penatausahaan administrasiserta pertanggungjawaban kegiatan ; Bahwa dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dan perubahanDASK Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten KonaweTahun Anggaran 2004 yang telah ditetapkan pada Bidang Sosial BudayaMasyarakat, terdapat alokasi belanja sebagai berikut :1) Kegiatan Identifikasi keluarga miskin sejumlah Rp 14.150.000,00 (empatbelas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang sumber dananya berasaldari Dana Alokasi Umum (DAV) ;2) Kegiatan Bantuan dana stimulans

penatausahaan administrasiserta pertanggungjawaban kegiatan ; Bahwa dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dan perubahanDASK Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten KonaweTahun Anggaran 2004 yang telah ditetapkan pada Bidang Sosial BudayaMasyarakat, terdapat alokasi belanja sebagai berikut :3) Kegiatan Identifikasi keluarga miskin sejumlah Rp 14.150.000,00 (empatbelas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang sumber dananya berasaldari Dana Alokasi Umum (DAV) ;4) Kegiatan Bantuan dana stimulans

5.000.000,00(lima juta rupiah), ketiga sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah)dan keempat sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).Bahwa berdasarkan UndangUndang RI No. 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara.Pasal 3 ayat (3) ditentukan :Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atasbeban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidaktersedia atau tidak cukup tersedia.Bahwa kemudian dana kegiatan identifikasi keluarga miskin dan bantuandana stimulans

Sejumlah Rp 7.784.100,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribuseratus rupiah) untuk kegiatan bantuan dana Stimulans Desa Binaan P2WKSS yang diserahkan ke Desa Kapoiala Kec. Bondoala Kab.

Perkasa Jaya Abadi Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/4622 tanggal 24 September 2009 T.IV43Peket 2 Pengadaan Bantuan Stimulans Bahan Bangunan Rumah (BBR) Halaman 119 dari 131 hal. Put.

Mega Aru Jaya Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/4618 tanggal 24 September 2009 T.IV47Paket 5 Pengadaan Bantuan Stimulans Bahan Bangunan Rumah (BBR)untuk 661 KK biaya Rp6.200.708.000,00 (Enam Miliar Dua Ratus Juta TujuhRatus Delapan Ribuh Delapan Ratus Rupiah) oleh CV. Sylvia Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/9287 tanggal 31 Oktober 2006 T.IV48Paket 3 Pengadaan Bantuan Stimulans BBR untuk 100 KK biayaRp893.000.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) olehCV.

Budi Rawis Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/10779 tanggal 24 Oktober 2005 T.IV49Pengadaan Bantuan Stimulans Bahan Bangunan Rumah (BBR) untuk 400KK biaya Rp3.600.000.000,00 (Tiga Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) olehCV.

Tiga Bintang Cemerlang Sukses Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/3786 tanggal 24 Agustus 2009 T.IV52Paket 2 Pengadaan Bantuan Stimulans Bahan Bangunan Rumah (BBR)untuk 671 KK biaya Rp6.655.816.000,00 (Enam Miliar Enam Ratus LimaPuluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) oleh PT.Binarthindo Adhistana Abadi Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/3790 tanggal 24 Agustus 2009 T.IV53Paket 3 Pengadaan Bantuan Stimulans Bahan Bangunan Rumah (BBR)untuk 669 KK biaya Rp6.621.000.000,00 (Enam Miliar

CitraKarya Makmur Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/4619 tanggal 24 September 2009 T.IV57Paket 1 Pengadaan Bantuan Stimulans Bahan Bangunan Rumah (BBR)untuk 750 KK biaya Rp7.188.555.000,00 (Tujuh Miliar Seratus DelapanPuluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) oleh PT.Bumi Cendrawasi Permai Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/3788 tanggal 28 Agustus 2009 T.IV58Paket 6 Pengadaan Bantuan Stimulans Bahan Bangunan Rumah (BBR)untuk 674 KK biaya Rp6.571.495.000,00 (Enam Miliar Lima

