SERIKAT PEKERJA TINGKAT PERUSAHAAN SERIKAT PEKERJA PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA (SPTP SP PECGI) PT. PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA VS 1. KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BEKASI., 2. SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH atas nama PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA PT. PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA FEDERASI SERIKAT PEKERJA PANASONIC GOBEL (PUK PECGI FSPG);

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali SERIKAT PEKERJA TINGKAT PERUSAHAAN (SPTP) PT ADEI PLANTATION & INDUSTRY Kebun Mandau tersebut;

SERIKAT PEKERJA TINGKAT PERUSAHAAN (SPTP) PT ADEI PLANTATION & INDUSTRY Kebun Mandau VS PT ADEI PLANTATION & INDUSTRY

PUTUSANNomor 159 PK/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padapemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkaraantara:SERIKAT PEKERJA TINGKAT PERUSAHAAN (SPTP)PT ADEI PLANTATION & INDUSTRY Kebun Mandau, diwakilioleh David Van Nobel Nainggolan dan Nofriadi, beralamat diSimpang Intan KM 101 Perum PKS PT ADEI P&l DesaTengganau, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, dalamhal

Gugatan Penggugat Error; Bahwa gugatan Penggugat error facti dimana peristiwa hukum yangtimbul antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan suratTergugat Nomor 002/DP/SPTP/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 perihalPemotongan Upah yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis juncto Surat Kepala DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Nomor 560/DTKPHIJ/2017/206.3 tanggal 20 Juni 2017 perihal Anjuran yangmenegaskan permasalahan pemotongan upah merupakanperselisihnan

SusPHI/2018pemotongan upah dan pembelian beras oleh Tergugat dapat dilaksanakankarena sesuai dengan Perjanjian Bersama yang dibuat dan ditanda tanganioleh Organisasi FSPP SPSI Riau, KSBSI Provinsi Riau, SPTP BUN PTPN Vdan FSB Solidaritas Indonesia Riau yang mengikat seluruh pekerjaan/buruhdi wilayah Provinsi Riau;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yangdiajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SERIKAT PEKERJA TINGKATPERUSAHAAN

(SPTP) PT ADEI PLANTATION & INDUSTRY Kebun Mandautidak beralasan, sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara dibebankan kepada Negara;Memperhatikan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48Tahun

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali SERIKAT PEKERJA TINGKAT PERUSAHAAN (SPTP)PT ADEI PLANTATION & INDUSTRY Kebun Mandau tersebut;2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Agungpada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr.

Penggugat:
SPTP SP PECGI PT. PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA
Tergugat:
KEPALA DINAS KABUPATEN BEKASI

SPTP SP PECGI PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia,Kawasan Industri Gobel, JI.

SPTP SP PECGI PT. Panasonic Gobel Energy IndonesiaKawasan Industri Gobel, Jl.

DAI, dimana SerikatPekerja Tingkat Perusahaan Serikat Pekerja Panasonic Gobel EnergyIndonesia (SPTP SP PECGI) PT.

SPTP SP PECGI PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia KawasanIndustri Gobel, Jl.

Panasonic Gobel EnergyIndonesia maupun SPTP SP PECGI PT.

AyiMuhidin ( Bukti P 3h );Surat Kesepakatan Kerja untuk waktu tertentu No.KEP.100/MEN/IV/2004 atas namaDede Sunardi ( Bukti P 3i);Surat Kesepakatan Kerja untuk waktu tertentu No.KEP.100/MEN/IV/2004 atas namaFirman Wahyu ( Bukti P 3j );Surat Kartu sptp atas nama Epi Komala tanggal 13 September 2012 ( Bukti P 4);Foto kopi Tanda Bukti Pencatatan No.251/3617HI Syaker/2015 tanggal 31 Agustus2015 ( Bukti P5)Foto kopi Keputusan Gubenur Jawa Barat No.561/Kep.1322 Bansos /2015,tanggal1 Januari 2016; ( Bukti

Firman Wahyudin tanggal 01 Desember 2014 ( Bukti T 16);Surat PT.CIPTA DWI BUSANA Peraturan Perusahaan Tahun 2016 2018 tanggal24 Februari 2016 ( Bukti T17 );Surat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SPTP tanggal 19 Nopember2012 ( Bukti T 18a);Surat Tanda Bukti Pencatatan No.565/6390PHI/2012.tanggal 20 Nopember 2012(Bukti T 18b);Prin Aut/Scan Surat Sifat Pekerjaan Order yang ditentukan oleh Buyer(Bukti T 19)Foto kopi / Scan Surat Panduan Perundang undangan Ketenaga Kerjaan tanggal 20Juni 2016

( serikat pekerjatingkat perusahaan )Bahwa benar sebelumnya karyawan menjadi Angota SPTP;Bahwa adanya Pembentukan SPTP , tidak membela Hak Karyawan ;Bahwa , benar Karyawan begitu masuk secara otomatis masuk Anggota SPTP;Bahwa benar saksi tahu KTA dan SPTP ;Bahwa, ada logo Serikat , tanda tangan Pengurus SPTP;Bahwa , benar yang meyerahkan KTA dan SPTP yaitu di bagian ( Administrasi)Bahwa yang menjadi Pengurus dipilih langsung oleh pihak Menejement;Bahwa Iyuran SPTP dibayarkan kepada HRD;Bahwa , secara

