• ), yang dikeluarkan oleh Tergugat, bahwa :Permohonan Penggugat untuk memperoleh Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) yangdiajukan melalui UPTSA tercatat tanda terima No. 12090639, tanggal 6 September 2012,lokasi persil : JIn.

  Bahwa.........10 Bahwa pada tanggal 09 November 2012, Penggugat menerima jawaban Surat dariTergugat, dengan Nomor : 650/5033/436.6.2/12, Perihal : Pemberitahuan PermohonanSurat Keterangan Rencana Kota (SKRK), yang dikeluarkan oleh Tergugat, bahwa :Permohonan Penggugat untuk memperoleh Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) yangdiajukan melalui UPTSA tercatat tanda terima No. 12090638, tanggal 6 September 2012,lokasi persil : Jin.

  Bahwa dalih Penggugat tersebut adalah dalih yang bertentangandengan hukum dan tidak sesuai denganfakta. 222222 2Bahwa Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) Eastcost PT. Pakuwon Darmaditerbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 tahun 2007tentang Rencana Tata Ruang Wilayah berlaku, sehingga ketentuan dalam Perda No. 3tahun 2007 tidak berlaku surut terhadap SKRK PT. Pakuwon Darma.

  ), yang6061dikeluarkan oleh Tergugat (vide buktiP15 ) ;2 Surat Nomor 650/5033/436.6.2/12, tanggal 9 November 2012 PerihalPemberitahuan Permohonan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK), yangdikeluarkan oleh Tergugat (vide buktiP28) ;Menimbang, bahwa setelah dicermati obyek sengketa tersebut, Perihalnyaadalah ~Pemberitahuan Permohonan SKRK.

  Dinas Tata Kota;Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Perda No 7 Tahun 2003 dengan Perda No.5 Tahun 2012 , maka kewenangan delegatif tersebut kembali lagi kepada pemberi delegasidhi Walikota Surabaya; Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat dasar kewenangan bagiTergugat untuk memberikan SKRK sehingga penerbitan Surat Pemberitahuan SKRK/objek sengketa mengandung cacat yuridis dari segi kewenangan.

• Gugatan Terlalu Dini (Premature) ; Bahwa obyek sengketa a quo adalah Surat Keterangan Rencana Kota (SKRk)Nomor : 653/8656/436.6.2/2015 tanggal 2 Juli 2015. Bahwa penerbitan obyeksengketa tersebut merupakan tindakan Penggugat sebagai tindak lanjut SuratPlt. Kepala .....10Pit. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota SurabayaNomor : 650/679/436.6.2/2015 tanggal 16 Januari 2015 perihal PemberitahuanPermohonan SKRK ditujukan kepada Penggugat a quo ; Bahwa Surat Plt.

  TamanJemursari Selatan , Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, KotaSurabaya adalah ruang terbuka hijau ; Bahwa .....11Bahwa penerbitan obyek sengketa Il hanya merupakan tindak lanjut dankonsekuensi hukum yang logis dari diterbitkannya obyek sengketa sebagaitindakan administratif karena dengan adanya ketidaksesuaian peruntukan dan tidakberlakunya SKRK Nomor : 653/4529/436.6.2/2014 tanggal 3 Nopember 2014 makasegala perijinan yang diterbitkan berdasarkan SKRK tersebut harus dicabut dandinyatakan

  Nomor 42Tahun 2014 tentang Peta Rincian Rencana Tata Ruang Kota Surabaya, maka perludilakukan perbaikan atau revisi dengan menerbitkan obyek sengketa Bahwapenerbitan obyek sengketa Il sematamata demi kepastian hukum karena dengantidak berlakunya SKRK Nomor : 653/4529/436.6.2/2014 tanggal 3 Nopember 2014maka .....12maka segala perijinan yang diterbitkan berdasarkan SKRK tersebut juga harusdicabut dan dinyatakan batal ; 2220 2n monn en nnn nne nn nnne nnn9.

  Bukti T 7: Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) Nomor: 653/4529/436.6.2/2014 tertanggal 03 November 2014, atas namapemohon Sdr. LIEM INGGRIANI LAKSMANA terhadap lokasi Persil :Jl. Taman Jemursari Selatan , Kel. Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo,Surabaya yang diterbitkan Plt. Kepala Dinas Cipta Karya dan TataRuang Kota Surabaya, beserta lampiran ;: Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK)No. 653/3656/436.6.2/2015 tanggal 02 Juli 2015 yang diterbitkanPit.

  Kepala Dinas Cipta Karya dan TataRuang Kota Surabaya Nomor : 650/679/436.6.2/2015 tanggal16 Januari 2015, perihal : Pemberitahuan Permohonan SKRK yangditujukan kepada LIEM INGGRIANI LAKSMANA ;: Fotokopi sesuai asli, Siteplan PT. WISMA SURYA No.

• Terhadap pendirian bangunan dimaksud PENGGUGATtelah memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 188/348791/436.6.2/2013 tanggal 28 Oktober 2013, didalamnya dilampir SuratKeterangan Rencana Kota Nomor : 653/1478/436.6.2/2013 tanggal 16April 2013;Bahwa setelah memiliki SKRK dan IMB PENGGUGAT mulaimelaksanakan pembangunan sesuai dengan gambar, specific danketentuan yang ada di SKRK maupun peraturan (Perda Kota SurabayaNomor 7 tahun 2009 tentang Bangunan), termasuk keberadaan pendirianbangunan

  Menyatakan batal atau tidk sah Surat Kepala Dinas Pekerjaan UmumCipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor640/7156/436.6.2/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Pencabutan danPembatalan SKRK dan IMB;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor:640/7156/436.6.2/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Pencabutan danPembatalan SKRK dan IMB;4.

  SKRK adalah Surat Keterangan tentangperencanaan suatu' lokasi dengan mendasarkan peraturanperundangundangan tentang tata ruang.

