Semen Cibinong Tbk dan keterangan tertulis dari parapinak, maka pada tanggal 24 Mei 2006, Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bogor dan/atau Pegawai Perantara/Mediatormengeluarkan Anjuran Tertulis Nomor: 565/664/HI Syaker, tanggal 24 Mei2006 (Vide Bukti P6) yang pada intinya berisi:Menganjurkan :Bahwa kepada PT. Holcim Indonesia Tbk (d/n PT. Semen Cibinong Tbk)untuk dapat memberikan hakhak pekerja atas nama Sdr. Harry Sumendap,Sdr. Muchtar Junaedi, Sdr. Harry Haryadi, Sdr.

Herman Suroso ;Bahwa terhadap Anjuran Tertulis Nomor: 565/664/HI Syaker, tanggal 24 Mei2006 tersebut para Penggugat telan menyatakan persetujuannya padatanggal 30 Mei 2006 (vide Bukti P7);12.Bahwa Tergugat melalui Suratnya No: 003/Dir/2006, tanggal 10 Juli 2006pada intinya menyatakan tidak dapat melaksanakan Anjuran Tertulis Nomor:565/664/HI Syaker, tanggal 24 Mei 2006 tersebut (Vide Bukti P8);13.

Muchtar Junaedi :Formulasi gaji baru berdasarkan Pasal 53 ayat 4 alinea 2 PKB priode Vtahun 20042006 dan anjuran Disnakertrans Kabuapten Bogor No.565/664/HI Syaker, tanggal 24 Mei 2006 :PKB Gaji Lama Kenaikan StepGaji Baru7,50% 7.115.845,00 533.688,38 7.649.533,38BESARNYA DANA PENSIUN (BARU) KARENA KENAIKAN STEPOTOMATIS berdasasrkan PKB ANJURAN DISNAKERTRANS KabupatenBogor No. 565/664/HI Syaker, tanggal 24 Mei 2006 :Dana Pensiun Baru: PKB MasaKerja Gaji Baru Total Dana Pensiun1,5 30,48 7.649.533,38

/664/HI Syaker, tanggal 24 Mei 2006 :Dana Pensiun Baru: PKB MasaKerja Gaji Baru Total Dana Pensiun1,5 28,24 6.100.673,38 258.424.524,17DANA PENSIUN yang dibayar Perusahaan :Dana Pensiun Lama 1,5 28,24 5.675.045,00 240.394.906,20Selisin dana pensiun yang belum dibayar perusahaan: SelisinA 18.029.617,97MANFAAT PENSIUN NORMAL berdasarakan Perhitungan Terdahulukepada Karyawan Herman Suroso dianjurkan DISNAKERTRANS KabupatenBogor No. 565/664/HI Syaker, tanggal 24 Mei 2006 :Formula PKB yang telah dilaksanakan

No. 793 K/Pdt.Sus/2009Harry Harjadi :Formulasi gaji baru berdasarkan Pasal 53 ayat 4 alinea 2 PKB priode Vtahun 20042006 dan anjuran Disnakertrans Kabuapten Bogor No.565/664/HI Syaker, tanggal 24 Mei 2006 :PKB Gaji Lama Kenaikan StepGaji Baru7,50% 5.124.622,00 384.346,65 5.508.968,65BESARNYA DANA PENSIUN (BARU) KARENA KENAIKAN STEPOTOMATIS berdasasrkan PKB ANJURAN DISNAKERTRANS KabupatenBogor No. 565/664/HI Syaker, tanggal 24 Mei 2006 :Dana Pensiun Baru: PKB MasaKerja Gaji Baru Total Dana Pensiun1,5

Oleh karenanya Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja WilayahAdministrasi Kabupaten Bogor mengeluarkan Surat Anjuran Nomor:565/5399/HI Syaker/2016 tang 14 Juli 2014 dengan Ralat Surat AnjuranNomor 565/5784/HI Syaker/2016, tanggal 1 Agustus 2016, yangmenganjurkan:a. Menyatakan Pemohon PALADIN SINURAT adalah PKWTTb. Menyatakan hubungan Pemohon PALADIN SINURAT denganTermohon PT. LESTIO SAMUDERA JAYA putus karena usia pensionc. Menganjurkan agar Termohon PT.

(dua ratus tujuh juta tiga ratusenam puluh ribu rupiah)Bahwa terhadap Surat Anjuran Nomor: 565/5399/HI Syaker/2016 tanggal14 Juli 2014 dengan Ralat Surat Anjuran Nomor 565/5784/HISyaker/2016, tanggal 1 Agustus 2016, PENGGUGAT telah menyetujuianjuran Disnaker Kabupaten Bogor tersebut sebagaimana dalam suratNomor : 072/Perm .Md/LawJT/III/2016 tanggal 19 Agustus 2016, akantetapi TERGUGAT tidak memberikan menjawaban anjuran dan tidak pulamelaksanakan anjuran tersebut;Bahwa oleh karena berbagai upaya

menerima Surat Panggilan Mediasi ke II (dua) olehDinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah KabupatenBogor, sehingga adalah janggal jika tibatiba terdapat Surat PanggilanMediasi ke Ill (tiga) untuk Tergugat ;Bahwa Tergugat pernah menghadiri panggilan KelengkapanBerkas/Memilih Juru Runding dan bertemu dengan kuasa hukumPenggugat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi PemerintahKabupaten Bogor namun Tergugatdinyatakan tidak pernah hadir sehinggaSurat Anjuran Nomor 565/5399/HI Syaker

/2016 jo Ralat Surat AnjuranNomor 565/5784/HI Syaker/2016 adalah cacat hukum ; Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas karena gugatan Penggugataquo didasarkan pada surat anjuran yang cacat hukum dan prematurmaka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima (niet ontvanklije verklaard) ;.

