SKPKN Cfm Kep. UraianWP (Pemeriksaan) KeberatanDPP Pajak Ekspor 20.638.767.724PPN yang harus dipungut sendiri Kredit Pajak Masukan 7.485.742.530PPN Lebih Bayar 7.485.742.530 AlasanBanding;1.Koreksi atas DPP Ekspor Rp. 20.638.767.724,00;a. Bahwa semua dokumen pendukung yang terkait dengan ekspormenunjukkan kebenaran adanya ekspor seperti PEB, BL, dandokumen lainnya telah disampaikan semua dan telah sesuaiyang menunjukkan adanya bukti kKebenaran adanya ekspor;b.

SKPKN Keberatan Nomor Put.Pemeriksaan Surat Keputusan 63393/PP/M.VB/1 6/Cim.

dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa dari penjelasan Pemohon Banding tersebut, dapat PemohonBanding buktikan bahwa tidak ada lagi kewajiban yang harus PemohonBanding bayarkan berkenaan dengan PPN Masa Pajak Tahun 2007 karenasudah Wajib Pajak Bayar dan Lunasi seluruhnnya dengan uraian sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp0,00PPN Kurang Bayar Rp0,00PM Yang Dapat Diperhitungkan Rp0,00PPN Kurang Bayar Rp0,00Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya Rp0,00PPN Kurang Bayar Rp0,00sehingga SKPKN

PAJAKdiSebelum Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan uraian atas alasanalasanuntuk permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajaktersebut di atas, untuk memudahkan Mahkamah Agung Republik Indonesiakhususnya Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini, PemohonPeninjauan Kembali terlebih dahulu akan menguraikan ringkasan latar belakangsengketa pajak sebagai berikut:7.1 Pada tanggal 26 September 2008 Direktur Jenderal Pajak melalui KantorPelayanan Pajak Pratama Cilacap telah menerbitkan SKPKN

FCCPCJ002586tertanggal 18 Desember 2008 (Bukti PK5), kepada Termohon PeninjauanKembali sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPKN) PPNMasa Pajak Maret s.d April 2006 No. 00013/507/06/522/08.7.3, Adapun keberatan tersebut telah ditolak oleh DJP melalui Surat KeputusanDJP No.

Be PPh yang masih harus dibayar (4 + 27 427.722 0 Menimbang, bahwa atas SKPKN a quo, Pemohon Bandingmengajukan keberatan dengan Surat Nomor: 01/PMM/TAX/11/2016 tanggal1 November 2016 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP00310/KEB/WPJ.14/2019 tanggal 29 Agustus 2019, permohonan PemohonBanding ditolak sehingga dengan Surat Nomor: 16/PMM/TAX/12/2019tanggal 12 Desember 2019 Pemohon Banding mengajukan banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan Surat Uraian Banding;

pengajuan bandingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(selanjutnya disebut UndangUndang PP), berikut ini Pemohon Bandinglampirkan halhal sebagai berikut:1) Fotokopi Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP1366/WPUJ.19/2014tanggal 26 Juni 2014;2) Fotokopi Surat Keberatan Nomor LTAX/211/IX/2013 tanggal 02September 2013;3) Fotokopi SKPKN

Pemenuhan Ketentuan Material Banding:2.1.2.2.ZaoPerhitungan Pajak menurut Surat Ketetapan Pajak:Terbanding telah melakukan pemeriksaan pajak atas permohonanrestitusi PPn BM sehubungan dengan penjualan kendaraan bermotoryang digunakan untuk angkutan umum dan menerbitkan SKPKN PPnBM Masa Pajak Juni 2012 Nomor 00011/548/12/092/13 tanggal 13Juni 2013 dengan perhitungan sebagai berikut:DPP atas Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM Rp 0,00;PPn BM yang terutang Rp 0,00;Pajak yang dapat diperhitungkan

SKPKN Cfm Kep.WP (Pemeriksaan) KeberatanDasar Pengenaan (DPP) Pajak Ekspor 56.666.646.357PPN yang harus dipungut sendiriKredit Pajak Masukan 5.444.903.231PPN Lebih Bayar 5.444.903.231 AlasanBanding;1. Koreksi atas DPP Ekspor Rp56.666.646.357,00;a. Bahwa semua dokumen pendukung yang terkait dengan ekspormenunjukkan kebenaran adanya ekspor seperti PEB, BL, dandokumen lainnya telah disampaikan semua dan telah sesuai yangmenunjukan adanya bukti kebenaran adanya ekspor;b.