Republik Indonesia Nomor: 28/HUK/2005 tanggal 23 Maret 2005.e Bahwa kemudian Terdakwa juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran diberiwewenang menggunakan anggaran berdasarkan Surat Kuasa PenggunaanAnggaran (SKPA) Direktorat Jenderal Bantuan Dan Jaminan Sosial DepartemenSosial RIdispensasi DJPB No.S4600/PB/2005 Tanggal 21 Juli 2005.e Bahwa dari anggran sebesar Rp109.539.550.000,00 (seratus sembilan miliar limaratus tiga puluh sembilan juta limaratus lima puluh ribu rupiah) termuat didalamnya dana pengadaan Stimulans

C/C35/BCS/X05/M.S, tanggal 3 Oktober 2005perihal Persetujuan Prinsip Penunjukkan Langsung.SPM No. 01182 tanggal 19 Desember 2005.Surat Gubernur Maluku No. 602.1/2.600, tanggal 4 Oktober 2005 perihalPenunjukan Langsung Rekanan Pengadaan Bantuan Stimulans BBR.Keputusan Gubernur Maluku No.1233/ tahun 2004 perubahan pertama atasLampiran Surat Gubernur Maluku No. 468 tahun 2003, tentang PembentukanPosko Penanganan Pengungsi Propinsi Maluku tahun 2003.Keputusan Menteri Sosial No. 28/HUK/2005, tanggal 23

C/C35/BCS/X05/M.S, tanggal 3 Oktober 2005perihal Persetujuan Prinsip Penunjukkan Langsung.SPM No. 01182 tanggal 19 Desember 2005.Surat Gubernur Maluku No. 602.1/2.600, tanggal 4 Oktober 2005 perihalPenunjukan Langsung Rekanan Pengadaan Bantuan Stimulans BBR.18 Keputusan Gubernur Maluku No.1233/ tahun 2004 perubahan pertama atasLampiran Surat Gubernur Maluku No. 468 tahun 2003, tentang PembentukanPosko Penanganan Pengungsi Propinsi Maluku tahun 2003.19 Keputusan Menteri Sosial No. 28/HUK/2005, tanggal

KJ, Dengan kesimpulan hasilassessment : gangguan mental dan prilaku akibat pemakaian zat stimulans(Sabu) dengan penyalahgunaan zat berpotensi ketergantungan dan saran untukmendapatkan program detoksipikasi dan rehabilitasi.Bahwa terdakwa tidak mempunyai jjin dari pihak yang berwenang untukmenggunakan sabu dimaksud ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127ayat (1) UU RI.

KJ,Dengan kesimpulan hasil assessment : gangguan mental dan prilakuakibat pemakaian zat stimulans (Sabu) dengan penyalahgunaan zatberpotensi ketergantungan dan saran untuk mendapatkan programdetoksipikasi dan rehabilitasi.Berdasarkan petunjuk persesuaian keterangan saksi, pengakuanterdakwa yang mempergunakan narkotika untuk dirinya sendiri danalat bukti surat sehingga tepat kiranya terdakwa merupakanpengguna narkotika dan dapat disebut sebagai penyalahgunanarkotika berdasarkan bukti tersebut diatasBerdasarkan

KJ, DenganHal 5 dari 17 hal, Putusan 242/Pid.Sus/2019/PN Dpskesimpulan hasil assessment : gangguan mental dan prilaku akibatpemakaian zat stimulans (Sabu) dengan penyalahgunaan zatberpotensi ketergantungan dan saran untuk mendapatkan programdetoksipikasi dan rehabilitasi.Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenanguntuk menggunakan sabu dimaksud.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal127 ayat (1) UU RI.