/2016, tanggal 26 April 2016 ;P 6c : Panggilan Kelengkapan Berkas/ Memilih Juru Banding Ill, No.565/3140/HI Syaker/2016, tanggal 10 Mei 2016 ;P 6d : Panggilan Mediasi , No.565/3357/HI Syaker/2016, tanggal 20 Mei2016 ;P6e : Panggilan Mediasi Il, No 565/3437/HI Syaker/2016, tanggal 27 Mei2016 ;P 6f : Panggilan Mediasi Ill, No.: 565/3718/HI Syaker/2016, tanggal 6Juni 2016 ;P6g : Anjuran No.565/5399/HI Syaker/2016, tanggal 14 Juli 2016 ;P6h : Ralat Surat Anjuran No. 565/5399/HI Syaker/2016, No 565/5784

melalui mediasiketenagakerjaan yang mana Organisasi tersebut adalah selaku kuasa dariTergugat ;14.Bahwa pertemuan di kantor Pemerintah Kabupaten Sukabumi Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi ( Disnakertrans ) selaku Turut Tergugat tujuan nyaadalah untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;15.Bahwa akhirnya Turut Tergugat ( Pemerintah Kabupaten Sukabumi DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi ( Disnakertrans ) menyatakan dan danmengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor 565 / 2172HI & Syaker

pada tanggal19 Mei 2017;.Bahwa sudah sepantasnya Ketua hakim beserta anggota nya yangmemeriksa perkara ini Menyatakan sah secara hukum surat anjuran yangdikeluarkan dari kantor Turut Tergugat dengan Nomor 565 / 2172HI &Syaker pada tanggal 19 Mei 2017 dan memerintahkan Tergugat untukbekerja kembali di Perusahaan Penggugat;22.Bahwa sudah sepantasnya majelis hakim beserta anggotanya yangmemeriksa perkara ini untuk menyatakan menolak permintaan Tergugattentang pemutusan hubungan kerja sebesar Rp Rp.

87.621.377 ( DelapanPuluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh RibuRupiah )kepada Penggugat;23.Bahwa sangat wajar, tepat dan harus kita hormati maupun kita patuhibersamasama kalau Keputusan Turut Tergugat mengeluarkan surat anjurandengan Nomor 565 / 2172HI & Syaker pada tanggal 19 Mei 2017 sudahbenar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenaga Kerjaan Pasal 151 Yang berbunyi :Pengusaha,Pekerja/buruh,Serikat buruh dan Pemerintah,Dengan segalaupaya harus

Memerintahkan Kepada Tergugat untuk bekerja kembali di PerusahaanPenggugat berdasarkan Surat anjuran dengan Nomor 565 / 2172HI &Syaker pada tanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan dari kantor TurutTergugat6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar hakhak ( Gaji )Tergugat yang belum dibayar Penggugat berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan7.

Fotocopy Surat Anjuran Pemerintah Kabupaten Sukabumi Dinas Tenaga KerjaDan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Nomor 565/2172HI&Syaker tertanggal19 Mei 2017, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P3;4. Fotocopy Surat Keputusan Penetapan Karyawan Nomor0075/SKPK/MW/V1/2008, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberitanda P4;5.

PHK tidak dapat dikategorikan sebagaisuatu pelanggaran berat yang didalilkan dalam ketentuan Pasal 158UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, karena aturan tersebut sudah tidakberlaku dan mengikat lagi;Bahwa tindakan PHK yang dilakukan sepihak Tergugat tersebut, olehPenggugat telah melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Banjarbaru guna dilakukannya sidang mediasi yang mana tanpadihadiri Pihak Tergugat, setelah dilakukan sidang mediasi maka keluarlahsurat anjuran Nomor 567/089/Hubin Syaker

Termohon Kasasi/Penggugat awal dalam gugatannya, poin 4menyatakan bahwa untuk penyelesaian masalah ini telahmelaporkannya kekantor Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Banjarbaru, untuk dilakukan mediasi dan telah dikeluarkanAnjuran, Nomor 567/089/Hubin Syaker/Disnakertrans/201 1;Senyatanya: Anjuran Nomor 567/089/Hubin Syaker/Disnakertrans/201 1dikeluarkan oleh kantor Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Banjar tanggal 7 Februari 2011;Bukan: dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan

Tata Kerja Dinas Daerah di lingkunganPemerintah Kota Banjarbaru (T2) knususnya Pasal 3 huruf C dan Pasal7 ayat (1);Pasal 3 : Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah :huruf (c) : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;Bukan : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjarbaru;Bagian Ketiga Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pasal 7 ayat (1) tidak adamenyebutkan : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;Jelas, bahwa antara uraian gugatan Termohon Kasasi yangmenyatakan Anjuran Nomor 567/089/Hubin Syaker

/Disnakertrans/201 1yang dikeluarkan oleh kantor Disnakertrans Kabupaten Banjarbaru,tidak sesuai dengan fakta dan kenyataannya;Kenyataannya Anjuran Nomor 567/089/Hubin Syaker/Disnakertrans/2011 dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenBanjar tanggal 7 Februari 2011;Bahwa seluruh bukti dan fakta yang terungkap di persidangan telahdikesampingkan oleh Judex Facti, dengan demikian Judex Facti tidakmenerapkan hukum /n casu pembuktian yang benar;Berdasarkan fakta dan landasan yuridis

Hal tersebut di atas diakuipula oleh Termohon Kasasi yang (termuat dalam Anjuran Nomor567/089/Hubin Syaker/Disnakertrans/2011 tanggal 07 Februari 2011)pada poin A. Keterangan pekerja menyatakan sebagai berikut:Karena saya emosi pada jam 12.00 saya mengumumkan lewat radiountuk menyetop kegiatan dan memerintahkan tidak ada lembur untukjam istirahat Jum'at.

YOUS SUDRAJAT, M.Si(KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BOGOR);e Surat Nomor: 565/1040/HI Syaker/2018, Tertanggal: Cibinong, 13 April2018, Perihal: Panggilan Kelengkapan Berkas & Pemilihan JuruRunding Ill, ditandatangani oleh: Drs. H. YOUS SUDRAJAT, M.Si(KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BOGOR);e Surat Nomor: 565/1113/HI Syaker/2018, Tertanggal: Cibinong, 26 April2018, Perihal: Panggilan Kelengkapan Berkas & Pemilihan JuruRunding Ill, ditandatangani oleh: Drs. H.

