SAFWAN SYAM
Termohon:
KEPALA BIDANG PEMERIKSAAN, PENAGIHAN, INTELIJEN DAN PENYIDIKAN KANWIL DJP SULSELBAR DAN TENGGGARA

PUTUSANNomor xx/Pdt.G/2019/MS.KCDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syar'iyah Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, tempat lahir Cinta Damai, 25 April 1983 (umur 35 tahun), agamaIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempattinggal di Kabupaten Aceh Tengggara, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, tempat lahir Bambel, 21 Agustus

1984 (umur 34 tahun), agamaIslam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempattinggal di Kabupaten Aceh Tengggara, sebagai Tergugat;Mahkamah Syar'iyah tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;Telah memeriksa alatalat bukti di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal18 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyahKutacane dengan register perkara

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2010, Penggugat denganTergugat melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Akta Nikah NomorXX/XXX/VI/2010, yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKabupaten Aceh Tengggara, tanggal 1 Juni 2010;Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2019/MS.KC2. Bahwa sebelum menikah, status Penggugat sebagai Perawan,sedangkan Tergugat sebagai Jejaka;3.

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersamasebagai suamiistri dengan bertempat tinggal di rumah orang tuaPenggugat di Kabupaten Aceh Tengggara, selama lebih kurang 7 (tujuh)tahun, sebagai kediaman bersama terakhir;4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;5.

Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadipada tanggal 22 April 2017, disebabkan karena Tergugat telahmenceraikan Penggugat dibawah tangan, yang pergi dari rumah kediamanbersama adalah Tergugat, Tergugat pulang kerumah bibiknya di DesaBambel, Kecamata Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, sedangkanPenggugat tetap berada di Kabupaten Aceh Tengggara.7.

Bahwa kekerasan dalam lingkup rumha tangga tersebut terjadi pada hariKamis tanggal 22 November 2018 sekira Pukul 22.00 WIB bertempatdirumah saksi di Desa Salim Pinem Il Kecamatan Tanoh Alas KabupatenAceh Tengggara; Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan alat berupabambu sebesar genggaman orang dewasa dengan panjang kurang lebih 1Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2019/PN.Ktn(satu) meter sebanyak satu kali dan juga memukul saksi denganmenggunakan tangan tangan lebih dari satu kali

dipersidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:" Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acarapemeriksaan pada tingkat penyidikan;" Bahwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan denganpemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Nur Halimah AlsHalimah; Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 November2018 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa di Desa SalimPinem II Kecamatan Tanoh Alas Kabupaten Aceh Tengggara

dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Bambel Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 7 Februari 2006 danFotocopy Kartu Keluarga No. 110215043100001, atas nama KepalaHalaman 8 dari 14 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2019/PN.KtnKeluarga Salianto, tanggal 20 November 2013, tang dikeluarkan olehKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara;" Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira Pukul22.00 WIB bertempat dirumah saksi di Desa Salim Pinem II KecamatanTanoh Alas Kabupaten Aceh Tengggara

diterangkan dalam FotocopyBuku Nikah nomor: 12/029/II/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaBambel Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 7 Februari 2006 dan FotocopyKartu Keluarga No. 110215043100001, atas nama Kepala Keluarga Salianto,tanggal 20 November 2013, tang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara;Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira Pukul22.00 WIB bertempat dirumah saksi di Desa Salim Pinem Il Kecamatan TanohAlas Kabupaten Aceh Tengggara

Kamidan yang terletak di Desa Perpat Tinggi KecamatanLawe Alas Kabupaten Aceh Tengggara. Setelan sampai di rumah SaksiAhmad Sadri Alias Ahmad Bin Alm. Kamidan, Terdakwa langsung membeli 1(satu) bungkus Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 10.000, (Sepuluh riburupiah) dari Saksi Anmad Sadri Alias Ahmad Bin Alm.

Kamidan yang terletak di Desa PerapatTinggi Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tengggara; Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Anmad Sadri Alias Ahmad Bin Alm.Kamidan, Terdakwa langsung membeli 1 (Satu) bungkus Narkotika jenisGanja seharga Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) dari Sdr. Anmad SadriAlias Anmad Bin Alm.

