Ditemukan 319 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : skep skop sktp skp skk skip s.kp skkh skka skpp skpk
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 24 Mei 2017 — - ADIWARTYASTUTI, SE (TERDAKWA)
126 — 33
  • Suratsurat masalahpembiayaan bukan pada saksi, bukti pembiyaan disetujui terbit SKKP(Surat Keputusan Komite Pembiayaan).
    tidak dilakukan pemenuhan syarat di SKKP ada ketidaksesuai eksekusi oleh kantor pusat dalam hal ini komite.
    Semua keputusanitu bukan hanya dari kantor pusat;Bahwa apabila syaratsyarat SKKP disimpangi maka minta persetujuankepada yang memutus, selama tidak melangar SE itu sifatnya administratif.Bahwa dalam hal pemotongan sumber pengembalian, masalah SKKP itulancar terakhir sudah tidak membayar sejak terjadinya kasus ini.
    Kalau limit daripembiayaan diatas dari KCP dan cabang dan diajukan sampai kekantorpusat, dari kantor pusat memberikan SKKP dan diteruskan ke KCP untukditindaklanjuti sampai proses pencairan;Bahwa hasil pemeriksaan di SKKP yaitu pada pembukaan rekening bahwasesuai dengan SKKP bukan wajib tapi diupayakan dan ditambahkan darikantor pusat melalui SKKP untuk membuka rekening ke Tirtanadi danpembukaan masal dan hasil pemeriksaan tim audit ditemukan pembukaanrekening tidak dihadiri para end user tapi dibuat
    ;Bahwa cabang wajib melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumenadalah cabang dan yang dimaksud dengan cabang adalah cabang utamadan seharusnya yang melakukan memverifikasi adalah cabang pembantuyang mengajukan permohonan;Bahwa dalam SKKP ini adalah syaratsyarat yang harus di laksanakan olehcabang pembantu;Bahwa proses SKKP yang bertanggungjawab adalah komite yang adadisitu isi dari SKKP itu adalah komite dan isi dari SKKP merupakankeputusankeputusan dari Komite;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-10-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264 K/Pdt/2014
Tanggal 20 Oktober 2014 — PAROLIS K., S.H., M.A VS II KUSUMA
180 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Monintja & LBH Tabernakel Agape;Bahwa dalam proses hukum masalah yang dihadapi Tergugat, telah dibuatkanmasingmasing 2 (dua) buah surat kuasa:1 Surat Kuasa tanggal 21 Februari 2011 Nomor 063/SKKP/KJPM/II/11;2 Surat Kuasa tanggal 21 Februari 2011 Nomor 064/SKKP/KJPM/II/1 1;Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dalam penanganan dan pengurusan perkarasebagaimana dimaksud, dibuat dan dituangkan dalam surat kuasa yang dibuat dibawah tangan sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) diatas, serta Tergugat,
    /KJPM/ II/11 dengan baik;Bahwa sekalipun Penggugat dan Tergugat telah mengakhiri Surat Kuasa tanggal 15April 2011 Nomor 063/SKKP/KJPM/II/11, akan tetapi untuk Surat Kuasa tanggal 21Februari 2011 Nomor 064/SKKP/KJPM/II/11 masih berlaku dan pekerjaan tetapdilakukan secara rutin oleh Penggugat setiap hari;Bahwa pengurusan perkara telah dilakukan oleh Para Penggugat dengan baik selamakurun waktu 21 Februari 2011 sampai dengan gugatan ini didaftarkan dandilaporkan secara rutin dan berkala kepada Tergugat
    /KJPM/ II/11dan Surat Kuasa tanggal 21 Februari 2011 Nomor 064/SKKP/KJPM/I/ 11 adalahsah dan berharga;Menyatakan Surat Kuasa tanggal 21 Februari 2011 Nomor 063/SKKP/KJPM/ II/11,telah diakhiri dengan baik antara Penggugat dan Tergugat;Menyatakan proses hukum yang dilakukan Penggugat atas Surat Kuasa tanggal 21Februari 2011 Nomor 063/SKKP/KJPM/II/11, adalah sah dan berharga danmembebaskan Penggugat dari tanggung jawab hukum;Menyatakan Tergugat telah melakukan cedera janji (wanprestasi);Menyatakan sah
    dan telah dilakukan dengan maksimalsaksi mengetahui Surat Kuasa Nomor 063/SKKP/ KJPM/II/11 sudah dicabutsedangkan Surat Kuasa Nomor 064/SKKP/ KJPM/II/11 belum dicabut danbelum pernah dilakukan pembayaran;Saksi menjelaskan pernah Tergugat tinggal di rumah saksi dan banyakmemberikan keterangan yang tidak benar;Bapak Thomas Alvianto, S.H., M.H., Pria, Katolik, advokat atas pertanyaanPenggugat, Hakim Ketua, para Hakim Anggota dan Tergugat menerangkan dibawah sumpah;Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
    /KJPM/II/11;e Saksi menjelaskan bahwa untuk biaya bensin dan biaya kunjungan danmediasi yang diberikan secara bertahap sebesar 7 juta yakni untuk SuratKuasa Nomor 063/SKKP/KJPM/H/11 yang menyangkut surat pengurusanrumah yang bersengketa antara Tergugat dan Bapak Wayongkere, S.H.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 13-01-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 9/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 24 Juni 2021 — JAYA, S.H., M.M.;Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
724 — 644
  • Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 2 di atas, maka Surat KeputusanMenteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia sebelumnya Nomor 355/SKKP.02.09/IX/2020 danHalaman 3 dari 80 halaman, Putusan Nomor 9/G/2021/PTUN.JKTdicabut serta digantikan dengan Nomor 420/SKKP.06/X/2020 Tanggal 27Oktober 2020 adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yangberisi penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan olehpejabat yang membuainya (einmalig);.