YOUS SUDRAJAT, M.Si(KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BOGOR);e Surat Nomor: 565/1177/HI Syaker/2018, Tertanggal: Cibinong, 03 Mei2018, Perihal: Panggilan Mediasi , ditandatangani oleh: Ir. Hj. ATIIRAVATI DEWI, MM (Sekretaris, AN.

(Foto Copy dari Foto Copy);Surat Nomor 565/873/HI Syaker/2018 tertanggal Cibinong 29 Maret 2018perihal Panggilan Kelengkapan berkas & Pemilihan Juru Runding I. (FotoCopy dari Asli);Surat Nomor 565/1040/HI Syaker/2018 tertanggal Cibinong 13 April 2018perihal Panggilan Kelengkapan berkas & Pemilihan Juru Runding Ill.

(Foto Copy dari Asli); Halaman 28 dari 45 halaman, Putusan Nomor: 46/Pdt.SusPHl /2019/PN.BdgP 20 :P21:P 22 :P 23 :P24 :Surat Nomor 565/1113/HI Syaker/2018 tertanggal Cibinong 26 April 2018perihal Panggilan Kelengkapan berkas & Pemilihan Juru Runding Ill.(Foto Copy dari Asli);Surat Nomor 565/1177/HI Syaker/2018 tertanggal Cibinong 3 Mei 2018perihal Panggilan Mediasi dari A.n Kepala Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bogor.

(Foto Copy dariPrintout);Surat Nomor 565/1230/HI Syaker/2018 tertanggal Cibinong 9 Mei 2018Perihal Mediasi II dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor.(Foto Copy dari Asli);Surat Nomor 565/1332/HI Syaker/2018 tertanggal Cibinong 24 Mei 2018Perihal Panggilan Mediasi Ill dari Kepala Dinas Tenaga Kerja KabupatenBogor. (Foto Copy dari Asli);Print Out Email dari Aliki Pariela (aliki.tancoro@gmail.com) tanggal 25April 2017 09.18 kepada firno binoto (binotofirno@gmail.com).

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 Sdr Abdul Gopar (Penggugat)menerima surat anjuran dari Dinas tenaga kerja Kabupaten Bogor no.565/3161/HI Syaker/2018 yang pada pokoknya menganjurkan : Berakhirnya perjanjian kerja Sdr. Abdul Gopar sesuai yang telah melakukanperjanjian kerja dan ditandatangani Oleh para pihak.DALAM PROVISI1. Bahwa Penggugat telah kehilangan pendapatan untuk menafkahi dirinya dankeluarganya sejak Tergugat tidak mempekerjakannya sebagai pekerja;2.

Dan tetap membayarkan upah upah selanjutnya setiap bulan kepadaPenggugat hingga perkara ini dinyatakan selesai atau dikeluarkannyaputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa menurut pendapat TERGUGAT, yang tertuang dalam ANJURAN No.565/3161/HI Syaker/2018, tanggal 31 Desember 2018 (A. KETERANGANPERUSAHAAN/KUASA HUKUM PERUSAHAAN pada angka 1), yang padapokoknya menyatakan; bahwa pihak pekerja a.n sdr.

lepas dalam anjuran No. 565/3161/HI Syaker/2018,tanggal 31 Desember 2018;Bahwa Pekerja melalui kuasanya telah menyampaikan pendapatnyamengenai harian lepas sebagaimana tertuang dari angka 1 (satu) s/d angka 6(Enam) dalam surat No. 242PHI/DPC/FLOMENIK SBSI/BOGOR/X/2018tentang permohonan Mediasi perselisihan Hubungan Industrial tanggal 22Oktber 2018;Bahwa mediator telah keliru dalam membuat anjuran terhadap sdr.

AbdulGopar dengan tidak sama sekali mempertimbangkan secara hukum tentang Halaman 5 dari 39 halaman, Putusan Nomor: 82/Pat.SusPHl /2019/PN.Bdg10.11.12.13.14.15.16.aturan pelaksanaan mengenai pekerja harian lepas, sebagaimana tertuangdalam anjuran No. 565/3161/HI Syaker/2018, tanggal 31 Desember 2018;Bahwa anjuran mediator No. 565/3161/HI Syaker/2018, tanggal 31 Desember2018, adalah tidak berdasar hukum, oleh karenanya penggugat tidak dapatmenerima anjuran tersebut dan melalui kuasanya mengajukan

Bahwadalam surat putusan/anjuran Mediator nomor 565/3161/HI Syaker/2018yang menyatakan bahwa berakhirnya hubungan kerja kedua pihak tidakmenimbulkan kewajiban bagi Pihak Pengusaha (TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi);Berdasarkan dalil dalil yang telah diuraikan di atas , mohon kepada yang MuliaKetua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1ABandung Cq.

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat diundang oleh oleh Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor melalui surat panggilan resmiNomor 565/3306/HI Syaker/2015, tanggal 19 Mei 2015, dengan agendapanggilan kelengkapan berkas, Penggugat hadir, namun Tergugat tidak hadir;11.Bahwa pada tanggal 24 Mei 2015 Penggugat mengirimkan email kepadapihak PT XL Axiata Tok. untuk menanyakan kejelasan perihal saran PT XLHalaman 3 dari 17 hal. Put.

Kemudian pada tanggal 27Mei 2015 PT XL Axiata Tok. menjawab email Penggugat yang intinya tidakmenyarankan pemutusan hubungan kerja, tetapi hanya menyarankan untukmerestrukturisasi organisasi;Bahwa pada tanggal 4 Juni 2015, Dinas Sosial, Tanaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bogor, kembali mengirimkan surat panggilanNomor 565/3596/HI Syaker/2015 dengan agenda panggilan kelengkapanberkas, Penggugat hadir, Tergugat kembali tidak pernah hadir;Bahwa pada tanggal 19 Juni 2015, Dinas Sosial, Tanaga Kerja

danTransmigrasi Kabupaten Bogor, kembali mengirimkan surat panggilan Nomor565/4074/HI Syaker/2015 dengan agenda Panggilan KelengkapanBerkas/Memilih Juru Runding,Penggugat hadir, lagilagi Tergugat tidak hadir;Bahwa kemudian untuk membahas dan menyelesaikan permasalahankasus pemutusan hubungan kerja tersebut Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bogor, mengirimkan surat untuk panggilan mediasisebanyak 3 (tiga) kali.

