XXX (anak kelima, jenis kelamin lakilaki, umur 12 tahun);Hal mana sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1271182002120008 tanggal28 Pebruari 2012 atas nama XXX, Drs (bukti P6);Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 1999, XXX (anak ke5/Pemohon7)melaksanakan perkawinan di Medan dengan Syafridha binti XXX sesuaidengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 530/45/II/99 tanggal 15 Pebruari 1999Halaman 6 dari 15 halamanPenetapan Nomor 155/Pat.P/2019/PA.Mdn11.12.13.14.yang ditandatangani oleh Drs.

Ismail Husin selaku Pegawai PencatatNikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur (bukti P7);Bahwa dari perkawinan Ismail bin XXX dan Syafridha binti XXX tersebuttelah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu:11.1. XXX (anak pertama, jenis kelamin lakilaki, umur 20 tahun, agamaIslam).11.2. XXX (anak kedua, jenis kelamin perempuan, umur 17 tahun, agamaIslam).11.3.

Umi Syafridha Temongmere, umur 13 tahun,2. Wanda Maulida Temongmere, umur 10 tahun, dan sekarang anakanaktersebut dalam asuhan Penggugat;3.

dengan dalildalil yang harusdibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telahmemenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR danPasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatanpembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2, P.3, serta keretangansaksisaksi ditemukan fakta sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sudah dikaruniai2 (dua) anak masingmasing bernama Umi Syafridha

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Teguh Prasetyo Hidayat bin Suprapto) terhadap Penggugat (Syafridha Zuhalyanti binti Mustari Mugni Azis);

3.

Anita Syafridha selaku KPA (perkaraterpisah) tidak dan bukan mengenai uraian di atas tentang alat CT Scan;Dimana dalam pertimbangan tersebut Pemohon PK dan saksi/TerdakwaSurdeni Sulaiman selaku PPK serta drg.

Anita Syafridha selaku KPA (berkasterpisah) telah melakukan persengkongkolan atau secara bersamasamadalam pelaksanan pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KBpada RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara terhadap Kontrak Nomor027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012 dengan cara melanjutkanpekerjaan yang tidak selesai di luar prosedur pelaksanaan yang tertuangdalam kontrak dan kemudian saksi Surdeni selaku PPK (dalam berkasterpisah) telah mencairkan dana sejumlah 100 % (potong PPH dan

yangberkompeten atau berwenang untuk melakukan audit investigasi danaudit perhitungan kerugian keuangan negara tersebut;Bahwa namun sebaliknya dasar Pertimbangan Hukum Judex Jurislainnya dalam Putusan Kasasi Nomor 853 K/Pid.Sus/2014 tertanggal22 Oktober 2014 atas nama Terdakwa Surdeni Sulaiman selaku PPKadalah mengenai, alat CT Scan tidak berfungsi karena tidak adanyaUnit Processing System dan bukan karena alat CT Scan tidak sesuaidengan spesifikasi kontrak dan serta begitu juga dalam putusan drg.Anita Syafridha

Anita Syafridha selaku KPA dalampengadaan alat kesehatan terhadap alat CT Scan sebagaimana yangtersebut dalam putusan kasasi atas nama Terdakwa SurdeniSulaiman (berkas terpisah) tersebut;e Malah yang lebih kontradiktif, sebaliknya dalam putusan kasasiPemohon PK, Judex Juris secara nyata menyebutkan terjadinyapembayaran/pencairan 100 %, karena perbuatan yang dilakukan olehPPK (saksi/Terdakwa Surdeni Sulaiaman dalam berkas terpisah)yaitu, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 027/5862/BA/PB/2012tanggal

Anita Syafridha, (berkas terpisah) adalahtelah menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang Nomor027/5862/BA/PB/2012 tanggal 14 Desember 2012, mengakibatkanterjadinya pembayaran/pencairan 100% kepada Pemohon PK selakuDirektur Utama PT Visa Karya Mandiri, sedangkan barang yang diterimadan barang yang belum diterima belum seluruhnya lengkap sesuai dengankontrak;Artinya juga seharusnya putusanputusan kasasi tersebut, berdasarkanpertimbangan Judex Juris harus adanya suatu korelasipertanggungjawaban

Anita Syafridha selaku KPA (perkaraterpisah) tidak dan bukan mengenai uraian diatas tentang alat CT Scan ;Dimana dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Pemohon PK dansaksi/Terdakwa Surdeni Sulaiman selaku PPK serta Putusan Kasasi atasnama Terdakwa M.

Anita Syafridha selaku KPA (medeplegen atauplegen) HARUS MENGIKUTI DAN SEJALAN DENGAN KETIGAPERTIMBANGAN HUKUM DENGAN PEMOHON PK ;Hal. 90 dari 215 hal. Put. No. 59 PK/PID.SUS/2016Atau sebaliknya secara hukum didalam Pertimbangan hukum Judex Jurisdalam Putusan kasasi atas nama masingnya masingnya dalam berkasterpisah yaitu :e Atas nama Terdakwa M. Saladin Akbar Bin Bachtiar Insya selakuDirektur Utama PT. Visa Karya Mandiri selaku Rekanan dan ;e Atas nama Pemohon PK drg.

No. 59 PK/PID.SUS/2016e Bahwa namun sebaliknya dasar Pertimbangan Hukum Judex Jurislainnya dalam Putusan Kasasi Nomor : 853 K/Pid.Sus/2014 tertanggal22 Oktober 2014 atas nama Terdakwa Surdeni Sulaiman selaku PPKadalah mengenai, Alat CT Scan tidak berfungsi karena tidak adanyaUnit Processing System dan bukan karena Alat CT Scan tidak sesuaidengan Spesifikasi kontrak dan serta begitu juga dalam putusan drg.Anita Syafridha setentang dengan penandatangan buktibuktipembayaran (dalam perkara terpisah);

Anita Syafridha selaku KPA dalampengadaan alat kesehatan terhadap alat CT Scan sebagaimanayang tersebut dalam Putusan kasasi atas nama TerdakwaSurdeni Sulaiman (berkas terpisah) tersebut;e Malah yang lebih kontradiktif, sebaliknya dalam Putusan KasasiTerdakwa M.

Anita Syafridha, M.Kes Binti Zakaria) tersebut;Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Juris sebagaimana pada halaman 64s/d halaman 75 dengan nyata mengcopy paste Analisa Yuridis dariBerita Acara Pendapat (Resume) Jaksa Penuntut Umum Tanggal 3 Juni2013 sebagaimana Resume Penyidik pada halaman 44 s/d halaman 61,dan HANYA MENGUBAH BENTUK KALIMAT DAN MEMOTONGPENGGALAN KALIMAT YANG SELANJUTNYA DIJADIKAN DASARPERTIMBANGAN HUKUM JUDEX JURIS, dan apa yang dilakukan olehJudex Juris dengan nyata telah bertentangan