    Bahwa Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 355/SKKP.02.09/IX/2020tanggal 11 September 2020 tentang Pemberhentian Dari Jabatan PimpinanTinggi Pratama , dan dicabut dengan Surat Keputusan Menteri Agraria DanTata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor: 420/SKKP.06/X/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 TentangHukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI
    ,M.M. dimana Keputusan itu diambil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan4 September 2020, dari Tim Pemeriksa yang tidak memiliki dasar hukumnya tetapi menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Nomor 355/SKKp.02.09/1IX/2020 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan TinggiPratama dan dicabutserta digantikan dengan Nomor 420/SKKP.06/X/2020yang memiliki kekeliruan sebagaimana yang termaktub dalam konsideranmenimbang huruf a yang menjadi dasar dibuatnya konsiderans menimbangpada hurufb dan c;.
    Bahwa keluarnya surat Nomor 420/SKKP.06/X/2020, Tanggal 27 Oktober2020 Tentang Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari JabatanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKIJakarta, Atas Nama Jaya, S.H., M.M.
    (Fotokopi dari hasil scan);Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 420/SKKP.06/2020 tanggal 27 Otober 2020 tentang Mencabut KeputusanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalNomor : 355/SkKP.02/IX/2020 tertanggal 11 September 2020.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 24 Mei 2017 — - DIMAS EKO PRASETYO (TERDAKWA)
128 — 33
  • Suratsurat masalahpembiayaan bukan pada saksi, bukti pembiyaan disetujui terbit SKKP(Surat Keputusan Komite Pembiayaan).
    / PN.Mdnada bisa saja tidak memenuhi SKKP dan jika ada penyimpangan maka bisadari kantor pusat.Bahwa dalam tidak dilakukan pemenuhan syarat di SKKP ada ketidaksesuai eksekusi oleh kantor pusat dalam hal ini komite.
    Semua keputusanitu bukan hanya dari kantor pusat.Bahwa apabila syaratsyarat SKKP disimpangi maka minta persetujuankepada yang memutus, selama tidak melangar SE itu sifatnya administratif.Bahwa dalam hal pemotongan sumber pengembalian, masalah SKKP itulancar terakhir sudah tidak membayar sejak terjadinya kasus ini.
    Kalau limit daripembiayaan diatas dari KCP dan cabang dan diajukan sampai kekantorpusat, dari kantor pusat memberikan SKKP dan diteruskan ke KCP untukditindaklanjuti sampai proses pencairan.Bahwa hasil pemeriksaan di SKKP yaitu pada pembukaan rekening bahwasesuai dengan SKKP bukan wajib tapi diupayakan dan ditambahkan darikantor pusat melalui SKKP untuk membuka rekening ke Tirtanadi danpembukaan masal dan hasil pemeriksaan tim audit ditemukan pembukaanrekening tidak dihadiri para end user tapi dibuat
    tujuan pembiayaan konsumer anggota yang merupakan pegawaitetap di lingkungan PDAM Tirtanadi Medan;Bahwa atas terbitnya SKKP dari Komite Pembiayaan yang ditandatanganioleh Divisi Pembiayaan Konsumer Bank Syariah Mandiri kantor pusatselanjutnya SKKP tersebut dituindaklanjuti dengan cara KCP Bank SyariahMandiri Iskandar Muda Medan meneruskan SKKP dari pusat kepadaKoperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Medan ;Bahwa sebelum Subdarkan mengajukan permohonan pembiayaan kepadaBSM, saksi sebelumnya ada bertemu
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum Kehutanan
Register : 26-03-2018 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 12-08-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 83/Pid.B/LH/2018/PN Tte
Tanggal 21 Juni 2018 — KASMAT TINTIA alias MAT
461 — 39
  • Dirampas untuk Negara;5.3.1 (satu) lembar keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHH-KO) (Asli).5.4.1 (satu) lembar keterangan keterlambatan (SKKP) (Asli). Tetap terlampir dalam berkas perkara;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
    Uang hasil lelang Kayu olahan jenis Merbau sesuai Risalah LelangNomor : 181/79/2017 sebesar Rp. 32.850.000, (tiga puluh dua jutadelapan ratus lima puluh ribu rupiah).b. 1 (satu) unit mobil Truck dengan Nomor Polisi DB 8410 LDirampas untuk negara.1 (satu) lembar keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHKO) (Asli).d. 1 (satu) lembar keterangan keterlambatan (SKKP) (asli)Tetap terlampir dalam berkas perkara.4.
    Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa selaku pengemudi atau sopirMobil Truck dengan nomor Polisi DB. 8410 CF tersebut disertai dengandokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (GKSHHKO) dan Surat Keteranga Keterlambatan Pengangkutan (SKKP) namundokumen SKSHHKO tersebut sudah lewat masa berlakunya atau tidakberlaku lagi.
    Halmahera Tengah.Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa Kasmat Tintia selakupengemudi atau sopir Mobil Truck dengan nomor Polisi DB. 8410 CFtersebut disertai dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO) dan Surat Keteranga KeterlambatanPengangkutan (SKKP) namun dokumen SKSHHKO tersebut sudah lewatmasa berlakunya atau tidak berlaku lagi.Bahwa saksi mengetahui dokumen Surat Keterangan Sahnya HasilHutanKayu Olahan (GSKSHHKO) yang tidak berlaku lagi karena saksimelihat dakumen
    B/LH/2018/PN Tte(SKKP) namun dokumen SKSHHKO tersebut sudah lewat masa berlakunyaatau tidak berlaku lagi.
    Halmahera Tengah.Menimbang, bahwa pada saat mengamankan Terdakwa KASMAT TINTIAselaku pengemudi atau sopir Mobil Truck dengan nomor Polisi DB. 8410 CFtersebut disertai dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan KayuOlahan (SKSHHKO) dan Surat Keteranga Keterlambatan Pengangkutan(SKKP) namun dokumen SKSHHKO tersebut sudah lewat masa berlakunyaatau tidak berlaku lagi karena dakumen SKSHHKO tersebut tertera tanggalmasa berlaku pada dokumen SKSHHKO adalah tanggal 10 bulan Juni tahun2017 sampai
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 01-02-2021 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 10-03-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 19/PID.SUS/2021/PT BJM
Tanggal 10 Maret 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : AGUNG TRISNO YUWONO Bin H. SEOMARDI, BA Diwakili Oleh : AGUNG TRISNO YUWONO Bin H. SEOMARDI, BA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : IRA DWI PURBASARI, SH.
233 — 94

  • 16. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Surat Bank Syariah Mandiri No. 17/462/SKKP/CMG, tanggal 23 Juni 2015 perihal Surat Keputusan Komite Pembiayaan an. PT. Borneo Aura Sukses.

    17. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Surat Bank Syariah Mandiri No. 17/027-3/SP3/015, tanggal 24 Juni 2015 perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan an. PT.Borneo Aura Sukses.

    Bahwa dalam SKKP Nomor : 17/462/SKKP /CMG tanggal 23 Juni 2015kepada Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin (pengusul pembiyaan) yang intinyasurat tersebut Komite Pembiyaan Kantor Pusat menyetujui pembiayaan investasisdr.
    Bahwa dalam SKKP Nomor : 17/462/SKKP /CMG tanggal 23 Juni 2015 kepadaBank Syariah Mandiri KC Banjarmasin (pengusul pembiyaan) yang intinyasurat tersebut Komite Pembiyaan Kantor Pusat menyetujui pembiayaaninvestasi sdr.
    UKKAS ARPANI (Direktur) yang inti Surat tersebutBank Syariah Mandiri menyetujui pembiayaan investasi an.PT.Borneo Aura Suksesberikut syarat ketentuan pembiayaan yang tertuang dalam SKKP No.17/462/SKKP/CMG tgl. 23 Juni 2015 salah satunya cara pencairan yaitu :sekaligus/bertahap ke rekening escrow nasabah, kemudian ditransfer ke rekeningpenjual ( CV.
    Ukkas Arpani ke komite pemutus di Kantor Pusat PTBSM di Jakarta, sehingga akhinya PT BSM Kantor Pusat Jakartamenerbitkan Surat Keputusan Komite Pembiayaan disingkat SKKP Nomor17/462/SKKP/CMG tanggal 23 Juni 2015 yang intinya KomitePembiayaan Kantor Pusat menyetujui pembiayaan investasi Ukkas ArpaniDirektur PT BAS sebagai berikut : ......
