TATAGRAHA LARASINDO

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budihartokewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2358/PJ/2017, tanggal 8 Juni 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TATAGRAHA

LARASINDO, beralamat di Jalan AmalLuhur Nomor 129, Dwi Kora Medan Helvetia, Medan, danalamat korespondensi Jalan Cipinang Jaya KK Nomor 10 RT001 RW 008, Kelurahan Cipinang Besar Selatan,Kecamatan Jatinegara, Jakarta, yang diwakili oleh Djohan,jabatan Direktur PT Tatagraha Larasindo;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon

Putusan Nomor 875/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2267/WPJ.01/2015,tanggal 13 Oktober 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuraKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang MewahNomor 00002/208/ 12/124/14, tanggal 15 Agustus 2014 Masa Pajak April2012, atas nama PT Tatagraha Larasindo, NPWP 01.590.314.9124.000,beralamat di Jalan Amal Luhur Nomor 129, Dwi Kora Medan Helvetia,Medan, sehingga jumlah pajak yang

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP2267/WPJ.01/2015, tanggal 13 Oktober 2015,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Nomor00002/208/12/124/14, tanggal 15 Agustus 2014 MasaPajak April 2012, atas nama PT Tatagraha Larasindo,Halaman 4 dari 8 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TATAGRAHA LARASINDO

PT TATAGRAHA LARASINDO

PUTUSANNomor 2882/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 4042, Jakarta 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2359/PJ/2017, tanggal 8 Juni 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TATAGRAHA

LARASINDO, beralamat di Jalan AmalLuhur, Nomor 129, Dwi Kora Medan Helvetia, Medan, danalamat korespondensi di Jalan Cipinang Jaya KK, Nomor 10,RT 001, RW 008, Kelurahan Cipinang Besar Selatan,Kecamatan Jatinegara, Jakarta, yang diwakili oleh Djohan,jabatan Direktur PT Tatagraha Larasindo;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.81765/PP/M.VIB/16/2017, tanggal 9 Maret 2017 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2268/WPJ.01/2015 tanggal 13 Oktober2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00063/207/11/124/14 tanggal 14 Agustus 2014 Masa Pajak Februari 2011, atas namaPT Tatagraha

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TATAGRAHA LARASINDO

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2354/PJ/2017, tanggal 8 Juni 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TATAGRAHA

LARASINDO, beralamat di Jalan AmalLuhur Nomor 129, Dwi Kora Medan Helvetia, Medan, danalamat korespondensi Jalan Cipinang Jaya KK Nomor 10 RT001 RW 008, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, KecamatanJatinegara, Jakarta, diwakili oleh Djohan, jabatan PresidenDirektur PT Tatagraha Larasindo;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon

Indo tatagraha

Bahwa tanah obyek perkara merupakan milik Tergugat dengan kakak danadikadiknya yaitu ;BENGKY PLAOLO,GINO ARYALADA,YULIUSLISJADILLAUW DARMAWAN dan RUDI HIDAYAT ,tanah obyek perkarakemudian dibuatkan pelepas hak kepada PT.Antaboga Tatagraha melaluiCAMAT Kepala Kecamatan Telukjambe pada saat itu belum adapemekaran wilayah sehingga masuk dalam wilayah Telukjambe Baratsedangkan sekarang tanah obyek perkara masuk dalam wilayahKecamatan Telukjambe Timur dan kemudian PT.Antaboga Tatagrahamemperoleh tanah

berdasarkan surat keputusan pemberian hak yangditerbikan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJABAR,oleh karena itu BENGKY PLAOLO,GINO ARYALADA,LAUWDARMAWAN dan RUDI HIDAYAT wajib ikut untuk dijadikan sebagai pihakdan bukan hanya Tergugat saja,selain itu PT.Antaboga Tatagraha,CamatKecamatan Telukjambe Timur, Kepala Kantor Badan Pertanahan NasionalProvinsi JABAR Qc Kepala Kantor Badan Pertanahan KabupatenKarawang wajib ditarik sebagai pihak dalam perkara Aquo;.

