh maslahahmaka wali nikah Pemohon ditetapkan sebagai wali adhal;Menimbang, bahwa pada saat wali adhal (enggan) menikahkan anakperempuannya, maka pada saat itu terjadi kekosongan wali, maka sulthan(Pemerintah)lan yang bertindak sebagai walinya, sebagaimana Rasulullah SAWbersabda yang artinya : Shulthan

Jika para wali tersebut berselisih, maka shulthan menjadiwali bagi wanita yang tidak memiliki wali (karena berselisih)." (Diriwayatkan olehImam Empat kecuali AlNasa'ty.

serta tidak teroukti pula ada halhal yangdapat menghalangi Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya menurutHukum, maka dengan pertimbangan kaidahkaidah Mencegah kerusakan lebihdidahulukan dari pada memperoleh maslahah maka wali nikah Pemohonditetapkan sebagai wali adhol;Menimbang, bahwa pada saat wali adhal (enggan) menikahkan anakperempuannya, maka pada saat itu terjadi kekosongan wali, maka sulthan(Pemerintah)lah yang bertindak sebagai walinya, sebagaimana Rasulullah SAWbersabda yang artinya : Shulthan

Jika para wali tersebut berselisih, maka shulthan menjadi wali bagi wanitayang tidak memiliki wali (karena berselisih)." (Diriwayatkan oleh Imam Empat kecuali AlNasa'iy.

Jika para wali tersebutberselisih, maka shulthan menjadi wali bagi wanita yang tidak memilikiwali. (Diriwayatkan oleh Imam Empat kecuali AlNasa'iy.

Jika para wali tersebut berselisih,maka shulthan menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali (karenaberselisih)." (Diriwayatkan oleh Imam Empat kecuali AlNasa'iy.

berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapatdikabulkan dan menyatakan bahwa wali Pemohon bernama WALI NIKAHPEMOHON adalah wali adhal;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makahak kewalian dari wali Pemohon berpindah kepada pemerintah yang dalam hal iniadalah wali hakim, sebagaimana hadits nabi yang diriwayatkan oleh atTirmidzisebagai berikut:slo Y 0 dy Ullebuns pail olsArtinya: Apabila terjadi sengketa, maka shulthan