Ditemukan 36450 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 K/TUN/2024
Tanggal 4 Maret 2024 — BUPATI SUKOHARJO vs SUDINO;;
1110 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI SUKOHARJO vs SUDINO;;
Register : 18-03-2024 — Putus : 29-05-2024 — Upload : 16-07-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211 K/TUN/2024
Tanggal 29 Mei 2024 — SINAR GRAFINDO vs BUPATI SUKOHARJO;;
330 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SINAR GRAFINDO vs BUPATI SUKOHARJO;;
Putus : 11-01-2007 — Upload : 31-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2633K/PID/2006
Tanggal 11 Januari 2007 — .; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukoharjo
10665 Berkekuatan Hukum Tetap
  • .; Jaksa PenuntutUmum Kejaksaan Negeri Sukoharjo
    EDY SURYONO, SH.MH ;Tempat lahir : Sukoharjo ;Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/10 Pebruari 1956 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : JI.
    Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No.868/2006/2633 K/PP/2006/MA. tanggal 28 Desember 2006 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 ( tiga puluh ) hari, terhitung sejaktanggal 02 Januari 2007 ;yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karenadidakwa :PRIMAIR :eeccnnee Bahwa ia terdakwa DR.
    Sujono Humardani Nomor 1 Kampus Jombor Sukoharjo, KabupatenSukoharjo atau setidaktidaknya disalah satu tempat atau ditempat lain yangtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, secara melawanhukum melakukan beberapa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, perbuatanperbuatan mana masingmasing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisendiri, sehingga merupakanbeberapa kejahatan yang
Putus : 03-03-2009 — Upload : 21-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23P/HUM/2005
Tanggal 3 Maret 2009 — PARDJOKO ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
6932 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PARDJOKO ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATENSUKOHARJO
Putus : 24-11-2006 — Upload : 31-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2456K/PID/2006
Tanggal 24 Nopember 2006 — Rosyid Subur, BA.
8759 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping kepada RosyidSubur (Terdakwa), surat undangan sebenarnya juga ditujukan kepadaKepala Badan Pertanahan (BPN) Sukoharjo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum(DPU) Kabupaten Sukoharjo, Kabag Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo,Kabag Perlengkapan Kabupaten Sukoharjo, Kabag Hukum KabupatenSukoharjo, Camat Polokarto dan Lurah Desa Mranggen, namun alamatalamat tersebut selain untuk Terdakwa tidak pernah dikirimi undangannyaoleh Drs.
    Disamping kepada Terdakwa, surat undanganjuga ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)Sukoharjo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sukoharjo,Kabag Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo, Kabag PerlengkapanKabupaten Sukoharjo, Kabag Hukum Kabupaten Sukoharjo, CamatPolokarto, Lurah Desa Mranggen, namun undangan untuk alamatalamatsurat tersebut selain untuk Terdakwa tidak pernah dikirim oleh Drs.Ishtadi, karena memang tidak pernah ada rapat tersebut (fiktif) ;Dalam rapat fiktif tanggal
    atau setidaktidaknya di tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sukoharjo, sengaja memberi bantuan kepada Drs.