Bahwa setelah pembelian tanah obyek perkara disepakati tanah obyekperkara tersebut untuk dikelola oleh Penggugat rekonvensi/Tergugatkonvensi dengan di didirikan PT.Antaboga Tatagraha yang didirikanberdasarkan Akta pendirian Nomor : 6 yang dibuatkan di Notaris Hj.KhadijahSyahbudi Saleh.SH.Notaris di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa BaratTertanggal 5 Desember 1994 yang telah mengalami perubahan dengan Aktarisalah rapat Perseroan Terbatas PT.Antaboga Tatagraha Nomor : 8 olehNotaris Hj.Khadijah Syahbudi

Antaboga Tatagraha melaluipelepasan hak yang ditandatangani dihadapan Camat Telukjambe kemudianperalihan kepemilikan tersebut disahkan dengan berubahnya nama pemilikobyek oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, selanjutnya di atas obyekperkara berdiri usaha restoran dan karaoke Terminal 163 Cafe oleh PT.

InsanMaju Persada dengan susunan manajemen terdiri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku direktur utama dan orang tua Para PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi bernama Yanto Soejadi selaku komisaris,sehingga seharusnya Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi jugamenarik Bengky Plaolo, Gino Aryada, Lauw Darmawan, Rudi Hidayat PT.Antaboga Tatagraha, Camat Kecamatan Telukjambe Timur dan KantorPertanahan Kabupaten Karawang serta PT.

Indraselaku security apartemen Chadstone yang mencurigai para terdakwakemudian melihat dan memeriksa sebuah tas yang diletakan oleh terdakwaRida dan setelah diperiksa terdapat potongan gulungan tembaga setelah itusaksi Indra menghubungi security yang lain dan mengamankan paraterdakwa ke kantor satpam di dalam area mall Chadston dan kemudiandiserahkan ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut.Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 565/Pid.B/2021/PN Ckre Akibat perbuatan terdakwa, PT Arsimekon Tatagraha

oleh Saksi Indra, Saksi Fajar dan Sadr.Rianto, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 05.00Wib di lantaidasar Mall Chadstone yang beralamat di Kampung Pasirkonci RT.017/006,Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa kedapatan membawa tasyang berisi potongan tembaga pipa AC;Bahwa Para Terdakwa memotong tembaga pipa AC tersebut denganmenggunakan gunting dan pisau;Bahwa potongan tembaga pipa AC tersebut adalah milik PTARSIMEKON TATAGRAHA

Rianto, padahari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 05.00Wib di lantai dasar MallChadstone yang beralamat di Kampung Pasirkonci RT.017/006, Desa Pasirsari,Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa kedapatanmembawa tas yang berisi potongan tembaga pipa AC;Menimbang, bahwa Para Terdakwa memotong tembaga pipa ACtersebut dengan menggunakan gunting dan pisau;Menimbang, bahwa potongan tembaga pipa AC tersebut adalah milik PTARSIMEKON TATAGRAHA

;Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada PTARSIMEKON TATAGRAHA untuk mengambil tembaga pipa AC tersebut;Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT ARSIMEKONTATAGRAHA mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratusribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakimmengambil kesimpulan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milikorang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam perkaraini Para Terdakwa telah mengambil

barang berupa tembaga pipa AC milik PTARSIMEKON TATAGRAHA tanpa meminta jjin terlebih dahulu dari pemiliknyayaitu PT ARSIMEKON TATAGRAHA, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsurMengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang LainDengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;Ad. 3.

NEST ESTATE SAKTI TATAGRAHA, danbukan diajukan kepada TERGUGAT II yaitu YULIANTO MALIANGselaku pribadi/ perorangan, maka sudah selayaknya Majelis HakimPemeriksa Perkara a quo berkenan menolak gugatanPENGGUGAT untuk ~ seluruhnya~ atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan tidak dapat diterima;3.

NEST ESTATE SAKTI TATAGRAHA Yangdiwakili oleh Yulianto Maliang (Tergugat II), yang dibuatdihadapan Notaris/PPAT KETUT ALIT NARIASIH DADU,SH.> Akta Jual beli Nomor 749, tanggal 30 Desember 2017antara Dra. Ni NYOMAN KARTINI, MSI, dengan PerseroanTerbatas PT.

