MenguatkanPutusanPengadilan TataUsaha Negara Jakarta

MenguatkanPutusanPengadilan TataUsaha Negara Serang

10 hal Put.Prk No. 285/B/2014/PT.TUN JKTBahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang teroukauntuk umum pada tanggal 25 Juli 2014dengan dihadiri oleh kuasa hukumPenggugat/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Kuasa HukumTergugat/PSINDANGING 5 ~~~~ nnn nnn nnn nnnBahwa kepada pihak Tergugat/Pembanding telah diberitahukan isiputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 25 JuliBahwa terhadap putusan tersebut Tergugat /Pembandingmengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha

2014oleh karenanya permohonan banding tersebut masih belum melebihitenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 UndangUndang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UndangUndang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,dengan demikian secara formal permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima;Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memoribandingnya telah mengajukan alasanalasan keberatannya yang padapokoknya memohon pembatalan terhadap putusan Pengadilan TataUsaha

MENGADILE Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding; MenguatkanPutusanPengadilan TataUsaha Negara SerangHal 8 dari 10 hal Put.Prk No. 285/B/2014/PT.TUN JKTNomor. 28/G/2014/PTUNSRG~ tanggal 25 Juli 2014yangdimohonkan banding ; Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biayaperkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaanbanding ditetapbkan sebesar Rp. 250.000. dua ratus lima puluhFIG PUP Ia )~~ men nnn nnn nic crn nine nemenmmnmeDemikianlah diputus pada hari Rabu , tanggal

Dokumen Penerimaan Uang Dari Pemerintah Desa Banyurejo Yang Diterima Kabag Tatausaha dan Umum TA 2017.2. Dokumen Penerimaan Uang Dari Pemerintah Desa Banyurejo Yang Diterima Kabag Tatausaha dan Umum TA 2016.3. Dokumen Penerimaan Uang Dari Pemerintah Desa Banyurejo Yang Diterima Kabag Tatausaha dan Umum TA 2015.4. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Kabag Tata Usaha dan Umum TA 2015.5. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Kabag Tata Usaha dan Umum TA 2016.6.

PUTUS ANNOMOR : 16/B/2012/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayayang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tatausaha negara dalam peradilan tingkat bandingmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah inidalam sengketa antara :SHOLICHIN BIN MUHYIDIN, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Peensiunan, bertempat tinggal di DusunBandung Wetan, Desa Bandung, Kecamatan Wonosegoro,Kabupaten Boyolali ;Dalam hal ini memberi kuasakepada

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 16/PEN/2012/PT.TUN.SBY. tanggal 31Januari 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan sengketa tatausaha negara ini ditingkat banding ;2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor : 33/G/2011/PTUN.SMG. tanggal 19 Oktober2011 ; eee eee eee eee3.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 110.000, (Seratus sepuLuh ribuMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Oktober 2011dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, KuasaTergugat/ Terbanding dan Kuasa Tergugat IIIntervensi/Terbanding ;Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembandingmengajukan permohonan banding terhadap putusanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut denganAkta

Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 33/G/2011/PTUN.SMG.tanggal 19 Oktober 20117Menimbang, bahwa isi dan maksud kontra memoribanding dan tambahan kontra memori banding = dariTergugat/Terbanding tertanggal 20 Desember 2011tersebut pada pokoknya bahwa pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itumohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya menguatkan putusan Pengadilan TataUsaha Negara Semarang Nomor : 33/G/2011/PTUN.SMG.tanggal 19 Oktober

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya, tanpaatau kuasanya. Hakim AnggotaNURNAENI MANURUNG, SH. M.HumSH.ANDI LUKMAN, SH.MH.PenggantiSH.Perincian Biaya Perkara :. Biaya Meterai Putusan ........... Biaya Redaksi Putusan ........... Biaya LegeS ...... cece eee es. Biaya Persidangan ................ Biaya Kepaniteraan .............Jumtah(Dua ratus lima puluhdihadiri oleh para pihakKetua Majelis,H.M. ZAIM SYAM,PaniteraR. IMAN SANTOSO,.... Rp. 6.000, .... Rp. 5.000, ....

