Ditemukan 12 data
64 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT SMCC UTAMA INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
32 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT SMCC UTAMA INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
SMCC UTAMA INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
31 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT SMCC UTAMA INDONESIA, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
48 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
SMCC UTAMA INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
105 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
SMCC UTAMA INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
50 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
SMCC UTAMA INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
31 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT SMCC UTAMA INDONESIA
279 — 242 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA VS SMCC HUTAMA JOINT OPERATION
Bahwa dalam perkara a quo, Todung Mulya Lubis selain menjadi salahsatu Kuasa Hukum/Advokat dari SMCC Hutama Joint Operation jugaterdaftar sebagai Arbiter di BANI;9. Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka patut diduga atasputusan perkara a quo terdapat conflict of interest antara MajelisArbitrase yang memeriksa dan memutus perkara a quo dengan pihakyang berperkara;Il. Pokok Perkara;A. Subtansi perkara dalam proses di BANI;Hal. 6 dari 30 hal. Put. Nomor 550 B/Padt.SusArbt/2015.
puluh tiga rupiah);Tanpa melalui proses audit oleh Lembaga Auditor Negara;Bahwa jelas kontrak Nomor KU.08.08/PUATPPLN/NS/XII/20101tanggal 23 Desember 2010 juga tidak diatur tentang ketentuan AuditIndependen, oleh karena itu seharusnya Audit Independen tidak dapatdipakai sebagai dasar untuk memutus;Bahwa dalam persidangan dan jawab menjawab dari Penggugat (dh.Termohon) di BANI sudah menjelaskan bahwa dalam prosespengeluaran keuangan proyek keuangan pemerintah diperlukanpersetujuan BPK/BPKP;Bahwa SMCC
Nomor KU.08.08/PUATPPLN/NS/XII/20101 tanggal 23Desember 2010 (dh. bukti P 3 Perkara a quo) juga tidak diatur tentangketentuan Audit Independen, oleh karena itu) seharusnya AuditIndependen tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk memutus;Bahwa dalam persidangan dan jawab menjawab dari Penggugat (dh.Termohon) di BANI sudah menjelaskan bahwa dalam prosespengeluaran keuangan proyek keuangan pemerintah diperlukanpersetujuan BPK/BPKP;Terbanding (dahulu Tergugat)/Pemohon dalam Perkara Arbitrase a quoadalah SMCC
201 — 200
LawanSMCC Hutama Joint Operation.
Menjaga nama baik dan martabat rekan, baik di dalam maupundi luar profesi arbitrase.Bahwa dalam perkara a quo, Todung Mulya Lubis selain menjadisalah satu Kuasa Hukum/ Advokat dari SMCC Hutama JointOperation juga terdaftar sebagai Arbiter di BANI;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka patut diduga atasputusan perkara a quo terdapat conflict of interest antara MajelisArbitrase yang memeriksa dan memutus perkara a quo dengan pihakyang berperkara;ll. POKOK PERKARAA.
Bahwa SMCC Hutama Joint Operation merupakan joint operationantara Perusahaan Asing (Jepang) dengan PT Hutama Karya(Persero) yang mana posisi PT Hutama Karya (Persero) sudahterbiasa dengan praktik danketentuan pengaturan pengeluarankeuangan negara yang harus melalui BPK/BPKP;10.
Selanjutnya, bahwa Penggugat mempermasalahkan Todung MulyaLubis sebagai Arbiter yang ikut dalam perkara arbitrase di BANIadalah benarbenar suatu pernyataan yang tidak berdasar dan keliru.Hal ini karena sesuai dengan Surat Kuasa yang Tergugat daftarkan,bahwa jelas tidak tercantum nama Todung Mulya Lubis sebagai pihakyang mewakili SMCC Hutama Joint Operation selaku KuasaHukum Lubis, Santosa & Maramis Law Firm untuk dapat beracara diarbitrase pada perkara aquo dan tidak pernah sekalipun hadir dalamsidang
KU.08.08/PUATPPLN/NS/XII/20101 tanggal23 Desember 2010 juga tidak diatur tentang ketententuan Audit Independen,oleh karena itu seharusnya Audit Indenpenden tidak dapat dipakai sebagaidasar untuk memutus;Bahwa SMCC Hutama Joint Operation merupakan joint operationantara Perusahaan Asing (Jepang) dengan PT Hutama Karya (Persero) yangmana posisi PT Hutama Karya (Persero) sudah terbiasa dengan praktik danketentuan pengaturan pengeluaran keuangan negara yang harus melaluiBPK/BPKP;Bahwa Majelis Arbitrase
Bahwa Penggugat mempermasalahkan Todung Mulya Lubissebagai Arbiter yang ikut dalam perkara Arbitrasi di BANI, suatupernyataan yang keliru karena dalam surat kuasa yang tergugatdaftarkan tidak tercantum nama Todung Mulya Lubis sebagaipihak yang mewakili SMCC Hutama Join Operation selakukuasa Hukum Lubis, Santosa & Maramis Law Firm untuk dapatberacara di Arbitrase pada perkara aquo tidak pernah hadir dalamsidang Arbitrase di BANI ;Menimbang, bahwa setelah mendengar dan membaca ReplikPenggugat dan Duplik
AIPTU SUTRISNO
Terdakwa:
WARKINI
63 — 4
BrebesAgama : IslamPekerjaan : WiraswastaSUSUNAN PERSIDANGAN :DIAN ANGRAINI MEKSOWATI, SH,MH........... 000005 cose eee eee Hakim Tunggal ;MULYAN TO, SH. smcc cssmcececmcccurnse +s onamnste wsow onmmonee asso emamans ease PONIterd PEMOpantl;Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Brebes tanggal 29Nopember 2019 Nomor : Dak.Tpr/129/X1/2018 ;a.b.Terdakwa mengakui dakwaan ;Keterangan saksi ALFA HASYIM dan saksi STEFANUS HERYNDRA.
122 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
SMCC UTAMA INDONESIA, menggunakan jasa keamananPT. Shield Indonesia masa Januari s.d. Desember 2004 sebanyak 3(tiga) transaksi dengan total transaksi terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak(DPP) Rp 49.236.900, dan Pajak Pertambahan Nilai sebesarRp 4.923.690, ; dan PT. Shield Indonesia telah melakukanpemungutan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI dan atas PAJAKPERTAMBAHAN NILAI tersebut PT.
SMCC UTAMA INDONESIA telahmelaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun2004, atas seluruh transaksi dengan PT. Shield Indonesia termasukPAJAK PERTAMBAHAN NILAI telah dilunasi pembayarannya oleh PT.SMCC UTAMA INDONESIA $;Bahwa PT. SURYA NORDFINANS, menggunakan jasa keamanan PT.Shield Indonesia, masa Januari s.d.
SMCC UTAMA INDONESIA telahmelaporkannya sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN selama tahun2004, atas seluruh transaksi dengan PT. Shield Indonesia termasukPAJAK PERTAMBAHAN NILAI telah dilunasi pembayarannya oleh PT.SMCC UTAMA INDONESIA ;Bahwa PT. SURYA NORDFINANS, menggunakan jasa keamanan PT.Shield Indonesia, masa Januari s.d.