    Seharusnya mereka yangberada dalam birokrasi inilah yang harus dimintai pertanggungjawabanatas penggunaan anggaran yang ada, akan tetapi dalam kenyataannyapengguna anggaran ini sama sekali tidak tersentuh hukum dancenderung lepas tangan dari perkara ini, sehingga sangat layak apabilaPemohon Kasasi/Terdakwa mempertanyakan ada apa gerangan yangterjadi di Pemkab Sukoharjo, Kejaksaan Negeri Sukoharjo maupunPengadilan Negeri Sukoharjo yang terkesan menutup mata dengan faktayang ada maupun rasa keadilan
    Bahwa judex facti telah melindungi Pejabat Pemkab Sukoharjo yang korup.1.Bahwa Terdakwa Rosyid Subur bukanlah seorang Pegawai Negeri Sipildi lingkungan DPKD Pemkab Sukoharjo, yang tidak bisa mempengaruhikebijakan apapun di lingkungan DPKD Pemkab Sukoharjo sehingga tidakbisa dikategorikan melakukan perbuatan yang dapat merugikankeuangan Pemkab Sukoharjo dalam hal ini merugikan keuangan Negarayang bisa dikategorikan tindak pidana korupsi ;Bahwa dalam perkara adanya kerugian Negara dalam proyek pembeliantanah
Register : 18-03-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 21-05-2024
Putusan PN TUBAN Nomor 245/Pdt.P/2020/PN Tbn
Tanggal 19 Maret 2020 — Pemohon:
SUKOHARJO
210
  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Seluruhnya
    2. Menetapkan bahwa orang yang bernama SUKOHARJO dan SUKARJO A SUKOHARJO adalah satu orang yang sama (satu) yakni pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah nama : SUKOHARJO
    3. Membebani pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah)
    Pemohon:
    SUKOHARJO
Putus : 01-07-2013 — Upload : 01-03-2015
Putusan PN TANGERANG Nomor 729/Pid.B/2014 /PN.TNG
Tanggal 1 Juli 2013 — GINANJAR SUKOHARJO Bin GIYONO
848
  • GINANJAR SUKOHARJO Bin GIYONO
    PUTUSANNOMOR : 729/Pid.B/2014 /PN.TNG..DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tangerang , yang mengadili perkaraperkara pidana denganacara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama , telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap : GINANJAR SUKOHARJO Bin GIYONOTempat lahir : TangerangUmur/tg.lahir : 26 tahun /21 Agustus 1987Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Kp/ Cilalung Rt.003/005 Kel. Jombang Kec.
    Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa di persidangan ;Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan .Telah mendengar pula uraian tuntutan pidana /requisitoir dari Jaksa PenuntutUmum yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut : 1 Menyatakan terdakwa GINANJAR SUKOHARJO Bin GIYONO bersalah melakukantindak pidana Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwaperkawinanperkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu sebagaimana
    Dakwaan, memulihkan nama baik Terdakwa padakeadaan semula, dan membebankan biaya perkara ini kepadaTelah mendengar pula Replik dari Jaksa Penuntut Umum atas Nota Eksepsi dariterdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Eksepsi dariPenasihat Hukum terdakwa tidak bisa diterima dan tetap pada tuntutan/requisitoirnyaMenimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikutDAKWAAN :Bahwa Terdakwa GINANJAR SUKOHARJO
    terdakwa seperti tercantumdalam amar putusan menurut pendapat Majelis Hakim, telah sesuai dan setimpal dengankesalahan terdakwa .Menimbang, bahwa lagi pula asas umum pemidanaan yang dianut dalam hukumpositif, bukan merupakan hukum pembalasan akan tetapi merupakan pembinaan sebagaimanamaksud dari ketentuan perundangundangan . 22222 =n n nnn nn nnn nn nnn nnn nnMemperhatikan pasal 279 ayat (1) ke1 KUHP serta pasalpasal lain yang berkaitandengan perkara ini: MENGADILIe Menyatakan Terdakwa GINANJAR SUKOHARJO
Register : 24-12-2008 — Putus : 18-06-2009 — Upload : 13-05-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 65/G/2008/PTUN.SMG
Tanggal 18 Juni 2009 — SUYATI, BUPATI SUKOHARJO
8644
  • SUYATI, BUPATI SUKOHARJO
    Sukoharjo, Jawa Tengah, (selanjutnya mohondisebut rumah) yang terletak tepat di belakang /berbatasan langsung dengan Tower Centralindo dariPT. CENTRALINDO demikian berdasarkan Keputusan BupatiKepala Daerah Tingkat II Sukoharjo nomor503/2092/XII/1996, tertanggal 17 Desember 1996, dan atauTower/Menara seluler PT. Tower Bersama demikian berdasarkankeputusan Bupati Sukoharjo nomor : 503/11I/X/2007,tertanggal 30 Oktober 2007; 2.
    Tergugat tidak mengeluarkan KeputusanBupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor503/2092/X1I1I/1996 tentang Ijin MendirikanBangunan Tower Centralindo kepada PT. Centralindodan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor503/11I/X/2007 tentang Ijin Gangguan Tower/MenaraSeluler PT.
    Tower Bersama, tetapi yangdikeluarkan Tergugat adalah Keputusan BupatiKepala Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor503/2092/X11/1996 tentang Ijin Bangunan DiKabupaten Dati II Sukoharjo dan Keputusan BupatiSukoharjo Nomor : 503/111/X/2007 tentang = IzinGangguan Tower/Menara Selular PT.
