Ditemukan 782 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : s.stp s.tp sptp sktp sttp
Register : 25-11-2022 — Putus : 12-01-2023 — Upload : 26-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 634 K/TUN/2022
Tanggal 12 Januari 2023 — ISRA ALNUR, SSTP., SH., M.Si VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI., II. MARYAMA AGANG BIBI, DKK;;
9655 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ISRA ALNUR, SSTP., SH., M.Si VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI., II. MARYAMA AGANG BIBI, DKK;;
Register : 23-04-2015 — Putus : 25-08-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 25 Agustus 2015 — - LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP
7428
  • Menyatakan Terdakwa LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair dan Subsidair;2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;3. Menyatakan Terdakwa LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA4.
    - LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP
    Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa LALU HERMAWAN SAPUTRA,SSTP., selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwaberada dalam tahanan rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dendasebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 3 (tiga)bulan3. Menghukum Terdakwa LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP., membayar uangpengganti sebesar Rp. 42.000.000.
    malah menerma sejumlah dana dari parapenerma dana bantuan untuk biaya administrasi dan membuat LaporanPertanggungjawaban penggunaan dana yang seharusnya bukan menjaditanggung jawab terdakwa LALU HERMAWAN, SSTP. dan saksi ABDURAHMANselaku anggota Tim Pengella.
    Buktibukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan Bahwa dengan demikian terdakwa LALU HERMAWAN, SSTP. dan saksiABDURAHMAN yang bertindak sebagai anggota Tm Pengelola Kegiatan bantuanstmulan rehabiitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bma TA. 2012 telahmenerma dana sebesar Rp.179.000.000, (seratus tujuh puluh sembilan jutarupiah) dari 25 kelompok masyarakat penerma dana bantuan dengan maksudagar terdakwa LALU HERMAWAN, SSTP. dan saksi ABDURAHMAN melakukantindakan
    Bahwa benar Terdakwa Lalu Hermawan Saputra, SSTP adalah PegawaiNegeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan KepalaBadan Kepegawaian Negara No. 00001/KEP/AU/7604/06 tanggal 01Agustus 2006;2.
    Menyatakan Terdakwa LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP denganidentitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primairdan Subsidair;2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair danSubsidair tersebut;3. Menyatakan Terdakwa LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP denganidentitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana KORUPSI SECARA BERSAMASAMA4.
Putus : 10-11-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PT MATARAM Nomor 19/Pid.Sus/2015/PT.MTR
Tanggal 10 Nopember 2015 — LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP
4919
  • Menyatakan terdakwa LALU HERMAWAN SAPUTRA,SSTP., dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,-( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan Bulan;3.
    LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP
    (lima ratus ribu rupiah) per orang oleh Terdakwa LALU HERMAWAN,SSTP. dan saksi ABDURAHMANdiluar peruntukanya. Bahwa berdasarkan Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi RumahTidak Layak Huni Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012,secarategas diatur bahwa :1. Dalam kegiatan Pembinaan dilaksanakan meliputi aspek administrasi dan aspekteknis.
    Bahwa Rangkaian perbuatan terdakwa LALU HERMAWAN, SSTP. bersamasamadengan saksiABDURAHMAN tersebut telah menyimpang dari ketentuan :1. Panduan Pelaksanaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) TahunAnggaran 2012 pada Bab Ketentuan Umum yang menerangkan Bahwabantuan yang diberikan digunakan untuk membeli bahanbahan bangunan;2.
    . bersamasama dengansaksiABDURAHMANtersebut juga telah memperkaya diri mereka sendiri atau oranglain orang, atau setidaktidaknya kekayaan terdakwa LALU HERMAWANSAPUTRA, SSTP. dan saksi ABDURAHMANataupun pihakpihak lainnya yang tidakberhak menjadi bertambah dari jumlah semula.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal2 ayat (1) Jo.