  SKRK bukan perizinansehingga tidak menimbulkan akibat hukum kepada pemohon ; Objek sengketa belum bersifat final karena masih memerlukantindakantindakan hukum berikutnya untuk menindaklanjuti terbitnyaobjek sengketa yaitu dengan diterbitkannya SKRK baru untukmenggantikan SKRK yang dicabut tersebut ;Berdasarkan dailildalil dalam angka 3 dan 4 di atas maka terbukti bahwaberdasarkan pasal 1 angka 9 UU PTUN, objek sengketa bukanlah KTUN.Oelh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunya kompetensiabsolut

  Menyatakan batal Surat Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang KotaSurabaya Nomor : 640/7156/436.6.2/2015 tanggal 28 Mei 2015 TentangPencabutan dan Pembatalan SKRK dan IMB;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Cipta Karya danTata Ruang Kota Surabaya Nomor : 640/7156/436.6.2/2015 tanggal 28 Mei2015 Tentang Pencabutan dan Pembatalan SKRK dan IMB;Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/20174.

• ;Keputusan Tergugat Konkrit Individual Final Dan Berakibat Hukum;Bahwa Surat Nomor 650/2507/436.62/2016 tanggal, 19 Februari 2016 tentangPemberitahuan Permohonan SKRK, adalah sudah jelas dan pasti yaitu menolakpermohonan Surat Keterangan Rencana Kota yang telah Penggugat mohonkankepada Tergugat, dengan surat permohonan yang diterima oleh UPTSA denganregister penerimaan surat permohonan Nomor SSWN15110324/SKRK/UPTSAT/2015 tanggal 3 November 2015;Bahwa Keputusan Tergugat ditujukan khusus untuk Penggugat

  Perda Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang RetribusiPenggantian Biaya Cetak Peta yang telah diubah dengan Perda Kota SurabayaNomor 7 Tahun 2003;Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikankewenangan untuk menerbitkan SKRK dan tidak dibutuhkan persetujuanpejabat lain lagi untuk terbitnya SKRK tersebut, sebagaimana diatur dalamPasal 3 ayat (4) Perda Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2003 tentang PerubahanPerda Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentangRetribusi

  2011 serta Tergugat dalam memberikan keputusansesuai surat penolakannya tanggal 19 Februari 2016, Nomor650/2507/436.6.2/2016 tentang Pemberitahuan Permohonan SKRK,bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik yaitubertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;Bahwa oleh karena surat tanggal 19 Februari 2016, Nomor650/2507/436.6.2/2016 tentang Pemberitahuan Permohonan SKRK, melanggarhukum (melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik), maka surattanggal 19 Februari 2016, Nomor 650/2507/436.6.2

  /2016 tentangPemberitahuan Permohonan SKRK adalah tidak sah dan haruslah dibatalkan;Bahwa mengingat surat tanggal 19 Februari 2016, Nomor650/2507/436.6.2/2016 tentang Pemberitahuan Permohonan SKRK, sebagaipenolakan atas permohonan SKRK Penggugat, yang menjadi wewenangTergugat untuk menerbitkan SKRK yang Penggugat mohon, maka sudahselayaknya Tergugat haruslah dihukum untuk menerbitkan Surat KeteranganRencana Kota untuk Penggugat;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan

  Surat Pemohon PeninjauanKembali, Nomor 650/2507/436.6.2/2016 tanggal 19 Februari 2016Perihal Pemberitahuan Permohonan SKRK, alasan penolakanpermohonan SKRK adalah karena hasil ukur sesuai site plan berada difasum pengembang;Selanjutnya dalam pertimbangannya pada halaman 32, Judex Factimempertimbangkan sebagai berikut:betes Bahwa disamping eksepsi premature juga Tergugatmempermasalahkan adanya sengketa perdata terkait kepemilikantanah yang harus diselesaikan terlebin dahulu di ke PengadilanUmum, Pengadilan

• dan pertahanan yang disusun dalam Rencana Tata RuangKota di Kawasan Distrik Embong Kaliasin, maka tidak ada alasan hukumbagi pihak Tergugat, memasukkan Jalan AnggekSurabaya sebagaiRuang Terbuka Hijau dalam SKRK.

  Bahwa dalam mengajukan permohonan SuratKeterangan Rencana Kota (SKRK) kepada Tergugat, sebagai dasarpenguasaan dan/atau pemanfaatan persil yang dimohonkan SKRK olehPenggugat adalah Nota Kesepahaman antara PT Kereta Api Indonesia(Persero) dengan PT Prime Global Asia tentang Rencana KerjasamaPemanfaatan Aset Milik PT KAI (Persero) di Jalan Anggrek Surabaya,Nomor PT KAI: HK.223/I/3/KA2014, Nomor PT Prime Global Asia 004/14/PGAKAI/X/2014, ditandatangani pada tanggal 13 Januari 2014(selanjutnya disebut

  Lebin lanjut dalam suratnya tersebut Tergugat mohonkepada Kepala UPTSA untuk menginformasikan hal tersebut kepadaPenggugat disertai dengan persyaratan tambahan dalam rangkapenerbitan SKRK.

  Bahwa dalam mengajukanpermohonan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) kepadaPemohon Peninjauan Kembali, sebagai dasar penguasaan dan/ataupemanfaatan persil yang dimohonkan SKRK oleh Penggugat adalahNota Kesepahaman antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) denganPT Prime Global Asia tentang Rencana Kerjasama Pemanfaatan AsetPT KAI (Persero) di Jalan Anggrek Surabaya, Nomor PT KAI : HK.223//3/KA2014, Nomor PT Prime Global Asia 004/14/PGAKAI/X/2014,ditandatangani pada tanggal 13 Januari 2014 (selanjutnya

  Bahwa dalam surat tersebut Pemohon Peninjauan kembali mohonkepada Kepala UPTSA untuk menginformasikan hal tersebut kepadaTermohon Peninjauan Kembali disertai dengan persyaratan tambahandalam rangka penerbitan SKRK.

