Terbanding adalah koreksikredit pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 22secara total sebesar Rp.3.968.526.765,00 yang menurut jawaban konfirmasidari KPP terkait dijawab Tidak Ada.bahwa Pemohon Banding mendalilkan bahwa seluruh bukti potong terkaitdengan koreksi kredit pajak telah disampaikan kepada Terbanding.bahwa Pemohon Banding di dalam persidangan menyerahkan kepada Majelisbukti pendukung berupa asli Bukti Potong PPh Pasal 22 dan Pasal 23,Fotokopi SPT dan Kontrak.bahwa subsatansi

adalah koreksi PajakPenghasilan Pasal 4 Ayat (2) yang seharusnya tidak terutang sebesarRp.144.886.614,00 yang menurut jawaban konfirmasi dari KPP terkait dijawab TidakAda;MenimbangMenimbangMenimbangMengingatMemutuskanbahwa Pemohon Banding mendalilkan bahwa seluruh bukti potong terkait dengankoreksi kredit pajak telah disampaikan kepada Terbanding;bahwa Pemohon Banding di dalam persidangan menyerahkan kepada Majelis buktipendukung berupa asli Bukti Potong Pasal 23, Fotokopi SPT dan Kontrak;bahwa subsatansi

alasanalasan kasaari tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa terlepas dari alsan kasasi tersebut setelah membaca danmeneliti memori kasasi tanggal 27 April 2017 serta kontra memori kasasitanggal 22 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalamhal ini putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan kasasitersebut dapat dibenarkan dikarenkan Judex Facti salah menerapkan hukum,dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa permohonan penetapan a quo diajukan Pemohon secaravoluntair, pada hal subsatansi

Sehingga diperlukan penetapan perwalian anak, dalam hal ini dariPengadilan Agama Karawang;Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan dasar dalam mengajukanpermohonan ini adalah Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyisebagai berikut:1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahundan atau belum pernah melangsungkan perkawinan; Batas umur anakdi bawah perwalian 2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya; Subsatansi/ wilayah perwalian Menimbang, bahwa

keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil jujur dan berkelakuanbaik atau badan hukum ;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 50 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 berbunyi :(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahunatau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak dapatberada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaanwali; Batas umur anak di bawah perwalian (2) Perwalian itu. mengenai pribadi anak yang bersangkutanmaupun hartabendanya; Subsatansi

keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil jujur dan berkelakuanbaik atau badan hukum ;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 50 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 berbunyi :(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belumpernah melangsungkan perkawinan, yang tidak dapat berada di bawahkekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali; Batas umuranak di bawah perwalian (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun hartabendanya; Subsatansi

memiliki wanita lain dandi kos kan di wilayah Batang ;Bahwan dalil dalil Gugatan Cerai Penggugat berdasarkanfakta yang sebenarnya yaitu rumah tangganya selalu di warnaidengan pertengkaran yang sudah tidak bisa di harapkan lagidamai sesuai dengan PP Nomor 9 Tahun 1975. sebagaipelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto pasal116 huruf ( f) Kompilasi Hukum Islam ;Bahwa Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugatsudah tidak sejalan dengan amanah undangundang perkawinantahun 1974 pasal (1) subsatansi

Sesuai ketentuan Pasal 107 (2) Kompilasi Hukum Islam:Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;Subsatansi / wilayah perwalian Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (akta otentik:surat kematian)telah ternyata suami Pemohon (PEMOHON) dan atau ayah dari 3 orang anak:1. ANAK I, lahir tanggal 03 Desember 1996; 2. ANAK Il, lahir tanggal 01Desember 1999; 3.

112Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya,sepanjang diperlukan untuk kepentingan menurut kepatutan atau bil maruf kalauwali itu fakir;UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Pasal 501 Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan, yang tidak dapat berada di bawah kekuasaanorangtua, berada di bawah kekuasaan wali ; Batas umur anak di bawahperwalian 2 Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun hartabendanya ; Subsatansi

Juni 2017 yang sebenarnya bahwa visum tersebutdibuat pada tanggal 5 Juni 2017 (bukan tanggal 21 Juni 2017) namunolehRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna/Raha Visum Et Repertumtersebut dikirim pada tanggal 21 Juni 2017 sebagaimana Surat dari RumahSakit Umum Daerah Kabupaten Muna, nomor 353/80/VER/2017 tertanggal21 Juni 2017, berdasarkan permintaan VER Luka dari Kepolisian ResortMuna tertanggal 5 Juni kepada Kepala Rumah Sakit Umum Raha dan hal iniadalah merupakan clarical error dan tidak merubah subsatansi

Sesuai ketentuan Pasal 107(1) Kompilasi Hukum Islam: Perwalian hanya terhadap anak yang belummencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;Batas umur anak di bawah perwalian ;Pasal 107 (2) Kompilasi Hukum Islam:Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;Subsatansi / wilayah perwalian Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telahdidengar keterangan saksisaksi sebagaimana

pembuktian.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti P.1 berupa Fotokopi KTP dan bukti P.2 berupaFotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti otentik, bermeterai cukupdan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta cocok dengan aslinya,secara formil bukti Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karenatelah memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 285 R.Bg;Menimbang, bukti P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya,secara subsatansi

perwaliannya,sepanjang diperlukan untuk kepentingan menurut kepatutan atau bil marufkalau wali itu fakir;Halaman 10 dari 13 hlmPenetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.MdnUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Pasal 50(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belumpernah melangsungkan perkawinan, yang tidak dapat berada di bawahkekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali; Batas umuranak di bawah perwalian (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun hartabendanya; Subsatansi

Bahwa berdasarkan subsatansi keterangan saksi TRI WINARTO dansubstansi dari keterangan Terdakwa ARI MUJIYONO, diperoleh faktahukum bahwa benar saksi TRI WINARTO dalam perbuatannnyamenendang saksi PURWATININGSIH tidak memberitahu Terdakwa, danTerdakwa juga tidak pernah menyuruh saksi TRI WINARTO untukmenendang saksi PURWATININGSIH, Terdakwa ARI MUJIYONO barutahu saksi TRI WINARTO menendang saksi PURWATININGSIH setelahTerdakwa ARI MUJIYONO menghentikan kendaraan dan menanyakankepada Saksi TRI WINARTO

Bahwa berdasarkan subsatansi keterangan saksi TRI WINARTO dansubstansi dari keterangan Terdakwa ARI MUJIYONO, diperoleh faktahukum bahwa benar saksi TRI WINARTO dalam perbuatannnyamenendang saksi PURWATININGSIH tidak memberitahu Terdakwa,dan Terdakwa juga tidak pernah menyuruh saksi TRI WINARTO untukmenendang saksi PURWATININGSIH, Terdakwa ARI MUJIYONO barutahu saksi TRI WINARTO menendang saksi PURWATININGSIHsetelah Terdakwa ARI MUJIYONO menghentikan kendaraan danmenanyakan kepada Saksi TRI WINARTO

pembuktian.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti P.1 berupa Fotokopi KTP dan bukti P.2 berupaFotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti otentik, bermeterai cukupdan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta cocok dengan aslinya,secara formil bukti Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karenatelah memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 285 R.Bg;Menimbang, bukti P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya,secara subsatansi

Penggugat sangat kecewa dan sudah lelah terus bertengkar denganTergugat di sebabkan sikap Tergugat yang tidak berubah dan malasmenjalankan tanggung jawabnya sebagai suami yaitu bekerja untukmencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya dan hanya maumenerima uang kiriman hasil kerjanya sebagai pembantu rumah tangga diNegara Arab Saudi, Penggugat sudah bertekad untuk bercerai denganTergugat ;Bahwa karena perkawinannya sudah tidak sejalan dengan amanah undangundang perkawinan tahun 1974 pasal (1) subsatansi

Penetapan No.0107/Pat.P/2020/PA.PkjMenimbang, bahwa Hakim Tunggal sebelum lebih = jauhmempertimbangkan subsatansi pokok perkara perlu terlebin dahulu memeriksaada tidaknya hubungan hukum Pemohon untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu. permohonandispensasi kawin, yang sangat terkait erat dengan pihak yang hendakmenikahkan ataupun hendak menikah dengan seseorang karena suatu alasanusia yang belum mencukupi umur untuk menikah, sebagaimana ketentuanhukum yang berlaku

Nomor 1563 K/Pdt/2017Materi atau substansi yang diatur dalam Pasal 283 RBG/163 HIR tersebut diatas pada prinsipnya adalah juga materi/subsatansi yang diatur dalam Pasal1864 KUHPerdata, yang berlaku secara nasional yang selengkapnyaberbunyi sebagai berikut:"Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakansuatu perbuatan untuk menangguhkan haknya itu, atau untuk membantahhak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanyaperbuatan itu;Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan

Materi gugatan salah forum dimana seharusnya gugatan Penggugatadalah tentang wanprestasi karena diawali suatu proses kesepakatanatau persetujuan bersama, bukan gugatan melawan hukum;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukantanggapan yang pada pokoknya tidak benar materi gugatan Penggugat ObscuurLibel dan Plurium Litis Consortium sehingga harus dinyatakan tidak dapatditerima karena Tergugat kurang cermat membaca subsatansi materi gugatanPengggugat tentang perbuatan melawab hukum

manaSurat Keterangan Tanah No.590/30/X/2001 tersebut diterbitkan oleh LurahTebing Kisaran Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, yang dalamperkara ini telah diajukan oleh para Penggugat sebagai bukti P.6, di manabukti tersebut di atas telah diberi materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos,maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut di atas telah memenuhisyarat formil dan syarat Meteriil, sehingga alat bukti tersebut sah sebagai alatbukti, dan merupakan bukti yang sempurna, yang subsatansi

Struk Pembayaran Tagihan Listrik bulan Oktober 2017, bulanNovember 2017, bulan November 2019, bukti tersebut di atas telah diberimaterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, maka Majelis Hakimberpendapat alat bukti tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan syaratMeteriil, sehingga alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti, dan merupakanbukti yang sempurna, yang subsatansi hukumnya akan dipertimbangkan dalampertimbangan selanjutnya;Menimbang, bahwa bukti P.7 yang merupakan Pemberitahuan PajakTerhutang