( wakil Ketua SPTP);Bahwa, saksi tidak tahu ada organisasi kerja serikat ;Bahwa , saksi baru tahu ada laporan SEKAR ;Bahwa saksi baru tahu ketua Sekar yaitu Pak Jayadi;Bahwa dukumen yang dibaca, masih penguasa SPTPBahwa , benar saksi tidak tahu beberapa Para Penggugat yang diajukan, dan jugabeberapa Para Penggugat yang mengajukan permohonan ;Bahwa , benar saksi kenal dengan para Penggugat ;Bahwa , benar saksi belum menerima pengunduran diri yang dimasukkan SPTP;Bahwa tidak benar Para Penggugat tidak

Grand Istana Rama).Bahwa setelah terpilinnya Penggugat sebagai Ketua SPTP Grand IstanaRama bersama Sekretaris menyampaikan permohonan untuk dicatatpada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dengansurat tertanggal 4 Desember 2013 dan oleh Pemerintah KabupatenBadung, melalui Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KabupatenBadung, tertanggal 9 Desember 2013 mengeluarkan tandabuktipermohonan dengan No.39/08/SPTP/PCT/060/Disosnaker/2013.Hal.7 dari 39 hal Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.SusPHI

Bahwa dalih Penggugat yang menyatakan PHK yang dilakukan olehTergugat atas dasar adanya Pembentukan SPTP adalah tidak benar dantidak beralasan dan merupakan pemutar balikan fakta.4.

oleh perusahaan telahdilakukan pemutusan hubungan kerja sehingga atas SPTP yang adatidak lengkap pengurusnya dan tidak dapat berjalan ;Bahwa, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2013 telah terbentuk kembaliSerikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) yang dibentuk oleh 18orang termasuk Penggugat yang beranggotakan 50 orang pekerja,bahkan saat itu Penggugat ditunjuk sebagai Ketua SPTP dan saksisebagai wakil sekretaris sehingga yang melaporkan dan mendaftarkanSPTP tersebut ke kantor Disnakertrans adalah

Penggugat ;Bahwa, atas pembetukan SPTP tersebut tidak seijin perusahaan namunakhirnya perusahaan mengetahuinya setelah menerima surat dari dinassosial sehubungan dengan pendaftaran dan pencatatan SPTP tersebutke kantor Disnakertrans Badung dan setelah mengetahui kemudian padatanggal 31 Januari 2014 terjadi pemutusan hubungan kerja olehperusahaan terhadap 18 orang tersebut termasuk saksi dan Penggugatdan pada waktu itu alasan perusahaan melakukan PHK karenarasionalisasi sehingga ada sebagian pekerja

HubunganIndustrial ;Menimbang, bahwa tentang pemutusan hubungan kerja terhadapPenggugat oleh Tergugat didasarkan dari adanya atau terbentuknya SerikatPekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) sesuai dengan fakta yang terungkapdipersidangan bahwa SPTP yang telah terbentuk kemudian telah dilaporkandan dicatatkan ke instansi terkait dalam hal ini Kantor Dinas Sosial dan TenagaKerja Kabupaten Badung tertanggal 9 Desember 2013 Nomor: 38/OP/SPTP/Hal.39 dari 39 hal Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.SusPHI / 2015/PNDps.Pct

);Bahwa atas porsi pembagian tersebut, Tim Kurator telah melakukanpembayaran seluruhnya kepada perwakilan buruh/SPTP pada tanggal 20Desember 2013 untuk dapat didistribusikan kepada seluruh anggota SPTPsebanyak 3071 orang;Bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kuasa Hukumburuh/SPTP, pertanggungjawaban atas pendistribusian kepada masingmasing buruh adalah sebagai berikut: SPTP melakukan pendistribusian komponen gaji tertunda kepada 425orang buruh dengan masingmasing dibayarkan sebesar Rp 400.000

Maryadi melakukan pengajuan tagihan didasarkanpada berita acara perubahan susunan kepengurusan SPTP tertanggal 16Januari 2008 (Bukti T12);Bahwa pada awalnya SPTP dalam mengikuti proses kepailitan hanyadiwakili oleh para pengurusnya dan tidak menunjuk kuasa hukum untukmewakili.

Kemudian pada tanggal 16 Agustus2010 pengurus SPTP mencabut kuasanya kepada Sdr. Darwati (Bukti T14);.

Yang diwakili oleh KuasaHukumnya Darwati patut diabaikan, berdasarkan hal sebagai berikut:1.Dalam kepailitan ini hanya ada satu kelompok buruh atas nama SPTP PT.Skycamping Indonesia, yang pengajuan tagihannya dilakukan secarasekaligus diwakili oleh pengurus SPTP. Tim Kurator melihat kelompok Kreditoratas nama SPTP sebagai satu kesatuan dan tidak berhubungan langsungdengan masingmasing anggota SPTP yang berjumlah 3.071 orang;.