Dalam mediasi tersebut Penggugat selalu hadir,namun pihak Tergugat tidak pernah hadir, antara lain pada:1) Tanggal 26 Juni 2015, Surat Nomor 565/4303/HI Syaker 2015, denganagenda Mediasi ;2) Tanggal 6 Juli 2015, Surat Nomor 565/4575/HI Syaker/2015, denganagenda Mediasi II;3) Tanggal 9 Juli 2015, Surat Nomor 565/4673 HI Syaker/2015, denganagenda Mediasi III;Bahwa atas ketidakhadiran pihak Tergugat tanpa alasan yang jelas dalampanggilan kelengkapan berkas dan dalam 3 (tiga) kali sidang mediasi,mengindikasikan

tidak mempunyai iktikad baik untukmenyelesaikan permasalahan pemutusan hubungan kerja denganPenggugat, kesengajaan Tergugat tidak memenuhi undangan tersebutmerupakan suatu bentuk pelecehan terhadap kewibawaan pemerintah yangmembidangi ketenagakerjaan, dalam hal ini Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bogor dan jajaran diatasnya;Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Bogor, mengeluarkan Anjuran melalui SuratNomor 565/681 2/HI Syaker

Menyatakan sah secara hukum Surat Anjuran dengan Nomor 565/2172HI & Syaker pada tanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan dari kantor TurutTergugat tentang menganjurkan sebagai berikut:2.1 Kepada pihak PT Manito World (Penggugat) agar tetapmempekerjakan pekerja (Tergugat ) sebagaimana amanat UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan pasal 151,Serta menempatkan pekerja (Tergugat) tersebut pada bagian yanglayak baginya dengan tidak mengurangi hakhak yangbersangkutan;2.2 Kepada Pihak Pekerja

Memerintahkan Kepada Tergugat untuk bekerja kembali di PerusahaanPenggugat berdasarkan Surat Anjuran dengan Nomor 565/2172HI &Syaker pada tanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan dari kantor TurutHalaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 514 K/Padt.SusPHI/2019Tergugat;6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar hakhak (Gaji)Tergugat yang belum dibayar Penggugat berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;7.

Menyatakan sah secara hukum Surat Anjuran dengan Nomor 565/2172HI & Syaker tertanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan dari kantor TurutTergugat tentang menganjurkan sebagai berikut: Kepada pihak PT Manito World (Penggugat) agar tetapmemperkejakan pekerja (tergugat ) sebagaimana amanat UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan Pasal151,serta menempatkan pekerja (Tergugat) tersebut pada bagianyang layak baginya dengan tidak mengurangi hakhak yangbersangkutan; Kepada pihak pekerja (Tergugat

/2017, tanggal 11April 2017 (Bukti); Sesuai dengan isi Surat Anjuran Mediator Dinas Sosial Tenaga KerjaKabupaten Bogor dalam Anjuran Nomor : 565/936/HI Syaker/2017, tanggal11 April 2017, Maka Para Penggugat memberitahukan kepada PimpinanPerusahaan PT.

Bahwa dalil Para Pengugat tentang Anjuran Dinas Tenaga Kerja KabupatenBogor Nomor: 565/354/HI Syaker/2017 tertanggal 10 Februari 2017 ; AnjuranNomor : 565/1373/HI Syaker/2017 tertanggal 6 Juni 2017; Anjuran Nomor:565/936/HI Syaker/2017 tertanggal 11 April 2017; Anjuran Nomor: 565/196/HISyaker/2016 tanggal 26 Januari 2017 karena sifatnya anjuran adalah merupakanproses perselisihan untuk menjalankan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Jo Pasal 14UndangUndang No.2 Tahun 2004., tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan

Fotocopy dari asli Surat Anjuran No : 565/196/HI Syaker/2016 tertanggal 26Januari 2017 membuktikan isi surat Anjuran, yang MENGANJURKAN (Bukti P67) ;1. Bahwa kepada perusahaan PT.

Surat Anjuran Nomor : 565/196/HI Syaker/2017b. Surat Anjuran Nomor : 565/1372/HI Syaker/2017oSurat Anjuran Nomor : 565/936/HI Syaker/2017d. Surat Anjuran Nomor : 565/354/HI Syaker/20176. Bahwa karena Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secarasepihak dan tanpa penetapan oleh karena itu Para Penggugat menuntut agar :a. Perjanjian kerja harian lepas antara Para Penggugat dengan Tergugatberubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu ;b.

/2017, Surat Anjuran Nomor : 565/1372/HI Syaker/2017, SuratAnjuran Nomor : 565/936 /HI Syaker/2017, Surat Anjuran Nomor : 565/354/HIPutusan No. 243/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bdg Hal 51Syaker/2017 namun hal tersebut tidak dapat membuktikan penyebab ParaPenggugat tidak masuk kerja ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dengan mempertimbangkan asas keadilanbagi para pihak, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Dilarang MasukKerja sehingga

Bahwa hal ketidakhadiran tersebut sudahdisampaikan oleh Tergugat secara tertulis kepada Kepala Dinas Tenaga Halaman 9 dari 38 halaman, Putusan Nomor: 116/Pdt.SusPHI /2020/PN.Bdg10.Kerja Kabupaten Bogor dalam Surat Nomor 565/27794/HI Syaker /2018tanggal 15 November 2018 dengan Surat No.HRD/X1I/18/001 tanggal 27November 2018;Bahwa memang Tergugat tidak hadir dalam perundingan mediasi, sepertididalilkan oleh Para Penggugat dalam poin posita 6.