PUTUS ANNOMOR : 159/B/2012/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayayang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tatausaha negara dalam peradilan tingkat bandingmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah inidalam sengketa antara 2S =ss= SSeSDJIEM PARTOIJOYO, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dk. WaringinrejoRT.O1 RW. 19 Kel. Cemani Kec.Grogol Kab.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 159/PEN/2012/PT.TUN.SBY. tanggal 10Desember 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tatausaha negara ini ditingkat banding ; 2.

2012terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarangtersebut, dengan Akta Permohonan Banding tertanggal11 September 2012 dan permohonan banding tersebuttelah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbandingdan Tergugat II Intervensi / Terbanding dengan SuratPemberitahuan Pernyataan Banding masing masingtertanggal 13 September 2012 ; ~e Menimbang, bahwa ...Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telahmengajukan Memori Banding tertanggal 1 Nopember 2012dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha

Senditi, fo cocccc msc sre Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untukseluruhnya ;e Menyatakan BATAL Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Sertipikat Hak Milik Nomor. 5094 DesaCemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo atasnama Dokter Gigi Nyonya Megajanti Darsana seluas +2.196 M2 tertanggal 27 JUl1i 1994 Surat Ukur Nomor.6879 / 1994 tanggal 8 = 6 1994 :e Memerintahkan ...e Memerintahkan kepada Kepala Badan PertanahanKabupaten Sukoharjo untuk MENCABUT Keputusan TataUsaha Negara yang berupa Sertipikat

Hak MilikNomor. 5094 Desa Cemani, Kecamatan Grogol,Kabupaten Sukoharjo atas nama Dokter Gigi NyonyaMegajanti Darsana seluas +.2.196 M2 tertanggal 27JU1i 1994 Surat Ukur Nomor. 6879 / 1994 tanggal 8 6 1994 ;e Menghukum Terbanding dan Terbanding II Intervensiuntuk membayar biaya yang timbul dalam sengketaini ;Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding telahmengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2012 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Semarang tanggal 23 Nopember 2012 yangdisampaikan

PUTUSANNOMOR: 28 / B/ 2011 / PTTUNSBY DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara padaiwtingkat banding dengan acarapemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam sengketa antaraAHMADI : Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanMantan Kepala Dusun Karanglo Desa Godong,Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Tempattinggal di Dusun Karanglo Rt. 03 / Rw. 01 DesaGodong, Kecamatan

Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yangberhubungan dengan sengketa ini;TENTANG...............a ein = rere eens amene cere seen oon = TENTANG DUDUKMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerimakeadaan keadaan mengenaiduduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor88/G/2010/PTUN.SBY.tanggal 19 Januari 2011 yang amarnyasebagaiBGPIKUT: = 5 sas sae 6 wee some Be RE RR SR SN OT OTeDALAM

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,kepada para. pihak yang bersengketa, oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah diberikesempatan untuk melihat berkas (Inzage) melalui SuratPemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara pada hari Kamistanggal 3 Maret 2011; Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding mengajukanKontra Memori Banding tertanggal 24 Maret 2011 yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal24 Maret 2011 kemudian oleh Wakil Panitera Pengadilan TataUsaha

UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara, karenanya permohonan banding tersebutsecara formil harusditerima; +r eee re re rr ee ee ee ee re eeeMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya, telah membaca, memeriksa dan menelitisecara seksama berkas perkara yang bersangkutan antaralain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 88/G/2010/PTUN.SBY. tanggal 19 Januari

undangan lainnya yang terkait dengan sengketa tatausaha negara int;sera sires eres nine Sere = Sie = Sate = oie me = se MENGADILI1.

