SKJAR/GA/IV14040A tangal 19 Februari 2014 dan No.

SKJAR/GA/II/14040A tanggal 19Februari 2014 dan No. SKJAR/GA/IIV15147A tanggal 25 Maret 2015,dimana Keputusan tersebut bertyuan dalam = rangka meningkatkankesejahteraan pekerja dan keluarganya (termasuk istri dengan 3 anak)dibidang pelayanan kesehatan dalam pertanggungan Asuransi Kesehatanmelalui PT.Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG.

SKJAR/GA/I/14040A tanggal 19 Februari 2014 dan No.

SKJAR/GA/II/14040Atanggal 19 Februari 2014 dan No. SKJAR/GA/IIV15147A tanggal 25 Maret2015, dimana Keputusan tersebut bertujuaan dalam rangka meningkatkankesejahteraan pekerja dan keluarganya (termasuk istri dengan 3 anak)dibidang pelayanan kesehatan dalam pertanggungan Asuransi KesehatanHalaman 30 dari 52 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.SusPHI/2016/PN.Gskmelalui PT.

ARTAWA SKJAR/GA/II/14040A tanggal 19 Februari 2014 dan SKJAR/GA/IIV15147A tanggal 25 maret2015;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telahdisangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktianHalaman 32 dari 52 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.SusPHI/2016/PN.Gskkepada kedua belah pihak dimana Para Penggugat diwajibkan membuktikan daligugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannyasebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR juncto Pasal 1865 KUH Perdata;Menimbang, bahwa

Pemerintah yang harus dipatuhi dan atau dilaksanakan oleh semuaperusahaan, sehingga kebijakan ini merupakan keputusan yang bersifatadministratif, yang dapat dikategorikan sebagai suatu keputusan tata usahanegara, tidak diperlukan suatu penafsiran dalam pelaksanaanya, karenatidak menghilangkan hak pekerja sama sekali;Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak mempunyai alasanhukum yang mendasar atas penolakan kebijakan management yangtertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT Artawa Indonesia Nomor SKJAR

/GA/II/14040A tangal 19 Februari 2014 dan Nomor SKJAR/GA/III/1547A tanggal 25 Maret 2015, yang sejatinya merupakan implementasipeningkatan kesejahteraan pekerja di bidang kesehatan, dari uangtunjangan kesehatan yang hanya untuk pekerja, menjadi pertanggungankesehatan untuk pekerja, pasangannya serta 3 orang anak dalampertanggungan asuransi kesehatan, sehingga secara tegas menunjukkanadanya peningkatan hak kesejahteraan pekerja dalam kesehatan, jadi tidakpernah ada perselisihan hak yang menjadi syarat

Kaltim);