NEST ESTATE SAKTI TATAGRAHA Yangdiwakili oleh Yulianto Maliang (Tergugat II), yang dibuatdihadapan Notaris/PPAT KETUT ALIT NARIASIH DADU,Halaman 40 dari 68 Putusan nomor 105/Pdt.G/2017/PN GinSH.> Akta jual beli Nomor 750, tanggal 30 Desember 2017 antaraDra. NI NYOMAN KARTINI, M.SI dengan PerseroanTerbatas PT. NEST ESTATE SAKTI TATAGRAHA Yangdiwakili oleh Yulianto Maliang (Tergugat II) yang dibuatdihadapan Notaris/PPAT KETUT ALIT NARIASIH DADU,SH.8.

NEST ESTATE SAKTI TATAGRAHA Yangdiwakili oleh Yulianto Maliang (Tergugat II), yang dibuatdihadapan Notaris/PPAT KETUT ALIT NARIASIH DADU,SH;> Akta Jual beli Nomor 749, tanggal 30 Desember 2017antara Dra. Ni NYOMAN KARTINI, MSI, dengan PerseroanTerbatas PT.

NEST ESTATE SAKTI TATAGRAHA dengan SuratKeputusannya Nomor : AHU33235.40.10.2014 tertanggal 6 November 2014,sehingga PT. NEST ESTATE SAKTI TATAGRAHA baru sah berbadan hukumsejak tanggal 6 November 2014, yang artinya saat Perjanjian Jual Beli Nomor69 dan 70 dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II yaitu pada tanggal 31Oktober 2014, PT.

Surya Guna TataGraha dan Ir. Djoko Sarsono ~ selaku PelaksanaOperasional serta dilampiri dengan Laporan KemajuanFisik Mingguan Minggu ke7 = (tujuh) tanggal 21September 2003 ;.

Suryaguna Tatagraha ;1 (satu) bundel SPM Giro Bank Nomor725986X/088/118 tanggal 24 Desember 2003,pembayaran pada PT.

Suryaguna Tatagraha ;30. 1 (satu) bundel SPM Giro Bank Nomor725986X/088/118 tanggal 24 Desember 2003, pembayaranpada PT. Suryaguna Tatagraha ;31. Laporan Hasil Peninjauan Lapangan PekerjaanPenyiapan Lahan dan Bangunan Permukiman Transmigrasiuntuk 250 KK dilokasi Tawahan, Kecamatan Juai,Kabupaten Balangan tanggal 21 September 2003 ;32.

Bahwa tanah obyek perkara merupakan milik Tergugat dengan kakak dan adikadiknya yaitu ;BENGKY PLAOLO,GINO ARYALADA,YULIUS LISJADI,LAUWDARMAWAN dan RUDI HIDAYAT ,tanah obyek perkara kemudian dibuatkanpelepas hak kepada PT.Antaboga Tatagraha melalui CAMAT Kepala KecamatanTelukjambe pada saat itu belum ada pemekaran wilayah sehingga masuk dalamwilayah Telukjambe Barat sedangkan sekarang tanah obyek perkara masukdalam wilayah Kecamatan Telukjambe Timur dan kemudian PT.AntabogaTatagraha memperoleh tanah

berdasarkan surat kKeputusan pemberian hak yangditerbitkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi JABAR,olehkarena itu BENGKY PLAOLO,GINO ARYALADA,LAUW DARMAWAN dan RUDIHIDAYAT wajib ikut untuk dijadikan sebagai pihak dan bukan hanya Tergugatsaja,selain itu PT.Antaboga Tatagraha,Camat Kecamatan Telukjambe Timur,Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi JABAR Qc Kepala KantorBadan Pertanahan Kabupaten Karawang wajib ditarik sebagai pihak dalamperkara Aquo;.

pemilik yang sah atas obyek perkara karena ParaPenggugat memperoleh obyek perkara dari YANTO SOEJADI ayah ParaPenggugat dengan cara hibah pada Tanggal 31 Desember 2014 dan pada saatperalihan hak dengan cara hibah tersebut obyek perkara dalam masa sengketaantara ayah Para Penggugat dengan Tergugat dan saudarasaudara kandunglainnya yakni bapak BENGKY PLAOLO,bapak GINO ARYALADA,bapak YULIUSLISJADI ,bapak LAUW DARMAWAN,dan bapak RUDI HIDAYAT sebagai ParaPemilik tanah obyek perkara dengan PT.Antaboga Tatagraha

