1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Nursasongko Soegijatno bin Soegijatno Soegijoko yang mening gal dunia pada tanggal 05 Januari 2021 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Nursasongko Soegijatno bin Soegijatno Soegijoko adalah :

1. Widiatmi Murtiastuti binti Rd Mas Soetardi Soerjohoedojo (ibu kandung);

2.

Widjojo Kusumoyudho bin Soegijatno Soegijoko (kakak kandung laki-laki);

3. Tenny Nurwidiani binti Soegijatno Soegijoko (adik kandung perempuan);

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 357.000,- (Tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Pemohon:
1.Widiatmi Murtiastuti binti Rd Mas Soetardi Soerjohoedojo
2.Widjojo Kusumoyudho bin Soegijatno Soegijoko
3.Tenny Nurwidiani binti Soegijatno Soegijoko

Susilo Binti Soegijatno Soesilo);

Susilo binti Soegijatno Soesilo);3.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perkawinan antara Pemohon yang bernama RUSMINI dengan SOEGIJATNO (Alm) yang dilalangsungkan menurut agama Budha pada tanggal 18 Agustus 1975 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai Perkawinan Pemohon tersebut dalam Buku Register

Soegijatno Tjakranegara, S.H., Penerbit Sinar Grafika, Cetakankeempat Juni 2008), dimana Asas ini menghendaki bahwa semua faktafakta dan masalahmasalah yang relevan diinventarisasi dan diperiksauntuk dipertimbangkan dalam mengambil keputusan, sehingga sebelummenerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, harus memenuhi syaratsyarat sebagaimana ditentukan oleh ketentuan;Bahwa Tergugat dalam mengalinkan Objek Sengketa dimana dahulunyaatas nama Charlotta Dompas yang telah dialinkan kepada para ahliwarisnya

Soegijatno Tjakranegara, S.H, Penerbit Sinar Grafika,Cetakan keempat Juni 2008);Asas ini menghendaki bahwa semua faktafakta dan masalahmasalah yang relevan diinvetarisasi dan diperiksa untukdipertimbangkan dalam mengambil keputusan, sehingga sebelummenerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, harus memenuhi syaratsyarat sebagaimana ditentukan oleh ketentuan;Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yang terakhirdicatat atas nama pemegang hak Meryana tidak melakukan penelitiandengan cermat, juga

Soegijatno Tjakranegara, S.H.

.; : Kepala Seksi Bantuan Hukum IV, Direktorat PeraturanPerpajakan II; nn0n0nn ne nn nnn n cnn nnnne: WIDJOJO KUSUMOYUDHO SOEGIJATNO, S.H.; :Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Pelaporan, danKepatuhan Internal, Kantor Wilayah D.J.P.

Nama :MOHAMMAD YUSUF SHUAIDI, S.H.; Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum IV, Direktorat PeraturanPerpajakan II; Halaman 4 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG10.11.12.13.14.15.16.17.NamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNama: WIDJOJO KUSUMOYUDHO SOEGIJATNO, S.H.; :Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Pelaporan, danKepatuhan Internal, Kantor Wilayah D.J.P.

Soegijatno Tjakranegara (2002:8283) mengatakanbahwa untuk mengetahui apakah suatu badan atau pejabat adalahbadan atau pejabat Tata Usaha Negara harus dilinat pada fungsinyasaat ia melakukan perbuatan yang sesuai dengan peraturanperundangundangan atau peraturan terkait. Sehingga menurutSoegijatno, tidak menutup kemungkinan bahwa tiap badan atauindividu di setiap lingkungan kekuasaan negara baik di pusat danHalaman 9 dari 167 halaman.

Soegijatno Tjakranegara (2002: 8283), mengatakan yangdijadikan ukuran untuk mengetahui apakah yang dihadapi ituadalah Badan atau Pejabat TUN haruslah dilihat padafungsinya saat ia melakukan suatu perbuatan yang sesuaiperaturan perundangundangan. Jadi, harus dilihat kepadaperaturan terkait.

Karena itu, tulis, Soegijatno, pada dasarnyatidak tertutup kKemungkinan bahwa tiap penguasa di setiaplingkungan kekuasaan negara di pusat dan daerah dengansebutan dan struktur apapun dapat dianggap sebagai Badanatau Pejabat TUN asalkan kewenangannya berbuat demikianditentukan peraturan perundangundangan.

