Tanggal 12 Juni 2023 — Penggugat:
HALIMA RENUAT
Tergugat:
1.Poly Temaluhur
2.Rommy Tiaman
3.Dr. Roy Prabowo Lenggono, S.H., MM.,MKn. (Pejabat Pembuat Akta Tanah)
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon
74 — 0

Tanggal 14 Desember 2023 — Penggugat:
Halima Renuat
Tergugat:
1.Poly Temaluhur
2.Rommy Tiaman
3.Dr. Roy Prabowo Lenggono, S.H, M.M.,M.Kn Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah [PPAT]
4.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon
49 — 68

Tanggal 10 Januari 2017 — BETHY R. HUWAE/M, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementrian Perhubungan Kantor UPP Kelas II Tulehu Provinsi Maluku, Tempat Tinggal di Jalan Laksdya Leo Wattimena, Desa Passo RT.026/RW.006, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2016 telah memberikan kuasa kepada :------------------------------------------------------------------------ 1. ZETH APONNO, S.H., M.H.;----------------------------------------- 2. MAURITS J.LAWALATA, S.H.;-------------------------------------- Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara, beralamat kantor di Jalan Ina Tuni Raya No.6, RT.004/RW.03, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;------------------------------------------------------------------------ Selanjutnya disebut sebagai ---------------------- PENGGUGAT ; M E L A W A N 1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI MALUKU, Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman-Tantui No.1, Ambon ;------------------------------------------------------------------------ Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :--------------------------------- 1. JACOBIS TAHALELE, A.Ptnh., Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku ;-------------------------------------------------------------------- 2. WILLEM O. LOPPIES, S.Sos., Jabatan Kepala Sub Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku ;--------------------------------------------------------- 3. SAYID HASSAN ASSAGAF, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Ambon ;-------------------------------------------------------------------- 4. SAFWAN TUARITA, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah ;-------------------------------------------------------------------- Kesemuanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.1, Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 449/81/VIII/2016 tanggal 02 Agustus 2016 ;------------- Selanjutnya disebut sebagai ------------------------ TERGUGAT ; 2. CORNELLES MANUPUTTY, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah ;--------------------------------------------- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :--------------------------- 1. WENDY TUAPUTIMAIN, S.H.;--------------------------------------- 2. LA ODE ABDUL MUKMIN, S.H.;------------------------------------- Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Advokat Wendy Tuaputimain, S.H. & Rekan, beralamat kantor di Jalan Haruhun-Karang Panjang, No.4 RT.002/RW.02, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau-Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/KA-WT/SK-TUN.G/VIII/2016 tertanggal 29 Agustus 2016 ;---------------------- Selanjutnya disebut sebagai ---- TERGUGAT II INTERVENSI ;
167 — 42

Tanggal 5 Maret 2024 — Pembanding/Tergugat I : Poly Temaluhur Diwakili Oleh : MARTEN FORDATKOSU, SH.
Pembanding/Tergugat II : Rommy Tiaman Diwakili Oleh : MARTEN FORDATKOSU, SH.
Terbanding/Penggugat : Halima Renuat
Turut Terbanding/Tergugat III : Dr. Roy Prabowo Lenggono, S.H, M.M.,M.Kn Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah [PPAT]
Turut Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Cq.
54 — 28