Bahwa sebagian kelompok buruh atas nama Slamet Cs. tidak mewakiliseluruh anggota SPTP dan merupakan bagian dari SPTP yang tidak dapatbertindak sendiri kecuali melalui perwakilan pengurusnya yang telahmengajukan tagihan dan menerima pembayaran dalam proses kepailitan;. Secara formil Tim Kurator mengacu kepada susunan pengurus SPTP yangdiakui pada saat pengajuan tagihan dalam kepailitan.

Panasonic Gobel Enargy Indonesia (SPTP) SPPECGI yang saat itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalahKetua serikat pekerja (SPTP) SP PECGI;Bahwa 1 unit laptop/notebook merek HP Pavilion 14N037 TX yangdiberikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 17Februari 2015 untuk menunjang kelancaran Serikat Pekerja TingkatPerusahaan PT.

Panasonic Gobel Enargy(SPTP) SP PECGI yang di simpan didalam lemari Besi;Bahwa semenjak tanggal 3 Desember 2016 Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi maupun pengurus Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan PT.Panasonic Gobel Enargy (SPTP) SP PECGI yang lainnya sudah tidakdiperkenankan lagi ke ruangan serikat Serikat Pekerja Tingkat PerusahaanPT.

Panasonic Gobel Enargy (SPTP)SP ECGI dan kunci Ruangan di Pegang oleh PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi;Bahwa pada tanggal 5 Juli 2017 setelan Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi memindahkan Inventaris asset Serikat Serikat Pekerja TingkatPerusahaan PT. Panasonic Gobel Enargy (SPTP) SP PECGI Tergugat disuruh mengundurkan diri olen Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensiyang diwakili oleh Bok.

Panasonic Gobel Enargy (SPTP) SP PECGI yang di simpan didalamlemari Besi, dan semenjak tanggal 3 Desember 2016 Tergugat maupunpengurus Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan PT. Panasonic Gobel Enargy(SPTP) SP PECGI yang lainnya sudah tidak diperkenankan lagi ke ruanganserikat Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan PT. Panasonic Gobel Enargy(SPTP) SP PECGI karena kunci ruangan sudah diambil alih oleh Dept HRD;Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 Tergugat diminta ibu.

Panasonic Gobel Enargy (SPTP) SP PECGI ke RuanganKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tergugat di suruh mengundurkan dirioleh Penggugat yang diwakili oleh Bpk.

Karyawan Rumah Sakit Premier Bintaro (SPTP K@rib), PK SerikatBuruh Sejahtera Indonesia 1992 (PK SBSI 1992) Rumah Sakit PremierSurabaya, dan Forum Komunikasi Pekerja Mandiri Rumah Sakit PremierSurabaya, dan telah terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia c.g.

Sosial Tenaga Kerja dengan Nomor KEP.114/PHIJSKPKKAD/PKB/VII/201 2;Bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dimaksudkan untuk menciptakanhubungan industrial yang harmonis dengan menjelaskan hak, kewajiban,dan syaratsyarat kerja antara Perusahaan dan Pekerja, serta menciptakanhubungan industrial yang serasi dalam rangka mencapai tujuan perusahaanuntuk meningkatkan kesejahteraan Pekerja;Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014, karyawan Penggugatbernama lwan Gunawan yang juga menjabat sebagai Ketua SPTP

dan SBSI 1992 K@rib yang membahas surat SukuDinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tangerang Selatan tentangketerwakilan SBSI 1992 K@rib dalam perundingan PKB. lwan Gunawanyang merupakan Ketua SPTP hadir mewakili SPTP, sedangkan Tergugatjuga hadir mewakili SBS!

Put Nomor 348/Padt.SusPHI/2016Pemohon Kasasi yaitu timbulnya keresahan dan kecurigaan antar karyawanPemohon Kasasi karena tulisan Termohon Kasasi sangat berhubungan denganmanajemen dan organisasi/serikat pekerja lain yaitu SPTP Karyawan RumahSakit Premier Bintaro yang diketuai Sdr. wan Gunawan, sedangkan TermohonKasasi sebagai Sekretaris SBSI 1992 K@rib;5. Bahwa perlu Judex Juris ketahui di lingkungan kerja Pemohon Kasasiterdapat gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yaitu:a.

Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) Karyawan Rumah SakitPremier Bintaro;c. Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 1992 Rumah Sakit PremierSurabaya;d. Forum Komunikasi Pekerja Mandiri Rumah Sakit Premier Surabaya;Sehingga sangat wajar apabila tulisan Termohon Kasasi pada inboxfacebook milik Guntur Santoso menimbulkan keresahan dan fitnah dikalangan karyawan Pemohon Kasasi;6.

Panasonic Gobel Energy Indonesia dannomor : 1884 tentang pencatatan SPTP SP PECGI.

Bahwa SPTP SP PECGI dan FSPPG merupakan organisasi yangberbeda. Bahwa SPTP SP PECGI dan FSPPG berlokasi berbeda yaituuntuk kantor sekertariat FSPPG beramat di Jl. Raya Bogor KM 29Gandaria Jakarta Timur sedangkan untuk kantor sekertariat SPTP SPPECGI saksi tidak mengetahuli. Bahwa terdakwa menjadi karyawan PT.