Kamidan yang terletak di Desa PerapatTinggi Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tengggara;=Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Ahmad Sadri Alias Anmad Bin Alm.Kamidan, Terdakwa langsung membeli 1 (Satu) bungkus Narkotika jenisGanja seharga Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) dari Sdr. Anmad SadriAlias Anmad Bin Alm.

Kamidan yang terletak di Desa Perapat Tinggi KecamatanLawe Alas Kabupaten Aceh Tengggara;Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Ahmad Sadri Alias Anmad Bin Alm.Kamidan, Terdakwa langsung membeli 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Ganjaseharga Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) dari Sdr. Anmad Sadri Alias AhmadBin Alm.

Kamidan yang terletak di Desa Perapat Tinggi KecamatanLawe Alas Kabupaten Aceh Tengggara;Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Ahmad Sadri Alias Anmad Bin Alm.Kamidan, Terdakwa langsung membeli 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Ganjaseharga Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) dari Sdr. Anmad Sadri Alias AnmadBin Alm.

Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor : 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupaten Maluku Tengggara ; 8. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,9.

Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi) ; 12. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 21/P/2003 tanggal 17 Nopember 2003 beserta lampirannya,13. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 378/RS/2003/MT tanggal 18 Nopember 2003 ; 14.

Malteng,Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor : 11/DPRD.K.MT/2000tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah TanggaDPRD kabupaten Maluku Tengggara,18101112131415Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentangOtorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluantambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada

Sekretarist DPRD besertalampirannya (termasuk Dana Asuransi),Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000,untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRDKabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima danaasuransi,Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDPTriwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk DanaAsurans1

Malteng ;Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor : 11/DPRD.K.MT/2000tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah TanggaDPRD kabupaten Maluku Tengggara ;Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentangOtorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluantambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretarist

DPRD besertalampirannya (termasuk Dana Asurans1i) ;Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000,untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD301011121314Ls1617Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima danaasuransi ;Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDPTriwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk

DESY RAULINA3 222 nono nnn nn nnn nen nn ee neeKesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, beralamatdi Jalan Sukarno Hatta Giri Menang Gerung, Kabupaten LombokBarat, Propinsi Nusa Tenggara Barat;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/T ERGUGAT ; Lawan:Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Batu Kemalik,Rt. 002, Rw. 00, Desa Penimbung, Kecamatan Gunung Sari,Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tengggara Barat,pekerjaan Petanl

AMAQ NAPISAH, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun BatuKemalik, Rt. 002, Rw. 00, Desa Penimbung, Kecamatan GunungSari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tengggara Barat,pekerjaan Buruh; 222 nne ne nen neem nenaSelanjutnya disebut sebagai TERBANDING/PENGGUGAT II;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 09/ADV.Redy&Rkn/SK.TUN/V1/2019, tertanggal 15 Juni 2019 memberikan Kuasa kepada:1. AKHMAD SUHAIDI, S.H.;2. SAEFUL AKBAR, SAg.,M.H. j 272 272 22 eo eee nee nee eee3. SATRIO EDI SURYO, S.H.

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan saksisaksidipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Saksi , PAULUS TULUNG alias OSU (disumpah):Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalahpemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa II kepadaSaksi;Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2012 sekitar jam16.00 wita bertempat di perkebunan Pinakoan Desa Toundanouw AtasKecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tengggara

korbandianiaya para taerdakwa dengan menggunahkan kayu;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidakmembenarkan dan keberatan;Saksi 3, ROBERT KATUPAYAN alias EMBO (disumpah);10Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalahpemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa II kepadaSaksi;Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2012 sekitar jam16.00 wita bertempat di perkebunan Pinakoan Desa Toundanouw AtasKecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tengggara

recht lebih tepat diterjemahkansecara terangterangan istilah mana mempunyai arti yang berlainan denganOpenbaar atau dimuka umum dimana terang terangan berarti tidak secarabersembunyia jadi tidak perlu dimuka umum, cukup tidak diperdulikan apaada kemungkinan orang lain dapat melihatnya15Menimbang bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada haripada hari Selasa tanggal 16 Maret 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat diperkebunan Pinakoan Desa Toundanouw Atas Kecamatan Touluaan KabupatenMinahasa Tengggara

