Menyatakan terdakwa SUGENG RIYADI bin AMIN (alm), terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai pelakuusaha yang memperdagangkan barang didalam negeri yang tidak memenuhiSNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telahdiberlakukan secara wajib sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam113 Jo Pasal 57 Ayat (2) UU RI NO. 7 tahun 2014 tentang Perdagangandalam Surat Dakwaan Kesatu kami.2.

Kediri, memperdagangkan Barang di dalam negeriyang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib ataupersyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimanadimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dilarang memperdagangkan Barang di dalamHalaman 2 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2017/PN Gprnegeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib ataupersyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib perbuatan manadilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa sebelumnya

Saksi MISRAN Bin GUNARI, Dibawah sumpah didepan persidanganmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa benar saksi mengerti diperiksa didepan persidangansehubungan penjualan pupuk yang tidak memenuhi SNI ataupersyaratan teknis yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa maupun dengansaksi Kusnul Khulug dan tidak ada hubungan keluarga maupunhubungan pekerjaan.

Saksi KAMDIYAT Bin (Alm) KASIMIN, Dibawah sumpah didepanpersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiDe@rikut : 22+ 22 nnn nnn nnn non nn nnn nnn nnn nnn nee nnn no cme nee ene Bahwa benar saksi mengerti diperiksa didepan persidangansehubungan penjualan pupuk yang tidak memenuhi SNI ataupersyaratan teknis yang dilakukan oleh terdakwa.Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2017/PN Gpr Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa maupun dengansaksi Kusnul Khulugq dan tidak ada

Menyatakan Terdakwa SUGENG RIYADI bin AMIN (alm) telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaipelaku usaha yang memperdagangkan barang didalam negeri yangtidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib ataupersyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib .2.

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN UNIT PELAYANAN TEKNIS PENGAWASAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU., II. MARISI MALAU, DKK;;

Menyatakan terdakwa KHUSNUL KHULUK Bin (Alm) ABDULGHOFUR, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagai pelaku usaha yang memperdagangkan barangdidalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukansecara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secarawajib sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 113 Jo Pasal57 Ayat (2) UU RI NO. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dalam SuratDakwaan Kesatu kami.2.

KHUSNUL KHULUK Bin (Alm) ABDUL GHOFUR,pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 sekitar pukul 08.00 WIBatau setidak tidaknya pada waktu waktu tertentu di bulan November2016 bertempat di Dusun Ringinrejo Desa Grogol Kecamatan GrogolKabupaten Kediri atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kabupaten Kediri, sebagai pelaku usaha yang memperdagangkan barang didalamnegeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secarawajib atau persyaratan teknis

oleh Komite AkreditasiNasional (KAN) dan ditunjuk oleh menteri yang mengacu padaPeraturan Menteri perindustrian RI No : 52/MIND/PER/6/2014tentang penunjukan lembaga penilaian kesesuaian dalam rangkapemberlakuan dan pengawasan SNI Pupuk anorganik majemukHalaman 4 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2017/PN Gprsecara wajib atau terdakwa selaku pelaku usaha yang telahmemperdagangkan pupuk dengan merek Supermess Cap Dua Rodadalam negeri tidak memenuhi SNI yang diberlakukan secara wajibatau persyaratan teknis

Saksi KAMDIYAT Bin (Alm) KASIMIN, Dibawah sumpah didepanpersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa benar saksi mengerti diperiksa didepan persidangansehubungan penjualan pupuk yang tidak memenuhi SNI ataupersyaratan teknis yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa maupundengan saksi Kusnul Khulug dan tidak ada hubungan keluargamaupun hubungan pekerjaan.