Bahwa SPTP SP PECGI dan FSPPG merupakan organisasi yangberbeda. Bahwa SPTP SP PECGI dan FSPPG berlokasi berbeda yaituuntuk kantor sekertariat FSPPG beramat di Jl. Raya Bogor KM 29Gandaria Jakarta Timur sedangkan untuk kantor sekertariat SPTP SPPECGI saksi tidak mengetahuli. Bahwa terdakwa menjadi karyawan PT. Panasonic Gobel EnergyIndonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 19/PECGIGA/II/2018tanggal 07 Februari 2018 maka keberadaan 1 (Satu) unit mobil ToyotaInnova, No.

Bahwa SPTP SP PECGI dan FSPPG merupakan organisasi yangberbeda. Bahwa SPTP SP PECGI dan FSPPG berlokasi berbeda yaituuntuk kantor sekertariat FSPPG beramat di Jl. Raya Bogor KM 29Gandaria Jakarta Timur sedangkan untuk kantor sekertariat SPTP SPPutusan Perkara Pidana Nomor 94/Pid.B/2019/PN Ckr Hal 31 dari 103PECGI saksi tidak mengetahui. Bahwa terdakwa menjadi karyawan PT.

Bahwa saksi menjadi pengurus serikat SPTP dari tahun 2016 hinggasekarang dari bulan Februari 2016 di SPTP. Bahwa terdakwa masih bekerja di Panasonic samasama dikepengurusan. Bahwa saksi tahu masalah mobil innova B1446FFH , setahusaksi itu adalah hibah dari perusahaan ke serikat pekerja PT Panasonicyang ada di cibitung pada bulan Juli 2013.

SPTP ) mendapat pasilitastrasportasi juga mendapat minuman MIZON;8.

dan anggota PUK FSPIB PT Dream Sentosa Indonesia tercatatberjumlah 137 karyawan dari 6700 karyawan.e Berdasarkan surat nomor 057/SPTPDSI/XI/2013 yang dikeluarkan olehserikat pekerja tingkat perusahaan (SPTP) PT.

SPTP dan 2.

Dream Sentosa Indonesia juga tidak pernah menandatanganisurat kuasa ;3.Saksi YUSUF MUHAMMAD SYUKURe Bahwa saksi sebagai pengurus SPTP sejak Oktober 2012 s/d sekarang dansaksi tahuberdirinya FSPIB ;e Bahwa di PT.

Dream SentosaIndonesia dengan Perwakilan Serikat Pekerja (SPTP dan FSPIB) dapat diperolehfakta bahwa terkait beberapa objek perselisinan hakhak para pekerja PT. DreamSentosa Indonesia yang dituntut para pekerja, antara Management PT.

Panasonic Gobel Energy Indonesia (PECGI) dahulu telahmenghibahkan kepada Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Serikat PekerjaPanasonic Gobel Energy Indonesia (SPTP SP PECGI) namun Nomor Pokok WajibPajak (NPWP) Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Serikat Pekerja PanasonicGobel Energy Indonesia (SPTP SP PECGI) belum ada, maka atas tidak dapatnyadihibahkan kepada Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Serikat PekerjaPanasonic Gobel Energy Indonesia (SPTP SP PECGI). Pihak PT.

Panasonic Gobel Energy Indonesia (PECGI) danjuga Pemohon ;10.Bahwa atas banyaknya yang menggunakan Kendaraan tersebut, Pemohon pada21 November 2016 telah membuat Surat Pernyataan Bersama Pengurus SerikatPekerja Tingkat Perusahaan Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy IndonesiaSAH(SPTP SP PECGI), yang intinya Surat tersebut adalah Para Pengurus SerikatPekerja Tingkat Perusahaan Serikat Pekerja Panasonic Gobel Energy Indonesia(SPTP SP PECGI) menyatakan SEPAKAT dan SETUJU apabila 1 (satu) UnitMobil

Bahwa pada tanggal 8 Februari 2013 penekanan terhadap pengurusserikat pekerja di perusahaan Tergugat (SPTP) hingga terjadi Mutasiterhadap Pengurus Serikat Pekerja yang diantaranya di DepartemenHal. 57 dari 75 hal. Put.Nomor 670K/Pdt.SusPHI/201410.Cutting F3 yaitu saudari Citra Dewi Liana Sari, Feri Firmansyah, danAsep Hasanudin dengan menempatkan mereka ke tempat yang tidaknyaman yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka;.

Maka sejak itulah serikat pekerja di perusahaanTergugat ada dua serikat pekerja yaitu Serikat Pekerja TingkatPerusahaan (SPTP) dan Serikat Pekerja Mandiri yang berafiliasi denganFederasi Serikat Pekerja Indonesia Bersatu (FSPIB);. Bahwa kejadian penempatan tenaga kerja (mutasi sekaligus demosi)terjadi pada tanggal 3 Oktober 2013 terhadap anggota serikat pekerjaFSPIB PUK PT Dream Sentosa Indonesia pihak Tergugat berdalihpenempatan karena kebutuhan perusahaan tanpa mempertimbangkankemampuannya;.

Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2013 anggota serikat pekerjaFSPIB di Factory 7 Departemen Cutting mendapat tekanan atauintimidasi dari Personalia Factory (Junaedi) melarang menjadi anggotaFederasi Serikat Pekerja Indonesia Baru, dan jika mengundurkan diri daripengurus Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) akan mendapatsanksi SP 1 (satu) dan ada 7 orang anggota Serikat Pekerja TingkatPerusahaan (SPTP) mencabut pengunduran dirinya sebagai anggotaserikat pekerja tingkat perusahaan (SPTP) mendapat

FSPIBKepada Wakil Dusun Mangga Besar Il pada jam 17.00 wib sertaditanda tangani oleh Enjang dan distempel, semua dikirim dan diterimapada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 12 November 2013; (P2);Bahwa pada tanggal 14 November 2013 serikat pekerja Indonesia Barumendapat undangan untuk membicarakan hasil perundingan yangsudah enam kali berturutturut perihal, tunjangan transfort, tunjanganhaid, tetapi tidak menemukan hasil;Bahwa pada tanggal 15 November 2013 Ketua Serikat Pekerja TingkatPerusahaan (SPTP

; Berdasarkan Surat Nomor 057/SPTPDSVXV2013 yang dikeluarkan olehSerikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) PT PT Dream SentosaIndonesia yang anggotanya karyawan telah dirugikan akibat dari mogokkerja yang dilakukan oleh PUK.FSPIB PT Dream Sentosa Indonesia; Adanya laporan kepada Kepolisian Republik Indonesia tentang adanyatindakan intimidasi dan paksaan kepada karyawan yang akan masukkerja;.

sebagaiberikut : Bahwa PT Batik Keris (Tergugat) telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap pekerja Gampang Hartono (Penggugat) atas dasar efisiensi, sehinggabukan karena Penggugat sebagai anggota serikat pekerja Organisasi BuruhIndependent (ORBIT) yang berafiliasi kepada Federasi Serikat pekerja ParasIndonesia, hal ini terbukti di Keris Group pada bulan Desember 2012 juga telahdilakukan Pemutusan Hubungan Kerja atas dasar efisiensi terhadap karyawananggota Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP

Batik Keris cabang Jakarta tidak ada SerikatPekerja (SP) atau Serikat Buruh (SB) selain Serikat Pekerja (SPTP PT. BatikKeris (serikat pekerja tingkat perusahaan PT> Batik Keris) ;Bahwa saksi sekarang diangkat sebagai Ketua Serikat Pekerja SPTP PT. BatikKeris (Serikat Pekerja tingkat Perusahaan PT.Batik Keris) ; Bahwa saksi menerangkan Penggugat sebagai anggota Security (Satpam) tidakmenjadi anggota Serikat Pekerja SPTP PT.

BatikKeris Group yang lain dengan alasan efisiensi, pada saat itu saksi menjabatsebagai Wakil Ketua Serikat Pekerja SPTP PT. Batik Keeris (Serikat Pekerjatingkat Perusahaan PT. Batik Keris) ; Bahwa saksi menerangkan yang hadir pada saat pemberian hakhak pekerjasehubungan dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas dasarbefisiensi oleh PT. Batik Keris kepada Penggugat adalah Ketua Serikat PekerjaSPTP PT.

Batik keris tidak ada SerikatPekerja lain di perusahaan, yang ada Serikat Pekarja SPTP PT.

berupa upahperiode Mei, Juli dan Agustus 2017;Bahwa setelah 3 (tiga) hari aksi mogok dilakukan namun tetap tidak adarespon positif dari Mahakam Sawit Plantation Group kepada karyawan,pekerja/buruh terkait dengan upah dan masa depan Perusahaan,sementara kebutuhan hidup layak pekerja/buruh terus berjalan;Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 9/Pdt.SusPHI/2019/PN Smr29.30.31.32.Bahwa pada tanggal 7 September 2017 perwakilan karyawan melaluiSerikat Pekerja Tingkat Perusahaan Mahakam Sawait Plantation Group(SPTP

pada akhir Oktober 2017 dantahap 2 pada akhir Nopember 2017, dan Manajemen MSPG juga berjanjiakan datang memenuhi undangan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ;Bahwa pada tanggal 25 September 2017 telah dilakukan rapat koordinasidiruang rapat Komisi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara untukmembahas permasalahan upah ketenagakerjaan pada ManajemenMahakam Sawit Plantation Group (MSPG) yang dihadiri oleh ; DisnakerProv.Kaltim, Disnaker Kab.Kukar, Manajeman MSPG, Disbun Kab.Kukar,Perwakilan Karyawan melalui SPTP

Mahakam Sawit Plantation Group sebanyak 1.131Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 9/Pdt.SusPHI/2019/PN Smr38.39.40.41.42.Karyawan dan atau pekerja/ouruh yang tersebar di 11 (sebelas)kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara ;Bahwa pada awal Januari 2018 upaya Serikat Pekerja TingkatPerusahaan MSPG kembali memberikan harapan dimana setelahmelakukan beberapa koordinasi akhirnya Bapak Bupati Kutai Kartanegaradan jajarannya termasuk Kadisnaker Kabupaten Kutai Kartanegarabersedia menemui perwakilan karyawan SPTP