(Foto Copy dari Asli);Surat Panggilan Kelengkapan Berkas dan Pemilihan Juru Runding Nomor: 565/2794/HI Syaker/2018 tanggal 15 November 2018. (FotoCopy dari Asli);Surat dari PT. Sunindo Adipersada Nomor: HRD/XI/18/001 tanggal 27November 2018. (Foto Copy dari Asli);Surat Panggilan Kelengkapan Berkas dan Pemilihan Juru Runding IlNomor: 565/2842/HI Syaker/2018 tanggal 22 November 2018. (FotoCopy dari Asli);Surat dari PT. Sunindo Adipersada Nomor: HRD/XI1/18/002 tanggal 28November 2018.

(Foto Copy dari Asli);Surat Panggilan Kelengkapan Berkas dan Pemilihan Juru Runding IllNomor: 565/2991/HI Syaker/2018 tanggal 07 Desember 2018. (FotoCopy dari Asli);Surat Panggilan Mediasi Nomor: 565/301/HI Syaker/II/2019 tanggal 04Februari 2019. (Foto Copy dari Asli);Surat dari PT. Sunindo Adipersada Nomor: HRD/II/19/003 tanggal 20Februari 2019, yang menanggapi Surat Mediasi Nomor: HRD/II/19/003tanggal 20 Februari 2019.

(Foto Copy dari Asli);Surat Panggilan Mediasi II Nomor: 565/405/HI Syaker/II/2019 tanggal 18Februari 2019. (Foto Copy dari Asli);Surat Panggilan Mediasi III Nomor: 565/481/HI Syaker/II/2019 tanggal 22Februari 2019 .

Sehubungan dengan Anjuran Nomor :565/896/HI Syaker/2019 diterbitkan tanggal 16 April 2019. Fakta inimenjelaskan bahwa Anjuran tersebut sudah lebih dari 1 (Satu) tahundikeluarkan apabila dikaitkan dengan pendaftaran perkara ini;Bahwa sehubungan dengan faktafakta pada poinpoin 1 dan 2 di atas,Pasal 1951 KUH Perdata, menyatakan, Dalam tiap tingkat pemeriksaanperkara dapatlan seorang menunjuk pada daluwarsa, bahkan padatingkatan banding.

/2018 tertanggal 16 januari 2018 padahal yang benaradalah nomor 565/93/HI Syaker/2018, lalu pihakpihak mana sajakah danhubungan hokum apa perkara aquo dengan risalah mediasi dengannomor 565/91/HI Syaker/2018 tersebut?

tidak teliti karena yangHalaman 38 dari 65 Putusan Nomor 126/Pat.SusPHI/2019/PN Bdgbenar adalah Surat Anjuran Nomor 565/93/HI/Syaker/2018 hal demikianmenurut hemat Tergugat Ill membuat gugatan penggugat kabur atautidak jelas (Obscuur Libel) karena Surat Anjuran 565/91/HI/Syaker/2018sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Sdr.

/2018 adalah TIDAK TEPAT DAN TIDAKHalaman 42 dari 65 Putusan Nomor 126/Pat.SusPHI/2019/PN Bdg10.11.TELIT karena YANG BENAR adalah Surat Anjuran Nomor565/93/HI/Syaker/2018 hal demikian menurut hemat Tergugat Illmembuat gugatan penggugat kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel)karena Surat Anjuran 565/91/Hl/Syaker/2018 sama sekali tidak adasangkut pautnya dengan Sdr.

Syaker/2016 tanggal 1 Juli 2016 (Bukti TII4) ;5. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Pemborongan antara PT. Sejati KaryaMandiri dan PT. Megasari Makmur, tanggal 21 September 2017 (BuktiTII5) ;6. Fotocopy Bukti Pendaftaran Perjanjian Pemborongan PekerjaanNo.562/2485 HI. Syaker, tanggal 6 Nopember 2017 (Bukti TII6) ;7. Fotocopy PKWT No.557/SKMPK/MEGA/XII/16 yang ditanda tanganipada tanggal 19 Desember 2016 atas nama Riswan Rahmat Ismail(Bukti TII7) ;8.

TenagaKerja Dan Transmigrasi Nomor : 562/269 a HI Syaker 2016 Tanggal 1Juli 2016 (Bukti TIll5) ;Fotocopy Bukti Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dariPemerintah Kabupaten Bogor Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor : 562/2486 HI Syaker, tanggal 6 Nopember 2017 (Bukti TIII6) ;Fotocopy Surat Pengantar Tanda Bukti Pencatatan PKWT (PerjanjianKerja Waktu Tertentu) Nomor 562/1839/HI & Syaker/2017 Tertanggal 15Agustus 2017 (Bukti TIIl7) ;Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Teitentu atas nama

Tidak ada tanggapanTergugat, akan tetapi respon dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bogor melalui Surat Panggilan tanggal 11 Agustus 2015Nomor : 565/5740/HI Syaker/2015.Panggilan kedua oleh Kepala Dinas SosialTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor dengan Surat tanggal 28Agustus 2015 Nomor : 565/5593/HI Syaker/2015,ternyata Pekerja bernama Putusan No. 84/P dt.SusPHI/2016/PN.Bdg Hal 5 Martentjie Batlayeri telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2015.Mediator

menyarankan untuk melengkapi Surat Kuasa yang sudah tidakberlakusmaka pada tanggal 4 September 2015 dibuat Keterangan Waris yangditandatangani Ketua RT 04 Desa Cimandala,Ketua RW01 Desa Cimandala danKepala Desa Cimandala.Setelah ituKepala Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bogor memanggil Penggugat dan Tergugat padatanggal 14 September 2015 Nomor : 565/6091/HI Syaker/2015, Perihal panggilanpertama, disusul dengan panggilan kedua tanggal 21 September 2015 Nomor :565/6250/HI Syaker

/2015 dan terakhir panggilan ketiga tanggal 30 September2015 Nomor : 6411/HI Syaker/2015.Akhirnya dikeluarkan Anjuran oleh MediatorHubungan Industrial, mengetahui Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bogor tanggal 2 Nopember 2015 Nomor : 565/7065/HISyaker/2015 dengan anjuran, bahwa :5.1.

