Ditemukan 12 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipilyang
Register : 08-03-2011 — Putus : 04-04-2011 — Upload : 26-11-2011
Putusan PA MAGETAN Nomor 19/Pdt.P/2011/PA.Mgt.
Tanggal 4 April 2011 — Pemohon Perdata
613
  • Nomor35.20.13.601130.0001 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetantanggal 20 Juli 2007, yang telah dicocokkan denganaslinya dan telah dibubuhi meterai cukup (P. 1);Fotocopy Petikan Surat Keputusan Badan Administrasi Negeratentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pegawai Negeri Sipil.yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhimeterai cukup (P. 2);Foto Surat Kematian Nomor : 474.3/01/403.411.10/2011tanggal 20 Pebruari 2011 = dari Kepala Desa Maron,Kecamatan
Register : 06-06-2024 — Putus : 14-06-2024 — Upload : 19-06-2024
Putusan PN SUKABUMI Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Skb
Tanggal 14 Juni 2024 — Pemohon:
Feby Gresiyani R
2813
  • >MENETAPKAN:

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
    2. Menetapkan nama ibu Pemohon yaitu RITA adalah orang yang sama dengan nama UPI SUPIAH ;
    3. memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri sukabumi untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan SIpil Kota Sukabumi untuk membuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.yang
Putus : 26-06-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 244 K/TUN/2013
Tanggal 26 Juni 2013 — I PUTU ADIANA, ST vs BUPATI TABANAN
5921 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab UndangUndangHukum Pidana.C Yang kemudian Kepala Badan Kepegawaian Negara menegaskan regulasitentang pemberhentian tidak hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhihukuman pidana karena jabatan dengan menerbitkan Surat Kepala BadanKepegawaian Negara, Nomor : K.2630/V.3262/99, Tanggal : 20 November2012, Perihal : Pegawai Negeri Sipil Yang Dijatuhi Hukuman Pidana, yang jugamenjelaskan tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan PemberhentianPegawai Negeri Sipil.Yang
Register : 30-04-2016 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 15-07-2016
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 149/G/2015/PTUN.SBY
Tanggal 20 Oktober 2015 — DJAJANTO IRAWAN vs KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA dan 1. LYNDIA JUNIWATY IRAWAN, 2. CHARLESANDRO IRAWAN
19360
  • 1979tanggal 26 Juli 1979 atas nama LYNDIA JUNIWATY IRAWAN dan KUTIPANAKTE KELAHIRAN No.3344 /WNI/1981 tanggal 23 Desember 1981 atas namaCHARLESANDRO IRAWAN adalah terkualifikasi melanggar peraturan danperundang undangan yaitu :STAATSBLAD 1917 No. 130 TENTANG REGLEMEN PENCATATAN SIPILTIONGHOA yang meliputi :Bagian pertama Tentang Daftardaftar Pencatatan Sipil pada umumnya.yang terdiri dari pasal 1 sampai dengan pasal pasal 33 c.Bagian...Bagian kedua Tentang Aktaakta yang dari Pengantar Pencatatan Sipil.yang
Register : 19-10-2018 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 11-02-2019
Putusan PA KOTABARU Nomor 346/Pdt.G/2018/PA.Ktb
Tanggal 6 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
7324
  • Maka hal demikian berdasarkan Pasal 8 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.Yang menyatakan bahwa : Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) talah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan,sepertiga untuk bekas isterinya dan
    Maka haldemikian berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai NegeriSipil Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.Yang menyatakan bahwa : Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalamayat (1) alah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan,24sepertiga untuk bekas isterinya dan
Register : 18-07-2012 — Putus : 20-11-2012 — Upload : 08-04-2013
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 44/G /2012/PTUN.Smg.
Tanggal 20 Nopember 2012 — JATI PRIYANTORO, S.T. Melawan BUPATI KENDAL
5526
  • sewenangwenang dan tidak berdasar olehkarenanya sudah pantas dan selayaknya untuk dinyatakan batal demi17.Bahwa, Objek Gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT dimaksudselain bertentangan dengan peraturan perundangundangan tersebutdiatas maka Objek Gugatan dimaksud juga dalam penerbitannyasama sekali tidak mendasarkan pada ketentuan dalam PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 21 Tahun 2010 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.yang
Register : 18-07-2012 — Putus : 20-11-2012 — Upload : 08-04-2013
Putusan PTUN SEMARANG Nomor Nomor : 46/G/2012/PTUN.Smg.