Bahwa setelah 2 minggu berada di Desa Tumbur Maluku Tenggara Barat Terdakwatidak melapor ke Kodim 1507/Saumlaki Kab Maluku Tenggara Barat kemudian padatanggal 07 Juni 2015 Terdakwa dilaporkan oleh Babinsa Koramil Wertamrian keMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangProvost Kodim 1507/Saumlaki Kab Maluku Tengggara Barat karena saat itu Terdakwatidak ada dirumah orangtua sedang ada urusan di Ambon kemudian pada tanggal 08Juni 2015 sekira malam hari Terdakwa menghadap Dandim 1507/Saumlaki KabMaluku Tenggara

Bahwa setelah 2 minggu berada di Desa Tumbur Maluku Tenggara Barat Terdakwatidak melapor ke Kodim 1507/Saumlaki Kab Maluku Tenggara Barat kemudian padatanggal 07 Juni 2015 Terdakwa dilaporkan oleh Babinsa Koramil Wertamrian keMenimbangMenimbangMenimbangProvost Kodim 1507/Saumlaki Kab Maluku Tengggara Barat karena saat itu Terdakwatidak ada dirumah orangtua sedang ada urusan di Ambon kemudian pada tanggal 08Juni 2015 sekira malam hari Terdakwa menghadap Dandim 1507/Saumlaki KabMaluku Tenggara Barat

Bahwa benar setelah 2 minggu berada di Desa Tumbur Maluku Tenggara BaratTerdakwa tidak melapor ke Kodim 1507/Saumlaki Kab Maluku Tenggara BaratMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangkemudian pada tanggal 07 Juni 2015 Terdakwa dilaporkan oleh Babinsa KoramilWertamrian ke Provost Kodim 1507/Saumlaki Kab Maluku Tengggara Barat karenasaat itu Terdakwa tidak ada dirumah orangtua sedang ada urusan di Ambon kemudianpada tanggal 08 Juni 2015 sekira malam hari Terdakwa menghadap Dandim 1507/Saumlaki Kab Maluku

Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor: 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupaten Maluku Tengggara,8. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,9.

Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),12. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 21/P/2003 tanggal 17 Nopember 2003 beserta lampirannya,13. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 378/RS/2003/MT tanggal 18 Nopember 2003,14.

Malteng,Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor: 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang PembentukanPanitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupaten Maluku Tengggara,Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD KabupatenMaluku Tenggara,Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untukkeperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada SekretaristDPRD

beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp.1.410.000.000, untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan danAnggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftarlampiran penerima dana asuransi,Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD besertalampirannya (termasuk Dana Asuransi),Surat Permintaan

dimana Laporan tersebut tidak memenuhiunsur untuk ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat formil UndangundangNomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah Pasal 249 ayat (4) dan Peraturan Bawaslu Nomor 14Tahun 2012 TentangTata Cara PeLaporanDan Penanganan Pelanggaran PemilihanUmum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Pasal 7; Bahwa sesuai dengan rekomendasi dari Bawaslu Propinsi Nusa Tengggara

Timurdalam Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Model B.13DD dugaanpelanggaran bisa dilaporkan Pelapor kepada pihak Kepolisian sebagai tindak pidanaumum dan Terdakwa telah membuat Laporan ke Polda Nusa Tengggara Timur;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) jepit penerimaan Laporan Nomor : 17/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 21 April2014 (yang dilegalisir) ; 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan Nomor : 17/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 21April 2014 (yang dilegalisir

dimana Laporan tersebut tidak memenuhiunsur untuk ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat formil UndangundangNomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah Pasal 249 ayat (4) dan Peraturan Bawaslu Nomor 14Tahun 2012 TentangTata Cara PeLaporanDan Penanganan Pelanggaran PemilihanUmum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Pasal 7; Bahwa sesuai dengan rekomendasi dari Bawaslu Propinsi Nusa Tengggara

Timurdalam Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Model B.13DD dugaanpelanggaran bisa dilaporkan Pelapor kepada pihak Kepolisian sebagai tindak pidanaumum dan Terdakwa telah membuat Laporan ke Polda Nusa Tengggara Timur;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas apakah Terdakwa dapatdipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umummaka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kpersidangan oleh Penuntut

Timur dimana Laporan tersebut tidak memenuhi unsur untuk ditindak lanjuti karenatidak memenuhi syarat formil Undangundang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan UmumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Pasal 249 ayat (4) danPeraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 TentangTata Cara PeLaporanDan PenangananPelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 7 dansesuai dengan rekomendasi dariBawaslu Propinsi Nusa Tengggara

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor:5203050505740004 tanggal 04/08/2016 yang dikeluarkan oleh PemerintahDaerah Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tengggara Barat, telahbermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode (P.1)2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor:5203044508820001 tanggal 09/09/2016 yang dikeluarkan oleh PemerintahDaerah Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tengggara Barat, telahbermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode (P.2)Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon dan Pemohon II telahmengajukan saksisaksi sebagai berikut :Saksi 1.

Malteng,6) Keputusan Gubernur Maluku Nomor 123 Tahun 2002 tanggal 24 Juli 2002 tentangPeresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab.Malteng,7) Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor : 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupatenMaluku Tengggara,8) Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentangPengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,9) Keputusan Bupati Malteng

Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang OtorisasiAnggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP TriwulanIV Tahun 2002 pada Sekretarist DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),10) Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000, untukpembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten MalukuTenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,11) Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R

Malteng,7) Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor : 11/DPRD.K.MT/2000tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah TanggaDPRD kabupaten Maluku Tengggara,8) Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,9) Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentangOtorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahanUUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretarist

DPRD beserta lampirannya(termasuk Dana Asuransi),10) Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000,untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD KabupatenMaluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,11) Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDPTriwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi

melanggar Pasal117 Ayat (4) UndangUndang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISTER SAGALA denganpidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Denda sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;Menyatakan barang bukti berupa :255 (dua ratus lima puluh lima) lembar kertas suara Pilkada KabupatenTobasa yang sudah digunakan/yang sudah dicoblos di TPS I DusunSitarak Desa Lumban Rau Tengggara

melakukan tindak pidana dengan sengajamemberikan suara lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) TPS pada waktupemungutan suara" ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama (satu) bulan dan 15 (ima belas hari) dan denda Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) subsidair (satu bulan kurungan) ;Menetapkan barang bukti berupa :255 (dua ratus lima puluh lima) lembar kertas suara Pilkada KabupatenTobasa yang sudah digunakan/yang sudah dicoblos di TPS II DusunSitarak Desa Lumban Rau Tengggara

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untukmengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate dan Kecamatan UjungPandang, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama KecamatanMandongan, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tengggara palinglambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukumtetap.Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara inidiputus menurut hukum dengan seadiladilnya (ex aequo et bono).Bahwa pada hari dan

Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor : 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupaten Maluku Tengggara,8. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,9.

Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi), 12. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 21/P/2003 tanggal 17 Nopember 2003 beserta lampirannya,13. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 378/RS/2003/MT tanggal 18 Nopember 2003,14.

Malteng,Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor : 11/DPRD.K.MT/2000tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah TanggaDPRD kabupaten Maluku Tengggara,Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentangOtorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluantambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretarist

DPRD besertalampirannya (termasuk Dana Asuransi),181011121314151617Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp.1.410.000.000, untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan danAnggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftarlampiran penerima dana asuransi,Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untukkeperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya(termasuk Dana

Malteng,Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor : 11/DPRD.K.MT/2000tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah TanggaDPRD kabupaten Maluku Tengggara,Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentangOtorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan301011121314151617tambahan UUDP Triwulan ITV Tahun 2002

pada Sekretarist DPRD besertalampirannya (termasuk Dana Asuransi),Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp.1.410.000.000, untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan danAnggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftarlampiran penerima dana asuransi,Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untukkeperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya(termasuk Dana

Maluku Tengggara. Bahwaselanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju langgur untukmenemui Saksi Ruslani Kobarubun Alias Lefen. setelah bertemu denganSaksi Ruslani Kobarubun Alias Lefen, Terdakwa mengatakan kepada RuslaniKobarubun Alias Lefen Om pulang kampung dulu sudah karena nanti maujemput istri di Kebun, saya masih di kota untuk isi togel on line, jadi om tolongantar saya ke SH dulu.