KJ, Dengankesimpulan hasil assessment : gangguan mental dan prilaku akibatpemakaian zat stimulans (Sabu) dengan penyalahgunaan zatberpotensi ketergantungan dan saran untuk mendapatkan programdetoksipikasi dan rehabilitasi.jadi unsur inipun terpenuhi secara hukum ;Unsur bagi diri sendiri ;Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas memang terbukti bahwashabushabu yang dimiliki terdakwa hanya dipakai untuk dirinya sendiri,bukan untuk diedarkan ataupun untuk dibagibagi kepada orang lain,sehingga unsur

Menetapkan agar barang bukti berupa :(1) 1 (satu) buah copy SK Gubernur Provinvi Maluku Nomor : 221 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Korban Bencana Sosial di Provinsi Maluku.(2) 1 (satu) buah copy SK Gubernur Provinvi Maluku Nomor : 318 Tahun 2009 Tentang Revisi By Name By Address Calon Penerima Bantuan Stimulans Bahan Bangunan Rumah (BBR) dari 12.080 KK korban bencana sosial tahun anggaran 2009.(3) 1 (satu) bundel asli rekap data KBS yang mendapat BBR tahun 2009 Kab.

terdakwa beradadalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan ;3 Menghukum pula terdakwa MARKUS HEHALATU membayar denda Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;4 Menyatakan Barang Bukti berupa :1 (satu) buah copy SK Gubernur Provinvi Maluku Nomor : 221 Tahun 2008 TentangPembentukan Tim Verifikasi Korban Bencana Sosial di Provinsi Maluku1 (satu) buah copy SK Gubernur Provinvi Maluku Nomor : 318 Tahun 2009 TentangRevisi By Name By Address Calon Penerima Bantuan Stimulans

RAHIM LILISULA bertemu dengan saksi BETTYFERDINANDUS / LESIMANUAYA dan saksi ARNESUS RISAMASU (keduanya adalahterdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang membantu proses verifikasi tersebut dandokumen Verifikasi tersebut diketahui oleh Terdakwa MARKUS HEHALATU dalamkapasitasnya selaku Kepala Desa Hatu.Bahwa setelah dilakukan verifikasi tersebut, kemudian Gubernur Maluku mengeluarkanKeputusan Gubernur Maluku Nomor : 318 tahun 2009 tentang REVISI PENETAPAN BYNAME BY ADORES CALON PENERIMA BANTUAN STIMULANS

RAHIM LILISULA bertemudengan saksi BETTY FERDINANDUS / LESIMANUAYA dan saksi ARNESUSRISAMASU (keduanya adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang membantuproses verifikasi tersebut dan dokumen Verifikasi tersebut diketahui oleh TerdakwaMARKUS HEHALATU dalam kapasitasnya selaku Kepala Desa Hatu.Bahwa setelah dilakukan verifikasi tersebut, kemudian Gubernur Maluku mengeluarkanKeputusan Gubernur Maluku Nomor: 318 tahun 2009 tentang REVISI PENETAPAN BYNAME BY ADORES CALON PENERIMA BANTUAN STIMULANS

HEHALATU sebagai Terdakwa dalam perkara aquo, namun Jaksa PenuntutUmum menyatakan surat tersebut tidak ada ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan barang bukti surat berupa:11 (Satu) buah copy SK Gubermur Provinvi Maluku Nomor : 221 Tahun 2008 TentangPembentukan Tim Verifikasi Korban Bencana Sosial di Provinsi Maluku.2 1 (satu) buah copy SK Gubernur Provinvi Maluku Nomor : 318 Tahun 2009 Tentang RevisiBy Name By Address Calon Penerima Bantuan Stimulans

dakwaan Penuntut Umum, maka inti pokok daridakwaan Penuntut Umum adalah berkenaan dengan penggunaan 9 (sembilan) pucuk suratketerangan domisili :1 Nomor : 02/474.3/SKPS/NH/XII/09,2 Nomor : 06/474.3/SKPS/NH/XII/09,3 Nomor : 10/474.3/SKPS/NH/XII/09,4 Nomor : 16/474.3/SKPS/NH/XII/09,5 Nomor : 17/474.3/SKPS/NH/XII/09,6 Nomor : 18/474.3/SKPS/NH/XII/09,7 Nomor : 21/474.3/SKPS/NH/XII/09,8 Nomor : 22/474.3/SKPS/NH/XII/09,9 Nomor : 23/474.3/SKPS/NH/XII/09sebagai dasar dari pencairan atau pembayaran Bantuan Stimulans