    Berdasarkan Peraturan DaerahKabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1 Tahun1990 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah TingkatII Sukoharjo Nomor 9 Tahun 1996 tentang Bangunan DiKabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dan PeraturanDaerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4Tahun 1999 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten SukoharjoNomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Gangguan,bahwa kewenangan mengeluarkan Ijin MendirikanBangunan dan Ijin Gangguan adalah menjadi kewenanganBupati Daerah.
    Centralindoyang telah dilegalisasi oleh Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Dati II Sukoharjo Tanggal 11 Desember1996; Gambar Rencana Bangunan Tower PT Centralindoyang telah dilegalisasi oleh Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Dati II Sukoharjo Tanggal 11 Desember1996; Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat MIISukoharjo Nomor : 503/2092/XII/1996 tanggal 17Desember 1996 tentang Ijin Bangunan Di KabupatenDati II Sukoharjo kepada PT.
Register : 25-07-2023 — Putus : 06-09-2023 — Upload : 07-09-2023
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 126/B/2023/PT.TUN.SBY
Tanggal 6 September 2023 — BUPATI SUKOHARJO vs SUDINO
153104
  • BUPATI SUKOHARJO vs SUDINO
Register : 07-02-2023 — Putus : 14-06-2023 — Upload : 14-06-2023
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 10/G/2023/PTUN.SMG
Tanggal 14 Juni 2023 — SUDINO Melawan BUPATI SUKOHARJO
167114
  • Menyatakan batal Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 032/492 Tahun2022 Tentang Penetapan Struktur Pagar Dalem Singapuran SebagaiStruktur Cagar Budaya Di Kabupaten Sukoharjo yang ditetapkan diSukoharjo pada tanggal 18 Oktober 2022;3.
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati SukoharjoNomor : 032/492 Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Pagar DalemSingapuran Sebagai Struktur Cagar Budaya Di Kabupaten Sukoharjoyang ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 18 Oktober 2022;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini sejumlah Rp. 4.734.000 (Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah);
    SUDINO Melawan BUPATI SUKOHARJO
Register : 30-07-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 27-11-2013
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 133/B/2013/PT.TUN.SBY
Tanggal 21 Oktober 2013 — GUNAWAN vs BUPATI SUKOHARJO
9040
  • GUNAWAN vs BUPATI SUKOHARJO
    GUNAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal KarangmojoRT 01 RW 01 Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo ProvinsiJawa Tengah, Pekerjaan Pendeta, untuk selanjutnya disebutsebagai ;Melawan:BUPATISUKOHARJO, Tempat Kedudukan Jalan Jendral Sudirman Nomor, 199 Sukoharjo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.183.14/058/2013 tertanggal 5 Januari 2013 memberi kuasa1. TEGUH PRAMONO, SH.MH., Jabatan. Kepala BagianHukum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo ; 2. BUDI SUSETYO, SH. MH., Jabatan.
    Kepala Sub BagianBantuan Hukum dan Pengkajian pada Bagian HukumSekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, Untuk selanjutnyadisebut sebagai ;Pengadilan, ...Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; Telah membaca ; nnn ne nnn no nnn nn nn ne nnn nnn nnn nnn nn nana nn nana nanans1.
    Sukoharjo.
    Gunawan Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan ; Bahwa dari segi kewenangan, obyek sengketa dalam perkara ini yang berupaSurat Keputusan Bupati Sukoharjo tertanggal 4 Oktober 2012 Nomor:503/786/2012 tentang Pembongkaran Bangunan Milik Saudara AB.
    Gunawan12Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (vide bukti P4=T28), diterbitkanoleh Tergugat/Terbanding berdasarkan kewenangan secara atribusi oleh suatuketentuan hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan Daerah junctoPeraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2011 tentang PersyaratanPenerbitan Izin Mendirikan Bangunan dalam menetapkan bangunan untukdibongkar dalam wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten sukoharjo ....Sukoharjo, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, tindakan
Register : 08-07-2014 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 12-05-2016
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 48/Pdt.G/2014/PN Skh
Tanggal 5 Mei 2015 —
10126
  • SUMARSONO, Dkk -lawan- PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Cq. BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO, Dkk
    ;: J@obayan RT.02 RW.01 Keluarahan Gayam Kecamatan Sukoharjo;: mMlalyadi;ho tahun; Pedagang; Dompilan RT.03 RW.01 Keluarahan Jombor Kecamatan Sukoharjo;rrargono; 45 tahun;PYagang; Ffok RT.02 RW.04 Kelurahan Begajah Kecamatan Sukoharjo;gatot pramudyanto, sh.