Putu Kartini dan Ayu Karyawati dan TataUsaha an. Ketut Sudari kemudian dicatat ke dalam Bukti Kas Masuk olehPutu Kartini tanggal 1 November 2000 sebesar Rp. 2.700.300, ;Kartu Tabungan tanggal 2 November 2000 sebesar Rp. 2.232.200, diisioleh Petugas Tabungan an. Putu Kartini dan Ayu Karyawati dan TataUsaha an.

Putu Kartini dan Ayu Karyawati dan TataUsaha an. Ketut Sudari kemudian dicatat ke dalam Bukti Kas Masuk olehPutu Kartini tanggal 3 November 2000 sebesar Rp. 2.011.500, ;Kartu Tabungan tanggal 4 November 2000 sebesar Rp. 1.435.400, diisioleh Petugas Tabungan an. Putu Kartini dan Ayu Karyawati dan TataUsaha an.

Putu Kartini dan TataUsaha an. Ketut Sudari kemudian dicatat ke dalam Bukti Kas Masuk olehPutu Kartini tanggal 2 Maret 2005 sebesar Rp.408.500, ;Daftar Kas Masuk (Tabungan Masyarakat) tanggal 3 Maret 2005 sebesarRp.390.500, diisi oleh Petugas Tabungan an. Putu Kartini dan TataUsaha an.

Putu Kartini dan TataUsaha an. Ketut Sudari kemudian dicatat ke dalam Bukti Kas Masuk olehPutu Kartini tanggal 15 Juli 2004 sebesar Rp.1.284.000. ;Daftar Kas Masuk (Tabungan Masyarakat) tanggal 16 Juli 2004 sebesarRp.484.000., diisi oleh Petugas Tabungan an. Putu Kartini dan TataUsaha an.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor 264/PENPP/2015/ PTUNJKT, tanggal21 Desember 2015 tentang hari Pemeriksaan Persiapan.. 6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor 264/PENHS/2015/ PTUNJKT, tanggal20 Januari 2015 tentang Hari Persidangan.. 7.

Bahwa perkara Nomor : 264/G/2015/PTUNJKTtersebut sudah terdaftar di Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta.2. 2. Bahwa terhadap perkara tersebut baru padatahap Pemeriksaan Persiapan.3. 3. Bahwa Penggugat melalui suratnya tanggal 20Januari 2016 pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannyadalam perkara Nomor 264/G/2015/PTUNJKT.4. 4.

Bahwa ketentuan Pasal 76 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan KeduaUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, yang menyatakan :(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabutgugatannya sebelum Tergugat memberikanJawaban.(2) Apabila Tergugat sudah memberikanJawaban atas gugatan itu, pencabutangugatan oleh Penggugat akan dikabulkanoleh Pengadilan hanya apabila disetujuiTergugat.2. 5.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta untuk mencoret gugatanPenggugat dari Register perkara Nomor 264/G/2015/ PTUNJKT.3.

Penetapan Ketua PengadilanTinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 39 / PEN /2011 / PT.TUN.SBY Tanggal03 Mei 2011 tentangPenunjukan Majelis HakimPengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya yangmemeriksa dan memutussengketa ini 3.

Bahwa Kuasa Tergugat /Pembanding telah mengajukanAkta pencabutan permohonanbanding pada tanggal 6 Mei2011 sebelum sengketa tatausaha negara tersebutdiputus ditingkatbanding ; 3.

Bahwa oleh karenapencabutan permohonanbanding tersebutdikabulkan, maka PaniteraPengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya untukdiperintahkan mencoretperkara banding Nomor39/B/2011/PT.TUN.SBY dariregister perkara bandingpada Pengadilan TinggiTata Usaha NegaraSurabaya serta mengirimkankembali berkas perkaraBundel A dan Salinanresmi penetapan ini kePengadilan Tata UsahaNegara Semarang.