SKPKN Cfm Kep.WP (Pemeriksaan) KeberatanDPP Pajak Ekspor 17.400PPN yang harus dipungut sendiriKredit Pajak Masukan 1.991 .238.853PPN Lebih Bayar 1.991 .238.853 ll. Alasan Banding;1. Koreksi atas DPP Ekspor Rp17.400:a. Bahwa semua dokumen pendukung yang terkait dengan ekspormenunjukkan kebenaran adanya ekspor seperti PEB, BL, dandokumen lainnya telah disampaikan semua dan telah sesuai yangmenunjukan adanya bukti kebenaran adanya ekspor;b.

formal pengajuan banding sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1),Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(selanjutnya disebut UU PP), berikut ini Pemohon Banding lampirkan halhalsebagai berikut:1) Fotokopi Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP1387/WPJ.19/2014tanggal 27 Juni 2014;2) Fotokopi Surat Keberatan Nomor LTAX/219/IX/2013 tanggal 02September 2013;3) Fotokopi SKPKN

Pemenuhan Ketentuan Material Banding:2.1.2.2.2.3.Perhitungan Pajak menurut Surat Ketetapan Pajak;Terbanding telah melakukan pemeriksaan pajak atas permohonanrestitusi PPn BM sehubungan dengan penjualan kendaraan bermotoryang digunakan untuk angkutan umum dan menerbitkan SKPKN PPnBM Masa Pajak Juli 2012 Nomor 00016/548/12/092/13 tanggal 27 Juni2013 dengan perhitungan sebagai berikut:DPP atas Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM Rp 0,00PPn BM yang terutang Rp 0,00Pajak yang dapat diperhitungkan

formal pengajuan banding sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1),Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(selanjutnya disebut UU PP), berikut ini Pemohon Banding lampirkan halhalsebagai berikut:1) Fotokopi Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP1398/WPJ.19/2014tanggal 27 Juni 2014;2) Fotokopi Surat Keberatan Nomor LTAX/214/IX/2013 tanggal 02September 2013;3) Fotokopi SKPKN

Pemenuhan Ketentuan Material Banding;2.1.Perhitungan Pajak menurut Surat Ketetapan Pajak;Terbanding telah melakukan pemeriksaan pajak atas permohonanrestitusi PPn BM sehubungan dengan penjualan kendaraan bermotoryang digunakan untuk angkutan umum dan menerbitkan SKPKN PPnBM Masa Pajak Juni 2012 Nomor 00007/548/12/092/13 tanggal 13 Juni2013 dengan perhitungan sebagai berikut:Halaman 2 dari 46 halaman.

SKPKN Cfm Kep.WP (Pemeriksaan) KeberatanDPP Pajak Ekspor 20.144.081.714PPN yang harus dipungut sendiriKredit Pajak Masukan 1.991 .238.853PPN Lebih Bayar 1.991.238.853 AlasanBanding;1. Koreksi atas DPP Ekspor Rp20.144.081.714,00;a. Bahwa semua dokumen pendukung yang terkait dengan ekspormenunjukkan kebenaran adanya ekspor seperti PEB, BL, dandokumen lainnya telah disampaikan semua dan telah sesuai yangmenunjukan adanya bukti kebenaran adanya ekspor;b.

pengajuan bandingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(selanjutnya disebut UndangUndang PP), berikut ini Pemohon Bandinglampirkan halhal sebagai berikut:1) Fotokopi Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP1344/WPJ.19/2014tanggal 25 Juni 2014;2) Fotokopi Surat Keberatan Nomor LTAX/195/VII/2013 tanggal 10 Juli 20133) Fotokopi SKPKN