P4 Foto copy Surat Panggilan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bogor tanggal 11 Agustus 2015 Nomor :565/5140/HI Syaker/2015, Perihal Panggilan KelengkapanBerkas/Memilih Juru Runding ; Putusan No. 84/P dt.SusPHI/2016/PN.Bdg Hal 17 10.P 1011.P1112.P1213.P1314.P1415.P1516.P 16Foto copy Keterangan Waris tanggal 4 September 2015 ;Foto copy Silsilah Keturunan dari Kakek Ares tanggal 6 September2015 ;Foto copy Surat Kematian Martentjie Batlayeri yang dibuat olehRumah Sakit Family

2015 Nomor :565/6097/HI Syaker/2015, Perihal Panggilan Mediasi ;Foto copy Surat Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bogor tanggal 21 September 2015 ;Foto copy Surat Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bogor tanggal 30 September 2015, Nomor: 565/6411/HI Syaker/2015, Perihal panggilan Ill;Foto copy Anjuran tanggal 2 Nopember 2015, Nomor : 565/7065/HISyaker/2015 ;Foto copy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialyang dibuat tanggal 18 Nopember

Dan telah dilakukan sidang mediasi namun tidak tercapaikesepakatan/tidak tercapai penyelesaian, sehingga Pegawai MediatorDinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor mengeluarkan Anjuran Nomor :565/871/HI Syaker/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang isinya :MENGANJURKAN:1.

Kepada pihak perusahaan agar membayar uang pesangonsebesar 2 kali pasal 156 ayat (2) dan satu kali ayat (3), ayat (4)UU No. 13 Tahun 2003 dan apabila ada hakhak pekena yangbelum dibayarkan agar dibayarkan; (vide bukti);7.4 Bahwa pihak Tergugat tidak memberikan jawaban setelah menerimaSurat anjuran mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor nomor: 565/871/HI Syaker/2018 tanggal 29 Maret 2018;8.

Perjanjian KerjaWaktu Tertentu No.897/HRRBI/CLS/XI/2016 pada tanggal 1 Desember2016;Ilham Abdul Falah (Penggugat) sepakat untuk bekerja dengan Tergugatselama 12 bulan terhitung sejak 8 Desember 2016 sampai dengan 7Desember 2017, berdasarkan Pasal 1 Masa Perjanjian Perjanjian KerjaWaktu Tertentu No.897/HRRBI/CLS/XI/2016 dengan upah per bulansebesar Rp.3,570,449;:PKWT Penggugat telah mendapatkan bukti pencatatan PKWT dariPemerintah Kabupaten Bogor Dinas Tenaga Kerja berdasarkan suratNomor: 562/406/HI&Syaker

(Foto Copy dariFoto Copy);Surat Anjuran Nomor: 565/871/HI Syaker/2018 tertanggal 29 Maret 2018.(Foto Copy dari Asli);Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. (Foto Copy dariAsli);Surat Keputusan Nomor: /HRD/XI/2010 tanggal 19 November 2010Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (Foto Copy dari Asli);Perjanjian Kerja waktu Tidak Tertentu Nomor: 93/HRRBI/CLS/X/2014.

Mahkamah KonstitusiNomor 7/PUUXII/2014 tanggal 8 November 2015 menjadimembingungkan dan kabur;Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Para Penggugat dalam repliknyatertanggal 23 Juli 2018 telah menyangkalnya dengan mendalilkan yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa Pengajuan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK)telah ditempuh melalui upaya penyelesaian bipartit, penyelesaian mediasi,sehingga Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor mengeluarkanAnjuran dengan Nomor: 565/871/HI Syaker

Panggilan kedua oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bogor dengan Surat tanggal 28 Agustus 2015Nomor 565/5593/HI Syaker/2015, ternyata Pekerja bernama MartentjieBatlayeri telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2015. Mediatormenyarankan untuk melengkapi Surat Kuasa yang sudah tidak berlaku,maka pada tanggal 4 September 2015 dibuat Keterangan Waris yangditandatangani Ketua RT 04 Desa Cimandala, Ketua RW01 Desa Cimandaladan Kepala Desa Cimandala.

Setelah itu, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Bogor memanggil Penggugat dan Tergugatpada tanggal 14 September 2015 Nomor 565/6091/HI Syaker/2015, Perihalpanggilan pertama, disusul dengan panggilan kedua tanggal 21 September2015 Nomor 565/6250/HI Syaker/2015 dan terakhir panggilan ketiga tanggal30 September 2015 Nomor 6411/HI Syaker/2015.

Akhirnya dikeluarkanAnjuran oleh Mediator Hubungan Industrial, mengetahui Kepala Dinas SosialTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor tanggal 2 Nopember 2015Nomor 565/7065/HI Syaker/2015 dengan anjuran, bahwa:5.1.

(Bukti P9);Oleh karena tidak tercapainya kesepakatan penyelesaianpermasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, maka parapihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ketingkat mediasi Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Karawang ;Bahwa Penggugat menerima Surat Panggilan No.567/3411/HI Syaker dari Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Karawang untuk melakukan Perundingan Tripartite(Medias!) pada tanggal 29 November 2010.

(Bukti P10);Bahwa Penggugat memenuhi panggilan Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Karawang untuk melakukanPerundingan Tripartite (mediasi) pada tanggal 09 Desember2010;Bahwa Penggugat menerima Surat Panggilan No567/3516/HI Syaker dari Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Karawang untuk melakukan Perundingan Tripartite(Medias!) pada tanggal 10 Desember 2010 (Bukti P11);Bahwa Penggugat memenuhi panggilan Dinas Tenaga KerjaHal. 3 dari 10 hal. Put.

