bundel berkas atau dokumen foto copy Polis Asuransi BNI Life;

10.1 (satu) bundel berkas atau dokumen foto copy Letter Of Guarantee FISCO;

11.1 (satu) bundel berkas atau dokumen foto copy Perjanjian Antar Agensi IMPERIAL SHIPPING LOGISTICS COMPANY Ltd;

12.1 (satu) bundel berkas atau dokumen foto copy pemesanan Tiket Pesawat CATHAY PACIFIC pada tanggal 12 Februari 2019;

13.1 (satu) bundel berkas atau dokumen foto copy Surat Ijin Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK

SIUPPAK 50.06.TAHUN 2016;

14.1 (satu) bundel berkas atau dokumen foto copy Akta Pendirian PT. LAKEMBA PERKASA BAHARI;

15.1 (satu) bundel berkas atau dokumen foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. LAKEMBA PERKASA BAHARI tanggal 26 Oktober 2019;

16.1 (satu) bundel berkas atau dokumen foto copy salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

CBA) Kesatuan Pelaut Indonesia;9. 1 (Satu) bundel berkas atau dokumen foto copy Polis Asuransi BNILife;10.1 (satu) bundel berkas atau dokumen foto copy Letter OfGuarantee FISCO;11.1 (Satu) bundel berkas atau dokumen foto copy Perjanjian AntarAgensi IMPERIAL SHIPPING LOGISTICS COMPANY Ltd;12.1 (Satu) bundel berkas atau dokumen foto copy pemesanan TiketPesawat CATHAY PACIFIC pada tanggal 12 Februari 2019;13.1 (satu) bundel berkas atau dokumen foto copy Surat jinPerekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK

Yusuf, BernardusMaturbongs, Azuar, adalah benar buku pelaut yang diterbitkanKementrian Perhubungan;Bahwa perusahaan dapat merekrut dan memberangkatkan ABK harusmempunyai SIUPPAK atau SIUPAL. SIUPAK adalah surat jin usahaperekrutan dan penempatan awak kapal yang diperuntukan untuksebuah perusahaan yang khusus untuk merekrut, memberangkatkandan menempatkan ABK akan tetapi tidak mempunyai kapal.

Koperasiatau Perusahaan yang tidak memiliki SIUPPAK ataupun SIUPPALtidak boleh merekrut, memberangkatkan dan menempatkan ABKsebagaimana UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentangPelayaran;Bahwa perusahaan yang memiliki ijin SIUPPAK hanya PT LakembaPerkasa Bahari sedangkan PT Karunia Bahari Samudra dan PT SinarMuara Gemilang tidak terdaftar.

letter of guarantteadalah FISCO bukan WEITC, dan saksi tidak mengetahui kenapabisa seperti itu;Bahwa seharusnya sesuai aturan para calon ABK tersebut tidakboleh diberangkatkan karena PT Lakemba tidak memiliki kerjasamadengan FISCO;Bahwa WEITC adalah merupakan agency yang berada diluar negeridimana WEITC bukan perusahaan pemilik kapal, aturanmembolehkan namun saksi tidak mengetahui diatur dimana;Bahwa untuk keuntungan perusahaan sendiri adalah tiap bulannya30 USD untuk tiaptiap ABK;Bahwa selain SIUPPAK

(Surat ijin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal)namun sebagaimana rumusan pasal 3 ayat (3) Permenhub Nomor 84 Tahun2013 : Badan hukum yang mengajukan jjin SIUPPAK harus memilki jinperjanjian keagenan (manning agreement) dengan pemilik kapal/operatorkapal (principal) dan memiliki tenaga ahli dibidang kepelautan yang memilikisertifikasi Kompetensi Serendahrendahnya setingkat ahli nautika tingkat III;Menimbang, bahwa saksi Muamar Kadafi dianggap harus mengetahuiada tidaknya contract agreement

MaltusJacklin Kapistrano; Bahwa perusahaan yang akan memberangkatkan ABK ke luar negeriharus memiliki Surat Ijin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal(SIUPPAK) yang dikeluarkan oleh Ditjen Hubla, Kemenhub RI dan berlakuselama perusahaan berjalan dengan ketentuan annual survelance setiaptahun; Bahwa saat ini terdapat 144 perusahaan yang memiliki SIUPPAK, danjika perusahaan yang tidak memiliki SIUPPAK maka tidak diperbolehkanmenempatkan ABK di luar negeri; Bahwa perusahaan penempatan ABK di luar

Rohman Nomor: F 277480 tidak ada sijilnya; Bahwa setelah diverifikasi di data base para pemegang SIUPPAK DitjenHubla untuk PT MARITIM SAMUDERA INDONESIA tidak terdata atautidak memiliki SIUPPAK;Hal. 56 dari 122 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN.Cbn7.