Saksi LASDI Bin (Alm) MARIMAN, Dibawah sumpah didepanpersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa benar saksi mengerti diperiksa didepan persidangansehubungan penjualan pupuk yang tidak memenuhi SNI ataupersyaratan teknis yang dilakukan oleh terdakwa.Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2017/PN Gpr Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa maupun dengan saksiKusnul Khulug dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubunganpekerjaan.o Bahwa benar saksi pernah

Kediri, telah melakukanbeberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandangsebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan sengaja melakukanpengusahaan air dan atau sumbersumber air yang tidak berdasarkanperencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairanserta pembangunan pengairan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Ayat (1)Undangundang Nomor 11 tahun 1974.

saksi yang dilanggar oleh Terdakwa adalahpengambilan air tanah ;e Bahwa pada waktu saksi datang kesana Terdakwa sedang mencucimobil ;e Bahwa pada saat saksi tanya kepada Terdakwa tentang SIP (SuratIzin Pengambilan) dan SIPA (Surat Izin Pengambilan/PemanfaatanAir), Terdakwa tidak mempunyai SIP (Surat Izin Pengambilan) danSIPA (Surat Izin Pengambilan/Pemanfaatan Air) ;e Bahwa cuci mobil 1 (satu) unit mobil menurut keterangan Terdakwaseharga Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah) ;e Bahwa menurut saksi teknis

ahli bekerja di Kantor ESDM Propinsi Jawa Timur dengan alamatkantor Jl.Tidar No.123 Surabaya dan jabatan saksi ahli sebagai kasiKonservasi dan Pemanfaatan Air Tanah sejak bulan April tahun 2013 sampaisekarang ;Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 581/Pid.B/2015/PN GprBahwa tugas dan tanggung jawab saksi ahli sesuai dengan PeraturanGubernur Jawa Timur tahun 2009 tentang Struktur Organisasi Dinas ESDMPropinsi Jawa Timur, salah satu tugas dan kewenangan saksi ahli adalahmemproses pemberian rekomendasi Teknis

, kegiatan industri, kegiatanproduksi, dan kegiatan lain yang mendapatkan keuntungan atau nilai daripengusahaan air dengan mengambil air tanah atau memanfaatkan air tanahtersebut diperlukan ijin dari pihak Pemerintah atau pihak yang berwenangyaitu pada prinsipnya Pengusahaan air tanah harus mendapatkan ijin daripemerintah ; ;Bahwa Instansi Pemerintah/Dinas yang bertugas menerbitkan Surat ljinPengambilan Air Tanah sesuai dengan keilmuan dan pengetahuan saksi ahliPengaturan Kewenangan Rekomendasi Teknis

PadaCekungan Air Tanah Tunggal, Non CAT dan LINTAS KABUPATEN KOTArekomendasi teknis berada di Dinas ESMD PROPINSI JAWA TIMUR. 2.Pada Cekungan Air Tanah Lintas Propinsi berada di BADANM GEOLOGIBANDUNG. dan ijinnya adalah di P2T ;Bahwa sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) huruf a dan b UU No.11 tahun 1974tentang pengairan yang bunyinya barang siapa dengan sengaja melakukanpengusahaan air dan atau sumbersumber air yang tidak berdasarkanperencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairanserta

Menetapkan agar barang bukti berupa :1) 1 (satu) bundle foto copi legalisir Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi PTPN XIII Desa Muara Payang, Desa Long Sayo dan Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser, seluas 3.470 Ha ;2) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Camat Muara Komam kepada Kades Binangun, Muara Payang & Long Sayo, Nomor : 55/CMK/II/2013 Tanggal 18 Pebruari 2013 perihal Penghentian kegiatan Pembukaan Lahan dan Penanaman Sawit ;

Trimadu Murni Asri tanggal,12 September 2012 ;32) 1 (satu) lembar fotocopi legalisir surat pernyataan dari AGUS SUPRIYATNA (Manager Kebun Tajati Inti) tanggal, 24 Juli 2012 ;33) 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Manager Kebun Tajati Inti PTPN XIII (Persero) Nomor : Tajati-I/X/38/IX/2012 tanggal, 26 September 2012 hal Permohonan Kajian Teknis Pertanahan untuk Izin Lokasi PTPN XIII (Persero) ;34) 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Manager Kebun Tajati Inti PTPN XIII (Persero) Nomor