Bahwa setelah pembelian tanah obyek perkara disepakati tanah obyek perkaratersebut untuk dikelola oleh Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi dengan dididirikan PT.Antaboga Tatagraha yang didirikan berdasarkan Akta pendirian Nomor: 6 yang dibuatkan di Notaris Hj.Khadijah Syahbudi Saleh.SH.Notaris di KabupatenKarawang Provinsi Jawa Barat Tertanggal 5 Desember 1994 yang telahmengalami perubahan dengan Akta risalah rapat Perseroan Terbatas PT.AntabogaTatagraha Nomor : 8 oleh Notaris Hj.Khadijah Syahbudi

tertua dariTergugat.sehingga Tergugat percaya dan dengan rasa kepercayaan dan keyakinanbesar kalau YANTO SOEJADI tidak akan mengusai ke8 ( delapan) Sertifikattersebut sebagai milik pribadinya.Olen karena yang sebenarnya tanah obyekperkara dibeli tidak secara nyata dan tidak sah menurut hukum sebagaimanaproses jual beli lazimnya dengan adanya penyerahan barang dari penjual kepadapembeli sebagaimana terbukti obyek tanah perkara sampai dengan saat ini masihberada dalam penguasaan Tergugat,PT.Antaboga Tatagraha

meminjam nama PT GRASINDO(Tergugat Il) untuk dapat memasarkan perumahan citragading/premium regency karena ternyata dahulu PT Shufa tata Grahasatu. managemen dalam PT GRASINDO dalam pembangunanperumahan citra gading tahap (letaknya didepan perumahan citragading/premium regency yang dibangun PT Shufa tata Graha)dibuktikan Pamflet/Brosur dan Kop kwitansi pembayaran yangHalaman 6 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Sdadidapatkan oleh Para Penggugat, kemudian terungkap PT Shufa TataGraha

Syufa TataGraha, lebih lanjut mengenai legalitas meliputi izin yang dimilikiDeveloper/Pengembang dalam hal ini PT. Syufa Tata Graha adalahtanggung jawab dan merupakan dokumen PT. Syufa Tata Grahaselaku Pengembang. Oleh sebab itu dalil para penggugat poin (3)huruf b bukanlan menjadi kapasitas dan para penggugat;c.

GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH ALAMAT KARENA YANGDIGUGAT ADALAH PIMPINAN /DIREKTUR DARI PT SYUFA TATAGRAHA DAN PIMPINAN DARI PT GRASINDO YANG MERUPAKANORGAN PENGURUS PERSEROAN (EXCEPTIO ERROR INPERSANO) Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat Ill adalah "PIMPINAN perseroan"atau organ pengurus perseroan yang merupakan perorangan/subyekhukum perorangan dan bukan Perseroan Terbatas selaku subyekhukum nonperorangan yang berbadan hukum Halaman 41 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Sda1

YOYOK TRIYOGO).Bahwa dalil gugatan dalam posita butir 3 halaman 12 yangmenyatakan "Perusahoan Developer tidak jelas karena bergantiganti nama dan mu/al PT Grasindo kemudian PT Shufa TataGraha, kemudian PT Papan Agung Solution, selanjutnya bergantilagi rnenjadi PT Shufa Tata Graha", adalah tidak berdasar danpatut untuk ditolak mengingat PT Shufa Tata Graha adalah badanhukum perseroan terbatas yang memiliki legalitas pendiriansendiri dan terpisah dan PT Papan Agung Solution maupun PTHalaman 44 dari

dan Tergugat IV, Tergugat IV hanya akan menyerahkanSertipikat Pecahan tersebut kepada PT Shufa TataGraha danPenggugat yang sudah lunas tersebut setelah PT Shufa TataGraha dan Tergugat membayar pelunasan proporsional atassisa kewajiban pembiayaannya berdasarkan Akad LF Murabahahdengan Tengugat IV.

Indo TataGraha dan melepaskan tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan PT. ITG,Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pat.P/2021/PN SDAnamun Direktur Utama PT. ITG DADANG HIDAYAT (incasu Termohon 1) tidakmenanggapi ;9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Februari 2020, Pemohonsebagai Pemegang saham (sebesar 2,5%) mengirimkan surat kepada DirekturUtama Perseroan PT.