MSI memiliki Surat Izin Penempatandan Perekrutan Awak Kapal (SIUPPAK) yang dikeluarkan oleh KemeterianPerhubungan RI ataukah tidak; Bahwa Surat Izin Penempatan dan Perekrutan Awak Kapal (SIUPPAK)dan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia(SIP3MI) merupakan ijin untuk badan hukum atau perusahaan dan bukanuntuk perorangan, dan untuk SIP3MI tidak dapat dialihkan dandipindahtangankan kepada pihak lain; Bahwa atas keterangan Ahli yang pertama ini, Terdakwa menyatakantidak keberatan,

MaritimSamudera Indonesia sejak tahun 2015 dalam melakuan pengiriman ABKkeluar negeri tidak memiliki Win SIUPPAK (Surat Ijin Usaha Perekrutan danPenempatan Awak Kapal) dari Kementerian Perhubungan RI; Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Khairul Azmi Harahap, S.T.,M.MAR.E dari Kementerian Perhubungan RI, PT.

Maritim SamuderaIndonesia tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perekrutan dan Penempatan AwakKapal (SIUPPAK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan RI danberdasarkan keterangan Ahli Muhammad Ridho Amrullah dari KementerianTenaga Kerja RI bahwa PT.

MaltusJacklin Kapistrano; Bahwa perusahaan yang akan memberangkatkan ABK ke luar negeriharus memiliki Surat Ijin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal(SIUPPAK) yang dikeluarkan oleh Ditjen Hubla, Kemenhub RI dan berlakuselama perusahaan berjalan dengan ketentuan annual survelance setiaptahun; Bahwa saat ini terdapat 144 perusahaan yang memiliki SIUPPAK, danjika perusahaan yang tidak memiliki SIUPPAK maka tidak diperbolehkanmenempatkan ABK di luar negeri; Bahwa perusahaan penempatan ABK di luar

Rohman Nomor: F 277480 tidak ada sijilnya; Bahwa setelah diverifikasi di data base para pemegang SIUPPAK DitjenHubla untuk PT.

MSI memiliki Surat Izin Penempatandan Perekrutan Awak Kapal (SIUPPAK) yang dikeluarkan oleh KemeterianPerhubungan RI ataukah tidak; Bahwa Surat Izin Penempatan dan Perekrutan Awak Kapal (SIUPPAK)dan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia(SIP3MI) merupakan ijin untuk badan hukum atau perusahaan dan bukanuntuk perorangan, dan untuk SIP3MI tidak dapat dialihkan dandipindahtangankan kepada pihak lain; Bahwa atas keterangan Ahli yang pertama ini, Terdakwa menyatakantidak keberatan,

MaritimSamudera Indonesia sejak tahun 2015 dalam melakuan pengiriman ABKkeluar negeri tidak memiliki Ijin SIUPPAK (Surat Ijin Usaha Perekrutan danPenempatan Awak Kapal) dari Kementerian Perhubungan RI; Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Khairul Azmi Harahap, S.T.,M.MAR.E dari Kementerian Perhubungan RI, PT.

Maritim SamuderaIndonesia tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perekrutan dan Penempatan AwakKapal (SIUPPAK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan RI danberdasarkan keterangan Ahli Muhammad Ridho Amrullah dari KementerianTenaga Kerja RI bahwa PT.