: Tajati-I/X/39/IX/2012tanggal, 26 September 2012 hal Permohonan Kajian Teknis Pertanahan untuk Izin Lokasi PTPN XIII (Persero) ;35) 1 (satu) lembar fotocopi Telaahan Staf dari Kabag Pemerintahan Setda Kab Paser kepada Bupati Paser tanggal, 31 Okotber 2012 perihal pertimbangan pemberian izi lokasi perkebunan kepada PTPN XIII (Persero) ;36) 1 (satu) lembar Peta Rencana Perkebunan PTPN XIII Kecamatan Muara Komam, Luas 1.970 Ha, Skala 1:50.000 ;37) 1 (satu) lembar Peta Rencana Lokasi Yang Dimohon

,26September 2012 hal PermohonanKajian Teknis Pertanahan untukIzin Lokasi PTPN XIII (Persero) ;Halaman9 dari 290 halaman, Putusan Perkara Nomor : 297/ Pid.

diberi judul Pertimbangan Teknis PertanahanDalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi PTP.

Perkebunan Nusantara XIII (Persero), kemudian saksi menyampaikanagar perushaan melengkapi syaratsyarat advis Teknis dari kantorpertanahan. Dan selanjutnya pihak PT. Perkebunan Nusantara XIII(Persero) menyerahkan satu bundel Pertimbangan Teknis PertanahanDalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi PT.

Perkebunan NusantaraXIII (Persero) tersebut dilaksanakan oleh Dinas Teknis.

Analisis Teknis Disbun.7. Analisis Teknis BPN.8. Permohonan UKL/UKL/AMDAL.9. JTUP dari Bagian Pemerintahan.Khusus Gubernur :1. Izin LC (Land Clearing).2. Izin Pendaratan.Menimbang, bahwa dari syaratsyarat tersebut di atas menurut Saksi H.MUHAMMAD SIDIK SAID, SH. Selaku Camat Muara Komam yang belum dipenuhioleh PT.

Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik

KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIAKEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIANomor : 271/KMA/SK/XII/2019TENTANGPETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGANDI PENGADILAN TINGKAT BANDING, KASASI DAN PENINJAUANKEMBALI SECARA ELEKTRONIKKETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,Menimbangbahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara danPersidangan di Pengadilan Secara Elektronikmemerlukan penjabaran dan petunjuk teknisyang lebih rinci untuk memudahkanpemahaman

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor129/KMA/SK/VII/2019 tentang PetunjukTeknis Administrasi Perkara dan Persidangandi Pengadilan Secara Elektronik;MEMUTUSKAN:KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNGTENTANG PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASIPERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILANTINGKAT BANDING, KASASI DAN PENINJAUANKEMBALI SECARA ELEKTRONIK.Menetapkan dan memberlakukan Petunjuk TeknisAdministrasi Perkara Dan Persidangan DiPengadilan Tingkat Banding, Kasasi DanPeninjauan Kembali Secara Elektroniksebagaimana tercantum

~LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIANOMOR : 271/KMA/SK/XII/2019TANGGAL: 31 Desember 2019PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGANDI PENGADILAN TINGKAT BANDING, KASASI DAN PENINJAUANKEMBALI SECARA ELEKTRONIKA. Ketentuan UmumA.1.

DefinisiDalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:LeeSistem Informasi Penelusuran Perkara selanjutnya disebutSIPP adalah sistem informasi yang digunakan olehPengadilan untuk memberi pelayanan terhadap pencarikeadilan yang meliputi administrasi dan pelayanan perkaraserta berfungsi sebagai register elektronik.Aplikasi eCourt adalah aplikasi yang digunakan untukmemproses gugatan, gugatan sederhana, bantahanpermohonan, pembayaran biaya perkara, melakukanpanggilan sidang dan pemberitahuan, persidangan

Salinan PutusanLsSalinan putusan dibubuhi tandatangan elektronik menurutperaturan perundangundangan.Salinan putusan elektronik memiliki kekuatan dan akibathukum yang sah dan mengikat.Dalam hal para pihak meminta salinan putusan dalambentuk cetak, permintaan disampaikan kepada pengadilantingkat pertama.Salinan putusan elektronik maupun cetak dikenakan PNBPdan materai yang dapat dibayarkan secara elektronik.L PenutupHalhal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diaturkemudian oleh Direktur

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), 2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN NIAS, dan 3. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN NIAS, tersebut;

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), DKK VS PT CITRA ASEAN UTAMA