    Bahwa pada tanggal 4 April 2012 telah dilakukan sosialisasi di Gedung BudiSasono Sukoharjo tentang relokasi pedagang Pasar Kota Sukoharjo(PASAR IR. SOEKARNO) ke pasar darurat selama proses pembangunanPasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO) berjalan;6. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2012 Pasar Kota Sukoharjo (Pasar Ir. Soekarno)dikosongkan dan pedagang direlokasi/dipindah ke pasar darurat;7. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 pembangunan Pasar Kota Sukoharjo(PASAR IR.
    di Pasar Sukoharjo dengan caraaudiensi ;2) Bahwa kegiatan sosialisasi mengenai pelaksanaankegiatan pembangunan Pasar Kota Sukoharjo(PASAR IR.
    Kota Sukoharjo, kepadasemua pedagang yang berjualan di Pasar daruratPasar kota Sukoharjo dibebaskan dari pembayaranrestribusi pelayanan pasar sampai denganpedagang menempati pasar Kota Sukoharjo( PASAR IR.
    Daerah PembangunanPasar Kota Sukoharjo Tahun 2012 Nomor :01/LHP/BPKP/XVIII.SMG/2/2014 Tanggal 25 Februari 2014;e Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pasar Kota Sukoharjo(Pasar Ir.
Putus : 29-09-2017 — Upload : 22-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1220 K/PDT/2017
Tanggal 29 September 2017 — SUMARSONO, Dkk lawan PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO c.q. BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO, Dkk
15366 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUMARSONO, Dkk lawan PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO c.q. BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO, Dkk
    di Dompilan RT.03 RW.01Kelurahan Jombor, Kecamatan Sukoharjo;MARGONO, bertempat tinggal di Terok RT.02 RW.04 KelurahanBegajah, Kecamatan Sukoharjo;GATOT PRAMUDYANTO, S.H., bertempat tinggal di JomborKota RT.01 RW.08 Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari;SUTARTO, bertempat tinggal di Terok RT.03 RW.06 KelurahanBegajah, Kecamatan Sukoharjo;JUMADI, bertempat tinggal di Ngemul RT. 02 RW.01 DesaSidorejo Kecamatan Bendosari;Bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Para Pedagang PasarKota Sukoharjo (Pasar
    padapokoknya atas dalildalil:1.Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 telah dilakukan sosialisasi olehTergugat atau yang mewakili, yaitu elemen Pemerintah Daerah Sukoharjo,kepada Penggugat tentang rencana pembangunan Pasar Kota Sukoharjo(Pasar Ir.
    Soekarno);Bahwa pada tanggal 7 Februari 2012 telah dilaksanakan audiensi di KantorDinas Bupati Sukoharjo antara Tergugat dengan Penggugat terkait denganjangka waktu penyelesaian proyek pembangunan Pasar Kota Sukoharjo(Pasar Ir.
    Nomor 1220 K/Pdt/2017Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012 kembali dilaksanakan audiensi di RuangKerja Bupati Sukoharjo antara Tergugat dengan Penggugat bersertaseluruh pedagang Pasar Kota Sukoharjo (Pasar Ir.
    Melalui papan pengumuman yang akan di tempel di Kantor PengadilanNegeri Sukoharjo, Kantor Kecamatan Sukoharjo, Kantor Desa Sukoharjo,dan lokasi penampungan pedagang di pasar darurat;Bahwa juga sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2002 tersebut,mekanisme pendistribusian ganti rugi ini sebagai berikut:a.
Register : 30-07-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 26-11-2013
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 132/B/2013/PT.TUN.SBY
Tanggal 24 September 2013 — SRIYANTO,SE. vs BUPATI SUKOHARJO
8930
  • SRIYANTO,SE. vs BUPATI SUKOHARJO
    IV, Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari, KabupatenSukoharjo, selanjutnya disebut : PENGGUGAT / PEMBANDING ;MELAWAN:BUPATI SUKOHARJO, berkedudukan di JI.