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 31-01-2018 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1442 K/PID/2017
Tanggal 31 Januari 2018 — PEMOHON KASASI/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR ; ANITA binti MAPAUDENG DG. NGITUNG alias ITA
41 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan barang bukti berupa : 69 (enam puluh sembilan) lembar bukti pencairan; 25 (dua puluh lima) lembar aplikasi kredit dan 22 (dua puluh dua)lembar surat permohonan kredit; 1 (satu) surat perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 007/SKKP/KSP/301X/2014;Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;4.
    dilakukan karena ada hubungan pekerjaanyang dilakukan secara berlanjut:Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 6 (enam) bulan;Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menyatakan barang bukti berupa: 69 (enam puluh sembilan) lembar bukti pencairan; 25 (dua puluh lima) lembar aplikasi kredit dan 22 (dua puluh dua)lembar surat permohonan kredit; 1 (satu) surat perjanjian kontrak kerja Nomor 007/SKKP
    Menyatakan barang bukti berupa: 69 (enam puluh sembilan) lembar bukti pencairan; 25 (dua puluh lima) lembar aplikasi kredit dan 22 (dua puluh dua)lembar surat permohonan kredit; 1 (satu) surat perjanjian kontrak kerja Nomor 007/SKKP/KSP/30IX/2014;Tetap terlampir dalam berkas perkara;5.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus
Register : 11-03-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 443/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
DEDI IRAWAN, SH.,M.Kn.,MH
Terdakwa:
ZUL AKMAL SYAFEI
301 — 218
  • 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Komite Pembiayaan nomor 068/07/SKKP/GSP/13 tanggal 29 Juli 2013.
  • 1 (satu) bundel asli Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan nomor 012/SP3/JAA/13 tanggal 29 Juli 2013.
  • 1 (satu) bundel asli Laporan Kunjungan.
  • 1 (satu) bundel asli Akad Pembiayaan Murabahah nomor 03 tanggal 1 Agustus 2013.
  • 1 (satu) bundel asli Akad Jaminan Fidusia nomor 04 tanggal 1 Agustus 2013.
    Pembiayaan No.054 tanggal 28 Februari 2012
  • 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian KIP PLN tanggal 08 April 2012
  • 1 (satu) bundel asli MRP No.025 tanggal 04 April 2012
  • 1 (satu) bundel asli Review MRP No.021 tanggal 18 April 2012
  • 1 (satu) bundel asli Review Kepatuhan KIP PLN No.024 tanggal 19 April 2012
  • 1 (satu) bundel asli LPKP KIP PLN No.015 tanggal 18 April 2012
  • 1 (satu) bundel asli SKKP
    Putusan No. 332/ Pid.Sus / 2019 / PN.Jkt.Brt.managemen dan compliance.Setelah terbit LPKP, kemudian diterbitkanSurat Keputusan Komite Pembiayaan (SKKP).SKKP No.06604/SKKP/GSB/14 tanggal 14 April 2014 yang ditandatangani olehDENY HENDRAWATI dan HADI PURNOMO.
    No. 210/10/SKKPR/GSB/14tanggal 31 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Deny Hendrawati danHadi PurnomoBahwa Dalam SKKP tersebut tidak dimasukkan salah satu syarat dari KomitePembiayaan terkait Personal Guarantee yang diberikan sehingga HadiPurnomo menambahkan dengan tulisan tangan persyaratan tersebut dibawahtanda tangannyaBahwa Berdasarkan SKKP, diterbitkan SP3 No.
    Apabila dalam LPKP terdapat salah satu direksiyang tidak menandatangani, maka SKKP belum dapat ditandatangani olehdireksi.Bahwa saksi tetap memproses SKKP nomor : 210/10/SKKPR/GSB/14,tanggal 31 Oktober 2014 =meskipun dalam LPKP nomor036/LPKP/JAS/2014, tanggal 24 Oktober 2014 tidak ditandatangani olehsalah satu direksi yaitu TRI BHAKTI IRIANTO karena sesuai denganpenyampaian direktur bisnis HADI PURNOMO dan dirut DENYHENDRAWATI, SKKP tersebut harus diterbitkan pada saat itu yaitu tanggal31 Oktober
    PLNBahwa syaratsyarat dan ketentuan pencairan pembiayaan, Sesuai surat No.068/07/SKKP/GSP/13 tanggal 29 Juli 2013, perihal : Surat Keputusan KomitePembiayaan (SKKP) atas fasilitas pembiayaan (baru) PT. Akbar maulanaAbadi (PT.
    SKKP, SP3 dan MPP jangka waktu tertera 36 Bulan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 01-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 51/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 23 Juli 2019 — Ahmadi, SH. ; Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
351 — 276
  • didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal1 April 2019, dengan Register Perkara Nomor : 51/G/2019/PTUNJKT, dantelah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 9 Mei 2019,dengan mengemukakan halhal sebagai berikut:Adapun halhal yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan iniadalah sebagai berikut :Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUNJKTObyek SengketaSurat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 502/SKKP
    Tenggang Waktu Gugatan1.Bahwa Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 502/SKKP.06/XII/2018diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2018;. Bahwa Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 502/SKKP.06/XII/2018tersebut diatas diterima Penggugat pada tanggal 06 Maret 2019;3.