MSPG di Pendopo WakilBupati Kutai Kartanegara pada awal bulan Januari 2018 untuk memintabantuan kepada Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegaraterkaitmasalah upah tertunggak yang dilakukan MSPG ;Bahwa didalam pertemuan pada poin 38 (tiga puluh delapan) BapakBupati Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan panggilan langsung viatelepon ke Komisaris Perusahaan dan dari pembicaraan tersebut padapokoknya Manajemen TERGUGAT bersedia bertemu dengan PerwakilanKaryawan SPTP MSPG di Jakarta dalam waktu dekat

Mahakam Sawit Plantation Group(MSPG) membayar hakhak pekerja sebagaimana daftar terlampir ;Bahwa terhadap surat Mediator Hubungan Industrial Nomor567/476/PHIJSK.1II/04/2018 tertanggal O6 April 2018, Serikat PekerjaTingkat Perusahaan Mahakam Sawit Plantation Group memberikanjawaban atas anjuran mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Surat NomorHalaman 12 dari 68 Putusan Nomor 9/Pdt.SusPHI/2019/PN Smr53.54.0:021/SPTP/IV/2018 tertanggal 17

Tergugat terjadi hubungan kerjayang sangat harmonis, akan tetapi berawal pada tanggal 10 Oktober 2013pekerja sebanyak 17 orang mengadakan pertemuan guna membentukSerikat Pekerja Tingkat Perusahaan dan selanjutnya dibuatkan Berita AcaraPembentukan, dalam hal pertemuan Pembentukan Serikat Pekerja TingkatPerusahaan, dalam pemilihan kepengurusan Penggugat terpilin sebagaiKetua Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Grand Istana Rama (SPTPGrand Istana Rama);Bahwa setelah terpilinnya Penggugat sebagai Ketua SPTP

Grand IstanaRama bersama Sekretaris menyampaikan permohonan untuk dicatat padaKantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dengan surattertanggal 4 Desember 2013 dan oleh Pemerintah Kabupaten Badung,melalui Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung,tertanggal 9 Desember 2013 mengeluarkan tanda bukti permohonan denganNomor 39/08/SPTP/PCT/060/Disosnaker/201 3;Bahwa dengan telah tercatatnya Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan, makaoleh karena Perusahaan (Tergugat) melalui suratnya

secara saksama Memori Kasasi yang diterima tanggal 12 Mei2015 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 9 Juni 2015, dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Indsutrial padaPengadilan Negeri Denpasar tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugatkepada Penggugat dengan alasan rasionalisasi, tidak teroukti dan juga dariketerangan saksi atas pembentukan Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan(SPTP

) dari pihak perusahaan kurang berkenan maka dengan alasantersebut perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadapPenggugat yang dalam kepengurusan Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan(SPTP) dia berkedudukan sebagai Ketua adalah berasal dari hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula putusanJudex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan undangundang makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Grand Istana RamaHotel, tersebut harus ditolak;Menimbang

turut menuntut hak berupa upah periodeMei, Juli dan Agustus 2017 ;Bahwa setelah 3 (tiga) hari aksi mogok dilakukan oleh Para Penggugatnamun tetap tidak ada respon positif dari Tergugat terkait dengan upahtertunggak dan masa depan Perusahaan, sementara kebutuhan hiduplayak Para Penggugat terus berjalan ;Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.SusPHI/2019/PN Smr23.24.25.26.Bahwa pada tanggal 7 September 2017 perwakilan karyawan melaluiSerikat Pekerja Tingkat Perusahaan Mahakam Sawait Plantation Group(SPTP

MSPG) membuat surat permohonan kepada Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara agar maumenjadi/sebagai fasilitator untuk mempertemukan perwakilan karyawandan Manajemen MSPG, guna memberi kepastian tentang hakhak dasarkaryawan, pekerja/buruh secepatnya untuk menghindari berlarutlarutnyapermasalahan menunggak upah ;Bahwa pada tanggal 22 September 2017 DPRD Kab.Kutai Kartanegaramenyampaikan kepada SPTP MSPG bahwa telah menerima surat darimanajemen MSPG prihal penyelesaian masalah

pada akhirOktober 2017 dan tahap 2 pada akhir Nopember 2017, dan ManajemenMSPG juga berjanji akan datang memenuhi undangan DPRD KabupatenKutai Kartanegara ;Bahwa pada tanggal 25 September 2017 telah dilakukan rapat koordinasidiruang rapat Komisi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara untukmembahas permasalahan upah ketenagakerjaan pada ManajemenMahakam Sawit Plantation Group (MSPG) yang dihadiri oleh ; DisnakerProv.Kaltim, Disnaker Kab.Kukar, Manajeman MSPG, Disbun Kab.Kukar,Perwakilan Karyawan melalui SPTP