Perhitungan Pajak menurut Surat Ketetapan PajakTerbanding telah melakukan pemeriksaan pajak atas permohonanrestitusi PPn BM sehubungan dengan penjualan kendaraan bermotoryang digunakan untuk angkutan umum dan menerbitkan SKPKN PPnHalaman 2 dari 52 halaman Putusan Nomor 1623/B/PK/PJK/2017Die2.3.BM Masa Pajak April 2012 Nomor 00001/548/12/092/13 tanggal 16 April2013 dengan perhitungan sebagai berikut:DPP atas Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaanPPn BM Rp 0.00PPn BM yang terutang Rp 0,00Pajak yang

pengajuan bandingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(selanjutnya disebut UndangUndang PP), berikut ini Pemohon Bandinglampirkan halhal sebagai berikut:1) Fotokopi Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP1400/WPvJ.19/2014tanggal 27 Juni 2014;2) Fotokopi Surat Keberatan Nomor LTAX/213/IX/2013 tanggal 02September 2013;3) Fotokopi SKPKN

Pemenuhan Ketentuan Material Banding:2.1.2.2.2.3.Perhitungan Pajak menurut Surat Ketetapan Pajak:Terbanding telah melakukan pemeriksaan pajak atas permohonanrestitusi PPn BM sehubungan dengan penjualan kendaraan bermotoryang digunakan untuk angkutan umum dan menerbitkan SKPKN PPnBM Masa Pajak Juni 2012 Nomor 00009/548/12/092/13 tanggal 13Juni 2013 dengan perhitungan sebagai berikut:DPP atas Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM Rp 0,00;PPn BM yang terutang Rp 0,00;Pajak yang dapat diperhitungkan

formal pengajuan banding sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1),Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(selanjutnya disebut UU PP), berikut ini Pemohon Banding lampirkan halhalsebagai berikut:1) Fotokopi Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP1367/WPUJ.19/2014tanggal 26 Juni 20142) Fotokopi Surat Keberatan Nomor LTAX/209/IX/2013 tanggal 02September 20133) Fotokopi SKPKN

Putusan Nomor 1619/B/PK/PJK/20172.22.3.yang digunakan untuk angkutan umum dan menerbitkan SKPKN PPn BMMasa Pajak Juni 2012 Nomor 0001 2/548/12/092/13 tanggal 13 Juni 2013dengan perhitungan sebagai berikut:DPP atas Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaanPPn BM oY 08PPn BM yang terutang Rp 0,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 0,00Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar Rp 0,00Terbanding telah melakukan koreksi negatif atas penyerahan yangdibebaskan dari pengenaan PPn BM sebesar Rp7.569.545.455,00

pengajuan bandingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(selanjutnya disebut UndangUndang PP), berikut ini Pemohon Bandinglampirkan halhal sebagai berikut:1) Fotokopi Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP1373/WPJ.19/2014tanggal 27 Juni 2014;2) Fotokopi Surat Keberatan Nomor LTAX/216/IX/2013 tanggal 02September 20133) Fotokopi SKPKN

Pemenuhan Ketentuan Material Banding:2.1.2.2.2.3.Perhitungan Pajak menurut Surat Ketetapan Pajak:Terbanding telah melakukan pemeriksaan pajak atas permohonanrestitusi PPn BM sehubungan dengan penjualan kendaraan bermotoryang digunakan untuk angkutan umum dan menerbitkan SKPKN PPnBM Masa Pajak Juni 2012 Nomor 00014/548/12/092/13 tanggal 13Juni 2013 dengan perhitungan sebagai berikut:DPP atas Penyerahan yang dibebaskan daripengenaan PPn BM Rp 0,00;PPn BM yang terutang Rp 0,00;Pajak yang dapat diperhitungkan

ketentuan formal pengajuan banding sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1),Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(selanjutnya disebut UU PP), berikut ini Pemohon Banding lampirkan halhalsebagai berikut:1) Fotokopi Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP1347/WPJ.19/2014tanggal 25 Juni 20142) Fotokopi Surat Keberatan Nomor LTAX/197/VII/2013 tanggal 10 Juli 20133) Fotokopi SKPKN