    Jenderal Sudirman No. 199SUKONalO: , =s26:s=seseeseee nse eeseeemsee net teseeneeeteeeeeeeneentneneeeeasrenBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.14/121/2013tanggal 12 Januari 2013, memberi Kuasa Kepada : 1.Nama : TEGUH PRAMONO,SH.MH ,NIP/Pangkat : 19710429 199803 1 004 / Pembina (IV/d), Jabatan :Kepala Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Sukoharjo , 2.
    Nama : BUDI SUSETYO,SH.MH,NIP/Pangkat : 19730705 199203 1 004 / Penata Tk.I (III/d),Jabatan :Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum danPengkajian pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Sukoharjo , Yang keduanya adalah kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil , beralamat pada Kantor Bupati Sukoharjo,Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor : 132/B/2013/PT.TUN SBY.di Jin.
    Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo , selanjutnya disebut : TERGUGAT / TERBANDING ; PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT;Telah membaca :. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :132/PEN/2013/PTTUN SBY tanggal 23 Agustus 2013 tentang PenunjukanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untukmemeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini ditingkat banding ; 2.
Putus : 24-05-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 24 Mei 2012 — SUKOHARJO, DKK vs. PO. LADJU
2220 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SUKOHARJO, BAGONG SUBAGIO, HADI UTOMO, MUKHAMAD KASMUN, tersebut;
    SUKOHARJO, DKK vs. PO. LADJU
    SUKOHARJO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Crewbus/ Sopir yang beralamat di JI. DR.Cipto 6/20, RT/RW: 006/003,Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;2. BAGONG SUBAGIO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Crew bus/Sopir yang beralamat di Dusun Domas, RT/RW: 003/007, Desa Pakijangan,Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;3. HADI UTOMO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Crew bus/Kondektur yang beralamat di JIn.
    perbedaan pendapat dalam AnggotaMajelis dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh, tetapi tidak tercapaipemufakatan, maka sesuai pasal 30 ayat (3) UndangUndang No. 5 Tahun 2004sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009, Majelistelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitumengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :SUKOHARJO
    NoUndangUndang No. 3 Tahun 2009, UndangUndang No. 13 Tahun 2003,UndangUndang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SUKOHARJO,BAGONG SUBAGIO, HADI UTOMO, MUKHAMAD KASMUN, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya No.163/G/2011/PHILSBY tanggal 23 November 2011;MENGADILI SENDIRI1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;2.
    Menghukum Tergugat membayar hak haknya kepada para Tergugatsebagai berikut: Pengggugat V Sukoharjo : Rp.29.280.150, (dua puluhsembilan juta dua ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh rupiah) Pengggugat IV Bagong Subagyo : Rp. 30.553.200, (tigapuluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) Penggugat Il Hadi Utomo : Rp.15.276.600, (limabelas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah)Penggugat IV/ Muhammad Kasmun : Rp. 17.822.700, (tujuh belas jutadelapan ratus dua puluh
Putus : 21-07-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 178/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 21 Juli 2016 — PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Cq. BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO, dkk
7438
  • Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 5 Mei 2015 nomor 48 / Pdt.G / 2014 / PN Skh. yang dimohonkan banding tersebut ; 3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
    PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Cq. BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO, dkk
    Tombro No. 8 Darmosari RT. 2 RW. 7Keluarahan Gayam Kecamatan Sukoharjo ;JAROT SUJARNO ;48 tahun ;Pedagang ;Jogobayan RT. 02 RW. 01 Keluarahan GayamKecamatan Sukoharjo ;MULYADI ;42 tahun ;Pedagang ;Dompilan RT. 03 RW. 01 Keluarahan JomborKecamatan Sukoharjo ;MARGONO ;45 tahun ;Pedagang ;Terok RT. O02 RW. 04 Kelurahan BegajahKecamatan Sukoharjo ;GATOT PRAMUDYANTO, SH. ;44 tahun ;Pedagang ;Alamat : Jombor Kota RT. 01 RW. 08 Kelurahan JomborKecamatan Bendosari ;.
    sosialisasi di GedungBudi Sasono Sukoharjo tentang relokasi pedagang Pasar KotaSukoharjo (PASAR IR.
    Melalui papan pengumuman yang akan di tempel di KantorPengadilan Negeri Sukoharjo, Kantor Kecamatan Sukoharjo,Kantor Desa Sukoharjo, dan lokasi penampungan pedagang dipasar darurat;Bahwa juga sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2002 tersebut,mekanisme pendistribusian ganti rugi ini sebagai berikut :a.