Maluku Tengggara untuk bertemu denganSaudari Supiah Fernatubun Alias Poli. Setelah Terdakwa dan Saksi RuslaniKobarubun Alias Lefen tiba disana, selang beberapa menit kemudian SaudariHalaman 3 dari halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2019/PT AMBSupiah Fernatubun Alias Poli juga tiba di tempat tersebut.

Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor: 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupaten Maluku Tengggara,8. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,9.

Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),12. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 21/P/2003 tanggal 17 Nopember 2003 beserta lampirannya,13. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 378/RS/2003/MT tanggal 18 Nopember 2003,14.

Malteng,Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor: 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang PembentukanPanitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupaten Maluku Tengggara,Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD KabupatenMaluku Tenggara,Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untukkeperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada SekretaristDPRD

beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp.1.410.000.000, untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan danAnggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftarlampiran penerima dana asuransi,Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD besertalampirannya (termasuk Dana Asuransi),Surat Permintaan

Nyonya QM, Sarjana qukum, lahir di Kendari, padatanggal 22111976 (dua puluh dua November seribu sembilan ratus tujuhpuluh enam), Warga Negara Indonsesia, Wiraswasta, bertempat tinggal diKendari Jalan Malaka Blok J1 Nomor 08 Citra Land, Rukun Tetangga 035,Rukun Warga 011 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia Kota Kendari,Provinsi Sulawesi Tengggara, pemegang Kartu Tanda Penduduk denganNomor Induk Kependudukan : 7471086211760001;4.

Haryono Nomor 78,Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan Anaiwoi, KecamatanKadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tengggara, pemegang Kartu TandaPenduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3578277004810005;5.

Tuan QM, Sarjana Hukum, Magister Hukum lahir di Kendari,pada tanggal 28061982 (dua puluh delapan Juni seribu sembilan ratusdelapan puluh dua), Warga Negara Indonsesia, Wiraswasta, bertempattinggal di Kendari, Jalan Dowiawi Nomor 21 Rukun Tetangga 21 RukunWarga 004, Kelurahan BenuBenua Kecamatan Kendari Barat Kota KendariProvinsi Sulawesi Tengggara, pemegang Kartu Tanda Penduduk denganNomor Induk Kependudukan : 7471052806820002; Untuk selanjutnya disebut Para Pihak Kedua; Para Penghadap terlebih dahulu

Pemohon direkomendasikansebagai Wakil Ketua Cabang Wilayah Nusa Tengggara Barat sesuai denganrekomendasi Kapolda Nusa Tenggara Barat Nomor : B/5877/X1/2016/DitBinmas;5.Bahwa lebih kurang sejak Bulan November 2016 berturutturut hingga BulanMaret tahun 2018 Termohon sering meminta bercerai dan berpisah denganPemohon secara baikbaik tanpa saling menyakiti dengan syarat diberikanuang Pesangon jatah hidup di Surabaya;6.Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan dan membina rumahtangga yang sudah lama

Bahwa sebelum rencana Pemohon untuk membawa Termohon dan anak anak pindah dantinggal di Sulawesi Tengggara terlaksana, pada tanggal 22 April 2010 Termohon pergi darirumah dengan membawa anak yang kedua yang bemama ANAK2tanpa membertahu ( pamt ) pada Pemohon yang mash kerja di Sulawesi Tenggara maupun membertahukeluarga Pemohon, sedang anak yang pertama yang bemama ANAK di tinggalkan begitusaja di rumah hingga kemudian diasuh okh orang tua Pemohon ; 7.