• Surat Nomor : 650/5032/436.6.2/12 tanggal 09 November 2012, perihalPemberitahuan Pemberitahuan Permohonan Surat KeteranganRencana Kota (SKRk).2.

  Surat Nomor 650/5032/436.6.2/12, tanggal 9 November 2012 PerihalPemberitahuan Permohonan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRk),yang dikeluarkan oleh Tergugat ;b. Surat Nomor 650/5033/436.6.2/12, tanggal 9 November 2012 PerihalPemberitahuan Permohonan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRk),yang dikeluarkan oleh Tergugat ;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TataUsaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa :a.

  Surat Nomor 650/5032/436.6.2/12, tanggal 9 November 2012 PerihalPemberitahuan Permohonan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRk);b. Surat Nomor 650/5033/436.6.2/12, tanggal 9 November 2012 PerihalPemberitahuan Permohonan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRk);4.

  Surat Nomor : 650/5032/436.6.2/12 tanggal 09 November2012, perihal Pemberitahuan Permohonan Surat KeteranganRencana Kota (SKRk).b. Surat Nomor : 650/5033/436.6.2/12 tanggal 09 November2012, perihal Pemberitahuan Permohonan Surat KeteranganRencana Kota (SKRk).hanya merupakan pemberitahuan sebagai bahanpertimbangan/tentang peruntukan suatu lokasi tertentu bagi perizinanyang menurut aturan hukum harus ada.

  Hal tersebut secara tidak langsung merupakan pengakuandari Termohon Peninjauan Kembali tentang kewenangan PemohonPeninjauan Kembali dalam penerbitan SKRK.

• untukdisewakan kepada Pihak Kedua guna mendapatkan nilai tambah bagiPara Pihak. wn = nnn enn nnn nnn nnn nnn nn ne nnn nnn nnn nee een nee nee neeBahwa pada tanggal 8 Juli 2014 pihak Kepala UPTSA (Unit PelayananTerpadu Satu Atap) melanjutkan permohonan Penggugat kepada DinasCipta Karya Dan Tata Ruang, Pemerintah Kota Surabaya untukmemperoleh Surat Keterangan Rencana Tata Ruang Kota (SKRK) dariTergugat terhadap tanah seluas 3,637,6 M?

  a quo, kemudian pihakUTPSA (Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap) memperoleh jawabansurat dari Tergugat Nomor : 650/6082/436.6.2/2014, tanggal 22 Agustus2014, perihal Pemberitahuan permohonan SKRK (Surat KeteranganRencana Tata Ruang Kota) yang pada pokoknya pihak Tegugatmenyatakan : Bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi danteknis, survey di lapangan, serta berdasarkan RTRK Ud.

  ) dengan peruntukan Ruang Terbuka Hijau,maka agar disampaikan kepada pemohon untuk membuat SuratPernyataan (bermeterai) menerima hasil perencanaan denganperuntukan sebagai Ruang Terbuka Hijau dan bersedia membayarretribusi biaya cetak peta serta tidak dikeluarkan IMB pada lokasitersebut, 2 ono nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nen nnn nnn nee nee one neeBahwa maksud Penggugat mengajukan permohonan SKRK (SuratKeterangan Rencana Kota) tersebut adalah sebagai landasanpengajuan IMB (lin Mendirikan Bangunan)

  Bahwa berdasarkan data yang diajukan dalam pengurusan SKRK,Nota Kesepahaman yang disampaikan telah habis masa berlakunyayaitu berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganioleh Para Pihak. Dengan demikian Nota Kesepahaman tersebut telahberakhir sejak tanggal 13 Juli 2014 terhitung 6 (enam) bulan sejakditandangani pada tanggal 13 (tigabelas) Januari 2014 ; 6.

  Lebih lanjutsebenarnya sejak awal pengajuan SKRK, Pengugat telahmengetahui bahwa persil yang dimohonkan oleh Penggugatadalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) karena hal tersebul telahtertuang dalam Nota Kesepahaman antara Penggugat denganPT. KAI (Perser0); 22 202 22 222 no one one one eeAzas Profesionalitas

• ., yangperuntukan lahannya adalah ruang terbuka hijau;Bahwa oleh karena Penggugat akan memanfaatkan lahan/tanah milikPenggugat tersebut untuk perumahan/bangunan rumah tinggal, makaPenggugat telah mengajukan permohonan Surat Keterangan Rencana Kota(SKRK) peruntukan lahannya dari ruang terbuka hijau menjadi peruntukanlahan perumahan untuk penggunaan bangunan rumah tinggal kepadaTergugat, tanggal 16 Oktober 2014, sesuai dengan ketentuan Pasal 103Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang

  Gugatan Terlalu Dini (Premature);Bahwa objek sengketa a quo adalah Surat Keterangan Rencana Kota(SKRK) Nomor 653/3656/436.6.2/2015 tanggal 2 Juli 2015. Bahwapenerbitan objek sengketa tersebut merupakan tindakan Penggugatsebagai tindak lanjut Surat Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, CiptaKarya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor 650/679/436.6.2/2015 tanggal16 Januari 2015 perihal Pemberitahuan Permohonan SKRK ditujukankepada Penggugat a quo;Bahwa Surat Plt.

  Putusan Nomor 211 PK/TUN/2016Rencana Kota (SKRK) Nomor 653/3656/436.6.2/2015 tanggal 2 Juli2015. Bahwa penerbitan objek sengketa tersebut merupakan tindakanPemohon Peninjauan Kembali sebagai tindak lanjut Surat TergugatNomor 650/679/436.6.2/2015 tanggal 16 Januari 2015 perihalPemberitahuan Permohonan SKRK ditujukan kepada Penggugat a quo;Bahwa Surat Plt.