    ;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutSurat KeputusanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 502/SKKP.06/XII/2018 tanggal 26 Desember2018tentang :a. Mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor75/KEP61.2/1V/2013 tanggal 25 April 2013 tentangPemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri PegawaiNegeri Sipil atas nama Saudara Ahmadi, S.H.;b.
    Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun didaerah, mengenai hasil pemilihan umum.Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUNJKTBerdasarkan faktafakta tersebut di atas, Surat Keputusan TergugatNomor 502/SKKP.06/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atasdasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku.
    Surat Keputusan Tergugat Nomor 502/SKKP.06/XI1/2018 tanggal 26Desember 2018 berlaku sejak tanggal ditetapkan.8.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 17-03-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 13-07-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 64/PID.SUS-LH/2016/PT.PBR.
Tanggal 13 Juni 2016 — 1. TERDAKWA I : ARIA FAJAR, SE. 2. TERDAKWA II : EDI NUR.
397 — 85
  • Bahwa dengan telah dimulainya kegiatan pembangunan perkebunan yangdilakukan Terdakwa ARIA FAJAR, SE. sebelum diterbitkannya perizinantersebut, maka Sidarman selaku Penghulu Putat melalui suratnya Nomor : 116/SKKP/X1/2008, tanggal 18 Nopember 2008 dan Nomor : 117/SKKP/XII/2008,tanggal 06 Desember 2008, yang ditujukan kepada M. Naji Lahakim selakuKetua KTMB dan tembusan suratsurat itu diantaranya disampaikan kepadaTerdakwa ARIA FAJAR, SE. selaku Direktur Operasional PT.
    APSL untuksegera menghentikan Kegiatan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit KemitraanPola KKPA yang belum memiliki perizinan tersebut.o Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2008, Sidarman selakuPenghulu Putat, melalui suratnya Nomor : 121/SKKP/XII/2008 yang ditujukankepada Terdakwa ARIA FAJAR, SE. selaku Direktur Operasional PT. APSLyang pada pokoknya berisi : supaya sebelum terjadi praktek perambahan hutansecara besarbesaran, maka meminta PT.
    Notaris di Pekanbaru danmelaksanakan surat Penghulu Putat Nomor: 121/SKKP/XII/2008 tanggal 30Desember 2008 yang belum pernah dicabut, perihal Pemberhentian PekerjaanPT.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 15/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 25 September 2017 — ADRI PRASTONO
118 — 94
  • Berdasarkan surat Komite Pembiayaan Nomor : 12/0879/SKKP/DPK tanggal26 Mei 2010 tentang Persetujuan Pembiayaan dengan plafonRp.9.000.000.000 yang telah direvisi dengan surat Keputusan KomitePembiayaan atas Permohonan Perubahan a.n Koperasi Karyawan PDAMTirtanadi Medan Nomor : 13/821/SKKP/DPK tanggal 20 April 2011menyatakan bahwa Komite Pembiayaan kantor pusat dapat menyetujuipermohonan Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi tentang Jaminan SK I, SKterakhir dan Kartu Taspen/Jamsostek (Semuanya asli) disimpan
    Cabang wajib memastikan bahwa seluruh persyaratan yangtertuang dalam Surat Keputusan Komite Pembiayaan Konsumer(SKKP DPkK) telah ditindal lanjuti dan dipenuhi KCP sebelumpencairan.Surat Divisi Pembiayaan Konsumer PT Bank Syariah Mandiri Nomor13/1801/SKKP/DPK tanggal 16 Agustus 2011 perihal Surat Keputusankomite Pembiayaan atas Permohonan Tambahan Pembiayaan a.n. KopkarPDAM Tirtanadi Medan; . Pembiayaan Executing; C.
    Kopkar PDAMTirtanadi Medan ke Cabang Medan No. 12/0879/SKKP/DPKTanggal 26 Mei 2010Asli Surat Keputusan Komite Pembiayaan dari Cabang Medan atasPermohonan Fasilitas Pembiayaan an.
    bobotnya lebihberatSyarat dalam setiap SKKP berbeda setiap nasabah sesuaidengan kriteriaApabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai SKKP maka harusada exeption dari pemutus, begitu dapat persetujuan maka ituboleh dilaksanakanDidalam SKKP jelas polanya executing, semua executingLebih tinggi SE dari pada SKKP3) Saksi Eri Budhi SetiawanDalam persidangan perkara a quo menerangkan yang padapokoknya yaitu sebagai berikutSKKP adalah risalah rapat komite pembiayaan4) Saksi Agus Setyo BudiDalam persidangan
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus
Register : 11-03-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 444/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
DEDI IRAWAN, SH.,M.Kn.,MH
Terdakwa:
HERLINA ISKANDAR
398 — 414
  • 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Komite Pembiayaan nomor 068/07/SKKP/GSP/13 tanggal 29 Juli 2013.
  • 1 (satu) bundel asli Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan nomor 012/SP3/JAA/13 tanggal 29 Juli 2013.