Bahwa setelah dilakukanmusyawarah Majelis HakimPengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya padahari Senin, tanggal 6 Juni2011 maka dipandang perludibuat penetapan berkenaandengan pencabutanpermohonan banding atasperkara Nomor : 39/B/2011/PT.TUN.SBY ; Mengingat i ds Undang Undang Nomor 5 Tahun = 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 Jo UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 ; rr errr ree eee eee eee2.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya untuk mencoret perkara ini dariregister banding yang tersedia untuk itu ;3. Membebankan kepada Tergugat /Pembanding untuk membayarbiaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.250.000,( Dua ratus lima puluh ribuDitetapkan: diSurabayaPada tanggal : 6 Juni2011Hakim Anggota Ketua MajelisML. TIRAJOH, SH. H.M.

PENETAPANNOMOR: 139/G/2011/PTUN JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta, Jalan Sentra Primer Baru TimurPulogebang Jakarta Timur;Telah membaca gugatan Para Penggugat tertanggal 13 Juli2011, yang telah didaftarkan pada KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13Juli 2011 dengan register perkara

Leges Penetapan ..........Rp. 3.000, Rp. 154.000,(Seratus lima puluh empat ribu rupiah).4 dari 4 Penetapan Nomor : 139/G/2011/PTUN JKT.PENETAPANNOMOR: 134/G/2011/PTUN JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta, Jalan Sentra Primer Baru TimurPulogebang Jakarta Timur;Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 3 Juli

2011,yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta pada tanggal 04 Juli 2011 denganregister perkara Nomor : 134/G/2011/PTUNJKT, yang telahdiajukan oleh Penggugat, dalam perkara antaraBISTOK H.

,Panggilan panggilanRp. 40.000,Materai Penetapan.............Rp. 6.000,RedaksiRp. 5.000,Leges PenetapanRp. 3.000,Rp. 134.000,Penetapantiga puluh empat ribu rupiah).18Hal 4 dari 4 Penetapan Nomor : 135/G/2011/PTUN JKT.PENETAPANNOMOR: 93/G/2011/PTUN JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta, Jalan Sentra Primer Baru

Negara yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta, Jalan Sentra Primer Baru TimurPulogebang Jakarta Timur ; Telah membaca surat gugatan tertanggal 04 Juni 2010,yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta pada tanggal 04 Juni 2010 denganregister perkara Nomor : 73/G/2010/PTUNJKT, yang telahdiajukan oleh Kuasa Penggugat, dalam perkara antaraLIKNAWATI ; Pekerjaan Swasta, beralamat : di Jalan BukitDieng MD3 (juga beralamat di Jalan Bandulan Barat

merugikan Terbanding semulaPenggugat, karenanya petitum gugatan poit 3, 4 dan 5 beralasan untukdikabulkan ;Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat denganpertimbangan tersebut karena tidak diterbitkannya Surat KeteranganPenguasaan Tanah (SKPT) oleh Pembanding semula Para Tergugat tidak adakaitannya dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 1865 KUHPerdata karena masalah tidak diterbitkannya SuratKeterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang merupakan Keputusan TataUsaha

KeteranganPenguasaan Tanah (SKPT) dari Penggugattersebut;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undangundang Nomer 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomer 9 Tahun 2004 dan Undangundang Nomer 51 Tahun 2009Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan :Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatantertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan TataUsaha

SKPT dari Terbanding semula Penggugat tersebutbukan mengajukan gugatan pembatalan sertipikat tanah sebagaimana didalilkanoleh Terbanding semula Penggugat didalam gugatannya tersebut ;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat 8 jo ayat 9CUndangundang Nomer 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomer 9 Tahun2004 dan Undangundang Nomer 51 Tahun2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan sebagai berikut:Dalam hal gugatan dikabulkan maka dalam putusan Pengadilan TataUsaha