Kukar dan PemilikPerusahaan antara lain ; Pemilik perusahaan (Mahakam Sawit PlantationGroup) menyatakan tidak ada rencana untuk melakukan PHK, dan PemilikPerusahaan akan datang ke Kalimantan Timur tanggal 24 Pebruari 2018untuk menemui karyawan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur ;Bahwa untuk menjaga komitmen Pemilik Perusahaan yang rencananyaakan datang pada tanggal 24 Pebruari 2018 untuk bertemu denganperwakilan karyawan,pekerja/buruh., Melalui' SPTP MSPG pihakkaryawan,pekerja/buruh kembali melakukan

oleh karena segala upaya yang dilakukan untuk menuntut hak atasupah yang belum terbayar tidak memperoleh hasil maka untukmenyelesaikan persoalan tersebut berdasarkan Undangundang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undangundang Nomor 2Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Mahakam Sawit Plantation Groupmohon kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten KutalKartanegara agar dilakukan mediasi berdasarkan surat nomor010/SPTP

turut menuntut hak berupa upah periodeMei, Juli dan Agustus 2017 ;Bahwa setelah 3 (tiga) hari aksi mogok dilakukan oleh Para Penggugatnamun tetap tidak ada respon positif dari Tergugat terkait dengan upahtertunggak dan masa depan Perusahaan, sementara kebutuhan hiduplayak Para Penggugat terus berjalan ;Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 15/Pdt.SusPHI/2019/PN Smr23.24.25.26.Bahwa pada tanggal 7 September 2017 perwakilan karyawan melaluiSerikat Pekerja Tingkat Perusahaan Mahakam Sawait Plantation Group(SPTP

MSPG) membuat surat permohonan kepada Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara agar maumenjadi/sebagai fasilitator untuk mempertemukan perwakilan karyawandan Manajemen MSPG, guna memberi kepastian tentang hakhak dasarkaryawan, pekerja/buruh secepatnya untuk menghindari berlarutlarutnyapermasalahan menunggak upah ;Bahwa pada tanggal 22 September 2017 DPRD Kab.Kutai Kartanegaramenyampaikan kepada SPTP MSPG bahwa telah menerima surat darimanajemen MSPG prihal penyelesaian masalah

pada akhirOktober 2017 dan tahap 2 pada akhir Nopember 2017, dan ManajemenMSPG juga berjanji akan datang memenuhi undangan DPRD KabupatenKutai Kartanegara ;Bahwa pada tanggal 25 September 2017 telah dilakukan rapat koordinasidiruang rapat Komisi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara untukmembahas permasalahan upah ketenagakerjaan pada ManajemenMahakam Sawit Plantation Group (MSPG) yang dihadiri oleh ; DisnakerProv.Kaltim, Disnaker Kab.Kukar, Manajeman MSPG, Disbun Kab.Kukar,Perwakilan Karyawan melalui SPTP

Kukar dan PemilikPerusahaan antara lain ; Pemilik perusahaan (Mahakam Sawit PlantationGroup) menyatakan tidak ada rencana untuk melakukan PHK, dan PemilikPerusahaan akan datang ke Kalimantan Timur tanggal 24 Pebruari 2018untuk menemui karyawan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur ;Bahwa untuk menjaga komitmen Pemilik Perusahaan yang rencananyaakan datang pada tanggal 24 Pebruari 2018 untuk bertemu denganperwakilan karyawan,pekerja/buruh., Melalui' SPTP MSPG pihakkaryawan,pekerja/buruh kembali melakukan

oleh karena segala upaya yang dilakukan untuk menuntut hak atasupah yang belum terbayar tidak memperoleh hasil maka untukmenyelesaikan persoalan tersebut berdasarkan Undangundang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undangundang Nomor 2Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Mahakam Sawit Plantation Groupmohon kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten KutalKartanegara agar dilakukan mediasi berdasarkan surat nomor010/SPTP

Bahwa seiring berjalannya waktu, pada sekitar bulan April 2014 telahterbentuk lagi satu Serikat Pekerja SPTP (Serikat Pekerja TingkatPerusahaan) sebagaimana bukti pencatatan ke Disnakersostrans Kab.Pasuruan dan Bukti Pemberitahuan ke Pihak Perusahaan Penggugat.,yang saat ini diperkirakan telah beranggotakan sekitar 400 orang pekerja.5. Bahwa diperusahaan Penggugat ada sekitar 500 orang pekerja yang tidakmenjadi anggota serikat pekerja/non serikat pekerja.6.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pada angka 2, 3 dan 4 makaSerikat Pekerja KAHUTINDO yang mempunyai anggota terbanyak dandilanjutkan diurutan ke 2 (dua) adalah Serikat Pekerja SPTP. Sedangkanuntuk Serikat Pekerja FSPMI yang ada di PT.

Kabupaten Kutai Kartanegara,Kalimantan Timur, dimana Para Penggugat turut menuntut hak berupaupah periode Mei, Juli dan Agustus 2017;Bahwa setelah 3 (tiga) hari aksi mogok dilakukan oleh Para Penggugatnamun tetap tidak ada respon positif dari Tergugat terkait dengan upahtertunggak dan masa depan Perusahaan, sementara kebutuhan hiduplayak Para Penggugat terus berjalan ;Bahwa pada tanggal 7 September 2017 perwakilan karyawan melaluiSerikat Pekerja Tingkat Perusahaan Mahakam Sawit Plantation Group(SPTP