PUTUSANNomor 2401 K/Pdt/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara:1.PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), yangdikelola Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias ic.Lanjutan Pembangunan Jembatan Sungai Muzoi dan Jalan Ruas LasaraTanoseo Ononamolo Hilimbowo, Kecamatan Hiliduho (DBH PropinsiTahun Anggaran 2009), berkedudukan di Jalan Pelud Binaka Km. 6,6Fodo Gunungsitoli

berwenangatau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan JudexFacti (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi PEJABAT PELAKSANA TEKNIS

PEJABATPELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), 2. KUASA PENGGUNAANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN NIAS, dan 3.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN NIAS, tersebut;Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Tergugat Asal/ untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Rabu tanggal 22 Januari 2014 oleh H.

Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIAKEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIANomor:129/KMA/SK/VIII/2019TENTANGPETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGANDI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIKKETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,Menimbang &. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara danPersidangan di Pengadilan Secara Elektronikmemerlukan petunjuk teknis untukmemudahkan pemahaman dalammemberikan pelayanan administrasi perkaradan persidangan di pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun2019 tentang Administrasi Perkara danPersidangan di Pengadilan Secara Elektronik;Be Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata KelolaTeknologi Informasi dan Komunikasi dilingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan di bawahnya;MEMUTUSKAN:KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANGPETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI PERKARA DANPERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARAELEKTRONIK.Menetapkan dan memberlakukan Petunjuk TeknisAdministrasi Perkara dan Persidangan

Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.OunB WDNR~willLAMPIRAN: = KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIANOMOR : 129/KMA/SK/VIII/2019TANGGAL : 13 Agustus 2019PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGANDI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIKKetentuan UmumDalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:1.Sistem Informasi Penelusuran Perkara selanjutnya disebutSIPP adalah sistem informasi yang digunakan olehPengadilan untuk memberi pelayanan terhadap pencarikeadilan yang meliputi administrasi

kesulitan dalam melakukanpendaftaran maupun menggunakan Aplikasi eCourt.Mahkamah Agung mengelola Database Pengguna TerdaftarNasional.Mahkamah Agung secara berkala memeriksa akurasiinformasi Pengguna Terdaftar dan melakukan klarifikasikepada Pengguna Terdaftar dalam hal terdapat perbedaandengan data yang tersimpan.Pengadilan Tinggi memutakhirkan Database Berita AcaraPengambilan Sumpah Advokat setiap kali dilakukanpenyumpahan Advokat di wilayah tersebut.PenutupHalhal yang belum diatur dalam petunjuk teknis

TRIJAYA PUTRA VS KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PEMATANG SIANTAR, DKK

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)PEMATANG SIANTAR , berkedudukan di Jalan Ade IrmaSuryani Nst Nomor 2 , Kelurahan Melayu , KecamatanSiantar Barat, Kota Pematang Siantar;. KEPALA DINAS BINA MARGA PROPINSI SUMATERAUTARA, berkedudukan di Jalan Sakti Lubis Nomor 7 R ;Kelurahan Sidorejo ,Kecamatan Medan Amplas, KotaMedan;.

Nomor 375 K/Pdt/20171.Bahwa Penggugat adalah Mitra Kerja dari Tergugat , Tergugat II, danTergugat Ill dimana Tergugat mendapat kuasa Pengguna Anggaran di UnitPelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pematangsiantar Dinas Bina MargaPropinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan kegiatan Paket PenangananAkibat Bencana Alam pada Jembatan air Limbah pada Jalan Propinsi Jurs.Pematangsiantar Perdagangan di Kabupaten Simalungun.

Bahwa Penggugat dan Tergugat , Tergugat II dan Tergugat III adalah MitraKerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pematang Siantar(UPTDPS) Dinas Bina Marga Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/97/KPTS/2012, tanggal3 Februari 2012 dan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD) tahun Anggaran 2012 Nomor 1.03.01.18.055.5.2.tanggal 10 Januari 2012 dimana Penggugat adalah kontraktor/Rekanan(Penyediaan Barang dan Jasa) sedangkan

Bahwa Perintah Perubahan Pekerjaan dibuat oleh KPA secara Tertuliskepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan Negosiasi Teknis dan Hargadengan Adanya Perubahan Pekerjaan maka Harus Ada Perubahan JadwalPelaksanaan Pekerjaan Akibat Adanya Perubahan Pekerjaan.