    Dengan demikian maka terdakwaLALU HERMAWAN, SSTP. dan saksi ABDURAHMAN telah menyalahgunakankewajiban mereka untuk melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi secara benar,karena kenyataannya mereka selaku anggota Tim Pengelola malah menerimasejumlah dana dari para penerima dana bantuan untuk biaya administrasi danmembuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana yang seharusnya bukanmenjadi tanggung jawab terdakwa LALU HERMAWAN, SSTP. dan saksiABDURAHMAN selaku)= anggota Tim Pengelola.
    Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa LALUHERMAWAN SAPUTRA,SSTP., selama 6 (enam)Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwaberada dalam tahanan rutan dengan perintah terdakwatetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurunganselama 3 (tiga) bulan ;3.
Putus : 18-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 633 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 18 Mei 2016 — LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP
448 Berkekuatan Hukum Tetap
  • LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP
    Setelah masingmasing KetuaKelompok menerima pemberitahuan tersebut kemudian masingmasingKetua Kelompok datang ke Kantor BPMDes Kabupaten Bima untuk bertemudengan Terdakwa LALU HERMAWAN, SSTP dan Saksi ABDURAHMAN ,kemudian pada saat Ketua Kelompok mengambil surat rekomendasipencairan ke Kantor BPMDes Kabupaten Bima, Terdakwa LALUHERMAWAN, SSTP. bersamasama dengan Saksi ABDURAHMAN diruangannya menyampaikan kepada Ketua Kelompok Penerima DanaBantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk
    LALU HERMAWAN, SSTP dan Saksi ABDURAHMAN untukdipotong dengan alasan untuk biaya administrasi dan pembuatan laporanpertanggung jawaban penggunaan dana, dengan rincian sebagai berikut :1.
    Setelah masingmasing KetuaKelompok menerima pemberitahuan tersebut, kemudian masingmasingKetua Kelompok datang ke Kantor BPMDes Kabupaten Bima untuk bertemudengan Terdakwa LALU HERMAWAN, SSTP dan Saksi ABDURAHMAN ,kemudian pada saat Ketua Kelompok mengambil surat rekomendasipencairan ke Kantor BPMDes Kabupaten Bima, Terdakwa LALUHERMAWAN, SSTP bersamasama dengan Saksi ABDURAHMAN diruangannya menyampaikan kepada Ketua Kelompok Penerima DanaBantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk
    Terdakwa LALU HERMAWAN, SSTP dan SaksiABDURAHMAN untuk dipotong dengan alasan untuk biaya administrasi danHal. 38 dari 129 hal.
    Bahwa selanjutnya Terdakwa LALU HERMAWAN, SSTP dan SaksiABDURAHMAN menyalahgunakan tugasnya selaku anggota Tim PengelolaKegiatan, yaitu secara tanpa hak membuat Laporan PertanggungjawabanHal. 62 dari 129 hal. Put. No. 633 K/Pid.
Register : 11-04-2017 — Putus : 05-09-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr
Tanggal 5 September 2017 — ARIE KURNIA ARNOLD, SSTP.,M.Sc
190116
  • Menyatakan Terdakwa Arie Kurnia Arnold,SSTP,M.Sc. tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan subsidair; 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut;3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; 4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;5.
    ARIE KURNIA ARNOLD, SSTP.,M.Sc
    Menetapkan pemeriksaan terhadap perkara pidana atas nama Terdakwa ARIEKURNIA ARNOLD, SSTP tersebut dilanjutkan ;3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksisaksi danbukti lain dalam perkara ini ;4. Menangguhkan biaya perkara hingga pada putusan akhir ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa PenuntutUmum mengajukan saksisaksi ke persidangan sebagai berikut :1.
    Menyatakan Terdakwa Arie Kurnia Arnold,SSTP,M.Sc. tersebut diatas, tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan subsidair;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaansubsidair tersebut;3.
Register : 16-12-2014 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 27-03-2015
Putusan PN PATI Nomor 255/Pid.B/2014/PN Pti
Tanggal 13 Januari 2015 — - PONCO ARIYANTO, SSTP, MS.i bin RIYANTO.
444
  • Menyatakan Terdakwa PONCO ARIYANTO, SSTP, MS.i bin RIYANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.
    - PONCO ARIYANTO, SSTP, MS.i bin RIYANTO.
    PUTUSANNomor : 255/Pid.B/2014/PN PtiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : PONCO ARIYANTO, SSTP, MS.ibin RIYANTO.Tempat lahir : Pati.Umur/ Tel lahir : 33 tahun/ 27 Juni 1981.Jenis Kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat Tinggal : Kp.Kranggan Rt.6 Rw.
    Pid.B/2014/PN Pti tanggal 16Desember 2014 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksidan Terdakwaserta memperhatikanbarang buktiyang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:MENUNTUTSupaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadiliperkara ini dan memutuskan :1)2)3)4)Menyatakan terdakwa PONCO ARIYANTO, SSTP
    , MS.i bin RIYANTOterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapenipuan melanggar pasal 378 KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaankesatu diatas.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PONCO ARIYANTO, SSTP, MS.i binRIYANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan6 bulan.Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp.6.000,(enam ribu rupiah) yang dibuat oleh Sdr.PONCO tertanggal 08 Oktober 2011,telah diterima dari Bu.RUSNIAH uang
    anak yang masih kecil ;Terdakwa sudah merasa kapok (Jera) dan berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatan yang dilarang /melanggar hukumAtas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengantuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 255/Pid.B/2014/PN Pti.Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:KESATUBahwa terdakwa PONCO ARIYANTO, SSTP
    Menyatakan Terdakwa PONCO ARTIYANTO, SSTP, MS.i bin RIYANTO tersebutcediatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana9Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum ;Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 255/Pid.B/2014/PN Pti.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (Satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;3.
Putus : 24-09-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 751 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 24 September 2018 — ARIE KURNIA ARNOLD, SSTP., M.Sc
7392 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ARIE KURNIA ARNOLD, SSTP., M.Sc
    PUTUSANNomor 751 K/Pid.Sus/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkanoleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, telah memutus perkaraTerdakwa:Nama lengkap : ARIE KURNIA ARNOLD, SSTP., M.Sc.
    Subsidair : Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 751 K/Pid.Sus/2018Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriRokan Hulu tanggal 8 Agustus 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Arie Kurnia Arnold, SSTP
    merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam DakwaanPrimair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arie Kurnia Arnold, SSTP
    ., M.Sc.dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Arie Kurnia Arnold, SSTP.
    ;Menetapkan supaya Terdakwa Arie Kurmia Amold, SSTP., M.Sc. dibebaniuntuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor 31/Pid.SusTPK/2017/PN Pbr tanggal 5 September2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Arie Kurnia Arnold, SSTP., M.Sc. tersebut di atas, tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan
Putus : 10-06-2013 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN KABANJAHE Nomor 83/Pid.B/2013/PN.KBJ
Tanggal 10 Juni 2013 — - TEDDY YULIANTO SSTP Alias TEDDY
293
  • - TEDDY YULIANTO SSTP Alias TEDDY
    PUTUSAN Nomor : 83/Pid.B/2013/PN.KBJDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAn Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalamtingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara atas nama Terdakwa : Nama lengkap : TEDDY YULIANTO SSTP Alias TEDDYTempat Lahir : Pangkalan BrandanUmur/Tanggal Lahir : 28 tahun/18 Juli 1984Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaAlamat : JL. M Basir No. 13 Lk.
    Perk :PDM11/KABAN/02/2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yangmemeriksa perkara Terdakwa tersebut memutuskan : 1 Menyatakan Terdakwa TEDDY YULIANTO, SSTP Alias TEDDY terbuktibersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN TERHADAP ANAKsebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 80 ayat(1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEDDY YULIANTO SSTP AliasTEDDY dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta
    persidangan yang padaintinya memohon agar Majelis Hakim yang bersidang atas perkaranya memberikan hukumanseringanringannya terhadap dirinya ; Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umummenyatakan tetap pada tuntutannya ; Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah dihadapkan kemukapersidanganPengadilan Negeri Kabanjahe karena di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaansebagai berikut : DAKWAAN j n2nnnnnnnn enn ence nena cence nneennnnnnnne Bahwa ia terdakwa TEDDY YULIANTO SSTP
    Unsur Setiap Orang Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah menunjukkepada orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan(persona imperable) terhadap suatu peristiwa hukum ; Hal 11 dari 13 Halaman Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernamaTEDDY YULIANTO SSTP Alias TEDDY yang mengaku dan membenarkan identitasnyasebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan terlihat Terdakwa adalah orangyang cakap dan
Register : 04-03-2024 — Putus : 14-03-2024 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN KUPANG Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Kpg
Tanggal 14 Maret 2024 — Pemohon:
Paskalis Taran Tokan, SSTP, MM
111
  • Pemohon:
    Paskalis Taran Tokan, SSTP, MM
Register : 21-08-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 03-09-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 746/Pdt.P/2018/PN Bjm
Tanggal 29 Agustus 2018 — Pemohon:
MUHAMMAD SYARMANI, SSTP. M. Eng.
217
  • Pemohon:
    MUHAMMAD SYARMANI, SSTP. M. Eng.
Putus : 19-03-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 563 K/TUN/2014
Tanggal 19 Maret 2015 — WALIKOTA PALEMBANG VS ARIE WIJAYA, SSTP., Msi
4124 Berkekuatan Hukum Tetap
  • WALIKOTA PALEMBANG VS ARIE WIJAYA, SSTP., Msi
    ., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada SirraPrayuna & Associates Law Firm, beralamat di Jalan Raya PasarMinggu Nomor 29 Pancoran, Jakarta Selatan 12780, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 002/SK.Kasasi TUNMDN 155/SPA11.2014,tanggal 01 November 2014,Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat ;melawan:ARIE WIJAYA, SSTP., Msi, kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Jalan Prajurit Kemas Ali Nomor 3014, RT.029,RW.010, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang,Pekerjaan Pegawai Negeri
    Menyatakan batal:4.Surat Keputusan Walikota Palembang No.800/437/BKD.DIKLATV/2013 tanggal27 Desember 2013 tentang penarikan pegawai tugas belajar atas nama Arie Wijaya,SSTP. Msi, NIP 19780825 1998 021001;3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:Surat Keputusan Walikota Palembang No.800/437/BKD.DIKLATV/2013 tanggal27 Desember 2013 tentang penarikan pegawai tugas belajar atas nama Arie Wijaya,SSTP.
    Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan WalikotaKota Palembang Nomor 800/437/BKD.DIKLATV/2013 tanggal 27Desember 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penarikan Pegawai TugasBelajar atas nama Arie Wijaya, SSTP., M.Si, NIP 197808251998021001 ;2.2. Bahwa terhadap objek sengketa tersebut Penggugat/Terbanding/ TermohonKasasi mengajukan permohonan penangguhan/penundaan pelaksanaan objeksengketa sampai dengan adanya putusan perkara yang berkekuatan hukumtetap;2.3.
    Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui Penetapan Nomor15/G/PP/2014/PTUNLG tertanggal 11 Maret 2014 yang berbunyi sebagaiberikut :MENETAPKAN :1 Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Penggugat tersebut;2 Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan WalikotaKota Palembang Nomor 800/437/ BKD.DIKLATV/2013 tanggal 27 Desember 2013tentang Penarikan Pegawai Tugas Belajar atas nama Arie Wijaya, SSTP., M.Si,NIP:197808251998021001 sampai ada Putusan Pengadilan dalam perkara
    Bahwa menurut Pemohon, penerbitan Surat Keputusan Walikota KotaPalembang Nomor 800/437/BKD.DIKLATV/2013 tanggal 27 Desember2013 tentang Penarikan Pegawai Tugas Belajar atas nama Arie Wijaya,SSTP., M.Si., NIP : 197808251998021001 didasarkan atas hal hal sebagaiberikut:Adanya perubahan APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2013 dan APBDTahun Anggaran 2014 untuk beasiswa tugas belajar, sehingga Pemerintah KotaPalembang memiliki anggaran yang sangat terbatas untuk beasiswa tugasbelajar, sehingga hal ini
Register : 12-01-2016 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 20-04-2016
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Llg.
Tanggal 3 Februari 2016 — Terdakwa (DEDDY KURNIAWAN, SSTP ALS DEDI BI MZ.ARIFIN);
254
  • Menyatakan terdakwa Deddy Kurniawan, SSTP als Dedi Bin MZ.Arifin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan5.
    Terdakwa (DEDDY KURNIAWAN, SSTP ALS DEDI BI MZ.ARIFIN);
    PUTUSANDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara terdakwaNn FP W WNNama lengkap : DEDDY KURNIAWAN, SSTP ALS DEDIBINMZ.ARIFINTempat lahir : BengkuluUmur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 10 Mei 1983Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : JlAmula Rahayu Rt.02, Kel.
    Lig tanggal 12 Januari 2016 tentang penetapan harisidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa serta memperhatikanbarang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan terdakwa Deddy Kurniawan, SSTP als Dedi BinMZ.Arifin terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana penyalahgunanarkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana
    diatur dandiancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Lebih subsidair lagi;2 Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Deddy Kurniawan,SSTP als Dedi Bin MZ.Arifin dengan Pidana penjara selama 1 (satu)tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa beradadalam tahanan;3 Menetapkan supaya barang bukti berupa :e 1 (satu) perangkat bong yang terbuat dari botol kaca kecil padatutupnya terdapat pipet kaca pyrek dan pipet plastic yang
    mendengar pembelaan atau permohonan dari terdakwa yang padapokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesaliperbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;Setelah mendengar pembelaan atau permohonan dari terdakwa tersebut, padapokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannyaMenimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:DakwaanKesatuBahwa terdakwa Deddy Kurniawan, SSTP
    KAsno, Deddy Bin MZ.Arifin dan Evi Yana Alias Evi Binti Ali Amat mengandungmetamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 LampiranUndangUndang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwatidak mempunyai hak atau wewenang atau ijin untuk melakukan perbuatannya.Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana DalamPasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009tentang NarkotikaATAU KEDUA:Bahwa ia terdakwa Deddy Kurniawan, SSTP
Putus : 10-11-2023 — Upload : 07-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5204 K/Pid.Sus/2023
Tanggal 10 Nopember 2023 — GUSDAN YUWELMI, SSTP Pgl WEN bin BUSTAMI
5435 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUSDAN YUWELMI, SSTP Pgl WEN bin BUSTAMI
Register : 03-03-2014 — Putus : 10-06-2014 — Upload : 15-07-2014
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 15/G/2014/PTUN-PLG
Tanggal 10 Juni 2014 — ARIE WIJAYA, SSTP., Msi Vs WALIKOTA PALEMBANG
10819
  • ARIE WIJAYA, SSTP., Msi Vs WALIKOTA PALEMBANG
    Yani No. 67Palembang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :ARIE WIJAYA, SSTP., Msi, Kewarganegaraan Indonesia, Umur : 36 tahun, PekerjaanPegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Prajurit Kemas Ali No.3014 RT.029 RW. 010 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan IlirTimur II Palembang ;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:Yunimansyah, SH., Nusirwan Kimi, SH., Zulkafli, SH.
    Arie Wijaya, SSTP.
    Pemerintah kota Palembang dalam halini Badan Kepegawaian Daerah kota Palembang telah mengirimkan suratNomor 800/688/BKD.Diklat V/203 kepada Rektor Universitas PadjajaranBandung tentang penarikan Mahasiswa atas nama Arie Wijaya, SSTP., MsiNIP. 19780825998021001 dikarenakan Penggugat diduga terlibat dalamkegitan politik praktis dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepaladaerah kota palembang sebagai larangan bagi PNS sebagaimana diaturPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 200 Pasal 4 ayat (15) dan
    lagisesuai dengan maksud dan tujuan Tugas belajar yang diberikan kepadaPenggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan WalikotaPalembang Nomor 74 tahun 2010 tentang pemberian tugas belajar dan izinbelajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah kota Palembangyang selanjutnya akan dibuktikan pada pembuktian ;Bahwa terbitnya surat Sekretaris Daerah kota Palembang Nomor 800/1688/BKD.DiklatV/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal pengembalian PNStugas belajar atas nama Arie Wijaya, SSTP
    Menyatakan batal:Surat Keputusan Walikota Palembang No.800/437/BKD.DIKLATV/2013 tanggal 27Desember 2013 tentang penarikan pegawai tugas belajar atas namaArie Wijaya, SSTP. Msi, NIP 19780825 1998 021001; 3 Mewajibkan kepada Tergugat untukmencabut:Halaman 37 dari 39 Halaman Putusan Perkara No. 15/G/2014/PTUNPLG38Surat Keputusan Walikota Palembang No.800/437/BKD.DIKLATV/2013 tanggal 27Desember 2013 tentang penarikan pegawai tugas belajar atas namaArie Wijaya, SSTP.
Upload : 17-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 288 K/PID.SUS/2010
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; Tri Raharjanto, SSTP
3423 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; Tri Raharjanto, SSTP
    PUTUSANNo. 288 K/Pid.Sus/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama : TRIRAHARJANTO, SSTP ;Tempat lahir : Temanggung ;Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 20 November 1973 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jl.
    melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukandan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan,meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, adahubungannya sedemikian rupa dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.Perbuatan tersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa TRI RAHARJANTO, SSTP
    Tangga Miskin (Raskin) tahun 2007 yangdikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan DesaDepartemen Dalam Negeri dengan Perum Bulog perkilogramnya sehargaRp. 1.000 (Seribu rupiah) ;Bahwa pada pelaksanaan kegiatan penyaluran beras miskin dari titikdistribusi (Kecamatan Geragai) ke titik bagi (Desa) masingmasing KepalaDesa ataupun Satuan Tugas (Satgas) penyaluran raskin di desa tidakpernah menerima dana pendamping tersebut dari pihak Kecamatan Geragalmaupun dari TRI RAHARJANTO, SSTP
    Bulan September Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) padatanggal 31 Oktober 2007 ;10) Bulan Oktober sebesar Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah)pada tanggal 12 Desember 2007 ;11) Bulan November 2007 sebesar Rp. 900.000, (Sembilan ratus riburupiah) pada tanggal 12 Desember 2007 ;Bahwa berdasarkan kesepakatan dari musyawarah yang diadakan di kantorKecamatan Geragai pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2006 dan pada hariRabu tanggal 31 Januari 2007 yang dihadiri oleh Terdakwa (TRIRAHARJANTO, SSTP
    Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur No. 37/Pid.B/2009/PN.TJT tanggal 14 September 2009 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :Menyatakan Terdakwa TRI RAHARJANTO, SSTP tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan dalam dakwaan primar ;Membebaskan ia Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;Hal. 24 dari 55 hal. Put.
Putus : 12-04-2023 — Upload : 07-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 672 K/Pdt/2023
Tanggal 12 April 2023 — ASMARA HADI, SSTP. VS HASANUDIN AFANDI R. DK
2716 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ASMARA HADI, SSTP. VS HASANUDIN AFANDI R. DK
Register : 24-01-2019 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 K/TUN/2019
Tanggal 28 Februari 2019 — MONINGKA, SSTP.,MAP;
478 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MONINGKA, SSTP.,MAP;
    MONINGKA, SSTP. MAP., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Kelurahan Tataaran Satu,Lingkungan Ill, Kecamatan Tondano Selatan, KabupatenMinahasa, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Christiano Weenas, S.H.,kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada KantorAdvocates & Legal Consultants Christiano Weenas, S.H.
    Moningka, SSTP.;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiMinahasa Nomor 461 Tahun 2017, tanggal 8 Agustus 2017, tentangPengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur Sipil NegaraDalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah KabupatenMinahasa atas nama Refly O. Moningka, SSTP.;4. Mewajibkan Tergugat untuk mendudukkan kembali Penggugat padakedudukan atau jabatan semula akibat dikeluarkannya surat keputusanyang menjadi objek sengketa;5.
Register : 29-09-2017 — Putus : 10-01-2018 — Upload : 07-03-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 43/G/2017/PTUN.Mdo
Tanggal 10 Januari 2018 — MONINGKA, SSTP., MAP Tergugat: BUPATI MINAHASA
7536
  • MENGADILI:

    DALAM EKSEPSI

    • Menolak eksepsi Tergugat;

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
    2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor : 461 Tahun 2017, Tanggal 8 Agustus 2017, Tentang Pengangkatan Pemindahan Dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Atas Nama Refly O Moningka, SSTP;<
    /li>
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor : 461 Tahun 2017, Tanggal 8 Agustus 2017, Tentang Pengangkatan Pemindahan Dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Atas Nama Refly O Moningka, SSTP;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mendudukan kembali Penggugat pada kedudukan atau Jabatan semula akibat dikeluarkannya surat keputusan yang menjadi objek sengketa;
  • Menghukum Tergugat untuk
  • MONINGKA, SSTP., MAPTergugat: BUPATI MINAHASA
    MONINGKA, SSTP. MAP.;Kewarganegaraan: Indonesia;Tempat Tinggal :Kelurahan Tataaran Satu Lingkungan Ill KecamatanTondano Selatan Kabupaten Minahasa;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa CHRISTIANO Y. WEENAS, S.H.
    Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor 461 Tahun2017, Tanggal 8 Agustus 2017, Tentang Pengangkatan Pemindahan DanPemberhentian Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan AdministratorDilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Atas Nama Refly OMoningka, SSTP;halaman 2 dari 7 halaman pts. Nomor perkara 50/G/2018/PTUN Mdo.3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati MinahasaNomor 461 Tahun 2017, Tanggal 8 Agustus 2017, Tentang PengangkatanPemindahan Dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Dalam JabatanAdministrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Atas NamaRefly O Moningka, SSTP;4. Mewajibkan Tergugat untuk mendudukan kembali Penggugat padakedudukan atau Jabatan semula akibat dikeluarkannya surat keputusanyang menjadi objek sengketa;5.
Register : 25-10-2016 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 07-05-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 226/Pdt.G/2016/PN.Kpg
Tanggal 14 Agustus 2017 — Penggugat: MARGARITHA LINDASARI NALLE,SSTP,MM Tergugat: MARYANUS ANTONIUS MANU DJO
11225
  • Penggugat:MARGARITHA LINDASARI NALLE,SSTP,MMTergugat:MARYANUS ANTONIUS MANU DJO
Register : 04-12-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 29-07-2020
Putusan PN JEPARA Nomor 61/Pid.C/2019/PN Jpa
Tanggal 4 Desember 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ANWAR SADAT, SSTP, MH
Terdakwa:
HARIYANTO Bin KASTAMAN
223
  • Penyidik Atas Kuasa PU:
    ANWAR SADAT, SSTP, MH
    Terdakwa:
    HARIYANTO Bin KASTAMAN