No. 499 K/Pdt.Sus/2011dan Transmigrasi Kabupaten Karawang untuk melakukanPerundingan Tripartite (mediasi) pada tanggal 16 Desember2010;Pada tanggal 21 Desember 2010 Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Karawang mengeluarkan Surat AnjuranNo. 567/3619/HI Syaker dengan perincian sebagai berikut(Bukti P12);a. Agar pihak Perusahaan PT.

Nomor 110 PK/Pdt.SusPHI/201710.11.12.13.14.15.Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat diundang oleh oleh DinasSosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor melalui suratpanggilan resmi Nomor 565/3306/HI Syaker/2015, tertanggal 19 Mei 2015,dengan agenda panggilan kelengkapan berkas, Penggugat hadir, namunTergugat tidak hadir;Bahwa pada tanggal 24 Mei 2015 Penggugat mengirimkan email kepadapihak PT XL Axiata Tok. untuk menanyakan kejelasan perihal saran PT XLAxiata Tok.

Kemudian pada tanggal27 Mei 2015 PT XL Axiata Tok. menjawab email Penggugat yang intinyatidak menyarankan PHK, tetapi hanya menyarankan untukmerestrukturisasi organisasi;Bahwa pada tanggal 4 Juni 2015, Dinas Sosial, Tanaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bogor, kembali mengirimkan surat panggilanNomor 565/3596/HI Syaker/2015 dengan agenda Panggilan KelengkapanBerkas, Penggugat hadir, Tergugat kembali tidak pernah hadir;Bahwa pada tanggal 19 Juni 2015, Dinas Sosial, Tanaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten

Bogor, kembali mengirimkan surat panggilanNomor 565/4074/HI Syaker/2015 dengan agenda panggilan kelengkapanberkas/memilih juru runding, Penggugat hadir, lagilagi Tergugat tidak hadir;Bahwa kemudian untuk membahas dan menyelesaikan permasalahankasus pemutusan hubungan kerja tersebut Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bogor, mengirimkan surat untuk panggilan Mediasisebanyak 3 (tiga) kali.

Dalam Mediasi tersebutPenggugat selalu hadir,namun pihak Tergugat tidak pernah hadir, antara lain pada:1) Tanggal 26 Juni 2015, Surat Nomor 565/4303/HI Syaker 2015, denganagenda Mediasi ;2) Tanggal 6 Juli 2015, Surat Nomor 565/4575/HI Syaker/2015, denganagenda Mediasi II;3) Tanggal 9 Juli 2015, Surat Nomor 565/4673 HI Syaker/2015, denganagenda Mediasi III;Bahwa atas ketidakhadiran pihak Tergugat tanpa alasan yang jelas dalampanggilan kelengkapan berkas dan dalam 3 (tiga) kali sidang mediasi,mengindikasikan

Nomor 110 PK/Pdt.SusPHI/201716.17.18.12.Transmigrasi Kabupaten Bogor dan jajaran diatasnya;Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Bogor, mengeluarkan Anjuran melalui SuratNomor 565/681 2/HI Syaker/2015, yang isinya sebagai berikut:1. Kepada pihak Perusahaan PT.

., Surat Anjuran Nomor 565/7031/HI Syaker/2014 (Bukti P5)tertanggal 02 Oktober 2014 dan telah dikeluarkan risalah (Bukti P5) dariDinas Sosial dan Tenagakerja Kabupaten Bogor, dimana isi anjuran tersebutadalah:1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan pihak perusahaanPT.Bitutek yang beralamat di Jalan Raya Narogong Km.26,5Klapanunggal, Cileungsi, Kabupaten Bogor terhadap pihak pekerja a.n.Sdr. lobnu Andi Wijaya dapat dipertimbangkan terhitung sejak akhir bulanSeptember 2014;2.

., Surat AnjuranNomor 565/7031/HI Syaker/2014 tertanggal 02 Oktober 2014, maka sudahberdasarkan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perselisihanPemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalamPasal 14 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial;16.Bahwa berdasarkan hukum gugatan ini didaftarkan di Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat mengingat domisilitempat dimana Penggugat bekerja pada Tergugat

UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut, maka Pekerjaberkewajiban tetap bekerja dan pengusaha berkewajiban tetap membayarupah pekerja, dimana dalam hal ini Tergugat tidak bersedia terhadapPenggugat untuk tetap bekerja di kantor Tergugat selama belum adaketetapan putusan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial;Bahwa Tergugat tidak melaksanakan anjuran pegawai perantara/mediasiDinas Sosial dan Tenagakerja Kabupaten Bogor mediator HarjaniRetnaningsih,S.H., Nomor 565/7031/HI Syaker

Bahwa dalam kasus ini telah diupayakan sedapat mungkin oleh Penggugatuntuk menghindari pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat melalui upayabipartite maupun tripartite, namun Tergugat terkesan tidak mau mendengaratau pun tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan perkara inidengan cara musyawarah, bahkan setelah anjuran dari petugas mediatorPerselisihan Hubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenagakerja KabupatenBogor ibu Harjani Retnaningsih,S.H., dikeluarkan (surat anjuran Nomor565/7031/HI Syaker

BDG, telah mengajukan gugatansebagai berikut :Bahwa dalam gugatan ini yang digugat oleh PENGGUGAT adalah perselisihanhubungan industrial mengenai perselisihan kepentingan yang dilakukanTERGUGAT terhadap PENGGUGAT.Bahwa perselisihan Hubungan Industrial ini telah melalui proses Mediasi olehMediator pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogorsebagaimana di syaratkan dalam pasal4 ayat (1) junto ayat (4) UU No.2 Tahun2004; dan mediator telah mengeluarkan anjuran tertulis565/4943/HI/Syaker

Bahwa berdasarkan surat nomor ;562/1654/HI Syaker/2014 tanggal 28februari 2014 perihal penjelasan UMK/UMSK tahun 2014 pada perusahaanPT. Rahayu Santosa Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasikabupaten Bogor menjelaskan di poin 4 (empat) berdasarkn SuratKeputusan Gubernur Jawa Barat nomor :561/kep.1636Bangsos/2013tanggal 21 November 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota diJawa Barat maka upah tahun 2014 pada PT.