  • 1 (satu) bundel asli Laporan Kunjungan.
  • 1 (satu) bundel asli Akad Pembiayaan Murabahah nomor 03 tanggal 1 Agustus 2013.
  • 1 (satu) bundel asli Akad Jaminan Fidusia nomor 04 tanggal 1 Agustus 2013.
    satu) lembar asli Permohona TakeOver Fasilitas Kredit Pembiayaan No.054 tanggal 28 Februari 2012
  • 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian KIP PLN tanggal 08 April 2012
  • 1 (satu) bundel asli MRP No.025 tanggal 04 April 2012
  • 1 (satu) bundel asli Review MRP No.021 tanggal 18 April 2012
  • 1 (satu) bundel asli Review Kepatuhan KIP PLN No.024 tanggal 19 April 2012
  • 1 (satu) bundel asli LPKP KIP PLN No.015 tanggal 18 April 2012
  • 1 (satu) bundel asli SKKP
    Hal ini terlihat dari tanggalpenerbitan LPKP yaitu 25 Maret 2014 sedangkan review dari reviewer danopini dari risk management dan compliance terbit tanggal 27 Maret 2014.Pada saat audit, belum terungkap siapa yang berinisiatif menerbitkanterlebih dahulu LPKP sebelum dilakuakn review dan opini dari riskmanagemen dan compliance.Setelah terbit LPKP, kemudian diterbitkanSurat Keputusan Komite Pembiayaan (SKKP).SKKP No.06604/SKKP/GSB/14 tanggal 14 April 2014 yang ditandatangani olehDENY HENDRAWATI dan
    Apabila dalam LPKP terdapat salahsatu direksi yang tidak menandatangani, maka SKKP belum dapatditandatangani oleh direksi.
    sebagailampiran SKKP yang kemudian ditandatangani oleh direktur bisnis dandirektur utama.
    Bahwa syaratsyarat dan ketentuan pencairan pembiayaan, Sesuaisurat No. 068/07/SKKP/GSP/13 tanggal 29 Juli 2013, perihal : SuratKeputusan Komite Pembiayaan (SKKP) atas fasilitas pembiayaan (baru) PT.Akbar maulana Abadi (PT. AMA) adalah sbb :1. Nasabah telah menanda tangani akad realisasi pembiayaan.2.
    ).aBerdasarkan SKKP itu, Cabang KCU Slipi membuat Surat PenegasanPersetujuan Pembiayaan (SP3).
Pengadilan PN BLITAR Perdata
Register : 12-04-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 227/Pdt.P/2021/PN Blt
Tanggal 27 April 2021 — Pemohon:
SITI SRI UTAMI
20 — 3
  • Bahwa pada tahun 1987 Pemohon telah menamatkan pendidikanSekolah Kesejahteraan Keluarga Tingkat Pertama (SKKP) sehinggaterbitlah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang tertulis SITISRIUTAMI, lahir di Blitar pada tanggal 30 Juni 1970 dengan namaOrang Tua SUMADJI;3.
    Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Kesejahteraan KeluargaTingkat Pertama (SKKP) Negeri tertanggal 6 Juni 1987 yangmencantumkan identitas Pemohon adalah SITI SRIUTAMI, lahir di Blitarpada tanggal 30 Juni 1970 dengan nama Orang Tua SUMADJI, suratbukti diberi tanda P 6;7. Fotokopi Surat Kematian tertanggal 22 Maret 2021 yang menerangkanbahwa SOEMADJI telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal30 November 2008 karena Sakit / Tua, surat bukti diberi tanda P 7;8.
    menjadi: (Ayah) SUMADJI dan (Ibu) MUJINAH;Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan TawangsariRT 003 RW 008 Desa Tawangsari Kecamatan Garum KabupatenBlitar;Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir dari perkawinansuami istri bernama SUMADJI (Alm) dengan MUJINAH (Almh) yangsejak lahir oleh Orang Tua Pemohon diberi nama SITI SRI UTAMI,lahir di Blitar pada tanggal 30 Juni 1970;Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 1987 Pemohon telahmenamatkan pendidikan Sekolah Kesejahteraan Keluarga TingkatPertama (SKKP
    KanigoroKabupaten Blitar yang menerangkan Pemohon atas nama Siti Sri Utamiadalah benarbenar anak kandung dari Ayah Sumadji Alm dan Ibu MujinahAlmh, surat bukti P 5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 327/09/I/1997yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sananwetan, dalam Kutipan AktaNikah tersebut identitas Pemohon tertulis SIT SRI UTAMI, lahir di Blitar padatanggal 30 Juni 1970 dengan nama Orang Tua SUMADJI, surat bukti P 6berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Kesejahteraan Keluarga TingkatPertama (SKKP
Pengadilan PN RENGAT Perdata Tanah
Putus : 24-03-2015 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN RENGAT Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Rgt
Tanggal 24 Maret 2015 — DARMO (PENGGUGAT) L a w a n : SUNARYO (TERGUGAT)
46 — 6
  • Bahwa Penggugat memiliki tanah tersebut dikuatkandari Surat Keterangan Kepala Desa Sungai BawangNo. 028/SKKP/SB.08/XII/2014 tgl 10122014,menerangkan bahwa tanah bersertifikat No. 523yang dikeluarkan oleh BPN (Badan PertanahanNasional RI) adalah milik Penggugat (Darmo) ;6. Bahwa Sertifikat Tanah tersebut sampai saat inimasih an. Sunaryo (Tergugat) belum dibalik namasebagai mana an. Pembeli DARMO.