  Nomor 653/4529/436.6.2/2014tanggal 3 November 2014 maka segala perijinan yang diterbitkanberdasarkan SKRK tersebut harus dicabut dan dinyatakan batal;3) Bahwa penerbitan objek sengketa dan objek sengketa II sematamatasebagai bentuk kepastian hukum dan mengantisipasi agar tidak terjadipelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 20142034;Halaman 13 dari 17 halaman.

  Putusan Nomor 211 PK/TUN/2016PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Factitelah melakukan kekeliruan yang nyata, karena SKRK (Surat KeteranganRencana Kota) dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atas nama Penggugatharus dibatalkan/dicabut.

• SKRK tersebut dan batasbatasnya dimana saja.

  HR Muhammad 122 Surabaya itu belum ada permohonanIMB berdasarkan SKRK tersebut ; Bahwa SKRK telah dicabut di tahun 2018 karena telah ditemukan ada cacat prosedurterkait persyaratan yang tidak sesuai. dan atas pencabutan SKRK tersebut tidak ada respon dari pemilik SKRK/Penggugat ;Bahwa, Setahu saksi Keputusan Pembatalan/Pencabutan SKRK oleh Kepala DinasCipta Karya itu sudah dikirimkan kepada yang bersangkutan/pemilik SKRK ;Bahwa, Kalau melihat di data base kami bahwa persil di Jl. HR.

  Tapi kalau persyaratanpermohonannya dipenuhi, maka harus dilayani oleh pemerintah, dilayani itu bisaditolak, atau bisa dikabulkan ; Bahwa, SKRK itu bukan ijin, tapi surat keterangan rencana tata ruang kota. Di titikitu selalu menjadi rencana tata kota. Baru setelah SKRK itu, SKRK menjadi dasaruntuk mengurus IMB.

  Bahwa SKRK adalah syarat pengajuan IMB, sesuai keterangan saksi Asri Kresnowatidimuka Persidangan dibawah sumpah menyatakan bahwa Pengajuan IMB harus disertai dengan SKRK ;Sesuai keterangan ahli yaitu Prof. Dr.

  Tatik Sri Djatmiati di muka Persidangandibawah sumpah menyatakan bawa berdasarkan Peraturan Daerah Kota SurabayaNomor 1 Tahun 1997, salah satu syarat pengajuan IMB adalah SKRK, sehinggaketika pemerintah tidak juga mengeluarkan SKRK yang membuat pemohon tidakdapat mengurus IMB, maka tidak diurusnya IMB tersebut bukan kesalahan pemohon;Selanjutnya karena tidak adanya SKRK, maka Penggugat tidak dapat mengajukanpermohonan IMB karena kekurangan persyaratan ; 4.

• Bahwa SKRK dan IMB adalah dua produk yang berbeda, sehinggatidak benar jika permohonan SKRK dianggap sebagai permohonan IMB.Halaman 33 dari 89 halaman Putusan Perkara Nomor : 147/G/2018/PTUN.SBY.Dalih tersebut adalah dalih yang tidak berdasar.

  ASRI KRISNOWATI:Bahwa sejak 30 (tiga puluh) tahun yang lalu saksi kenal dengan Penggugat ;Bahwa saksi bekerja dalam Biro jasa dalam pengurusan Suratsurat antara lain dalam pengurusan SKRK, IMB dll ;Bahwa Penggugat minta tolong dalam pengurusan SKRK di UPTSA pada tahun2014 ; Bahwa saksi mengetahui atas IPT yang menjadi objek sengketa dalam perkaraini dan berakhir tahun 2014: Bahwa pada saat mengurus SKRK masa berlaku IPTnya sudah berakhir yangmana dalam pengurusan SKRK saksi sekalian mengurus perpanjangan

  IPTnya;Bahwa dalam pengurusan SKRK maupun perpanjang IPT saksi pernahdihubungi oleh pihak Dinas terkait yaitu dari Bagian Pengukuran ;Bahwa Bukti T15 adalah merupakan Riwayat Proses Permohonan saksi dalampengurusan SKRK JI.

  pada akhir Tahun 2014 ;Bahwa oleh karena jangka waktu IPT telah habis masa berlakunya maka pengajuan SKRK tidak bisa di setujui ;Bahwa ada kekurangan suatu syarat dalam pengajuan SKRK, permohonandikembalikan dengan memberitahukan melalui SMS kepada pemohon dan diminta untuk melengkapinya ;Bahwa bukti P6 merupakan Tanda Terima Jadwal Pengukuran ijin SKRK atasnama HENG HOK SOEI/SHIDO SUMIDOMO atas persil JI.

  Bahwa SKRK merupakan salah syarat untuk pengajuan IMB, sesuaiketerangan saksi H. Asri Krisnowati dimuka Persidangan dibawah sumpahmenyatakan bahwa Pengajuan IMB harus disertai dengan SKRK;Sesuai keterangan ahli yaitu Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, SH.

• Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram Nomor:

  600/036.C/PUPR-KT/III2019 tanggal 15 Maret 2019 Perihal Penolak SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota);

  3.

  Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

  Ruang Kota Mataram Nomor: 600/036.C/PUPR-KT/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 Perihal Penolakan SKRK (Surat

  Keterangaan Rencana Kota) dan mewajibkan menerbitkan SKRK Penggugat;

  4.

  Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram No. 600/036.C/ PUPRKT/III/2019 Perihal Penolakan SKRK tanggal 15 maret 2019;3: Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram No.600/036.C/PUPRKT/III/2019 Perihal Penolakan SKRK tanggal 15 maret 2019dan mewajibkan menerbitkan SKRK Penggugat;4.

  Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.Mtr0031/SKRK/DPUPR/CKR/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 (Sesuaidengan fotokopi);5.

  sekarang berdinas di Kantor Dinas Penanaman Modal danPerizinan Terpadu, sebagai Kepala Seksi Perizinan; Bahwa setahu saksi terkait dengan perubahan Perda itu disampaikan, tetapisebelumnya kita sampaikan kepada pemohon artinya kita minta untuk menguruskembali SKRKnya; Bahwa seingat saksi sebelum keluar Perda terbitnya SKRK yang telahdiperiksa; Bahwa setiap SKRK serta permohonan pemohon diperhatikan bahwapermohonan masuk sebelum SKRK terbit namun ternyata baru diterima di dinasperizinan setelah ada

  Bahwa Surat Penolakan pemberian SKRK tidak beralasan hukum, kecuali data/dokumen permohonan tidak lengkap;2.

  tanggal 15 Maret 2019 Perihal Penolakan SKRK (Surat KeteranganRencana Kota) dan mewajibkan menerbitkan SKRK Penggugat;hukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.898.000,(satu jutadelapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;Halaman 33 dari 35 halaman.

• SSWN15110324/SKRK/UPTSA1/2015 tanggal, 3 Nopember 201 5.

  19 Pebruari 2016, Nomor. 650/2507/436.6.2/2016 tentangPemberitahuan Permohonan SKRK, bertentangan dengan asasasas umumpemerintahan yang baik yaitu bertentangan dengan asas kepastian hukum.

  Bahwa oleh karena surat tertanggal, 19 Pebruari 2016, Nomor.650/2507/436.6.2/2016 tentang Pemberitahuan Permohonan SKRK, melanggarhukum (melanggar asasasas umum pemerintahan yang baik), maka surattertanggal 19 Pebruari 2016, Nomor. 650/2507/436.6.2/2016 tentangPemberitahuan Permohonan SKRK adalah tidak sah dan haruslah dibatalkan.

  Bahwa mengingat surat tertanggal 19 Pebruari 2016, Nomor.650/2507/436.6.2/2016 tentang Pemberitahuan Permohonan SKRK, sebagaipenolakan atas permohonan SKRK Penggugat, yang menjadi wewenangTergugat untuk menerbitkan SKRK yang Penggugat mohon, maka sudahselayaknya Tergugat haruslah dihukum untuk menerbitkan Surat KeteranganRencana Kota, untuk Penggugat. 20+ 202222 ===Berdasarkan.....Berdasarkan dalildalil yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohonkiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan

  Bahwa berdasarkan data pada Pemerintah Kota Surabaya yaitu RencanaGaris Sempadan dan Pemetakan Tanah Milik Karyawan KantorPerbendaharaan Negara di Desa Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut,pada.....15pada lokasi yang dimohonkan SKRK peruntukannya adalah FasilitasUmum guna Fasilitas Pendidikan, sehingga berdasarkan hal tersebut,Tergugat tidak dapat mengabulkan permohonan SKRK yang diajukanoleh Penggugat. +2200 220 222 202 eo no =6.

• Menyatakan batal Surat Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata RuangKota Surabaya Nomor : 640/7156/436.6.2/2015 tanggal 28 Mei 2015Tentang Pencabutan dan Pembatalan SKRK dan IMB; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Cipta Karyadan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 640/7156/436.6.2/2015 tanggal28 Mei 2015 Tentang Pencabutan dan Pembatalan SKRK dan IMB;4.

  Menyatakan Tindakan Turut Terbanding / Tergugat menerbitkan ObyekSengketa berupa Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya DanTata Ruang Pemerintahan Kota Surabaya Nomor640/7156/436.6.2/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Pencabutan DanPembatalan SKRK dan IMB telah tepat dan cermat ; 2.

  Menyatakan Obyek Sengketa berupa Surat Kepala Dinas PekerjaanUmum Cipta Karya Dan Tata Ruang Pemerintahan Kota Surabaya Nomor: 640/7156/436.6.2/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Pencabutan DanPembatalan SKRK dan IMB sah demi hukum dan dapat dilaksanakan ; 3. Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara ;LAL 5 == == 2 == a= ono nanan nnn nnn nnn nn nn nn nnn nn nn nnn cen ne ence ceeMohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono).

• Kota Surabaya; Nomor 188.4/6744-92/436.7.5/2017 dasar Surat Permohonan IMB nama Surya Budi alamat Bhaskara Jaya Utara B/4 Surabaya mengizinkan kepada sdr.Surya Budi untuk mendirikan bangunan di Persil Jl,Bhaskarasari No.66 Surabaya, dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 18 September 2017 tertanda Cap tanda tangal ERI CAHYADI, ST.MT.Pembina NIP.19770527 2001121 004

• Surat keterangan rencana kota diberikan kepada nama Surya Budi alamat Bhaskara Jaya utara B/4 Surabaya No.UPT: SSWN-170831-39-SKRK

  653/6405/436.7.5/2017; Luas Surat tanah 363 M2, Lokasi Jl.Bhaskarasari No.66 (Jl.Bhaskarasari Blok B1.35 Kel.Kalisari Kec.Mulyorejo);

Dikembalikan kepada sdr.Dedy Purwito, ST;

• Fotocopy legalisir sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1118 kelurahan kalisari luas 363 M2 an Surya Budi;
• Fotocopy legalisir izin mendirikan bangunan (IMB) Nomor 188.4/6744-92/436.7.5/2017 Jl.Bhaskarasari No.66 Surabaya an Surya Budi;
• Fotocopy surat keterangan rencana kota (SKRK

  ) No.UPT; SSWN-170831-39-SKRK, status tanah: Hak Milik No.SKRK: 653/6405/436.7.5/2017 an.Surya Budi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4.