saksi bekerja di Kementrian Perhubungan DirektoratPerkapalan dan Kelautan Subdit Kepelautan sebagai penyusun BahanPerlindungan Awak Kapal; Bahwa badahn usaha yang didirikan khusus untuk keagenan kapaldalam melaksanakan perekrutan dan penempatan pelaut di kapal wajibmemiliki izin usaha keagenan awak kapal / Menteri Perhubungan sesuaiperaturan menteri nomor 84 Tahun 2013 direktur Jenderal PerhubunganLaut atas nama Menteri Perhubungan menerbitkan Surat Izin UsahaPerekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK

izin usaha keagenan Awak Kapal adalah izin usaha yangditerbutkan oleh Direktur Jenderal perhubungan Laut atas nama MenteriPerhubungan kepada Badan Usaha yang berbentuk badan hukum dalamhal perekrutan dan penempatan awak kapal diatas kapal setelahmemenuhi peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 84 Tahun 2013; Bahwa yang boleh melakukan perekrutan dan Penempatan Awak Kapaladalah perseroang yang berbadang hukum diindonesia dan telahmemenuhi peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 84 Tahun 2013; Bahwa SIUPPAK

ALESAH JAYASAMUDERA tidak terdaftar dalam register pemegang SIUPPAK ataudapatk dikatakan tidak memiliki SIUPPAK; Bahwa badah usaha yang didirikan khusus untuk keagenan awak kapalharus memiliki perjanjian keagenan (manning aggrement) dengan pemilikkapal atau operator kapal yang berada diluar Negeri yang terdiri dari suratpenunjukkan wajub diketahui oleh perwakilan Indonesia diluar Negeri; Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Permenhub 84 tahun 2013tentang perekrutan dan penempatan Awak kapal di jelaskan

NOVARICA AGATAMANDIRI tersebut ada memiliki izin usaha namun belum memiliki Suratizin usaha khusus untuk penempatan awak kapal (SIUPPAK); Bahwa yang bertanggungjawab atau yang memberikan perintah untukmemproses anak buah kapal bekerja diluar negeri adalah Mr.

Dirjen Perhubungan Laut.Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, berikut persyaratanadministrasi dan teknis SIUPPAK tersebut diantaranya : Berbentuk perseroanyang berbadan hukum Indonesia; Memiliki akte pendirian lengkap sampaiperubahan terakhir yang dilengkapi surat keputusan pengesahan olehKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Memiliki Nomor Pokok WajibPajak (NPWP) perusahaan; Memiliki Surat Keterangan Domisili; Salinan

MJM ABDI BARUNA tidak memilikiizin berupa SIP2MI (Surat ijin perusahaan pekerja migran Indonesia),SIP3MI (Surat ijin perekrutan penempatan pekerja migran Indonesia),dan SIUPPAK (Surat ijin untuk penempatan perekrutan awak kapal). Bahwa terhadap terdakwa Taufiq Alwi saksi dan rekan saksitangkap atau amankan pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 dikantor PT.

MJM ABDI BARUNA tidak memilikiizin berupa SIP2MI (Surat ijin perusahaan pekerja migran Indonesia),SIP3MI (Surat ijin perekrutan penempatan pekerja migran Indonesia),dan SIUPPAK (Surat ijin untuk penempatan perekrutan awak kapal).. Bahwa terhadap terdakwa Taufiq Alwi saksi dan rekan saksitangkap atau amankan pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 dikantor PT.

MANDIRI JAYA MAKMUR ABDI BARUNA tidak mempunyaijin untuk merekrut dan menempatkan awak kapal perikanan untukdipekerjakan di Luar Negeri pada kapal asing (SIUPPAK). Bahwa terdakwa tidak kenal dengan seorang ABK yang bernama saksiSYAMSUL yang karena terdakwa tidak pernah berjumpa dengan saksiSYAMSUL Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana proses sehingga saksiSYAMSUL bisa bekerja di kapal cumi LU HUANG YUAN YU 117.

MJM ABDI BARUNA tidak memiliki izinberupa SIP3MI (Surat ijin perusahaan pekerja migran Indonesia), SIP2MI (Suratjin perekrutan penempatan pekerja migran Indonesia), dan SIUPPAK (Surat jinuntuk penempatan perekrutan awak kapal).Bahwa system penggajian ABK yang telah bekerja di kapal nelayan asingtersebut adalah ABK akan mendapat gaji setelah potongan biaya dokumen yangdikeluarkan PT.

Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN.Cbn(SIUPPAK) yang dikeluarkan oleh Ditjen Hubla, Kemenhub RI dan berlakuselama perusahaan berjalan dengan ketentuan annual survelance setiaptahun; Bahwa saat ini terdapat 144 perusahaan yang memiliki SIUPPAK, danjika perusahaan yang tidak memiliki SIUPPAK maka tidak diperbolehkanmenempatkan ABK di luar negeri; Bahwa perusahaan penempatan ABK di luar negeri memiliki tugasmengontrol dan memastikan hakhak dan kewajiban ABK yangditempatkannya terpenuhi sesuai dengan Sura

Rohman Nomor: F 277480 tidak ada sijilnya; Bahwa setelah diverifikasi di data base para pemegang SIUPPAK DitjenHubla untuk PT MARITIM SAMUDERA INDONESIA tidak terdata atautidak memiliki SIUPPAK; Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang berkaitan dengan BukuPelaut dan proses penerbitannya untuk kelima ABK tersebut adalah benar; Bahwa atas keterangan saksi yang keenam ini, Terdakwa menyatakantidak keberatan;Saksi HOTMA PARASIAN MANALU, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa

MSI memiliki Surat Izin Penempatandan Perekrutan Awak Kapal (SIUPPAK) yang dikeluarkan oleh KemeterianPerhubungan RI ataukah tidak; Bahwa Surat Izin Penempatan dan Perekrutan Awak Kapal (SIUPPAK)dan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia(SIP3MI) merupakan ijin untuk badan hukum atau perusahaan dan bukanuntuk perorangan, dan untuk SIP3MI tidak dapat dialihkan dandipindahtangankan kepada pihak lain; Bahwa atas keterangan Ahli yang pertama ini, Terdakwa menyatakantidak keberatan,

MSI tidak memiliki SIUPPAK; Bahwa setiap kegiatan PT. MSI, Terdakwa melaporkan secara lisanmelalu telepon kepada saksi MARKUS KENEDY SIREGAR dan Terdakwajuga melaporkan apabila ada permasalahan yang timbul seperti adapengaduan dari LSM, pengurusan perizinan perusahaan dan operasionalperusahaan; Bahwa gaji ABK an.

Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN.CbnKapal (SIUPPAK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan RI danberdasarkan keterangan Ahli Muhammad Ridho Amrullah dari KementerianTenaga Kerja RI bahwa PT.

NOVARICA AGATA MANDIRItersebut ada memiliki izin usaha namun belum memiliki Surat izin usahakhusus untuk penempatan awak kapal (SIUPPAK); Bahwa yang bertanggungjawab atau yang memberikan perintah untukmemproses anak buah kapal bekerja diluar negeri adalah Mr.

saksi bekerja di Kementrian Perhubungan DirektoratPerkapalan dan Kelautan Subdit Kepelautan sebagai penyusun BahanPerlindungan Awak Kapal; Bahwa badahn usaha yang didirikan khusus untuk keagenan kapaldalam melaksanakan perekrutan dan penempatan pelaut di kapal wajibmemiliki izin usaha keagenan awak kapal / Menteri Perhubungan sesuaiperaturan menteri nomor 84 Tahun 2013 direktur Jenderal PerhubunganLaut atas nama Menteri Perhubungan menerbitkan Surat Izin UsahaPerekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK

izin usaha keagenan Awak Kapal adalah izin usaha yangditerbutkan oleh Direktur Jenderal perhubungan Laut atas nama MenteriPerhubungan kepada Badan Usaha yang berbentuk badan hukum dalamhal perekrutan dan penempatan awak kapal diatas kapal setelahmemenuhi peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 84 Tahun 2013; Bahwa yang boleh melakukan perekrutan dan Penempatan Awak Kapaladalah perseroang yang berbadang hukum diindonesia dan telahmemenuhi peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 84 Tahun 2013; Bahwa SIUPPAK

ALESAH JAYASAMUDERA tidak terdaftar dalam register pemegang SIUPPAK ataudapatk dikatakan tidak memiliki SIUPPAK; Bahwa badah usaha yang didirikan khusus untuk keagenan awak kapalharus memiliki perjanjian keagenan (manning aggrement) dengan pemilikkapal atau operator kapal yang berada diluar Negeri yang terdiri dari suratpenunjukkan wajub diketahui oleh perwakilan Indonesia diluar Negeri; Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Permenhub 84 tahun 2013tentang perekrutan dan penempatan Awak kapal di jelaskan