INDO TATAGRAHA sejumlah 25 (duapuluhlima) lembar saham dengan nilai nominalselurunnya Rp25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah), bersesuain denganbukti surat P1 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT. INDO TATA GRAHA , akta notaris tanggal 13 Juni 2017 nomor 08, jugasebagaimana keterangan Saksi Pemohon yang mengetahui kepemilikan sahamPemohon pada PT.

Inti Sumber Tatagraha;Bahwa diakibatkan terjadinya penarikan dana pihak ketiga secara besarbesaran (Rush) saat terjadi gelombang resesi ekonomi, menyebabkan PT. BankTata kembali kalah kliring dan mengalami saldo merah, hal tersebut kemudiandiputuskan oleh Bank Indonesia untuk menyerahkan PT. Bank Tata kepadaBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Surat KeputusanDireksi Bl Nomor 30/215/KEP/DIR tertanggal 14 Februari 1998 untukdilakukan Penyehatan, dimana selanjutnya PT.

Inti Sumber Tatagraha;Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng, dalam hal terjadiketidakpatuhan atau putusan pokok perkara ini, untuk membayar uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuksetiap hari keterlambatan demikian terjadi atau berlanjut, dan bahwaUang Paksa tersebut harus dibayarkan oleh Para Tergugat dengan segeradan sekaligus kepada Para Penggugat;Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu(Uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya

atas nama PT.Inti Sumber Tatagraha. Kepada Para Penggugat;Hal. 27 dari 59 hal. Put.

Inti Sumber Tatagraha, dimana pada saat inipenguasaan atas sertifikatsertifikat tersebut oleh Para Termohon Kasasi;Bahwa sesungguhnya berdasarkan Akta Nomor 181 tanggal 24 Juli 1997yang dibuat di hadapan Khadijah Syahbudi Saleh, S.H, Notaris di Jakarta(vide Bukti P.I.II3), diketahui bahwa pemegang saham PT. Bank TataInternational (BBKU) adalah PT. Tiha International sebanyak 74.980.000(tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu) lembar sahamdan PT.

atas nama PT.Inti Sumber Tatagraha. Kepada Para Penggugat;Hal. 57 dari 59 hal. Put.

(seratus tujuhpuluh depalan meter persegi) yang berlokasi di Jalan Raya Slawi Tegal, Desa Adiwerna, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, JawaTengah, tercatat atas nama Pemilik PT Inti Sumber Tatagraha;Bahwa diakibatkan teijadinya penarikan dana pihak ketiga secara besarbesaran (Rush) saat terjadi gelombang resesi ekonomi, menyebabkan PTBank Tata kembali kalah kliring dan mengalami saldo merah, hal tersebutkemudian diputuskan oleh Bank Indonesia untuk menyerahkan PT BankTata kepada Badan Penyehatan

SHGB Nomor 270/Adiwarna, seluas 178 m* (seratus tujuh puluhdelapan meter persegi) atas nama PT Inti Sumber Tatagraha;Bahwa untuk mengamankan sertipikatsertipikat tanah milik Para Penggugatdari penyalahgunaan dan perbuatan melawan hukum yang mungkin akandilakukan oleh Para Tergugat dengan jalan mengalihkan dan ataumemindahtangankan dengan cara apapun kepada pihak lain, dan untukmenjamin pengembalian asli sertipikatsertipikat tanah yang ada dalampenguasaan Para Tergugat tersebut, maka patut dan berdasar

(seratus tujuh puluh delapanmeter persegi) atas nama PT Inti Sumber Tatagraha;maupun assetasset lainnya milik Para Penggugat sampai dengan perkaragugatan a quo berkekuatan hukum tetap;Memerintahkan dan menghukum Para Tergugat, dalam hal terjadiketidakpatuhan atau putusan provisi, untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap haripelanggaran demikian terjadi atau berlanjut, dan bahwa uang paksa tersebutharus dibayarkan oleh Para Tergugat secara tanggung

(dua ribu limapuluih meter persegi) atas nama PT Kencana Sinar Semesta, SHGB Nomor270/Adiwarna, seluas 178 m* (seratus tujuh puluh delapan meter persegi)atas nama PT Inti Sumber Tatagraha, kepada Para Penggugat;Menyatakan batal demi hukum, cacat, tidak sah dan tidak berkekuatanhukum, serta diperintahkan untuk diangkat, terhadap:a. Akta Pengakuan Utang Nomor 9 tanggal 5 Oktober 2000, AktaPengakuan Utang Nomor 6 tanggal 9 November 2000;b.

