Merk Roland Versa CammVP540i;2 (dua) Unit Printer Sublimasi Merk Mutoh Draf Station RI900C;.

Putusan Nomor 511/Pdt.G/2018/PA.Sor.a) Nomor Polisi : D 6760 VBW.b) Nama : Adi Yosman.c) Warna KB : Putih.d) Rangka : MH3SG3110FK004807.e) Mesin : G3E4E0004802.e. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio CW Tahun 2006.a) Nomor Polisi : D 5358 VAB.b) Nama : Adi Yosman.c) Warna KB : Hitam.d) Rangka : MH35TLOO26K234118.e) Mesin : 5TL234441.f. 1 (satu) set Mesin Bordir Fei Xiang;g. 1 (Satu) Unit Printer Epson;h. 1 (satu) Unit Printer Sublimasi Merk Roland Versa Camm VP 540i;i. 2 (dua) Unit Printer Sublimasi

Putusan Nomor 511/Pdt.G/2018/PA.Sor.a) Nomor Polisi : D 6760 VBW.b) Nama : Adi Yosman.c) Warna KB : Putih.d) Rangka : MH3SG3110FK004807.e) Mesin : G3E4E0004802.e. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio CW Tahun 2006.f.g.h.a) Nomor Polisi : D 5358 VAB.b) Nama : Adi Yosman.c) Warna KB : Hitam.d) Rangka : MH35TLOO26K234118.e) Mesin : 5TL234441.1 (Satu) set Mesin Bordir Fei Xiang;1 (Satu) Unit Printer Epson;1 (Satu) Unit Printer Sublimasi Merk Roland Versa Camm VP 540i;2 (dua) Unit Printer Sublimasi Merk

Foto 1 unit printer sublimasi merk Roland VersaCammVP540i, Bukti Surat tersebut telah dinazegelen dan diberimaterai cukup, dalam sidang Kuasa Penggugat tidakmenunjukan dokumen aslinya, lalu diberi tanda Bukti P.13;1.14. Foto 2 unit printer sublimasi merk MUTOH tipeDrafStation, Bukti Surat tersebut telan dinazegelen dan diberimaterai cukup, dalam sidang Kuasa Penggugat tidakmenunjukan dokumen aslinya, lalu diberi tanda Bukti P.14;1.15.

Putusan Nomor 511/Pdt.G/2018/PA.Sor.Mesin : G3E4E0004802e 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio CW Tahun 2006.Nomor Polisi : D 5358 VABNama : Adi YosmanWarna KB : HitamRangka : MH35TLOO26K234118Mesin : 5TL234441e 1 (satu) set Mesin Bordir Fei Xiang ;e 1 (satu) Unit Printer sublimasi Merk Roland Versa Camm VP540i adalah milik orang lain yaitu milik Bapak Ridho (Vide:Pemeriksaan Setempat tertanggal 24 Mei 2019)e 2 (dua) Unit Printer Sublimasi Merk Mutoh DrafStation RI900C ;e 1 (satu) Unit Mesin Laminator

Kepada saksi TRIANDI WIJAYA Terdakwa mengatakan sebagai pemilik RMA (Ride More Asia)yang berkantor di Griya Purwa Asri C 252 Sanggrahan, Purwomartani, Kalasan,Sleman dan pemilik usaha Pusaka Sublimasi Produk (PSP) yang bergerak dibidang jersey yang beralamat di Jl. Abdul Jalil No. 1 Dayakan, Purwomartani,Kalasan, Sleman; Bahwa Terdakwa juga menjanjikan keuntungan yang besar kepada saksiTRI ANDI WIJAYA.

Abdul JalilHalaman 4 dari 32 Putusan Nomor 288/Pid.B/2018/PN SmnNo. 1 Dayakan, Purwomartani, Kalasan, Sleman adalah tidak benar karenaPusaka Sublimasi Produk (PSP) adalah milik saksi FERDIAN MAHARDIKA;janji Terdakwa untuk memberikan keuntungan yang besar yang dituangkandalam Perjanjian Kontrak Kerjasama dan pemenuhan janji pada investasipertama dan kedua kesemuanya itu dilakukan Terdakwa PANJI BUDAYA untukmeyakinkan saksi TRI ANDI WIJAYA agar percaya dan mau menyerahkanuangnya kepada Terdakwa karena

Kepada saksi TRIANDI WIJAYA Terdakwa mengatakan sebagai pemilik RMA (Ride More Asia)yang berkantor di Griya Purwa Asri C 252 Sanggrahan, Purwomartani, Kalasan,Sleman dan pemilik usaha Pusaka Sublimasi Produk (PSP) yang bergerak dibidang jersey yang beralamat di Jl. Abdul Jalil No. 1 Dayakan, Purwomartani,Kalasan, Sleman;Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 288/Pid.B/2018/PN Smn Bahwa Terdakwa juga menjanjikan keuntungan yang besar kepada saksiTRI ANDI WIJAYA.

Ferdian Mahardika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi mengenal saksi Panji Budaya sejak sekitar pertengahantahun 2015 melalui omunitas Motor Gede dan dari tempat tersebut saksikenal dengan saksi Panji Budaya yang selanjutnya yang bersangkutansering membuat jersey di tempat usaha saksi; Bahwa saksi memang pemilik usaha PSP yang benar singkatannyaPusaka Sublimasi Produk bukan Pusaka print, Kemudian alamat tempatusaha saksi yang benar adalah JI Abdul Jalil No. 1 Dayakan

Abdul Jalil No. 1 Dayakan, Purwomartani, Kalasan, Sleman adalahtidak benar karena Pusaka Sublimasi Produk (PSP) adalah milik saksiFerdian Mahardika; Bahwa janji Terdakwa untuk memberikan keuntungan yang besaryang dituangkan dalam Perjanjian Kontrak Kerjasama dan pemenuhanjanji pada investasi pertama dan kedua kesemuanya itu dilakukanTerdakwa Panji Budaya untuk meyakinkan saksi Tri Andi Wjaya agarpercaya dan mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa karenaterdakwa dalam jumlah yang lebih besar; Bahwa

ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang nomor 24 tahun 2013.Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap pernikahan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan pernikahanberlaku, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi

) dan Pasal 36 UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangnomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon II tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinanberlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksudketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namundengan sublimasi

ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang nomor 24 tahun 2013.Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap pernikahan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan pernikahanberlaku, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi

ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangnomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan para Pemohon, dimana secarasubstansial perkawinan para Pemohon tersebut dilaksanakan setelahketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baikdan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi

ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang nomor 24 tahun 2013.Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap pernikahan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan pernikahanberlaku, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi

36UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang nomor 24 tahun 2013.Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap pernikahan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan pernikahanHal. 8 dari 10 Penetapan No.93/Pdt.P/2018/PA Blkberlaku, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi

ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang nomor 24 tahun 2013.Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap pernikahan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan pernikahanberlaku, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi

membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannya dilangsungkan;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutamaterhadap perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il, dimana secarasubstansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebut dilaksanakansetelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku denganbaik dan teratur, karena itu dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi

36UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang nomor 24 tahun 2013.Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap pernikahan Pemohon dan Pemohon Il, dimanaHal. 8 dari 11 Penetapan No.24/Pdt.P/2018/PA Blksecara substansial pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelan ketentuan hukum administrasi pencatatan pernikahanberlaku, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi

Kaidipang, Kabupaten BolaangMongondow adalah sah menurut hukum;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutamaterhadap perkawinan para Pemohon, dimana secara substansial perkawinanpara Pemohon tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasipencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidakmengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019tentang Perkawinan, namun dengan sublimasi

Penetapan No.105/Pat.P/2020/PA.Brktentang Perkawinan, namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 36UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asasdoelmatigheid (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagaiwarga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjaminkepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon dan Pemohon II maupun keturunannya dari perkawinan tersebut,

ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang nomor 24 tahun 2013.Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap pernikahan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan pernikahanberlaku, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi

) dan Pasal 36 UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangnomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinanberlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksudketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namundengan sublimasi

) dan Pasal 36 UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangnomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinanberlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksudketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namundengan sublimasi

) dan Pasal 36 UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangnomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinanberlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksudketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namundengan sublimasi