Penetapan No. 0001.11.12.13.14.15.16.Bahwa kemudian moment liburan sama pembayaran hutang langsung tersebutmenjadi konflik, Tergugat menuduh Penggugat wanita gampangan dan tidakmenghormati Tegugat sebagai suami;Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi KetikaTergugat komen di media sosial menuduh bahwa Penggugat adalah telembuk(pelacur) dan Ketika Penggugat mengunggah foto Penggugat ke media sosialdi komen oleh Tergugat pasaran pira (pasaran berapa) yang tentu sajakomen tersebut

Olehkarena melakukan pengamanan acara Bakti Sosial kunjungan Menteri Sosialdi 5 (lima) Desa, yaitu Desa Tanah Datar, Desa Intan Jaya, Desa IntanMakmur, Desa Rimba Jaya dan Desa Rimba Makmur. Selanjutnya sekirapukul 19.30 Witb rombongan sampai di Desa Tanah Datar dan menginap dirumah Kepala Desa Tanah Datar.Hal 3 dari 14hal Put No. 29/PID.B/2015/PT.

melakukan tindak pidanamenyalahgunakan Narkotika Golongan bagi diri sendiri;Menjatuhkan pidana Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial kepadaTerdakwa Indra Santoso bin (alm) Trio Santoso selama 10 (sepuluh)bulan di di BRSKP NAPZA "SATRIA di Baturaden dengan biayaditanggung Pemerintah;Menetapkan lamanya masa penangkapan, penahanan yang telah dijalanioleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana rehabilitasi yangdijatunkan;Menetapkan terdakwa tetap dalam rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosialdi

:Hal 14 dari 31 Hal.Putusan no. 929/Pid.Sus/2020/PN Jkt.TimBahwa Saat ini saksi bekerja sebagai anggota unit analis media sosialdi Densus 88 AT Polri, seharihari saksi bekerja melakukan patrollsiber dan analisa media sosial.Bahwa Saksi di tugaskan di sebagai anggota unit analis media sosialdi Densus 88 AT Polri Sejak dari awal saksi masuk di kesatuandensus 88 pada tahun 2018 .Bahwa Saksi ditugaskan untuk melakukan patroli siber terhadap akunmilik IKSAN ONOLY dengan nama akun DESINGAN PELURU IIpada

SL.Hal 15 dari 31 Hal.Putusan no. 929/Pid.Sus/2020/PN Jkt.TimBahwa saat ini saksi bekerja sebagai anggota unit analis media sosialdi Densus 88 AT Polri, seharihari saksi bekerja melakukan patrollsiber dan analisa media sosialBahwa Saksi di tugaskan di sebagai anggota unit analis media sosialdi Densus 88 AT Polri Sejak dari awal saksi masuk di kesatuandensus 88 pada tahun 2018 .Bahwa Saksi mengetahui tentang komunikasi antara TERDAKWAdengan IKSAN ONOLY di Grup telegram INA pada tanggal 7November 2020

MemperbaikiputusanPengadilanNomor :165/Pid.Sus/2013/PN.Spt. tanggal 16 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang penjatuhan pidana sehingga amar lengkapnya sebagai berikut : - Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun ;- Memerintahkan terdakwa SUHARSAN Alias ACIEN Bin WITONG OSCAR menjalani pengobatan atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis atau Rehabilitasi Sosialdi Panti Rehabilitasi Narkotika Yayasan Galilea di Palangka Raya selama 2 (dua) tahun

MemperbaikiputusanPengadilanNomor :165/Pid.Sus/2013/PN.Spt. tanggal 16 Juli 2013 yang dimohonkan bandingtersebut sepanjang penjatuhan pidana sehingga amarlengkapnya sebagai berikut : Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 2(dua) tahun ;15 Memerintahkan terdakwa SUHARSAN Alias ACIEN BinWITONG OSCAR menjalani pengobatan atau perawatanmelalui Rehabilitasi Medis atau Rehabilitasi Sosialdi PantiRehabilitasi Narkotika Yayasan Galilea di Palangka Rayaselama 2 (dua) tahun ;3.

Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalanh melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1461/PID SUS/2020/PT SBYayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP; Menjatuhkan pidana penjara terhadapTerdakwa oleh karena itudengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan ; Menetapkan agar Terdakwa segera menjalani pengobatandan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun Rehabilitasi Sosialdi

Menetapkan agar Terdakwa segera menjalani pengobatandan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun Rehabilitasi Sosialdi Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pememrintah ;Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1461/PID SUS/2020/PT SBY7. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatantersebut diperhitungkan sebagai menjalani pidana ;8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarapada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).

Menetapkan agar terdakwa ANTONIUS WAWAN SAPUTRO membayarbiaya perkara sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah);Telah mendengar Pembelaan /permohonan yang disampaikan olehterdakwa secara tertulis dipersidangan pada tanggal 2 Agustus 2016 yang padapokoknya terdakwa menolak tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum seluruhnyadan memutus terdakwa untuk tetap melanjutkan Rehabilitasi Medis dan Sosialdi Panti Sosial Parmadi Yogyakarta yang sekarang berubah menjadi BalaiRehabilitasi Sosial Parmadi Putra Yogyakarta

bahwa dari faktafakta yang diperoleh dipersidangan tidakditemukan halhal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasanpemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu;Menimbang bahwa selanjutnya dalam menjatuhkan pidana terhadapterdakwa, Majelis Hakim akan menguraikan dalam pertimbangan di bawah ini;Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntutterhadap ANTONIUS WAWAN SAPUTRO dengan Rehabilitasi medis dan sosialdi

rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalanrukun dan harmonis + 2 (Dua) tahun, kemudian rumah tangga Penggugatdan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal ini disebabkan;Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin + 3 (Tiga) tahunterhadap Penggugat dan anak a anak antara Penggugat denganTergugat;Bahwa Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) hal inidikethaui sendiri oleh Penggugat melalui pesan singkat dan media sosialdi

MICHAEL CHRISTIAN KESUMA, lakilaki, lahir di Pare Kediri,tanggal 14 Januari 1999;Bahwa, saksi mengetahui jika pemohon dalam kehidupan sosialdi kampung baik dan selalu ikut dalam setiap kegiatan baikperingatan harihari besar Nasional maupun keagamaan;Bahwa, sepengetahuan saksi pemohon dalam bermasyarakattidak ada masalah hukum baik perdata maupun pidana;Bahwa, sepengetahuan saksi pemohon hanya ingin menggantinama kecilnya menjadi ELIZABETH LISAWATI;.

Kejaksaan Negeri Batam telah meminta bantuan kepada KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Riau (Tergugat) untuk melakukanPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara DugaanTindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosialdi Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam TahunAnggaran 2009 melalui surat Nomor: B1951/N.10.11/Fd.1/07/2010 tanggal 6 Juli 2010, hal BantuanPerhitungan Kerugian Keuangan Negara.b.

, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan NegeriBatam, yang pada pokoknya menginformasikan perpanjangan jangkawaktu penugasan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.Bersama surat tersebut dilampirkan juga Surat Tugas KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: ST656/PW04/5/201031tanggal 6 September 2010, yang pada pokoknya memperpanjangjangka waktu penugasan Tim Auditor untuk melaksanakanPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara DugaanTindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosialdi

Tugas, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan NegeriBatam, yang pada pokoknya menginformasikan perpanjangan jangkawaktu penugasan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.Bersama surat tersebut dilampirkan juga Surat Tugas KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: ST269/PW04/5/2010tanggal 28 Februari 2011, yang pada pokoknya memperpanjangjangka waktu) penugasan Tim Auditor untuk melaksanakanPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara DugaanTindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosialdi

penerbitannya adalah UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 TentangKeuangan Negara (vide bukti P9 & bukti T50) ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan PerundanganUndangan tersebut diatas maka Penerbitan Surat Keputusan Nomor: SR 28 /PW04/5/2011. tertanggal 21 April 2011, yang diterbitkan oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang Laporan Hasil AuditDalam Rangka Penghitungan Kerugiaan keuangan Negara atas PerkaraDugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosialdi

berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, maka tindakan Kepala Kantor Perwakilan BadanPengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau in casuTergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengankewenangan yang ada padanya ; Menimbang, bahwa kemudian untuk mengetahui apakah berwenangatau tidak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalammelakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, khususnya atasDugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosialdi

SAKSITEbahwa Saksi adalah tetangga Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat dan mempunyai satu anak;bahwa semula rukun namun sejak September 2013 Penggugat dan Tergugatsering bertengkar penyebabnya karena Tergugat dalam keadaan sakit jantungtidak dapat memberi nafkah Penggugat dan selalu melarang Penggugat untukmengikuti kegiatan sosial padahal Penggugat adalah Pengurus organisasi sosialdi masyarakat;bahwa Penggugat

karena itu daridakwaan Penuntut Umum tersebut;3 Menyatakan terdakwa BASIRUN Als BASIR Bin BASNI tersebut telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PenyalahgunaNarkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri;4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASIRUN Als BASIR Bin BASNI olehkarena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;5 Memerintahkan agar terdakwa BASIRUN Als BASIR Bin BASNI menjalanipengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosialdi

Bahwa sebabsebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebutdikarenakan:5.1 Termohon sering berhubungan dengan lakilaki lain melalui media sosialdi hp Termohon,5.2 Termohon keras kepala, ingin menang sendiri dan tidak pernah maumenerima nasehat dari Pemohon, selain itu. Termohon seringmeninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon, hal tersebut membuatPemohon merasa tidak dihargai sebagai suami oleh Termohon;6.

kekeliruan dalam penulisan, sehingga oleh karenanyaharuslah diperbaiki menjadi tahun 1964 ;Menimbang, bahwa permohonan pemohon untuk mengganti tahun kelahiranPemohon sebagaimana tersebut diatas itu bukanlah bertujuan ataupun bermaksud untukmenghilangkan identitas yang dapat menimbulkan keraguraguan namun untukkeseragaman dan kepastian hukum bagi Pemohon ;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeriberpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan normanorma sosialdi

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarapura yang menyatakanTerdakwa terbukti sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan bagidirinya sendiri dan hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu)tahun dan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi sosialdi Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali selama 9 (Sembilan) bulan yangdiperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan sangatlah tidakmemenuhi rasa keadilan masyarakat hal ini akan memberikan presedenyang buruk dan respon negatif dari masyarakat

Menghukum terdakwa untuk mengikuti Rehabilitasi Medis dan Sosialdi Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk atau lembaga yangditetapbkan oleh Badan Narkotika Nasional yaitu pada LembagaHal. 9 dari 13 Putusan No.58/PID.SUS/2018/PT.MKSRehabilitasi Medis yaitu. di Yayasan Kelompok PeduliPenyalagunaan Narkotika & Obatobat terlarang (YKP2N) Makasar;. Menetapkan masa menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial atas diriterdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;.

Tergugatharmonis, namun sejak 6 tahun yang lalu mulai sering terjadiperselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;Bahwa saksi tidak pernah melihat, namun mendengar perselisihandan pertengkaran secara langsung antara Penggugat dan Tergugatketika itu saya ada di rumah mendengar suara pertengkaranPenggugat dan Tergugat;Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdan Tergugat karena Tergugat tidak suka Penggugat berkumpuldengan masyarakat, seperti Penggugat mengikuti kegiatan sosialdi

Menetapkan agar Terdakwa segera menjalani pengobatandan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun Rehabilitasi Sosialdi Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;7. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatantersebut diperhitungkan sebagai menjalani pidana;8. Membebankan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkarapada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Memerintahkan agar Para Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis dan sosialdi RSUD Dr. Soetomo di Surabaya, selama waktu sisa pidana yang harusdijalani mereka ;5. Memerintahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk mengeluarkan ParaHalaman 11 dari 12 Putusan Nomor 198/PID.SUS/2016/PT SBYTerdakwa dari Tahanan dan menyerahkan Para Terdakwa ke RSUDDr. Soetomo di Surabaya ;6.

Menetapkan agar Terdakwa segera menjalani pengobatandan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun Rehabilitasi Sosialdi Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;7. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatantersebut diperhitungkan sebagai menjalani pidana;8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarapada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat bandingsebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).