(dua ribulima puluih meter persegi) atas nama Pemilik PT Kencana Sinar Semesta;6. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Raya Slawi Tegal, Desa Adiwarna, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal, JawaTengah, berdasarkan Sertipikat HGB Nomor 270/Adiwarna, seluas 178m* (seratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama Pemilik PTInti Sumber Tatagraha;Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng, dalam hal terjadiketidakpatuhan atau putusan pokok perkara ini, untuk membayar uangpaksa

Inti Sumber Tatagraha". Kepada Para Penggugat ; 6. Menyatakan Akta Pengakuan Utang No.9, tanggal 5 Oktober 2000, Akta Pengakuan Utang No.6, tanggal 9 Nopember 2000, serta Surat Tergugat I No. PJPN-04/PIPNC.10.02/2012, tanggal 26 Maret 2012 Tidak Mempunyai Kekuatan Mengikat ; 7. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ; 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang dianggarkan sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Inti Sumber Tatagraha;maupun assetasset lainnya milik Para Penggugat sampai dengan perkara gugatana Quo berkkUatan DUKUMT 6lapl~n0nn2nqon=nanannnnennannnnnannnnnannennennnnannnmnen> Memerintahkan dan menghukum Para Tergugat, dalam hal terjadi ketidakpatuhanatau putusan provisi, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) untuk setiap hari pelanggaran demikian terjadi atauberlanjut, dan bahwa uang paksa tersebut harus dibayarkan oleh Para Tergugatsecara tanggung renteng

Inti Sumber Tatagraha yang saat ini berada dalampenguasaan Tergugat II (hi. Menteri Keuangan RI Cg. DJKN Cq. PKNSI);> Bahwa berdasarkan Laporan Legal Due Dilegence (LDD), dan Finacial Due Diligence(FDD) yang dilakukan BPPN mengelompokkan 65 BDP tersebutmenjadi 3 (tiga) kategori yaitu Kategori A, Kategori B dan Kategori C, berkait denganpenilaian tersebut PT.

Inti Sumber Tatagraha"sebagaimana dalam Petitum ke6 Gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena dalam APU No.9, tanggal 5 Oktober 2000 danAPU No.6, tanggal 9 Nopember 2000 telah dimasukkan sebagai beban ParaPenggugat atas beban dan tanggungjawab dari ke25 Debitur yang bukan merupakanAnggota Group of Benefits PT.

Inti Sumber Tatagraha". KepadaPara Penggugat ; 6. Menyatakan Akta Pengakuan Utang No.9, tanggal 5 Oktober 2000, AktaPengakuan Utang No.6, tanggal 9 Nopember 2000, serta Surat Tergugat I No.PJPN04/PIPNC.10.02/2012, tanggal 26 Maret 2012 Tidak Mempunyai KekuatanMengikat ; 7. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ; 8.

Perusahaan Developer yang tidak jelas karena bergantiganti Namaawalnya PT GRASINDO kemudian PT Shufa Tata Graha kemudian PTPapan Agung Solution (PAS) selanjutnya berganti lagi PT Shufa TataGraha PIMPINANYoyokTriyogo, hal tersebut dibuktikan denganHalaman 9 dari 26 Putusan Nomor 666/PDT/2020/PT SBY4.kwitansikwitansi Down paymen (DP) Para Penggugat yang berstempeldan berlogo tiga PT Tersebut;b.