Bahwa yang dimana sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat denganpenjelasan dari Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi KbaupatenBogor nomor : 562/1654/HI Syaker/2014 tertanggal 28 Februari 2014 padapoint 4 Menyatakan UMK/UMSK PT. RahayuSantosa menurut kode golongan : 292 kode sub.golongan UMSK Ill danatau 2930 dalam kode kelompok : 29200.7.

Rahayu Santosa sesuaidengan Surat Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor : 561/kep/.1636Bangsos/2013 tertanggal 21 November 2013 tentang Upah MinimumKabupaten /Kota di Jawa Barat kedalam kelompok UMSK Ill KabupatenBogor dan penjelasan dari Dinas Sosial Tenaga kerja dan TransmigrasiKbaupaten Bogor nomor : 562/1654/HI Syaker/2014 tertanggal 28Februari 2014 pada point 4 Menyatakan UMK/UMSK PT. RahayuSantosa menurut kode golongan : 292 kode sub.golongan UMSK Ill ;3.

nama alfredo rixardoShp gaji karyaawan atas nama HariyadiShp gaji karyawan atas nama SuryanaShp gaji karyawan atas nama Ade mansyurShp gaji karyawan atas nama Abdul malikShp gaji karyawan atas nama AgusSlip gaji karyawan atas nama Dik dikShp gaji karyawan atas nama Asep sutarmidi cnShp gaji karyawan atas nama Didik yudiyantoShp gaji karyawan atas nama Ahmad gufronil azisSurat dari Disnaker tanggal 2 Pebruari 2014 No. 562/1654/H.1Syaker/204.Surat dari Disnaker tanggal 2 Juli 2014 No. 565/4943/H.1 Syaker

Bahwa Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor telahmengeluarkan anjuran tentang permasalahan antara Penggugat denganTergugat, Nomor 565/644A/HI Syaker/2015, tanggal 30 Januari 2015,perihal Anjuran dan Nomor 565/236/HI Syaker/2015, tanggal 8 Januari 2015perihal Anjuran;Halaman 2 dari 11 hal. Put.

Anjuran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor,Nomor 565/644A/HI Syaker/2015, Nomor 565/236/HI Syaker/2015;d. Dengan perhitungan sebagai berikut:No Nama Uraian Hak Karyawan Jumlah (Rp) Total (Rp)Karyawana) Hak pesangon Pasal 156 ayat 2 59.260.320,00b) Hak pesangon Pasal 156 ayat 3 8.876.720,00c) Hak pesangon Pasal 156 ayat 4 10.370.556,00d) Kekurangan upah tahun 2013 3.020.000,00e) Kekurangan upah tahun 2014 (s/d Okt) 7.875.840,001.

didasarkan atas jangka waktu, maka Penggugat melalui KuasaHukumnya yakni PUK GSPMII PT Sumber Alfaria TrijayaTbk Cabang Cileungsi telah melakukan upaya PerundinganBipartite dengan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk CabangCileungsi pada Tanggal 28 juni 2013, tanggal 10 juli 2013 ,Tanggal 17 juli 2013;Bahwa telah dilakukan upaya penyelesaian mediasi antarapenggugat dan tergugat oleh mediator DISOSNAKERTRANSKabupaten Bogor, mediator disosnakertrans kabupaten bogortelah mengeluarkan surat anjuran no. 565/4355/HI syaker

/ i/2013 tertanggal 30 juli 2013. terhadap isi anjuran mediatordisosnakertrans kabupaten bogor, :Penggugat menyatakan menerima isi anjuran danmenjawab melalui surat nomor : 021/PUKGSPMII/SAT/C/VII/2013 Tanggal 12 agustus 2013;Bahwa Tergugat melalui surat no. 42/SATER/VIII/2013tanggal 1 Agustus 2013, menyatakan MENOLAKSEPENUHNYA surat anjuran no. 565/4355/HI syaker / i/2013 tertanggal 30 juli 2013;Bahwa karena tidak ada penyelesaian di tingkat mediasi,maka penggugat mengajukan gugatan ke pengadilanhubungan

Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGGUGAT angka 2, karenaPenggugat menyampaikan dalil yang tidak sesuai dengan fakta karena sebenarnyaupaya perundingan bipartit antara TERGUGAT dengan Para PENGGUGAT terjadipada tanggal 16 Mei 2013, 27 Mei 2013, 3 Juni 2013, akan tetapi tidak tercapaikesepakatan;4 Bahwa benar dalil PENGGUGAT angka 3, bahwa antara TERGUGAT denganPENGGUGAT telah melakukan upaya mediasi di Dinsosnakertrans KabupatenBogor, sehingga mediator mengeluarkan Anjuran No. 565/4355/HI Syaker

Bulan April 2013Rp 2.335.000, Bulan Maret 2013Rp 2.335.000, Bulan Maret 2013Rp 2.242.000, Bulan Januari 2013Rp 2.335.000, Bulan Juni 2013Rp 2.325.000, Bulan Mei 2013Rp 2.242.000, Bulan Januari 2013Rp 2.335.000, Bulan Mei 2013Rp 2.335.000, Bulan April 2013Rp 2.335.000, Bulan Juni 2013Rp 2.335.000, Bulan Mei 2013: Risalah Perundingan Bipartite tanggal 16 Mei 2013, 27 Mei 2013 dan 3 Juni 2013: Surat Anjuran dari Dinas Sosial Tenagakerja dan Transmigrasi Kabupaten: Surat Jawaban anjuran No. 565/4335/HI Syaker

/I/2013, bahwa PenggugatMENERIMA isi anjuran Mediator Dinas Sosial Tenagakerja dan TransmigrasiP In : SuryadiP lo : Usman EfendiP2P 3Bogor No. 565/4335/HI Syaker/I/2013.pP4Kabupaten Bogor.P5: Bukti Print Buku Tabungan BCA para PenggugatMenimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda P 1 sampai dengan bukti P 5,tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat selain mengajukan surat bukti P 1sampai dengan P 5 tersebut, tidak mengajukan bukti saksi.Menimbang, bahwa