(Surat Keterangan Rencana Kota)oleh saksi KIMI HARIONO ANGKANATA dan terhadap pengurusantersebut diberikan kepada saksi KOESHARDI, adapun untuk memenuhiterbitnya IMB dan SKRK oleh saksi KOESHARDI dilakukan perubahanterhadap gambar rencana bangunan rumah yang sebelumnyadisampaikan oleh saksi KIMI HARIONO ANGKANATA berupa menambahgambar POT BB, merubah gambar pondasi menggunakan pondasi batukali, merubah gambar rencana atap menggunakan kerangka galvalum,dan menambah gambar situasi sesuai dengan SKRK

(Surat Keterangan Rencana Kota) olehKimi Hariono Angkanata dan terhadap pengurusan tersebut diberikankepada Koeshardi, adapun untuk memenuhi terbitnya IMB dan SKRK olehKoeshardi dilakukan perubahan terhadap gambar rencana bangunanrumah yang sebelumnya disampaikan oleh Kimi Hariono Angkanataberupa menambah gambar POT BB, merubah gambar pondasimenggunakan pondasi batu kali, merubah gambar rencana atapmenggunakan kerangka galvalum, dan menambah gambar situasi sesuaidengan SKRK sehingga IMB dan SKRK

(Surat KeteranganRencana Kota) oleh Kimi Hariono Angkanata dan terhadap pengurusantersebut diberikan kepada Koeshardi, adapun untuk memenuhi terbitnyaIMB dan SKRK oleh Koeshardi dilakukan perubahan terhadap gambarrencana bangunan rumah yang sebelumnya disampaikan oleh KimiHariono Angkanata berupa menambah gambar POT BB, merubahgambar pondasi menggunakan pondasi batu kali, merubah gambarrencana atap menggunakan kerangka galvalum, dan menambah gambarsituasi Sesuai dengan SKRK sehingga IMB dan SKRK

(Surat Keterangan Rencana Kota) olehKimi Hariono Angkanata dan terhadap pengurusan tersebut diberikankepada Koeshardi, adapun untuk memenuhi terbitnya IMB dan SKRK olehKoeshardi dilakukan perubahan terhadap gambar rencana bangunanrumah yang sebelumnya disampaikan oleh Kimi Hariono Angkanataberupa menambah gambar POT BB, merubah gambar pondasimenggunakan pondasi batu kali, merubah gambar rencana atapmenggunakan kerangka galvalum, dan menambah gambar situasi Ssesuaidengan SKRK sehingga IMB dan SKRK

(Surat Keterangan Rencana Kota)oleh Kimi Hariono Angkanata dan terhadap pengurusan tersebut diberikankepada Koeshardi, adapun untuk memenuhi terbitnya IMB dan SKRK olehKoeshardi dilakukan perubahan terhadap gambar rencana bangunanrumah yang sebelumnya disampaikan oleh Kimi Hariono Angkanataberupa menambah gambar POT BB, merubah gambar pondasimenggunakan pondasi batu kali, merubah gambar rencana atapmenggunakan kerangka galvalum, dan menambah gambar situasi Ssesuaidengan SKRK sehingga IMB dan SKRK

• Menyatakan batal Surat keputusan Tergugat Nomor 650/6082/436.6.2/2014 tanggal22 Agustus 2014 perihal pemberitahuan permohonan SKRK (Surat KeteranganRencana Kota) ; 25 2 222 enn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor650/6082/436.6.2/2014 tanggal 22 Agustus 2014 perihal pemberitahuanpermohonan.........5permohonan SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota) ;4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; 5.

  mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya memutus sebagai berikut :1.Menerima Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya ;2.Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.173/G/2014/PTUN.SBY tanggal 21 Mei 2015;Selanjutnya mengadili sendiri : Menolak Eksepsi Tergugat; 1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.Menyatak batal Surat Keputusan Tergugat No. 650/6082/436.6.2/2014 tanggal 22Agustus 2014, perihal pemberitahuan Permohonan SKRK

  (Surat Keterangan RencanaK ta ) 3 nn nn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn non nnn nnn nnn non nn nnn nen nnn renee3.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan No. 650/6082/436.6.2/2014 tanggal22 Agustus 2014 Perihal Pemberitahuan Permohonan SKRK (Surat KeteranganRencana Kota ) 3 522 nn nnn nn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn ce nn ene4.Mewajibkan Tergugat untuk mengeluarkan dan atau mencoret dari daftar KawasanRuang Terbuka Hijau terhadap tanah seluas 3.637 M2di jalan Angegrek Surabaya yaitusebagian

• Sedangkan SKRK dan Surat IMB diterbitkan Tergugat Imasingmasing tanggal 8 Juli 2002 dan tanggal 14 Maret 2003 yang pada kenyataannyaPenggugat tidak pernah mengajukan keberatan terhadap proses penerbitan IMBmaupun SKRKnya, sebaliknya pihak Penggugat lebih mengutamakan pilihanhukumnya pada masalah kepentingan yang dirugikan bersifat in materiil dalamhubungannya dengan pihak Pengelola RS Onkologi.

  Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak sebab tidakada relevansinya dengan obyek sengketa KTUN dari Tergugat I =;10 Sedemikian pula dalam dalil Tergugat I yang diuraikan dalam butir 11 diatas, bahwa11proses penerbitan SKRK dan surat IMB a quo dilakukan dalam situasi Extunc,sedangkan Penggugat menjusment bahwa terjadi dampak gangguan pada selangberoperasinya bangunan rumah sakit.

  Hadjon30dkk dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, 2002 : 146, makasurat IMB maupun SKRK yang sudah berlangsung dan telah berakhir fungsinyatidak dapat dicabut lagi. Dengan demikian surat IMB Nomor188/116092/402.4.6/2003 tanggal 14 Maret 2003 atas nama Lia Gadri Djatmiko, persilJl. Arif Rahman Hakim No. 184 Surabaya sudah berakhir dan memiliki sifat sekalipakai.

