pernikahan dengan Pemohon IIpada tanggal 3 Juli 1993, di Desa XXXX, Kecamatan Sinunukan,Kabupaten Mandailing Natal; Bahwa, Saat menikah Pemohon Jejaka dan Pemohon II gadis; Bahwa, antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada halanganuntuk menikah menurut syariat Islam; Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan Pemohon danPemohon Il; Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dilaksanakansecara syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Ilbernama XXXX , sSaksi nikah 2 orang yang bernama Subayat

dengan Pemohon IIpada tanggal 3 Juli 1993, di Desa Sinunukan IV, Kecamatan Sinunukan,Kabupaten Mandailing Natal; Bahwa, Saat menikah Pemohon Jejaka dan Pemohon II gadis; Bahwa, antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada halanganuntuk menikah menurut syariat Islam; Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan permikahan Pemohon danPemohon Il; Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dilaksanakansecara syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Ilbernama XXXX , saksi nikah 2 orang yang bernama Subayat

Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon Il adalah ayah KandungPemohon Il yang bernama XXXX dengan mahar seperangkat alat shalatdan 2 orang saksi bernama Subayat dan Wagino;3. Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus Jejaka, dan Pemohon Ilgadis;Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan nomor 83/Pdt.P/2018/PA.Pyb4. Bahwa, antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada halanganmenikah menurut hukum Islam maupun perundangundangan yang berlakudi Indonesia;5.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Badiuzzaman lahir pada tanggal 01 Oktober 2015 adalah anak sah dari Pemohon I (Riza Pahlevi bin Subayat) dengan Pemohon II (Norma Wageana binti Slamet);
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Soni Hardianto bin Maryani) terhadap Penggugat (Rike Aini Yuliana Larasati binti Subayat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 705.000

Memberi ijin kepada Pemohon (Chambali bin Subayat) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Emi Nor Khamida binti Sholikhan) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 430000,- ( empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Sarip (tetangga Pemohon)dan Subayat bin Subakar (tetangga Pemohon).Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi Pemohon yangapabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidakbertentangan dengan dalildalil permohonan Pemohon, oleh karena ituketerangan saksisaksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaibukti dalam perkara ini.Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti Surat dan keterangan saksisaksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut; Bahwa PEWARIS

(b) di atas,apabila merugikan pemilik hak yang diperoleh dengan iktikad baiksebelum berlakunya Konvensi ini di negara yang bersangkutan.Negaranegara Peserta Konvensi tidak wajib untuk menerapkanketentuan tersebut, apabila penggunaan atau pendaftaransebagaimana dimaksud dalam subAyat (a) di atas tidak menunjukkankepada publik bahwa terdapat koneksi antara organisasi yangbersangkutan dan halhal yang berhubungan dengan lambang,bendera, emblem, singkatan, dan nama, atau apabila penggunaanatau pendaftaran

(b) The provisions of subparagraph (a), above, shall apply equally to(C)armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations, andnames, of international intergovernmental organizations of whichone or more countries of the Union are members, with theexception of armorial bearings, flags, other emblems,abbreviations, and names, that are already the subject ofinternational agreements in force, intended to ensure theirprotection;Ketentuanketentuan subayat (a), di atas, akan berlaku untukbantalan armorial

provisions when the use or registration referred to insubparagraph (a), above, is not of such a nature as to suggest tothe public that a connection exists between the organizationconcerned and the armorial bearings, flags, emblems,abbreviations, and names, or if such use or registration is probablynot of such a. nature as to mislead the public as to the existence ofa connection between the user and the organization;Tidak ada negara Peserta Konvensi yang wajib untukmenerapkan ketentuanketentuan subAyat

(b) di atas, apabilamerugikan pemilik hak yang diperoleh dengan iktikad baik sebelumberlakunya Konvensi ini di negara yang bersangkutan;Negaranegara Peserta Konvensi tidak wajib untuk menerapkanketentuan tersebut, apabila penggunaan atau pendaftaransebagaimana dimaksud dalam subAyat (a) di atas tidakmenunjukkan kepada publik bahwa terdapat koneksi antaraorganisasi yang bersangkutan dan halhal yang berhubungandengan lambang, bendera, emblem, singkatan, dan nama, atauapabila penggunaan atau pendaftaran

(b) di atas, apabila merugikan pemilikhak yang diperoleh dengan iktikad baik sebelum berlakunyaKonvensi ini di negara yang bersangkutan;Negaranegara Peserta Konvensi tidak wajib untuk menerapkanketentuan tersebut, apabila penggunaan atau pendaftaransebagaimana dimaksud dalam subAyat (a) di atas tidakmenunjukkan kepada publik bahwa terdapat koneksi antaraHal. 81 dari 126 hal.Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus.HakI/2013.organisasi yang bersangkutan dan halhal yang berhubungandengan lambang, bendera, emblem

bagi Majelis Hakim untukmempertimbangkan secara cermat, apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalamdakwaannya.Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh JaksaPenuntut Umum melakukan perbuatan Pidana dalam Dakwaan Pasal 310 ayat 3 Subayat

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Riza Pahlevi bin Subayat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Norma Wageana binti Slamet) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
4. Menetapkan anak bernama Badiuzzaman bin Riza Pahlevi, lahir di Pekalongan tanggal 01 Oktober 2015, umur 8 tahun dan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Bayu Aprianto bin Yayat Subayat) terhadap Penggugat (Susan Kristiana binti Drs.

No. 04 K/Pdt.Sus/2011Bahwa menurut ketentuan pasal 126 ayat 1 UndangUndang No. 13/2003tentang Ketenagakerjaan dinyatakan Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruhdan Pekerja/Buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam PerjanjianKerja Bersama (PKB) ;Bahwa pelanggaran yang dilakukan Tergugat atas Perjanjian KerjaBersama tersebut adalah melanggar Peraturan Disiplin pasal 44 Tipe A (1) Subayat 14 yakni Pada hari Kamis, 22 Januari 2009 pukul 13.00 Wita Tergugatdengan inisiatif sendiri tanpa izin

Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi mengajukanphotokopi Surat Keterangan Hibah P.2 yang telah dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok dan telah bermaterai cukup dan diakui dan dibenarkan oleh TermohonKonpensi / Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim memandang surat bukti tersebuttelah memenuhi syarat formiil dan materiil sebagai alat bukti dalam perkara ini dandapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon Konpensi / TergugatRekonpensi telah pula mengajukan 2 orang saksi yang bernama Subayat

Fotokopi Ijazah atas nama MUHAMMAD NASIHUN AMIN, No.seri MTs 130044328, yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RepublikIndonesia, tanggal 01Juni 2013 (P.9).Bahwa, selain bukti Surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukansaksisaksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama:Saksi : Komarudin bin Subayat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaanwiraswasta, tempat kediaman di RT.12, RW. 06, Desa Lajokidul, KecamatanSinggahan, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangantelah memberikan keterangan

didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdalam Surat Dakwaannya No.Reg.Perk : PDM430/BDG/04/2015, tanggal 06April 2015, yaitu Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau Keduamelanggar pasal 351 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannyaNomor : PDM403/BDG/04/2015, tanggal 19 Mei 2015, telah menuntutTerdakwa melakukan perbuatan yang melanggar pasal 170 ayat (1) ke 2KUHPidana.Menimbang, bahwa pasal 170 ayat (1) KUHPidana tidak memiliki subayat

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu khuli Tergugat (Heri Kuswendi Bin Subayat) terhadap Penggugat (Euis Fatimah Binti Ade) dengan iwadh sejumlah

perludipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsungmemilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikutiurutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yangterungkap di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaanalternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, di mana dalam pasal tersebut terdiri dari 2 (dua) subayat

(ii) Perjanjian Manajemen yangberbunyi:Jika segala kejadian cedera janji tersebut telah terjadi, pihak yang tidakmelakukan cedera janji dapat mengakhiri Perjanjian ini denganpembenitahuan tertulis terlebih dahulu tigapuluh (30) hari sebelumnyakepada pihak yang melakukan cedera janji atau lima (5) haripembentahuan tertulis terlebih dahulu dalam hal subayat (a)(j) dariayat (i), jika ketika menerima pemberitahuan tersebut, pihak yangmelakukan cedera janji tidak dengan segera dan dengan semuaketekunan

(ii) Perjanjian Manajemen berbunyi:Jika segala kejadian cedera janji tersebut telah terjadi, pihak yang tidakmelakukan cedera janji dapat mengakhiri Perjanjian ini denganpemberitahuan tertulis terlebih dahulu tigapuluh (30) hari sebelumnya kepadapihak yang melakukan cedera janji atau lima (5) hari pemberitahuan tertulisterlebih dahulu dalam hal subayat (a)(j) dari ayat (i), jika ketika menerimapemberitahuan tersebut, pihak yang melakukan cedera janji tidak dengansegera dan dengan semua ketekunan,

dan Pemerintah Republik Federal Jerman, menyebutkanbeberapa hal sebagai berikut:Pasal 12 ayat (1):"Royalti dan imbalan jasa teknik di suatu Negara pihak padaPersetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara pihak padaPersetujuan lainnya, dapat dikenakan pajak di Negara dimana royaltiitu timbul sesuai dengan undangundang Negara itu, tetapi jikapenerimanya adalah pemilik dari royalti atau imbalan untuk jasateknik maka pajaknya tidak akan melebihi:(a) Dalam hal royalti seperti disebut pada ayat 2 subayat

membawabukti memadai adanya wanprestasi dari debitur dapat,sementaramenunggu dikeluarkannyapenetapanfinalatastuntutannya dan sejauh debitur telah menyetujui hal tersebutpada saat apa pun, mendapatkan suatu tindakan dari pengadilandengan cepat dalam bentuk salah satu atau beberapa dariperintah berikut ini sebagaimana yang diminta oleh kreditur:(a) perlindungan objek dan nilainya;(b) penguasaan, pengendalian atau pengawasan objek;@) larangan memindahkan objek; dan;(d) menyewakan atau, kecuali termasuk dalam subayat

Persetujuan dari seorang korban perdagangan manusia atas eksploitasiyang disengaja seperti yang tertera dalam sub ayat (a) pasal ini haruslahdianggap batal ketika caracara yang tertera dalam sub ayat (a) digunakandalam tindak perdagangan atau eksploitasi tersebut; selanjutnya di pasal 3 (c)Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian atau penerimaanseorang anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai perdaganganmanusia meskipun jika hal ini tidak melibatkan caracara yang tertera dalam subayat

buktimemadai adanya wanprestasi dari debitur dapat, sementaramenunggudikeluarkannyapenetapanfinalatastuntutannya dansejauh debitur telah menyetujui hal tersebut pada saat apa pun,mendapatkan suatu tindakan dari pengadilan dengan cepat dalambentuk salah satu atau beberapa dari perintah berikut ini sebagaimanayang diminta oleh kreditur:(a) perlindungan objek dan nilainya;(b) penguasaan, pengendalian atau pengawasan objek;(c) larangan memindahkan objek; dan(d) menyewakan atau, kecuali termasuk dalam subayat