Negara dapat menerbitkan atau tidak menerbitkan Keputusan TataUsaha Negara berupa SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) adalahPengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum).Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas meskipunPembanding semula Para Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentangkewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Palu dalam mengadili perkara iniakan tetapi karena berkaitan dengan kewenangan absolut maka PengadilanTinggi Sulawesi Tengah berdasarkan

perkara dalam kedua tingkat Pengadlan yang untuk tingkat bandingditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini.Memperhatikan : Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 TentangKekuasaan Kehakiman, Undangundang Nomer 2 Tahun 1986 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomer 8 Tahun 2004 dan UndangundangNomer 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undangundang Nomer 5Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomer 9 Tahun2004 dan Undangundang Nomer 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan TataUsaha

mengajukanMemori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram tertanggal 26 Desember 2019 dan telah diberitahukan oleh paniteraPengadilan Tata Usaha Negara Mataram kepada Terbanding / Tergugat, sertaTerbanding / Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan dan PenyerahanMemori Banding masing masing tertanggal 26 Desember 2019 yang padapokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata UsahaNegaraMataram a quo dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha

Negara Surabaya berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan TataUsaha Mataram Nomor 69/G/2019/PTUN.MTR. atau Apabila Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain, Pembanding /Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;Menimbang,bahwa atas Memori Banding dari Pembanding / Penggugat,Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat II Intervensi, mengajukan Kontra MemoriBanding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Matarampada tanggal 14 Januan 2020, dan telah diberitahukan

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telahmemberitahukan kepada pihak Pembanding /Penggugat dan pihak Terbanding /Tergugat serta pihak Terbanding / Tergugat Il Intervensi untuk melihat danmempelajari berkas perkara (Inzage) sebelum berkas perkara tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya masing masingsesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor :69/G/2019/ PTUN.MTR, pada tanggal 14 Januari 2020 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan TataUsaha

Negara Surabaya dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata UsahaNegara ini ditingkat banding, karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Mataram Nomor : 69 /G/ 2019 / PTUN.MTR tanggal 9 Desember2019 haruslah dikuatkan ; 2n2n2 non noe non nnn nen nee en nne cen nneMenimbang, bahwa mengenai alasan alasan dalam Memori Bandingdari Pembanding / Penggugat tidak memuat hal hal baru yang dapatmelemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram,sehingga dapat membatalkan putusan

ARIYANTO.SH.MH.masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan olehMajelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum padahari itu juga KAMIS, tanggal 23 April 2020 dengan dibantu oleh RAMELANSISWANTO,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atauKUSa, FU KU TANG, 5 n nnn nnn nr nnn nnn erin cine comnnnnnninnnmannmnnnmanmman mammaHakim Anggota , Ketua Majelis,SASTRO SINURAYA,SH. H.

bandingpada tanggal 10 Maret 2015 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 206/G/2014/PTUN.JKT tanggal 10 Maret 2015 dan permohonan banding tersebuttelah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat PemberitahuanPernyataan Banding Nomor 206/G/2014/PTUN.JKT yang dibuat oleh WakilPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masingmasing padatanggal 11 Maret 2015 522000 0 nono nenBahwa Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Bandingtertanggal 02 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha

====Menyatakan batal atau tidak sah dikeluarkan SHM Nomor 1012 atasnama Leo Sutrisno (Tergugat II Intervensi/Terbanding) ;Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat Il Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketaMenimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding menyerahkanKontra Memori Banding tertanggal 11 Mei 2015 dan diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Mei 2015 yangpada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan TataUsaha

Pemohon Bandingdahulu Penggugat/P@IMIDANGING jecsesseenserseneeee neers ne neeeneen ene ecme Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal04 Maret 2015 Nomor 206/G/2014/PTUN.JKT 5e Membayar biaya perkara menurutPUL, jm m mmm mn nnnMenimbang, bahwa Tergugat /Terbanding menyerahkan KontraMemori Banding tertanggal 12 Mei 2015 dan diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Mei 2015 yangpada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan TataUsaha