Perhitungan Pajak menurut Surat Ketetapan Pajak;Terbanding telah melakukan pemeriksaan pajak atas permohonanrestitusi PPn BM sehubungan dengan penjualan kendaraan bermotoryang digunakan untuk angkutan umum dan menerbitkan SKPKN PPnBM Masa Pajak April 2012 Nomor 00003/548/12/092/13 tanggal 16April 2013 dengan perhitungan sebagai berikut:DPP atas Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan = Rp 0,00Halaman 2 dari 47 halaman.

pengajuan bandingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(selanjutnya disebut UndangUndang PP), berikut ini Pemohon Bandinglampirkan halhal sebagai berikut:1) Fotokopi Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP1346/WPUJ.19/2014tanggal 25 Juni 2014;2) Fotokopi Surat Keberatan Nomor LTAX/196/VII/2013 tanggal 10 Juli2013;3) Fotokopi SKPKN

Perhitungan Pajak menurut Surat Ketetapan PajakTerbanding telah melakukan pemeriksaan pajak atas permohonanrestitusi PPn BM sehubungan dengan penjualan kendaraan bermotoryang digunakan untuk angkutan umum dan menerbitkan SKPKN PPnHalaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor 1622/B/PK/PJK/20172.2.2.3.BM Masa Pajak April 2012 Nomor 00002/548/12/092/13 tanggal 16April 2013 dengan perhitungan sebagai berikut:DPP atas Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaanPPn BM Rp 0,00PPn BM yang terutang Rp 0,00Pajak

formal pengajuan banding sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1),Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(selanjutnya disebut UU PP), berikut ini Pemohon Banding lampirkan halhalsebagai berikut:1) Fotokopi Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP1365/WPUJ.19/2014tanggal 26 Juni 2014;2) Fotokopi Surat Keberatan Nomor LTAX/212/IX/2013 tanggal 02September 2013;3) Fotokopi SKPKN

Perhitungan Pajak menurut Surat Ketetapan Pajak;Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 1719/B/PK/PJK/20172.2.2.3.Terbanding telah melakukan pemeriksaan pajak atas permohonanrestitusi PPn BM sehubungan dengan penjualan kendaraan bermotoryang digunakan untuk angkutan umum dan menerbitkan SKPKN PPn BMMasa Pajak Juni 2012 Nomor 0001 0/548/12/092/13 tanggal 13 Juni 2013dengan perhitungan sebagai berikut:DPP atas Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM Rp anePPn BM yang terutang Rp 0,00Pajak

formal pengajuan banding sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1),Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(selanjutnya disebut UU PP), berikut ini Pemohon Banding lampirkan halhalsebagai berikut:1) Fotokopi Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP1385/WPJ.19/2014tanggal 27 Juni 20142) Fotokopi Surat Keberatan Nomor LTAX/220/IX/2013 tanggal 02September 20133) Fotokopi SKPKN

Pemenuhan Ketentuan Material Banding2.1.2.2.2.3.Perhitungan Pajak menurut Surat Ketetapan PajakTerbanding telah melakukan pemeriksaan pajak atas permohonanrestitusi PPn BM sehubungan dengan penjualan kendaraan bermotoryang digunakan untuk angkutan umum dan menerbitkan SKPKN PPnBM Masa Pajak Juni 2012 Nomor 00017/548/12/092/13 tanggal 27Juni 2013 dengan perhitungan sebagai berikut:DPP atas Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM Rp 0,00PPn BM yang terutang Rp 0,00Pajak yang dapat diperhitungkan

formal pengajuan banding sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1),Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(selanjutnya disebut UU PP), berikut ini Pemohon Banding lampirkan halhalsebagai berikut:1) Fotokopi Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP1374/WPUJ.19/2014tanggal 27 Juni 20142) Fotokopi Surat Keberatan Nomor LTAX/217/IX/2013 tanggal 02September 20133) Fotokopi SKPKN

Perhitungan Pajak menurut Surat Ketetapan PajakTerbanding telah melakukan pemeriksaan pajak atas permohonanrestitusi PPn BM sehubungan dengan penjualan kendaraan bermotoryang digunakan untuk angkutan umum dan menerbitkan SKPKN PPn BMMasa Pajak Juni 2012 Nomor 00015/548/12/092/13 tanggal 13Juni 2013 dengan perhitungan sebagai berikut:DPP atas Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM Rp 0,00PPn BM yang terutang Rp 0,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 0,00Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar