Ditemukan 4 data
34 — 27
MENGADILI :
- Menyatakan Terdakwa Huda Mohammad Rafi Alias Tempis Bin Wahyudi tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair;
- Menyatakan Terdakwa Huda Mohammad Rafi Alias
Tempis Bin Wahyudi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Dan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Menyerahkan Psikotropika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair DanKedua Dan Ketiga;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
TEMPIS Bin WAHYUDI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : DESI DWI HARIYANI,SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ASTRID MEIRIKA, S.H.
22 — 9
M E N G A D I L I :
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa HUDA MOHAMMAD RAFI Alias TEMPIS Bin WAHYUDI dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 26 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
TEMPIS Bin WAHYUDI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : DESI DWI HARIYANI,SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ASTRID MEIRIKA, S.H.
119 — 38
Apabila hal ini dibenarkan maka mudahnya orang jadi tersangka,sehingga polisi dapat memanfaatkanya sebagai alat pemerasan dan sebagainya.Menimbang, bahwa adapun dasar Penyidik kepolisian melakukan penangkapan terhadapterdakwa adalah berdasarkan pengakuan Saksi fadlon Bin Ibrahim (Terdakwa dalam perkara tempis ah)tanpa adanya bukt permulaan yang cukup sebagaimana yang telah di tentukan dalam Pasal 1 angka2 KUHAP jo.
78 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkan proses pengadaan traktor roda 2 dan roda 4 diDepartemen Pertanian yang menjadi pokok perkara ini (Tempis Dicti)adalah pada tahun 2006;Dengan demikian bagaimana mungkin Pemohon PK menentukan RSNIyang dipersyaratkan sebagai dasar hukum spesifikasi traktor belum adapada tahun 2006 tersebut.