Negara Jakarta tersebut dan mohon kepada Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusanS6baGal DEPIKUT teense ese eee eerste cement eieseeere ene eeeemeee ei eemeeree ne eemeeeneMENGADILI:e Menolak Permohonan Banding Pembanding/semulaPenggugat ;DENGAN MENGADILI SENDIRI :e Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :206/G/2014/PTUN.JKT tanggal 04 MaretMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta memeriksa

dan meneliti secara seksama sengketa inibeserta berkas perkaranya yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor 206/ G/ 2014/ PTUN.JKT tanggal 04 Maret2015 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, BeritaAcara Pemeriksaan Persidangan, Alatalat bukti, saksisaksi dari para pihak,Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi menyatakanbahwa pertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan

.) : Pembina Utama Muda (IV/c)Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten KetapangMewajibkan Tergugat untuk memenuhi hakhak pensiun Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan menerbitkan Keputusan TataUsaha Negara yang baru berupa Pemberhentian Dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan Hak Pensiun atas namaPenggugat.

Hak atas pensiun dibayarkan terhitung mulai tanggal 1Agustus 2017;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraint:7Apabila Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequoet bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi tentang kompetensi relatif;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak olen Pengadilan TataUsaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 24/G/2018/PTUN.PTK

Putusan Nomor 501 K/TUN/2019dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta denganPutusan Nomor 103/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 15 Mei 2019;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Mei 2019, kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan padatanggal 31 Mei 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasiyang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Pontianak

TermohonKasasi/Penggugat yang sudah dijatuhi pidana penjara karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan, dapat dijatuhi kembali hukumanadministrasi oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ditegaskandalam keputusan tata usaha negara objek sengketa;Bahwa selain itu, penerbitan keputusan tata usaha negara objeksengketa didasarkan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiNomor: 22/Pid.SusTPK/2017/PN.PTK, tanggal 19 September 2017,yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga termasuk keputusan tatausaha

negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2huruf e UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Pemohon Kasasi:;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor: 103/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 15 Mei2019, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraHalaman 4 dari 7 halaman.

Berkas perkara dan surat surat lain yang terlampir dan berkaitandengan sengketa Ini; ~nnnnnmnnenennnnnn mene nananTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya mengambil alin dan menerima keadaan keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalamputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor166/G/2014/PTUN.SBY, tanggal 11 Juni 2015 yang amarnya sebagaiDerikUt : nne nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nana nnna nanceDALAM EKSEPSI

1986, yang telah diubah terakhir denganUndang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata UsahaNegara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formaldapat diterima; nnn nnn nnn nn nnn nnn ne ncn nnn nenaMenimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor: 166/G/2014/PTUN.SBY tanggal 11 Juni 2015tersebut, Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori bandingke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha

sengketa tata usaha negara ini, maka Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarahpada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 telah dicapai kesepakatan bulatmemutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan bahwapertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat danbenar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertamatersebut diambil alin sebagai pertimbangan hukum sendiri MajelisHakim Pengadilan Tinggi TataUsaha

Negara Surabaya untuk memutus sengketa Tata Usaha Negaraini ditingkat banding, karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya Nomor : 166/G/2014/PTUN.SBY tanggal 11Juni 2015 haruslah dikuatkan; 00 22 220Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya dikuatkan dalam pemeriksaan ditingkatbanding maka pihak Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah,oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat peradilan yang untuk tingkat

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yangbersengketa atau kuasanya.Hakim Anggota, Ketua Majelis,11SASTRO SINURAYA, SH. DJOKO DWI HARTONO, SH.H. EDDY NURJONO, SH.MH.Panitera Pengganti,DONALD H. SINAGA, SH. Perincian ..............Perincian biaya perkara :1. Biaya Pemberitahuan Registrasi Rp. 31.000,2. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,3. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,4.