Kwitansi pembayaran pengadaan bantuan stimulans BBR sebanyak 211 KK sesuai SPK Nomor : 050 / 10790, terbilang Rp.1.899.000.000.- tanggal 24 Oktober 2005.- (asli).7. Surat Setoran Pajak (SPT) lembaran 4 a/n WP : FA.Rubenson Rp.28.485.000.-(asli).8. Surat Permintaan Pembeyaran (SPP) lembar A Nomor : 01309/SPP-LS/985556/2005, tanggal 20 Desember 2005 (asli). 9. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Lembar B Nomor : 01309/SPP-LS/985556/2005, tanggal 20 Desember 2005 (asli).10.

Surat Perjanjian/Kontrak pengadaan stimulans Bahan Bangunan Rumah 211 KK, Nomor : 050/10790, tanggal 24 Desember 2005 senilai Rp. 1.899.000.000,- (asli).12. Surat Perjanjian Pengadaan Stimulans Bahan Bangunan Rumah 200 KK Nomor : 050/12548, tanggal 16 Desember 2005 senilai Rp. 1.800.000,- (asli).13. SPPD Nomor : 486506B/061/112 sebesar Rp. 1.773.000.000,- tanggal 26 Desember 2005 (asli).14. SPM Nomor : 01200, tanggal 19 Desember 2005 (asli).15.

Kwitansi pembayaran pengadaan bantuan stimulans BBR sebanyak 200 KK sesuai SPP Nomor : 050/12548 terbilang Rp. 1.800.000.000,- tanggal 16 Desember 2005 (asli).17. Surat Pernyataan SPP langsung berdasarkan SPK : 050/12548, tanggal 16 Desember 2005 (asli).18. Laporan pelaksanaan kegiatan peertiban perumahan kelompok Pasrah lokasi Kate-kate dan Warasia STAIN Ambon oleh Tim Terpadu Provinsi Maluku tanggal 22 24 Nopember 2005 (copy).19.

Surat Nomor : 602.1/2.600 Penunjukan Langsung Rekanan Pengadaan Bantuan Stimulans Bahan Bangunan Rumah (BBR) kepada Kadis Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku tanggal 4 Oktober 2005 beserta 4 (empat) lembar lampiran Penunjukan Langsung Nomor : 602.1/2600 tanggal 4 Oktober 2005 (copy).39. Surat Nomor : 050/12341 perihal Usul Penunjukan Langsung kepada Gubernur Maluku tanggal 29 November 2005 (copy).40.

Surat Nomor : 602.1/3057 perihal Persetujuan Penunjukan Langsung Pengadaan Bantuan Stimulans Bahan Bangunan Rumah (BBR) dan Bantuan Air Bersih kepada Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku tanggal 1 Desember 2005 beserta 3 (lembar) lampiran Penunjukan Langsung Nomor : 602.1/3057 tanggal 1 Desember 2005 (copy).41. Daftar Nama Pengungsi yang mendapatkan BBR dari Fa. Rubenson (140 KK) bulan Desember 2005 (asli).42. Daftar Nama Pengungsi Kelompok Pasrah (271 KK) (asli).43.

atausuatu korporasi yang dapat merugikan keuanan negara atauperekonomian negara yaitu terdakwa lakukan dengan cara sebagaiberikut :Bahwa pada tahun anggaran 2005 dialokasikan dana melalui APBNpengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) yang dilakukan denganpenunjukan langsung berdasarkan Surat Menteri Sosial RI Nomor : C/C.35/Bjs/X05/MS tanggal 3 Oktober 2005 dan Surat ljin Prinsippenunjukan langsung Gubernur Maluku Nomor : 602.1/2600 tanggal04 Oktober 2005 perihal penunjukan langsung rekanan pengadaanbantuan Stimulans

kedudukan yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara yaitu terdakwa lakukandengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada tahun anggaran 2005 dialokasikan dana melalui APBNpengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) yang dilakukan denganpenunjukan langsung berdasarkan Surat Menteri Sosial RI Nomor : C/C.35/Bjs/X05/MS tanggal 3 Oktober 2005 dan Surat ljin Prinsippenunjukan langsung Gubernur Maluku Nomor : 602.1/2600 tanggal04 Oktober 2005 perihal penunjukan langsung rekanan pengadaanbantuan Stimulans

Surat Perjanjian Pengadaan Stimulans BahanBangunan Rumah 200 KK Nomor : 050/12548,tanggal 16 Desember 2005 senilai Rp.1.800.000, (asli).13. SPPD Nomor : 486506B/061/112 sebesar Rp.1.773.000.000, tanggal 26 Desember 2005(asli).14. SPM Nomor : 01200, tanggal 19 Desember2005 (asli).15. Surat Permintaan Pembayaran AnggaranNomor : SP.063/127.01.01/XXIX/2005 (asli).16.

Surat Perjanjian Pengadaan Stimulans BahanBangunan Rumah 200 KK Nomor : 050/12548, tanggal16 Desember 2005 senilai Rp. 1.800.000, (asli).13. SPPD Nomor : 486506B/061/112 sebesar Rp.1.773.000.000, tanggal 26 Desember 2005 (asli).14. SPM Nomor : 01200, tanggal 19 Desember 2005(asli).15. Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Nomor :SP.063/127.01.01/XX1X/2005 (asli).16.

Surat Nomor : 602.1/2.600 Penunjukan LangsungRekanan Pengadaan' Bantuan Stimulans BahanBangunan Rumah (BBR) kepada Kadis KesejahteraanSosial Provinsi Maluku tanggal 4 Oktober 2005 beserta4 (empat) lembar lampiran Penunjukan LangsungNomor : 602.1/2600 tanggal 4 Oktober 2005 (copy).39. Surat Nomor : 050/12341 perihal Usul PenunjukanLangsung kepada Gubernur Maluku tanggal 29November 2005 (copy).40.

Putusan No. 101 PK/PID.SUS/2015221 162.12.Soumena, untuk membangun Perumahan bagi 139 KK di DusunWarasia, Desa Batu Merah Ambon, maka permintaan dari PemerintahProvinsi Maluku tersebut diturutidilaksanakan oleh Pemohon PK;Bahwa melihat pada kenyataan adanya kebijakan Wakil Gubernur(vide bukti Novum PK1) yang menginstruksikan stimulans BBR untuk139 KK pengungsi digeser/dialihkan menjadi pembangunan rumahkepada para pengungsi, maka yang terjadi adalah Perjanjian Tripartitantara Pemerintah Provinsi

trauma mendalam akibat konflik horisontal tersebut,sehingga disinilah peran penting Posko Pengungsi dalammengintegrasikan setiap gerak lembaga, instansi dan satuan kerjayang ada di Maluku agar dapat memberi pelayanan yang meratadan tidak tumpang tindih antar lembaga, antar instansi dan antarsatuan kerja satu sama lain; Bahwa untuk mengatasi situasi stagnan seperti itu, Wakil Gubernursebagai Ketua Posko mengambil kebijakan menginstruksikankepada Ketua Posko Harian saksi Abdul Rahman Soumena agardana stimulans

Kalau bukan tanamanberarti dia terbuat dari bahan tertentu;Bahwa yang dimaksud dengan narkotika jenis sabusabu adalahkelompok narkotika yang merupakan stimulans sistem saraf dengannama kimia methamphetamine hidrochloride, yaitu turunan daristimulan saraf amfetamin;Bahwa umumnya bentuk narkotika jenis sabusabu berbentuk kristalberwarna putih seperti gula pasir atau vetsin (bumbu penyedapmakanan);Bahwa cara mengkonsumsi sabu adalah dikonsumsi dengan caramembakarnya diatas aluminium foil sehingga mengalir

mengurangiatau menghilangkan rasa sakit yang dapat menimbulkan ketergantunganBahwa Zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika adalah zat sebagaimanayang terdaftar dalam lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotikaterdiri dari kelompok Narkotika golongan I sampai golongan II dan Prekusortable I dan table IIBahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam lampiran UUNo.35 Tahun 2009 tentang Narkotika zat tersebut jenis Narkotika golongan Inomor urut 53 dan 61Bahwa AMFETAMINA adalah merupakan stimulans

Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum(Universitas Indonesia: Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2003)menerangkan bahwa Pasal 1365 KUHPerdata berisikan rumusanhukum yang bersifat terbuka (openended), sehingga memberikankeleluasaan dan stimulans bagi hakim untuk terjadinya penemuanhukum (rechtvinding) secara terus menerus. Perkembangan yangtelah dihasilkan dari penemuan hukum telah diperoleh 4 kriteriaperbuatan melawan hukum, yakni:a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;b.

C/C35/BCS/X05/M.S, tanggal 03 Oktober 2005perihal Persetujuan Prinsip Penunjukan Langsung ;SPM No. 01182 tanggal 19 Desember 2005 ;Surat Gubernur Maluku No. 602.1/2.600, tanggal 04 Oktober 2005 perihalPenunjukan Langsung Rekanan Pengadaan Bantuan Stimulans BBR ;Keputusan Gubernur Maluku No. 1233 Tahun 2004 perubahan pertama atasLampiran Surat Gubernur Maluku No. 468 Tahun 2003, tentang PembentukanPosko Penanganan Pengungsi Provinsi Maluku tahun 2003 ;Keputusan Menteri Sosial No. 28/HUK/2005, tanggal

Surat Gubernur Maluku No. 602.1/2.600, tanggal 4 Oktober 2005 perihal Penunjukan Langsung Rekanan Pengadaan Bantuan Stimulans BBR.---------18. Keputusan Gubernur Maluku No.1233/ tahun 2004 perubahan pertama atas Lampiran Surat Gubernur Maluku No. 468 tahun 2003, tentang Pembentukan Posko Penanganan Pengungsi Propinsi Maluku tahun 2003.---19.

Perumusan yang demikian akanmemberikan keleluasaan bagi hakim untuk menemukan hukum.Perumusan norma dalam pasal 1365 KUH Perdata yang lebih merupakanstruktur daripada substansi dapat merupakan stimulans secara legal untuktejadinya penemuan hukum secara terusmenerus.Ketentuan pasal 1365 KUH Perdata merupakan ketentuan yang dapatdianggap terlalu luas namun ia bagaimanapun merupakan elemen yangsangat penting karena memberi perlindungan hukum akan keadilanpada masyarakat.

eksportirdan mengatur pengembalian modal secara tepat waktu dan pembagiankeuntungan kepada setiap anggota KUBE FM;16.Merekomendasikan Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Sosialsebagai pendamping dan disampaikan Depsos RI untuk di SK kan;17.Menerima dan menyalurkan bantuan dari Depsos RI dalam bentuksapi potong kepada masingmasing anggota KUBE dengan disertaiBerita Acara Serah Terima;Selanjutnya Petunjuk Teknis tersebut juga mengatur bahwa bantuan sapisapi jenis Brahman Cross tersebut sifatnya adalah Stimulans

:Keputusan Gubernur Maluku Nomor 20 Tahun 2009 tentangPenetapan By Name By Adress Calon Penerima Bantuan StimulansBahan Bangunan Rumah (BBR) 12.080 KK Korban Bencana Sosial.18.BuktiTIV.18:Naskah Perjanjian tentang Pelaksanaan Pengadaan dan PengelolaanDana Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Maluku Tahun 2009.19.BuktiTIV.19:Kesepakatan Bersama Antara Gubernur Maluku dengan Bupati/Walikota Provinsi Maluku.20.BuktiTIV.20:Keputusan Gubernur Maluku Nomor 318 Tahun 2009 tentang RevisiPenetapan By Name Stimulans