    Asli Surat Keterangan Kepemilikan Sertipikat Nomor : 028/SKKP/SB.08/XII/2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh SABAR selakuKepala Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten KuantanSingingi, menerangkan bahwa : Nama DARMO,~ NIK.1409032511590001, Jenis Kelamin Lakilaki, Alamat Desa SungaiBawang Rt. 05 Rw 03 Kec.
    Asli Surat Keterangan Kepemilikan Sertipikat Nomor : 028/SKKP/SB.08/XII/2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh SABAR selakuKepala Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten KuantanSingingi, menerangkan bahwa : Nama DARMO, NIK.1409032511590001, Jenis Kelamin Lakilaki, Alamat Desa SungaiBawang Rt. 05 Rw 03 Kec.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 25 September 2017 — BAYU YOGA WARDHANA
144 — 101
  • Kopkar PDAMTirtanadi Medan ke Cabang Medan No. 12/0879/SKKP/DPKTanggal 26 Mei 2010Asli Surat Keputusan Komite Pembiayaan dari Cabang Medan atasPermohonan Fasilitas Pembiayaan an.
    Sebagaimana telah ditentukan dalam Surat DivisiPembiayaan Konsumer PI Bank ~ Syariah Mandiri Nomor12/0879/SKKP/DPK tanggal 26 Mei 2010 perihal Surat Keputusan KomitePembiayaan atas Permohonan Fasilitas Pembiayaan a.n.
    bobotnya lebih beratSyarat dalam setiap SKKP berbeda setiap nasabah sesuaidengan kriteriaApabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai SKKP maka harusada exeption dari pemutus, begitu dapat persetujuan maka itu bolehdilaksanakanDidalam SKKP jelas polanya executing, semua executingLebih tinggi SE dari pada SKKPSaksi Eri Budhi SetiawanDalam persidangan perkara a quo menerangkan yang pada pokoknyayaitu sebagai berikutSKKP adalah risalah rapat komite pembiayaanSaksi Agus Setyo Budi Halaman 230 dari 328
    Surat Divisi Pembiayaan Konsumer PT Bank Syariah Mandiri Nomor13/1801/SKKP/DPK tanggal 16 Agustus 2011perihal Surat Keputusan komitePembiayaan atas Permohonan Tambahan Pembiayaan a.n.
Pengadilan PA MOJOKERTO Perdata Agama Sengketa Perkawinan Lainnya
Register : 03-09-2008 — Putus : 11-09-2008 — Upload : 10-11-2012
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 95/Pdt.P/2008/PA.Mr
Tanggal 11 September 2008 — PEMOHON
31 — 0
  • Nomor : 35.1614.420558.0001 tanggal 10 Mei 2007, atasnama #HHHHHYE yang dikeluarkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil, KabupatenSaksisaksi :1.Mojokerto (Bukti P.4);Copy STTB SKKP, Nomor : XIII.Bd.0679, tanggal 02 Desember 1974 yangdikeluarkan Kepala Sekolah SKKP Mojokerto (BuktiSurat Keterangan Nomor : 050/230/41.2007/1X/2008 tanggal 04 September2008 yang dikeluarkan Kepala Desa Kemantren Kecamatan Gedeg, KabupatenMojokerto (Bukti P.6);Surat Keterangan Nomor : 050/229/41.2007/1X/2008 tanggal 04 September2008
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 31-07-2017 — Putus : 15-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 16/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 15 September 2017 — RUDI PURWANTO
132 — 250
  • Kopkar Tirtanadi Medan Nomor13/1801/SKKP/DPK tanggal 16 Agustus 2011 tersebutditandatangani olehAnton Sukarna selaku Pj.
    Kopkar PDAM Tirtanadi Medanke Cabang Medan No. 12/0879/SKKP/DPK Tanggal 26 Mei 2010Asli Surat Keputusan Komite Pembiayaan dari Cabang Medan atasPermohonan Fasilitas Pembiayaan an.
    Ruang Lingkup Fasilitas4 Surat Divisi Pembiayaan Konsumer PT Bank Syariah Mandiri Nomor12/0879/SKKP/DPK tanggal 26 Mei 2010 perihal Surat Keputusan KomitePembiayaan atas Permohonan Fasilitas Pembiayaan a.n.