Tanggal 20 Nopember 2012 — TARYONO, S.IP Melawan
8031
  • sewenangwenang dantidak berdasar oleh karenanya sudah pantas dan selayaknyauntuk dinyatakan batal demi16.Bahwa, Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGATdimaksud selain bertentangan dengan peraturan perundangundangan tersebut diatas maka Obyek Gugatan dimaksudjuga dalam penerbitannya sama sekali tidak mendasarkanpada ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 21 Tahun 2010 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.yang
Register : 30-10-2019 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 51/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 24 Februari 2020 — Penggugat:
DRA.HJ. SITTI DJAMILAH
Tergugat:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
20799
  • Kartika No.684 RT/RW.025/003, Kel/Desa SurgiMufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Agama Islam, Pekerjaan,Pegawai Negeri Sipil.Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa menurut ahli didalam peraturan perundangundangan tentanghubungan pekerja dengan landasan Yuridis Konvensi di Undangkandalam Hukum Perdata khususnya didalam buku ketiga salah satunyaadalah pasal 1601a Perdata, dan Pasal 1 angka 14, 21 dan Pasal 50 sd60 Bab IX Tentang Hubungan Kerja UU Nomor 13 Tahun 2003, ituUndangUndang
Register : 17-11-2021 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 3064/Pdt.G/2021/PA.Lpk
Tanggal 27 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
11274
  • in judicio) ;Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah kartu Tanda Penduduk yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten DeliSerdang , isinya menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk kecamatankutalimbaruMenimbang, bahwa bukti P.3 adalah Surat Keputusan Walikota Medan,tentang Pemberian Kenaikan Pangkat pengabdian dan pemberhentian danpemberian pensiunan Pegawai Negeri Sipil.yang mencapai batas usia pensiunnomor. 882.2/466.k, tanggal 17 Juni 2021, pada saat Pemohon mengajukanpermohonannya
Register : 27-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 05-06-2017
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 30/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 27 April 2017 — Ir. MACHYUZAR B.Sc KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU SUHRAH
10329
  • Bernama DARMAWAN Tempat Tanggal Lahir Banjarmasin, 4 April 1961, JenisKelamin Lakilaki, Alamat Jalan Jintan No. 6 Rt/Rw 001/002, Kelurahan Komet,Kecamatan Banjarbaru Utara, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa saksi mengetahui, karena saya sebagai pengukur dari BadanHalaman42 dari62 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2016/PTUN.BJMPertanahan Nasioanl (BPN), pada saat itu mengukur untuk pengembalianbatas di Jalan Jeruk dan saya
Register : 10-03-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 05-11-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 07 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 2 Oktober 2014 — ABDUL RASYID BUPATI KOTABARU
10746
  • SYARIFUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, LakiLaki, Tempat TanggalLahir Kotabaru 03 03 1965, Beralamat di Jalan Pangeran HidayatRT/RW. 003/001, Kelurahan Sebatung, Kecamatan Pulau Laut Utara,Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, PekerjaanPegawai Negeri Sipil.Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa, Pekerjaan saksi PNS dengan Jabatan Kepala Bagian OtonomiDaerah Setda Kabupaten Kotabaru;Bahwa, sepengetahuan saksi, obyek sengketa dalam perkara ini pemecatanPenggugat
Register : 04-02-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 22/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 29 Juli 2015 — INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUK TRANSISI BERKEADILAN (IMPARSIAL);I.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO
287198
  • Siantar 6 September 6 September 1961, Pekerjaan : PensiunanPegawai Negeri Sipil.Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :Halaman 101 dari 120 halaman Perkara No.22/G/2015/PTUNJKTBahwa Saksi kenal dengan Pollycarpus sejak melayani kerohanian di Gerejatahun 2010, 2011 dan memberikan konseling kepada jemaat.Bahwa saya diminta bahwa Pollycarpus adalah binaan saya dan sayamemberikan kekuatan dan support kepada dia sehingga dia mendapatsiraman rohani.Bahwa ada perubahan dalam dirinya saya