Citra Pramatra sebanyak139 Batang dan telah diperintahkan KPA (Tergugat ) dalam Rapat SCM TK tanggal 25 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) Ir.Wesly Sidabutar, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) Sariguna H. Simanjuntak ST, MT., Pengawas Lapangan PituaHutahaean, CV. Tri Jaya Putra Abdul Hasan (Direktur), Konsultan SupervisiErwin Harun (Supervisi Engineer), Robby Mawardi (Chief Inspektor). DenganPerjanjian Penggugat dengan PT.

MOHAMMAD DAWOED vs KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SMA NEGERI 1 LAWANG

PUTUSANNOMOR: 73/B/20 11/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara padatingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam sengketa antara : MOHAMMAD DAWOED, Warga Negara Indonesia, pekerjaanWiraswasta, Alamat Jalan Kauman Nomor50, Lawang 65211, Malang JawaTimur ;Selanjutnya disebut sebagai ;MELAWAN:KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SMA NEGERI 1LAWANG, tempat kedudukan

MOHAMMAD DAWOED vs KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SMA NEGERI 1 LAWANG

Selanjutnya disebutsebagai pihakPENGGUGAT/PEMBANDING; MELAWANKEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SMA NEGERI 1LAWANG. Tempat Kedudukan di Jl. Pramuka Nomor = 152Lawang Kabupaten Malang. Dalam hal ini memberi kuasa1. HERY IRIYANTO, SH, M.Si.3. SUBUR HUTAGALUNG, SH,M.Hum. ; eee4. LIS SETYANINGSIH,SH. ; er ee rrr ee re eee eee ee5. BARUNA FIRMANSYAH,SH. ; eee reece eee6.

TRIJAYA PUTRA yang diwakili oleh Abdul Hasan
Tergugat:
1.Kuasa Pengguna Anggaran KPA Unit Pelaksana Teknis Dinas Pem. Siantar UPTDS Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera yang dijabat oleh Ir.

Wesly Sidabutar
2.Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatra Utara selaku Pejabat Pengguna Anggaran PA
3.Gubernur Sumatera Utara
Turut Tergugat:
3.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK Unit pelaksana teknis Dinas Pematang Siantar Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara
4.Asisten Teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas Pematang Siantar
5.Pengawas Lapangan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pematang Siantar UPTDPS, Dinas Bina Marga dan Bina

Wesly Sidabutar
2.Kuasa Pengguna Anggaran KPA Unit Pelaksana Teknis Dinas Pem. Siantar (UPTDPS) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara
3.Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatra Utara selaku Pejabat Pengguna Anggaran PA
4.Gubernur Sumatera Utara
5.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK Unit pelaksana teknis Dinas Pematang Siantar yang bernama Sariguna H.

Simanjuntak ST.MT
6.Asisten Teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas Pematang Siantar yang bernama Pitua Hutahayan
7.Pengawas Lapangan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pematang Siantar UPTDPS yang bernama Jhon Herbet Manurung

CV TRI JAYA sebagai PENGGUGATLAWANKepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pematang Siantar. dkk sebagia PARA TERGUGAT

TUAH SAKTI MelawanPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK ) / PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK ) DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014

Komplek Pertokoan Jalan Sudirman No. 76 Bangkinang ,Kampar Riau ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Agustus 2014 ; Nama Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK ) / PEJABATPELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK ) DINASPERIKANAN KABUPATEN KAMPARPROPINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014 ; Tempat Kedudukan : Jl. Prof. M.

RINDRY CIPTA BERKAH GEMILANG
Tergugat:
1.DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA UTARA
2.UNIT PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN SIANTAR
3.PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN UPTJJ SIANTAR
4.UNIT LAYANAN PENGADAAN KELOMPOK KERJA X PK
5.LAURA CONSULTANT

PEMBANGUNAN MAKMUR SANTOSO vs KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 14B UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGADAAN BARANG / JASA (UPTBJ) WILAYAH JAWA TIMUR