Pengadilan PN MOJOKERTO Perdata
Register : 28-11-2012 — Putus : 05-12-2012 — Upload : 27-06-2013
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 584 / Pdt. P / 2012 / PN.Mkt
Tanggal 5 Desember 2012 — SLAMET ZAIDIN
19 — 3
  • P8 Foto copy Ijasah SKKP Negeri di Magersari Kodya Mojokerto atas namaisteri Pemohon SITI SOIDAH ; 9. P9 : Foto copy Ijasah SD Negeri di Sidoharjo 1110 Kec.
    berupafoto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP ), bertanda P4 berupa foto copy Kutipan AkteKelahiran, bahwa Pemohon lahir tanggal 23 Pebruari 1973 adalah salah seharusnyapenulisan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah tanggal 02 April 1974, Kemudianbukti bertanda P 5 berupa foto copy Surat Keterangan Kelahiran bertanda P6 berupa fotocopy Ijasah SMEA MUHAMM ADI YAH atas nama SLAMET ZAIDIN, bertanda P 7berupa foto copy Ijasah SMEA MUHAMMADTYAH atas nama SITI SOIDAH bertandaP 8 berupa foto copy Ijasah SKKP
    Kabupaten Mojokerto tertera SITI SOIDAHyang benar adalah SITI SOIDAH sedangkan dalam bukti suratsurat Pemohon lainnyayaitu bukti surat bertanda Pl dan P2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP ) ,bertanda P4 berupa foto copy Kutipan Akte Kelahiran, bertanda P 5 berupa foto copySurat Keterangan Kelahiran bertanda P6 berupa foto copy Ijasah SMEAMUHAMMADIYAH I atas nama SLAMET ZAIDIN, bertanda P 7 berupa foto copyTjasah SMEA MUHAMMADITYAH atas nama SITI SOIDAH bertanda P 8 berupa fotocopy Ijasah SKKP
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 30-08-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 185/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 27 September 2021 — Pembanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Terbanding/Penggugat : JAYA, S.H., M.M.
217 — 131
  • Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan MenteriHlm.2 dari 10 hlm.Put.No.185/B/2021/PT.TUN.JKT.Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 420/SKKP.06/X/2020, Tanggal 27Oktober 2020 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin BerupaPembebasan Dari Jabatan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, Atas Nama Jaya,S.H., M.M.;3.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanMenteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 420/SKKP.06/X/2020,Tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Penjatuhan Hukuman DisiplinBerupa Pembebasan Dari Jabatan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, Atas NamaJaya, S.H., M.M;4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5.
    mempergunakan upayaadministratif sebagaimana diatur dalam UU AP, sedang Kompetensi PengadilanTinggi Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikanHlm.6 dari 10 hlm.Put.No.185/B/2021/PT.TUN.JKT.sengketa administrasi pemerintahan yaitu setelan melalui upaya administratifyang diatur dalam peraturan dasar;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara iniadalah berupa Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 420/SKKP
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata
Register : 26-04-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 9/Pdt.P/2016/PN Klk
Tanggal 12 Mei 2016 — NORHAYATI : Umur/tempat tanggal lahir, 48 tahun/Amuntai 15 Januari 1968, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, alamat Sei Asem RT/RW. 001/000, Kel/Desa Sei Asem, Kec. Kapuas Hilir, Kab. Kapuas, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; ----------------
17 — 2
  • AL.7420060986,tanggal 19 Juli 2013, yang diberi tanda P2;Photo kopi Kartu Keluarga Pemohon No. 6203021410080035, tanggal2 Februari 2012, yang diberi tanda P3;Photo kopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pemohon TingkatSekolah Kesejahteraan Keluarga Tingkat Pertama (SKKP), No. 25 Oboc 0000353, tanggal 13 Juni 1987, yang diberi tanda P4;Photo kopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pemohon TingkatSekolah Dasar (SD), No. 25 OA 0a 011104, tanggal 22 Mei 1984, yangdiberi tanda P5;6.
    BURHANUDIN wah mpah koknmenerangkan:Bahwa saksi adalah suami Pemohon yang melangsungkanperkawinan di Amuntai, Kalimantan Selatan pada tahun 1989;Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari Ayah yang bernamaAbdul Sani serta lbu bernama Terasa;Bahwa setahu saksi, oleh orang tuanya Pemohon diberi nama Hayati;Bahwa namun demikian nama pemohon yang tertulis dalam AktaKelahiran, KTP serta Kartu Keluarga Pemohon, tercantum dengannama Norhayati, berbeda dengan nama Pemohon yang tercantumdalam Ijasahljasah SD s/d SKKP
    serta tidak keberatan apabilanama pemohon dikembalikan seperti semula;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, pemohonmenyatakan keterangan saksi benar;Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidakmengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon penetapan;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P4,P5 dan P6, yang masingmasing berupa ljasah Pemohon Tingkat SD s/dTingkat SKKP