., tanggal 16 Agustus 2021, tentangPenunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tatausaha negara ini di tingkat banding;2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar Nomor: 117/Pen.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal 8 September2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus sengketa ini;3.

hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa HukumPara Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Pembanding/Penggugattelah mengajukan surat permohonan banding secara elektronik melaluiSistem Informasi Pengadilan (ecourt) tertanggal 24 Juni 2021, dengandemikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggangwaktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan TataUsaha

Tergugat disebut sebagaipihak Terbanding//Tergugat;Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat telahmengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistim InformasiPengadilan pada Tanggal 9 Juli 2021 dan telah diberitahukan kepadaTerbanding/Tergugat secara elektronik;Menimbang, bahwa sampai pada saat berkas dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar pihak Terbanding/Tergugat tidak/belummemasukkan Kontra memori banding;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha

Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik padabundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jayapura Nomor : 14/G/2021/PTUN Jpr. tanggal 10 Juni2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, BuktibuktiSurat serta suratsurat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, makadalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8September 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara inidengan pendapat dan pertimbangan

sebagai berikut dibawah ini;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar mempelajari pertimbanganpertimbangan hukumputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 14/G/2021/PTUNJpr. tanggal 10 Juni 2021 dikaitkan dengan alatalat bukti Surat serta suratSurat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraHalaman 4 dari 7 halaman.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan Nomor : 30/Pen.HS/2015/PT.TUNMDN, tanggal12 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan mengambil alin keadaankeadaan dan duduksengketa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 08/G/2014/PTUNTPI, tanggal12 November 2014, yang amarnya sebagai berikut:MENGADILI:I.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TataUsaha Negara berupa:a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum ProvinsiKepulauan Riau Nomor : 68/Kpts/KPUProv031/Tahun2014, tertanggal 2 Juni 2014 tentang Pemberhentianantar waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum KabupatenKarimun Provinsi Kepulauan Riau atas nama BambangHermanto.,S.Pi;b.

quo yang terdiri dari Berita Acara PemeriksaanPersiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Tanjung Pinang Nomor: 08/G/2014/PTUNMDN tertanggal 12November 2014 serta meneliti dan memperhatikan surat suratbukti, keterangan saksi yang diajukan oleh pihak di persidangan,maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medandengan musyawarah mufakat bulat berpendapat danmempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir denganUndang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TataUsaha Negara;2.

+Semarang, selanjutnya disebut sebagai :wane nena anne nnn nn nnn nn nn nen TERGUGAT Il INTERVENSI /PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT :Telah membaca :TsPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :19/PEN/2014/PT.TUN.SBY, tanggal 27 Januari 2014, tentangPenunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara ini di tingkat banding. ;.

hukum Penggugat / Pembanding telah diberitahuisi putusan oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarangdengan surat pemberitahuan amar putusan tanggal 17 Oktober 2013 yangditerimanya tanggal 19 Oktober 2013 ; Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Penggugat mengajukanpermohonan banding pada tanggal 1 Nopember 2013 sesuai dengan Aktapermohonan banding pada tanggal itu juga, yang kKemudian pernyataan bandingtersebut diberitahukan kepada pihak lawannya oleh Panitera Pengadilan TataUsaha

yang kemudian memoribanding tersebut diberitahukan kepada pihak lawannya oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Semarang dengan surat tertanggal 16 Desember 2013 ; Menimbang, bahwa terhadap memori banding Kuasa Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat/Terbanding telah mengirimkan kontramemori banding tertanggal 13 Januari 2014 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 16 Januari 2014, yangkemudian diberitahukan kepada pihak lawannya oleh Panitera Pengadilan TataUsaha

Negara Semarang dengan surat tanggal 21 Januari 2014 ; Menimbang, bahwa terhadap memori banding Kuasa Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengirimkankontra memori banding tertanggal 22 Juli 2013 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 16 Januari 2014, yangkemudian diberitahukan kepada pihak lawannya oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Semarang dengan surat tanggal 30 Januari 2014 ; Menimbang bahwa sebelum berkas perkara

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya selaku Ketua Majelis, YOSRAN, SH.M.Hum dan SLAMETSUPARJOTO, SH.M.Hum, masing masing Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya sebagai Anggota Anggota Majelis, dan putusanmana diucapkanKetua Majelispada hari itu juga,dengan didampingidalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakimoleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ACHMAD JAZULI, SH. sebagaiPanitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.Hakim

PENETAPANNOMOR : 112/G/2011/PTUNJKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara pada tingkat pertama dengan AcaraBiasa, telah menjatuhkan Penetapan denganpertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalamperkara antaraNY.

Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan Nasional; masing masing adalah pegawai pada KantorSekretariat Jenderal KementerianPendidikan Nasional, Jalan JenderalSudirman, Senayan Jakarta Pusat,berdasarkanHalaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 112/G/2011/PTUN JKT.Surat Kuasa Khusus Nomor : 376/MPN/HK/2011 , tanggal 8 Juli 2011,Selanjutnya disebut sebagaieke GI 1 1 RR kw TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebutTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan' TataUsaha

Negara Jakarta Nomor : 112 / PEN DIS /2011 / PTUNJKT, tanggal 17 Juni 2011 tentangPenetapan Persidangan Perkara dengan AcaraBiasa ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor112/PEN/2011/PTUNJKT, tanggal17 Juni 2011, tentang Penunjukan Susunan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua MajelisPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :112 / PENHS / 2011/ PTUN JKT, tanggal 20 Juni2011, tentang Penetapan Hari SidangPemeriksaan

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan' TataUsaha Negara Jakarta untuk mencoret perkaraNomor : 112/G/2011/PTUNJKT dari Buku IndukRegister Perkara yang sedang berjalan ;Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugatsebesar Rp. 214.000, (dua ratusempat belas ribu rupiah); Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapatpermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta pada hari: RABU, tanggal 3Agustus 2011, oleh kami ANDRI MOSEPA, S.H.M.H. selaku Ketua Majelis, R.BASUKI SANTOSO, S.H.

,selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan TataUsaha NegaraJakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Ter gugat,tanpa dihadiri oleh Penggugat atau KuasaHukumnya; rere rrr errr eHAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIMKETUA MAJELIS,T.t.d.T.t.dR. BASUKI SANTOSO, S.H.M.H. ANDRIMOSEPA, S.H.M.H.T.t.d.Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 112/G/2011/PTUN JKT.10IRHAMTO, S.H.

Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara DenpasarNomor : 16/G/2012/PTUN DPS, tanggal 1 Agustus 2012 yang dimohonbanding, beserta surat surat lainnya yang bertalian ; TENTANG DUDUK SENGKETA :Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya mengambil alin dan menerima keadaan keadaan duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan TataUsaha Negara Denpasar Nomor : 16/G/2012/PTUN DPS, tanggal 1Agustus 2012 , beserta surat surat lain yang bertalian, yang amarnyaberbunyi

Putusan Nomor : 143/B/2012/PT.TUN SBY.kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya, setelah membaca, meneliti, mempelajaridengan cermat berkas perkara yang terdiri dari: Surat gugatan, beritaacara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat bukti parapihak, dan surat surat lainnya yang terkait dengan putusan PengadilanTata Usaha

Putusan Nomor : 143/B/2012/PT.TUN SBY.atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara ; nnn nn nn nnn nnn ne nnn nn nn ncn nnn ne nncnnncs2. Semua peraturan perundang undangan lainnya yang bertaliandengan sengketa tata usaha negara ini.MENGADILI:1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara DenpasarNomor : 16/G/2012/PTUN DPS, tanggal 1 Agustus 2012, yangdimohon banding tersebut ; 3.

SYAMSIR ALAM ,SH.MH dan DILMARTATAWI , SH, masing masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya selaku Hakim Anggota , putusan manadiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga , oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota ,dan dibantu SITI KARYANTARI,SH., Panitera Pengganti PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak yangHal. 5 dari 6 hal.