Bahwa setelah Penggugat melaksanakan seluruh tahapantahapanpekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakanPaket Pekerjaan Pengadaan Barang: Pengadaan Bahan Pakaian Dinasbeserta kelengkapannya Nomor: 33 /PPKSEKRE /IV2017 tanggal 12 April2017 antara Penggugat dengan Tergugattersebut, maka pada tanggal 25April 2017 Penggugat telah mengajukan permintaan pembayaran 100% atasPekerjaan pengadaan bahan pakaian Dinas beserta kelengkapannya kepadapihak Tergugat melalui surat Nomor : 014/SKBKT

telahmemberitahukan kepada CV.Suci Karya bahwa telah berakhirnyamasa pemesanan barang sehingga telah terjadi wanprestasi (ciderajanji), untuk itu). akan dikenakan sanksiPencairan JaminanPelaksanaan dan penarikan kembali bahan pakaian yang telahdikirim.Gugatan penggugat point 7 dan point 9, Penggugat menyatakan... pada tanggal 25 April 2017 Penggugat telah mengajukan permintaanpembayaran 100% atas pekerjaan Pengadaan Bahan Pakaian Dinasbeserta kelengkapannya kepada pihak Tergugat melalui surat : 014/SKBKT

Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Bekas Hak Milik Adat Nomor: 593.21/023/SKBKT/KP-MRD/III/2016 dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan

dan kehidupan masyarakat ;Bahwa saksi pernah membaca dari internet Surat Dirjen Kehutananmengenai produksi tanaman yang menyebutkan kayu berdiamater 20cm untuk bahan produksi 20 cm kertas, Surat Dirjen Kehutanan itu berkaitan dengan hutan alam ;Bahwa saksi pernah melihat permohonan RKT yang dibawa olehMulyadi Tanjung berdasarkan permohonan bulan Desember 2003yang kemudian BKT disahkan oleh Terdakwa selaku Gubernur, saksilupa persisnya ; Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Mulyadi Tanjung tentang SKBKT

KehutananKabupaten Siak, tidak ada perusahaan yang mengajukan permohonanpengesahan BKT, permohonan itu diajukan oleh perusahaan padaakhir tahun 2003 ;Bahwa setelah saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten, ada pengesahan BKT yang ditandatangani Gubernur, saatPutusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR304mendapatkan SK BKT tersebut saksi bertanya kepada Kepala Bidang,usulan BKT itu diajukan kepada Dinas Kehutanan Provinsi atauGubernur dan juga saksi menanyakan antara buku dengan SKBKT

Syuhada Tasman tanggal 17Maret 2004 sedangkan SKBKTnya ditandatangani Gubernur tanggal21 Maret 2004, seharusnya buku dengan SKBKT itu satu kesatuan ; Bahwa alasan saksi kenapa untuk tahun 2003 SK.BKTnya diparafsedangkan untuk tahun 2004 SKBKTnya tidak diparaf karena tahun2003 tidak ada masalah sedangkan untuk tahun 2004 ada masalahtidak sesuai dengan Kepmenhut Nomor : 151/KptsII/2003 ; Bahwa untuk tahun 2003 jijin prinsip yang dikeluarkan oleh GubernurSaleh Djasid dilampirkan dalam SK BKT dan itu

Mitra Taninusa Sejati pada kurun waktu yangsama terhadap SKBKT tanggal 26 Maret 2003 NomorKpts.243/III/2004 ;Bahwa LHP dibuat oleh perusahaan kemudian disahkan oleh saksi dan dibuat rekapitulasinya ;Bahwa saksi kurang faham mengenai kolomkolom misalnya merantididahulukan dalam pengesahan LHP, saksi hanya mengesahkann ; Bahwa dibandingkan dengan KBK dan BBS meranti itu tergolong yanglebih mahal ;Bahwa didalam LHP KBK dengan BBS itu disatukan bukan dipisahkarena prosedurnya begitu saat itu KBK/BBS