  ARAYA BUMI MEGAH sudah mempunyai site plan atauBouw Block ; Bahwa, site plan ( Bouw Block) dikeluarkan tanggal 16 Agustus1993 ; Bahwa, kavling A If Nomor 7 Untuk fasilitas umum atau perumahan ; Bahwa, Rumah Sakit Onkologi telah mempunyai syarat zoning dan SKRK danyang mengajukan dari pihak Rumah Sakit Sendiri ;Bahwa, Peruntukan kavling A II No. 7 yang diajukan syarat zoning dan SKRK,Setahu saksi untuk Rumah Sakit Khusus, yaitu Rumah Sakit Onkologi ;Bahwa, dalam IMB saksi melampirkan gambar bangunan

  Oleh karena kerugian dimaksudbersifatimmateriil, sehingga bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapikewenangan Pengadilan Negeri ; 3 Bahwa Rumah Sakit Onkologi mulai beroperasi bulan April 2006, maka menjadijanggal bagi Penggugat untuk tidak mengetahui adanya ijinijin yang semestinya harusdimiliki oleh Pengelola rumah sakit, termasuk SKRK yang diterbitkan tanggal 8 Juli2002 dan IMB diterbitkan 14 Maret 2003 oleh TergugatI.

• Bahwa saksi tidak tahu kalau disitu ada pemilikhak ;Bahwa Permohonan SKRK itu. tahapan dalam mengajukanIMB ; Bahwa pak Kurniawan mengajukan permohonan SKRK ini untukMendirikan DANQUNAN j on nn neon nnn n rene en ene enn nn en enn nee Bahwa alasannya tidak dapat diproses itu karena tanah itu berada dibegian Cari jalan passe sssesssee eereieest et neenet eee ceneeeer ee eseeteeaee Bahwa saksi tidak tahu sertipikat itu bagian daripecahan ; Bahwa saksi waktu turun ke jalan sudahberpaving ; Bahwa ketika

  Bahwa saksi belum pernah membahas atau memproses pengajukanSKRK dari KUrMiAWAN ; ene nn nnn en ene nn ene nn enna nn ne enna ensBahwa saksi tahu ada permohonan SKRK dari pakKurniawan ; Bahwa permohonan pak Kurniawan dipending karena diperlukanklarifikasi terkait posisiIANAN j nnn nn nnn n enn ene en nnn nn nn en nn enn nn nnen nn nnenennns Bahwa saksi tidak ikut survey dilapangan ; Bahwa saksi menyimpulkan jalan dari Perda No. 8 Tahun 2018 tentangRDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota ) Surabaya ;

  Bahwa saksi berdinas dibagian pelayanan perijinanSKRK 5 Bahwa saksi berdinas di bagian pelayanan perijinan SKRK sejak Tahun2009 ooo nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn enn nnn nn nnn ne Bahwa dalam permohonan SKRK salah satu syaratnya melampirkansertipikat atau alas hakMenQuaSAl ; Bahwa saksi tahu di jalan itu ada haknya dalam sertipikat setelan adapermohonan SKRK 5 27222 none nen nnn nnn nnn nnn nnn cen eee Bahwa saksi belum tahu keterangan di dalam gambar sertipikatitu ; Bahwa

  Permohonan SKRK pak Kurniawan Tahun2018 ; Bahwa saks tidak pernah kelOKAS j 22 on ene n nn nn en nn nn nnn nn nn enna nen Bahwa Prosedurnya dari SKRK itu) dari pemohon' melengkapiadministrasi ke Dinas kemudian diproses survey dilapangan, hasil surveydilapangan kita proses ke perencanaan tata kota seperti apa kemudian kitaterbitkan SKRK sesual Perda TataFRUGING jenscesssee nesses nnn cesses neeencneesee eens Bahwa dari hasil survey itu yang jelas apa yang termohonkan itu kenaEIEN ~~ ~~ nm nnn nnn

  Bahwa setahu alasan pemkot menolak permohonan SKRK pakKurniawan karena Pemkot tidak mengeluarkan jjin pagar tapi jinBangunaan ; 222 22222 n noone Bahwa Pak Kurniawan mengajukan jjin untuk membuatpagar ; Bahwa membuat pagar perlu SKRK awalnya saksi tidak tahutetapi setelah dijelaskan oleh Pemkot jadi tidak perlu adanyaSKRK ;= Bahwa tidak ada rencana membangun Jalan itu ditutup tetapi yangdibelakang ada rencana akan ditutup ; Bahwa setahu' saksi jalan ini masuk sertipikat pakKurniawan ; Bahwa saksi

• Bahwa pada saat Penggugat mengetahui tentang terbitnya SKRK(Surat keterangan rencana kota) tanggal 5 Oktober 2020 milik Sdr.

  Bahwa objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat, di dalampermohonan SKRK luas lahan yang disebutkan dengan luas 600 M?

  Abu Abdul Hadi, S.H., M.H, dkk, Nomor: 01/AAH.KBRT/23/XI/20 hal Permohonan Keberatan diterbitkan IMB atas nama BingHariyanto, yang intinya berkeberatan dan mohon kepada Tergugatuntuk mencabut SKRK (Surat keterangan rencana kota) dan IMB(izin mendirikan bangunan) Home Industri Pencucian sarang burungwallet milik Bing Hariyanto di Jl. Kertajaya Indah II No. 4/F213Surabaya; Menindaklanjuti Surat Sdr.

  Sesuai SKRK tersebut, yang dapat dimanfaatkan usaha home industriadalah 50 % dari koefisien bangunan dan apabila dalam perhitungannyamelampaui 300 M?, maka lahan yang dapat dimanfaatkan untuk homeindustri adalah sebesar maksimum 300 M?, sedangkan sisa lahandigunakan untuk rumah tangga.Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perda Nomor 12 Tahun 2014,Perda Nomor 8 Tahun 2018 dan Perwali Nomor 52 Tahun 2017, luas lahanyang lebih dari 300 M?