    SOEKARNO);Bahwa untuk meningkatkan omzet penjualan pedagang PasarDarurat Kota Sukoharjo (PASAR IR SOEKARNO), PemerintahKabupaten Sukoharjo telah melakukan himbauan kepada seluruhkepala SKPD dan Staf/PNS beserta keluarganya di lingkunganPemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk berbelanja kebutuhanrumah tangga atau kebutuhan seharihari di Pasar Darurat Ir.Soekarno;4.
    Selanjutnya di dalam LayananPengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sukoharjo,Tergugat' iil ditetapbkan sebagai Pemenang lelangPembangunan Pasar Kota Sukoharjo;b.
Register : 01-08-2013 — Putus : 11-06-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 003/G/2014/PTUN-SMG
Tanggal 11 Juni 2014 — JOKO PRAYITNO Melawan BUPATI SUKOHARJO
7837
  • JOKO PRAYITNO Melawan BUPATI SUKOHARJO
    JOKOWIDODO, S.HDalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April2014, JOKO WIDODO,S.H digantikan oleh JOEL ANDARKeduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokatpada Kantor Advokat ALBAR & PARTNERS, beralamat diPerum Ottawa E5 Telukan, Grogol Sukoharjo;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGATME LAWANBUPATI SUKOHARJO, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.199,Sukoharjo Jawa Tengah;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30Januari 2014 memberikan kuasa kepada :1.
    Nomor :141.1/1219/2013 tentang Pengangkatan Saudara Rudi Gunawan sebagai KepalaDesa, Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, tertanggal09 Nopember 2013;Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto,Kabupaten Sukoharjo, melawan calon lain yaitu Rudi Gunawan yang dinyatakanmenang dan diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor141.1/1219/2013 Tentang Pengangkatan Rudi Gunawan menjadi Kepala DesaWonorej05 22 $2 222292 = 22 nn $ nn nn ono nnn nnn nn
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 141.1/ 1219/ 2013 tentangPengangkatan Saudara Rudi Gunawan Sebagai Kepala Desa Wonorejo,Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 09 Nopember20) 13 y nnn ee ee ne4.
    Menyatakan sah dan mengikat secara hukum kepada Penggugat,Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 141.1/1219/2013 tanggal 9Nopember 2013 tentang Pengangkatan Saudara Rudi Gunawan sebagaikepala Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;4.
    Memerintahkan dan menghukum Penggugat untuk mentaati danmamatuhi keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 141.1/1219/2013 tanggal9 Nopember 2013 tentang Pengangkatan Saudara Rudi Gunawan sebagaikepala Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;5.
Register : 18-12-2012 — Putus : 16-05-2013 — Upload : 30-07-2013
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 87/G/2012/PTUN SMG
Tanggal 16 Mei 2013 — GUNAWAN Melawan BUPATI SUKOHARJO
93164
  • GUNAWAN Melawan BUPATI SUKOHARJO
    GUNAWAN, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat TinggalKarangmojo RT O1 RW Ol = Kecamatan WeruKabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan:BUPATI SUKOHARJO, Tempat Kedudukan: Jalan Jendral SudirmanNomor: 199 Sukoharjo. Berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: 183.14/058/2013 tertanggal 5 Januari2013 memberi kuasa kepada: 1.Nama : TEGUH PRAMONOMO, SH., MH; Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretaris DaerahKabupaten Sukoharjo; Hal. 1 dari 118 hal.
    Perlu diketahui bahwa dalam pengurusan IMB tersebutPenggugat telah berkalikali mendatangi Kepala Desa Ngreco dan CamatWeru, Sukoharjo tetapi dengan berbagai macam alasan Kepala DesaNgreco dan Camat Weru, Sukoharjo tidak pernah mauHal. dari 118 hal.
    , khususnya di wilayahKecamatan Weru, Sukoharjo, hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1)Hal. 10 dari 118 hal.
    belum lagi penyampaian SKBupati Sukoharjo Nomor 503/786/2012, telah keliru dan salah alamat,yaitu seharusnya surat tersebut dialamatkan ke alamat Penggugat di DsKarangmojo RT 01 RW O1, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo,bukan Ds. Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, tetapidialamatkan ke Ds.
    Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2011 sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 36 Tahun 2012dengan tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Teknis DalamIzin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).c. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2011 tentang IzinPemanfaatan Ruang. d.
Putus : 14-08-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 PK/TUN/2014
Tanggal 14 Agustus 2014 — BUPATI SUKOHARJO
6247 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI SUKOHARJO
    GUNAWAN,Kewarganegaraan, Indonesia, TempatTinggal Karangmojo RTI 01 RW 01 Kecamatan WeruKabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan:Pendeta;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:BUPATI SUKOHARJO, Tempat Kedudukan: Jalan JendralSudirman Nomor: 199 Sukoharjo, Selanjutnya memberi kuasakepada:1. Teguh Pramono, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;2.
    Sebagai catatan bahwa di wilayah Desa Ngreco khususnyaKecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo hampir dipastikan lebih dari 90%tidak memiliki IMB;Bahwa setelah sekian lama Penggugat memohon kepada Kepala DesaNgreco dan Camat Weru, Sukoharjo, untuk mau menandatangani SuratPernyataan Persetujuan Tetangga Dk.
    Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo,dikarenakan bangunan yang Penggugat dirikan belum memiliki IMB.
    Mengapa hanyaditujukan kepada Penggugat tidak kepada seluruh bangunan yang ada di13.Kabupaten Sukoharjo, khususnya di wilayah Kecamatan Weru, Sukoharjo,hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun2010 Tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo: Setiap orangyang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki IMB dan Pasal 111ayat (1) huruf , Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang BangunanGedung di Kabupaten Sukoharjo: Setiao pemilik dan/atau penggunabangunan gedung
    , Camat Weru, Sukoharjo, Ketua RT.01,RW.02 dan Ketua RW.02 Desa Ngadisari, Kecamatan Weru, Sukoharjo,serta Permohonan untuk melakukan Pemeriksaan Setempat, tetapi olehMajelis Hakim selalu ditolak dengan alasan sudah Cukup.
Register : 26-06-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 31-03-2015
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 054/G/2014/PTUN SMG
Tanggal 12 Nopember 2014 — BAMBANG PREMADI melawan BUPATI SUKOHARJO
10155
  • BAMBANG PREMADI melawan BUPATI SUKOHARJO
    Putusan Nomor :054/G/2014/PTUN.Smg.Sukoharjo;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;piano MEL A WAIN qesenemescensenmenemmeenBUPATI SUKOHARJO, Tempat Kedudukan: Kantor Kabupaten SukoharjoJin. Jendral Sudirman No: 199 Sukoharjo JawaBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:180/2777/2014 tertanggal 25 Juli 2014 memberi kuasa1. BUDI SUSETYO, SH. MH Jabatan : Kepala BagianHukum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;2.
    Putusan Nomor :054/G/2014/PTUN.Smg.Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 888/05/2014 tanggal: 29032014 atas nama SAD BAMBANGPREMADL.TENGGANG WAKTU :Bahwa Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 888/05/2014 tanggal :29 03 2014 atas nnna SAD BAMBANG PREMADTI tersebutdiberikan melalui Camat Nguter di Kantor Kecamatan NeuterKabupaten Sukoharjo kepada dan diterima oleh istri Penggugat yangbernama NYENIK NUR SAFITRI pada tanggal 29 03 2014, halini karena Penggugat masih menjalani masa tahanan di LembagaPemasyarakatan
    Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nguter KecamatanNguter Kabupaten Sukoharjo tanggal : 10 Maret 2011 Nomor :412.5 / 05 / Ill / 2011, Penggugat disahkan dan diangkat sebagaiKetua Komite Revitalisasi Pembangunan Lapangan Multi FungsiNeuter Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo..
    Bahwa Keputusan Bupati Sukoharjo No. 888/05/2014 tanggal :29032014 adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukumdengan alasan sebagaiberikut :.
    Dalam kasus ini BupatiSukoharjo adalah instansi yang tertinggi di Kabupaten Sukoharjo atau dengankata lain tidak ada instansi yang lebih tinggi lainnya dari jabatan atau instansiBupati Sukoharjo di wilayah Kabupaten Sukoharjo; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakimberpendapat apabila dikaitkan dengan objektum litis, terhadap upayaadministratif hanya dapat diterapkan terhadap Surat Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yangmemiliki