Soegijatno Tjakranegara, Penerbit SinarGrafika, 1994, hlm. 6869) ; Bahwa pertimbangan bobot lebih penting dan lebihurgent serta lebih tingginya pemenuhan hak hak paraPenggugat di dalam PKB aquo oleh Tergugat, antaralain sebagaimana terbukti di dalam Rangkuman RapatDengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI tanggal 21Mei 2008, dan bukti bukti surat lainnya seperti:Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi' Rl12Nomor B.78/MEN/PHIJSK PKKAD/II1/2009 tanggal 4Maret 2009 perihal Penegasan untuk melaksanakanPerjanjian

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa, mengadili danmemberikan putusan terhadap Perkara a quo dengan tetap berpegangpada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang memeriksa Permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditetapkan, untuk Pemohon hadir menghadap sendiri, sedangkan untukTermohon hadir Widjojo Kusumoyudho Soegijatno

Soegijatno Tjakranegara, SH dalam bukunyaberjudul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Hal 5 Halaman 32 Putusan Nomor 54/G/2020/PTUN.PLG2)Keputusan Tata Usaha Negaran yang bukan merupakan keputusan PeradilanTata Usaha Negara yakni berupa.Keputusan HTUN yang merupakan perbuatan perdata maka dengan demikiansangat jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidakberwenang mengadili dan membatalkan objek sengkta 2, Oleh karena ituGugatan yang demikian pantas untuk ditolak atau

Soegijatno Tjakranegara (20C2:8283) menyatakan yang dijadikan ukuran untuk mengetahui apakah yangdihadapi itu adalah badan/pejabat TUN harus dilihat pada fungsinya saatmelakukan suatu perbuatan yang sesuai peraturan perundang undangan.Jadi harus dilihat pada peraturan terkait.

SOEGIJATNO TJAKRANEGARA, SH yang menyatakan bahwa"a.

., MH ; Muhammad Yusuf Shuaidi, SH ; WidjojoKusumoyudho Soegijatno SH ; Mutiara Budi Ayuningtyas SH., LLM ;Sylli Meliora Sterigma, SH ; Vinna Dien Asmady Putri, SH., MSc ; FajarTriyanto, SH ; Lilis Nur Faizah, SH ; Yofan Herdinawan, SH ; DewiYuliany Saragih, SH ; Ghina Praska Levi, SH ; Nyayu Miftahul Huda,S.Mn semuanya yang beralamat di Jl.

Soegijatno Tjakranegara dalam bukunya yang berjudulHukum Acara Peradilan Tata Usaha Negera di Indonesia, halaman 69,menyebutkan Asas Kecermatan sebagai berikut:Asas ini menghendaki bahwa semua faktafakta dan masalahmasalahyang relevan diinventarisasi dan diperiksa, untuk dipertimbangkandalam mengambil keputusannya;Asas ini dapat dilanggar dengan berbagai cara, ialah: Pihakpihak yang berkepentingan tidak didengar dengan cara yangtidak benar; Faktafakta tidak diperiksa dengan cermat; Advisadvis dipergunakan

Soegijatno Tjakranegara dalam bukunya yang berjudul HukumAcara Peradilan Tata Usaha Negera di Indonesia, halaman 69, menyebutkan AsasKecermatan sebagai berikut:Asas ini menghendaki bahwa semua faktafakta dan masalahmasalah yangrelevan diinventarisasi dan diperiksa, untuk dipertimbangkan dalam mengambilkeputusannya.227.228.229.230.Asas ini dapat dilanggar dengan berbagai cara, ialah:e Pihakpihak yang berkepentingan tidak didengar dengan cara yang tidake Faktafakta tidak diperiksa dengan cermat.e Advisadvis

., MH ; Muhammad Yusuf Shuaidi, SH ; WidjojoKusumoyudho Soegijatno SH ; Mutiara Budi Ayuningtyas SH., LLM ;Sylli Meliora Sterigma, SH ; Vinna Dien Asmady Putri, SH., MSc ; FajarTriyanto, SH ; Lilis Nur Faizah, SH ; Yofan Herdinawan, SH ; DewiYuliany Saragih, SH ; Ghina Praska Levi, SH ; Nyayu Miftahul Huda,Putusan Perkara No. 57/Pdt.G/2019/PN.Plg Halaman : 1 dari 63.S.Mn semuanya yang beralamat di JI.

Widjojo Kusumoyudho Soegijatno, S.H.;2. Muhammad Fathoni, S.E., M.M.;3. Aprinanda Ramadhan;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur SipilNegara pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu yang beralamat diJalan Pahlawan No. 6 RT. 12 RW. 05 LK.