NEST Estate Sakti TataGraha, untuk menyerahkan suatu benda berupa uang sebesar Rp.9.150.000.000, (Sembilan milyar seratus lima puluh juta rupiah) atau Rp.5.250.000.000, (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaktidaknya disekitar jumlah itu untuk mengadakan perjanjian hutang ataupununtuk meniadakan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antaralain sebagai berikut : Berawal pada tahun 2014 terdakwa SANG PUTU SUASTIKA BUDAYAmenyampaikan kepada saksi Ni Ketut Sriasin, bahwa

NEST ESTATE SAKTI TATAGRAHA, kemudian padatanggal 6 Agustus 2015 saksi datang notaris KETUT ALITNARIASIH DADU.SH, sampai di kantornya ada SANG PUTUSUASTIKA BUDAYA, NI KETUT SARIASIH, ada 5 orang petugasKepolisian, dan notaris KETUT ALIT NARIASIH DADU.SHmengatakan " Pak YULIANTO saksi memanggil anda kesini untukpenyerahan dua buah sertipikat milik bu KARTINI di hadapanSANG PUTU SUASTIKA BUDAYA, tentunya penyerahan dua buahsertipikat ini atas persetujuan SANG PUTU SUASTIKA BUDAYA,karena kalau dua buah

NEST ESTATE SAKTI TATAGRAHA Dansertipikat lahan induk atas nama Dra.

NEST ESTATE SAKTI TATAGRAHA) tetapi berapa besarnyasaksi tidak tahu.Saksi kenal dengan terdakwa Sang Putu Suastika Budaya sejaksaksi tahu ada permasalahan jual beli tanah denan anak saksiYulianto Maliang.Waktu itu di rumah saksi di Jawa, Jlianto Maliang menyampaikankepada saksi bahwa dia sedang ada masalah di Bali.Kemudian saksi datang ke Bali menemui Notaris Keut Alit NariasihDadu, SH, disana saksi mengetahui anak saksi Yulianto Mliangsudah membayar tapi tidak dapat tanah.Pembayaran dilakukan secara

NI NYOMAN KARTINI, M.Si berasal dari Ir.YULIANTO MALIANG yang mewakili PT.NEST ESTATE SAKTI TATAGRAHA, karena menurut terdakwa ada kesepakatan lain antaraterdakwa dengan Dra. NI NYOMAN KARTINI, M.Si dan Ir. YULIANTOMALIANG yang terpisah. Sehingga uang yang terdakwa bayarkankepada Dra. NI NYOMAN KARTINI, M.Si, tidak pernah terdakwasampaikan berasal dari mana, yang terpenting kewajiban pembayarankepada pemilik tanah telah terdakwa laksanakan.Bahwa terdakwa adalah sebagai penjual tanah milik Dra.

Trimatra Tatagraha; P.T. Jaya Kencana; P.T. PrakarsaEnviro Indonesia; P.T. Glenindo Citra Mandiri; P.T. Knharisma Karmel Sejati;P.T. Deltasuplindo Internusa; P.T. Wahana Tirta; P.T. Surya Pertiwi; P.T.Sumaputra Anindya; P.T. Lion Metal Works Tbk; P.T. Fajar LestariAdiperkasa; Indogyp Esa Jaya Abadi; P.T. Wita Prospek Cerah; P.T.Sarana Artha Grahawisesa; P.T.

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadiPrajurit TNI AL melalui Dik CatamMilsuk XI/2 tahun 1992 di KodikalSurabaya selama 1 (satu) tahun,setelah lulus dilantik denganpangkat Kld Ttg (Kelasi Dua TataGraha) ditugaskan di KRI Owa 354tahun 1993 s/d 1994 selanjutnyaditugaskan di KRI Martha KristinaTiahahu 331 tahun 1994 s/d 1996,selanjutnya ditugaskan di KRI Anum903 tahun 1996 s/d 1997 denganpangkat Klis Ttg (Kelasi Satu Ttg)dan ditugaskan di Lanal Tual tahun1997 s/d 2001 kemudian ditugaskandi Lantamal X Jayapura

Lemo Tatagraha MasNomor : 009/LTMPI.BHN/II/09, sewa reachctacker dihitung berdasarkan jumlah ukurankontainer dan kondisi kontainer apakah kontainer tersebut full/isi atau empty/kosong dimanajharga belum termasuk BBM, biaya buruh, uang makan (bila ada);bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap WLaporan Pemeriksaan Pajak, LaporanPenelitian Keberatan dan Kertas Kerja Penelitian, diketahui bahwa Terbanding melakukankoreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas penghasilan Pemakaian AlatBerat