  ), dan SKRK yang memproses juga Dinas CiptaKarya; Bahwa, setelan SKRK jadi untuk kegiatan permohonan nonrumah tinggal itu maka secara otomatis nanti proses berkas itu turunsetelah dari pararel, karena butuh dokumen dari lingkungan hidup atauizin lingkungan maka temanteman di Dinas Lingkungan yang akanmemproses, kemudian butuh drainase maka temanteman Dinas PUyang memproses, kemudian butuh lalu lintas maka secara sistemtemanteman di Dinas Perhubungan yang akan memproses.

• ketahuidisaat salah seorang ahli waris lbrahim Bin Harun yang bernama YusriBin lbrahim datang ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) Siak denganmaksud untuk mensertifikatkan surat tanah a quo, namun BPN tidak bisamenerbitkan sertifikatnya, karena ada pihak lain yang juga mengklaimtanah tersebut sebagai tanah miliknya, yakni Tergugat ;Bahwa terhadap tanah a quo, Tergugat tanpa seizin dansepengetahuan Para Penggugat telah menerbitkan Surat KeteranganRiwayat Kepemilikan/Pengusaan Tanah dengan Nomor : 30/2019/SKRK

  memberikan putusansebagai berikut :a.b.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan Tergugat , Tergugat Ill dan Tergugat IV telah melakukanperbuatan melawan hukum ;Menyatakan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan TanahNomor : 90/SKRPPT/DS/VV004 atas nama Yusri Bin lbrahim, tertanggal07062004 dengan register Camat Siak Nomor : 908/SKRP/2004tertanggal 14 September 2004 adalah sah dan berharga ;Menyatakan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan TanahNomor : 30/2019/SKRK

  Nomor : 2055 K/Pdt/2009e Sebelah Timur berbatas dengan tanah Usman Ali .................. 300 M;Bahwa perolehan hak Penggugat Rekonvensi atas tanah terperkaraadalah berdasarkan Surat keterangan Riwayat Kepemilikan/PenguasaanTanah dengan Nomor : 30/2019/SKRK/DS/001 yang diterbitkan oleh KepalaDesa Benteng Hulu, Kecamatan Siak ;Bahwa selama Penggugat Rekonvensi memiliki tanah tersebut, yangmana di atas tanah tersebut telan Penggugat Rekonvensi tanami denganperkebunan kelapa sawit dan sampai dengan

  atassebidang tanah yang terletak di Jalan Sepakat RT.06/RW.02 DesaBenteng Hulu, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak dengan ukuran dan batassebagai berikut :Sebelah Utara berbatas dengan tanah Surono ..................05 70M; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Perjuangan .... 70M; Sebelah Barat berbatas dengan tanah SLTP 04 .............. 300M ; Sebelah Timur berbatas dengan tanah Usman Ali .............. 300M ; Menyatakan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanahdengan Nomor : 30/2019/SKRK

• Terhadap pendirian bangunan dimaksud Halaman 8 dari Halaman 65 Putusan Perkara Nomor : 209/G/2015/PTUN.SBYPENGGUGAT telah memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)Nomor : 188/348791/436.6.2/2013 tanggal 28 Oktober 2013,didalamnya dilampir Surat Keterangan Rencana Kota Nomor653/1478/436.6.2/2013 tanggal 16 April 2013.Bahwa setelah memiliki SKRK dan IMB PENGGUGAT mulaimelaksanakan pembangunan sesuai dengan gambar, specific danketentuan yang ada di SKRK maupun peraturan (Perda Kota SurabayaNomor

  bidang tanah bukanlah kewenangan dari DinasPekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah KotaSurabaya, tetapi merupakan kewenangan dari institusi BadanPertanahan Nasional dan sampai saat ini institusi dimaksud tidak pernahmenyatakan adanya salah letak bidang tanah sertifikat Nomor 3167.Dengan demikian keputusan dan atu kebijakan ini melampai batasKEWeNAaNGaNNYya. 222222 eon nnn nnn nee nnn non new nee ee een nnn eon oneBahwa PENGGUGAT pada saat mengajukan permohonan danselanjutnya diterbitkan SKRK

  Nomor : 653/1478/436.6.2/2013 tanggal16 April 2013 dan IMB Nomor : 188/348791/436.6.2/2013 tanggal 28Oktober 2013, salah satu dasar yang digunakan permohonan adalahsertifikat Nomor 3167, dengan demikian sangatlah tidak beralasanpertimbangan pencabutan dan pembatalan SKRK maupun IMBdimaksud, dengan demikian kebijakan dan atau keputusan dimaksud Halaman 11 dari Halaman 65 Putusan Perkara Nomor : 209/G/2015/PTUN.SBY15.16.sangat sewenangwenang termasuk abuse of power (menyalahgunakan kekuasaan). + 22

  Akan tetapi kebijakan dan atau keputusan TERGUGATsangat jelas tanpa kajian dan landasan hukum, hal ini terbukti bahwadasar dan atau alasan yang digunakan bukanlah kewenangannya.Disisi lain pada saat penerbitan SKRK dan IMB dimaksudPENGGUGAT telah menunggu tidak kurang dari 1 (satu) tahunmelalui prosedur dan ketentuan yang ditentukan dengan memenuhiberbagai persyaratan yang diharuskan, tetapi pencabutan dan ataupembatalan dikarenakan PENGGUGAT melaporkan baik keWalikota maupun ke Ombudsman terhadap

  Dalam perkara ini jelasTERGUGAT tidak professional, hal ini dapat dibuktikan bahwa padasaat mengajukan permohonan SKRK maupun IMB, dasar yangdigunakan adalah sertifikat Nomor 3167, tetapi dalam pencabutan Halaman 13 dari Halaman 65 Putusan Perkara Nomor : 209/G/2015/PTUN.SBYdan atau pembatalan sebagaimana tertuang dalam suratTERGUGAT Nomor : 640/7156/436.6.2 /2015 tanggal 28 Mei 2015,dasar atau alasannya perbedaan letak bidang tanah antara SHMNomor 437 dengan SHM baru Nomor 3167, sedangkan sertifikatNomor