NOVARICA AGATA MANDIRI tersebut adamemiliki izin usaha namun belum memiliki Surat izin usaha khusus untukpenempatan awak kapal (SIUPPAk); Bahwa yang bertanggungjawab atau yang memberikan perintah untukmemproses anak buah kapal bekerja diluar negeri adalah Mr.

saksi bekerja di Kementrian Perhubungan DirektoratPerkapalan dan Kelautan Subdit Kepelautan sebagai penyusun BahanPerlindungan Awak Kapal; Bahwa badahn usaha yang didirikan khusus untuk keagenan kapaldalam melaksanakan perekrutan dan penempatan pelaut di kapal wajibmemiliki izin usaha keagenan awak kapal / Menteri Perhubungan sesuaiperaturan menteri nomor 84 Tahun 2013 direktur Jenderal PerhubunganLaut atas nama Menteri Perhubungan menerbitkan Surat Izin UsahaPerekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK

izin usaha keagenan Awak Kapal adalah izin usaha yangditerbutkan oleh Direktur Jenderal perhubungan Laut atas nama MenteriPerhubungan kepada Badan Usaha yang berbentuk badan hukum dalamhal perekrutan dan penempatan awak kapal diatas kapal setelahmemenuhi peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 84 Tahun 2013; Bahwa yang boleh melakukan perekrutan dan Penempatan Awak Kapaladalah perseroang yang berbadang hukum diindonesia dan telahmemenuhi peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 84 Tahun 2013; Bahwa SIUPPAK

ALESAH JAYASAMUDERA tidak terdaftar dalam register pemegang SIUPPAK ataudapatk dikatakan tidak memiliki SIUPPAK; Bahwa badah usaha yang didirikan khusus untuk keagenan awak kapalharus memiliki perjanjian keagenan (manning aggrement) dengan pemilikkapal atau operator kapal yang berada diluar Negeri yang terdiri dari suratpenunjukkan wajub diketahui oleh perwakilan Indonesia diluar Negeri; Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Permenhub 84 tahun 2013tentang perekrutan dan penempatan Awak kapal di jelaskan

Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dalam beroperasi PT.NOVARICA AGATHA MANDIRI tidak memiliki izin berupa SIP3MI (Suratiin perusahaan pekerja migran Indonesia), SIP2MI (Surat ijin perekrutanpenempatan pekerja migran Indonesia), dan SIUPPAK (Surat ijin untukpenempatan perekrutan awak kapal).

NOVARICA AGATHA MANDIRItidak memiliki izin berupa SIP3MI (Surat ijin perusahaan pekerjamigran Indonesia), SIP2MI (Surat jjin perekrutan penempatanpekerja migran Indonesia), dan SIUPPAK (Surat jin untukpenempatan perekrutan awak kapal).Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa sekira bulan Oktober 2019, terdakwa bertemu dengan saksiZEIN RACHMAN yang dibawa

NOVARICA AGATHA MANDIRI tidakmemiliki izin berupa SIP3MI (Surat ijin perusahaan pekerja migranIndonesia), SIP2MI (Surat ijin perekrutan penempatan pekerja migranIndonesia), dan SIUPPAK (Surat ijin untuk penempatan perekrutan awakKapal).Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang Undang RepublikIndonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja MigranIndonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga NegaraIndonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan denganmenerima upah diluar

BARUNA MITRA SEJAHTERA MELALUI TERDAKWA ARIS INDRA JAYA;
- Foto copy Catatan Mutu / Rekaman tahun 2017;
- Foto copy Deskripsi Kerja (Job Desc.) tahun 2017;
- Foto copy Instruksi Kerja (IK) tahun 2017;
- Foto copy Standar Operasional Prosedur (SOP) tahun 2017;
- Foto copy Pedoman Mutu tahun 2017;
- Foto copy Proposal Penerbitan Izin SIUPPAK Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut PT.

21 ;

Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Mirana Nusantara Indonesia tanggal 1 Desember 2021;

satu) bundel berkas atau dokumen foto copy Polis Asuransi BNI Life;

SIUPPAK 50.06.TAHUN 2016;

Muhammad Uro sebesar Rp. 2.195.000,- (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila restitusi tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan;

., LTD selaku pemberi kuasa kepada PT Dua Jangkar Indonesia;