MSPG) membuat surat permohonan kepada Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara agar maumenjadi/sebagai fasilitator untuk mempertemukan perwakilan karyawandan Manajemen MSPG, guna memberi kepastian tentang hakhak dasarkaryawan, pekerja/buruh secepatnya untuk menghindari berlarutlarutnyapermasalahan menunggak upah ;Bahwa pada tanggal 22 September 2017 DPRD Kab.Kutai Kartanegaramenyampaikan kepada SPTP MSPG bahwa telah menerima surat darimanajemen MSPG perihal penyelesaian masalah

padaakhir Oktober 2017 dan tahap 2 pada akhir Nopember 2017, danManajemen MSPG juga berjanji akan datang memenuhi undanganDPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ;Bahwa pada tanggal 25 September 2017 telah dilakukan rapat koordinasidiruang rapat Komisi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara untukmembahas permasalahan upah ketenagakerjaan pada ManajemenMahakam Sawit Plantation Group (MSPG) yang dihadiri oleh ; DisnakerProv.Kaltim, Disnaker Kab.Kukar, Manajeman MSPG, Disbun Kab.Kukar,Perwakilan Karyawan melalui SPTP

Kukar dan PemilikPerusahaan antara lain ; Pemilik perusahaan (Mahakam Sawit PlantationGroup) menyatakan tidak ada rencana untuk melakukan PHK, danPemilik Perusahaan akan datang ke Kalimantan Timur tanggal 24Pebruari 2018 untuk menemui karyawan di Kota Balikpapan, KalimantanTimur ;Bahwa untuk menjaga komitmen Pemilik Perusahaan yang rencananyaakan datang pada tanggal 24 Pebruari 2018 untuk bertemu denganperwakilan karyawan,pekerja/ouruh., Melalui SPTP MSPG pihakkaryawan,pekerja/ouruh kembali melakukan

Mahakam Sawit Plantation Group(MSPG) membayar hakhak pekerja sebagaimana daftar terlampir ;Bahwa terhadap surat Mediator Hubungan Industrial Nomor567/332/PHIJSK.II/03/2018 tertanggal 23 Maret 2018, Serikat PekerjaTingkat Perusahaan Mahakam Sawit Plantation Group memberikanjawaban atas anjuran mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Surat NomorO20/SPTP/IV/2018 tertanggal 06 April 2018 yang intinya menerimaanjuran Mediator Hubungan Industrial

Bahwa pada tanggal 8 Februari 2013 penekanan terhadap pengurusSerikat Pekerja di perusahaan Tergugat (SPTP) hingga terjadi Mutasiterhadap Pengurus Serikat Pekerja yang diantaranya di DepartemenCutting F3 yaitu saudari Citra Dewi Liana Sari, Feri Firmansyah, danAsep Hasanudin dengan menempatkan mereka ke tempat yang tidaknyaman yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka;5.

Nomor 60 PK/Pdt.SusPHI/201610.11.Tingkat Perusahaan (SPTP) dan Serikat Pekerja Mandiri yangberafiliasi dengan Federasi Serikat Pekerja Indonesia Bersatu (FSPIB);Bahwa kejadian penempatan tenaga kerja (mutasi sekaligus demosi)terjadi pada tanggal 3 Oktober 2013 terhadap anggota Serikat PekerjaFSPIB PUK PT Dream Sentosa Indonesia pihak Tergugat berdalihpenempatan karena kebutuhan perusahaan tanpa mempertimbangkankemampuannya;Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2013 anggota Serikat PekerjaFSPIB di

Factory 7 Departemen Cutting mendapat tekanan atauintimidasi dari Personalia Factory (Junaedi) melarang menjadi anggotaFederasi Serikat Pekerja Indonesia Baru, dan jika mengundurkan diridari pengurus Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) akanmendapat sanksi SP 1 (satu) dan ada 7 orang anggota Serikat PekerjaTingkat Perusahaan (SPTP) mencabut pengunduran dirinya sebagaianggota Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) mendapat fasilitastrasportasi juga mendapat minuman mizon;Bahwa pada bulan tersebut

FSPIB KepadaWakil Dusun Mangga Besar II pada jam 17.00 wib serta ditandatanganioleh Enjang dan distempel, semua dikirim dan diterima pada tanggalyang sama yaitu pada tanggal 12 November 2013 (P2);Bahwa pada tanggal 14 November 2013 Serikat Pekerja IndonesiaBaru mendapat undangan untuk membicarakan hasil perundingan yangsudah enam kali berturutturut perihal tunjangan transfort, tunjanganhaid, tetapi tidak menemukan hasil;Bahwa pada tanggal 15 November 2013 Ketua Serikat Pekerja TingkatPerusahaan (SPTP

) PT Dream Sentosa Indonesia yang bukan menjadiAnggota Serikat Pekerja PUK FSPIB PT Dream Sentosa Indonesia, hal inidapat kami buktikan dengan jelas bahwa: Kenggotaan PUK FSPIB PT Dream Sentosa Indonesia berdasarkan dataiuran anggota melalui COS di Payroll per November 2013, dimana jumlahpengurus dan anggota PUK FSPIB PT Dream Sentosa Indonesia tercatatberjumlah 137 karyawan dari 6700 karyawan; Berdasarkan Surat Nomor 057/SPTPDSI/X1/2013 yang dikeluarkan olehSerikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP