puluh jutarupiah) dilakukan dengan mempedomani mekanisme pengelolaankeuangan daerah paling lambat pada Tahun Anggaran 2022;(2) Pelaksanaan penyerahan tanah Gedung Kantor Dinas Kearsipandan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mukomuko dengan ukuran 59,15 m x40 m dilaksanakan pada saat Kesepakatan Perdamaian ditandatanganioleh Para Pihak;(3) Segala hak dan kewajiban antara Para Tergugat dan Tergugat dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII selaku Turut Tergugat II akandiatur lebih lanjut tanpa merubah substantsi

Majelis Hakim berpendapat Masyarakat/Para JamahMasjid yang akan memilih Imam Masjid, tetap pempedomani KeputusanDirektur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014Tentang Standart Pembinaan Manajemen Masjid (Bukti T5);Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebutdiatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan surat keputusandari segi kKewenangan, prosedur, dan substantsi tidak bertentangan denganasasasas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa terkait perjanjian kredit yang belum diterima, seharusnya Penggugatcukup berkoordinasidengan Tergugat atau dengan notaris (yang ditunjukuntuk membuat perjanjian kredit) dan meminta salinan perjanjian dimaksud.Hal inibukan merupakan sesuatu yang substantsi dan terlalu berlebihan bilaHal 18 dari 25 hal Putusan Nomor227/Pdt/2021/ PT SMGdianggap sebagai hal yang membatalkan perjanjian kredit;9.Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada positaangka1i2 yang pada intinyaagar tidak

Karena itumateri pengujian mencakup aspek pengalaman dan aspekpengetahuan/teori/konseptual.48.Bahwa dengan 2 (dua) komponen penilaian yang digunakansebagai dasar dalam pelaksanaan seleksi tambahan calon kepaladesa, diharapkan memperoleh hasil calon kepala desa yangmemiliki kapasitas, kapabalitas dan integritas karena materi yangdiuji (substantsi seleksi) dilakukan secara komprehensif(pengalaman dan teori), dan secara ilmiah dapat lebih obyektifkarena dapat diuji kebenarannya secara ilmiah yang diuji

Tergugatmenerbitkan Objek Sengketa a quo yang pada pokonya memberikan sanksiadministratif kepada Penggugat berupa Pemberhentian sebagai Pegawai NegeriSipil, telah sesuai dengan substansi pemberhentian tidak dengan hormat, karenadinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya denganjabatan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas MajelisHakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa dari aspek substantsi

Tergugatmengacu kepada ketentuan peraturan perundangundangan sehingga Jjelas setiapApartur Sipil Negara yang terlibat pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, yang dihukum penjaraberdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukum tetap, harusdiberhentikan tidak dengan hormat;Menimbang, dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, makaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan surat keputusan dari segikewenangan, prosedur, dan substantsi

Tergugatmengacu kepada ketentuan peraturan perundangundangan sehingga jelas setiapApartur Sipil Negara yang terlibat pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, yang dihukum penjaraberdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap,harus diberhentikan tidak dengan hormat;Menimbang, dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, makaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan surat keputusan dari segikewenangan, prosedur, dan substantsi

perundangundangansehingga jelas setiap Aparatur Sipil Negara yang terlibat pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan,Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGPyang dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap, harus diberhentikan tidak dengan hormat;Menimbang, dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan surat keputusan dari segikewenangan, prosedur, dan substantsi

Maliki Arif Budianto, MKM (Koordinator Kelompok Substantsi Perencanaan Strategis dan Program Kementerian Kesehatan) pada tanggal 12 November 2021 sebanyak 85 (delapan puluh lima)

MALIKI ARIF BUDIANTO, MKM (Koordinator Kelompok Substantsi Perencanaan Strategis dan Program Kementerian Kesehatan) pada tanggal 12 November 2021 sebanyak 85 (delapan puluh lima);