009948115T12004 tertanggal 1 September 2004 secara khusus untuk mlakukn tindakar, hukUm menjual hart warisa dan AlmrhUrn JOKO MULYONOyaitu : sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No.422, Luas 434 m2, (empat tiga puluh empat)m2, atas nama JOKO MULYONO, Desa/Kelurahan Plintahan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;

2012 dimana padaakhirnya Tergugat telah meninggalkan rumah tangganya dengan Penggugatkurang lebih 3 (tiga) tahun dan memilih tinggal di Jalan Pekojan Tengahnomor 12 Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah KotaSemarang bersama orang tua Tergugat ;bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat danTergugat tersebut kebanyakan disebabkan karena Tergugat sangatPencemburu dan mempunyai sikap yang tidak semestinya dalam mendidikanakanak dan selalu mengeluarkan katakata dan tindakar

sebelah : Ulara : dengan bidang tanah milk bapak Sipranus da Sila; Selatan : dengan jalan raya MaumereMagepanda; Timur : dengan bidang tanah milik bapak Siprianus da Silva; Barat : dengan bidang tanah milik bapak Siprianus da Silva;adalah harta pusaka/turun temurun dari kakek/nenek Penggugat bernamaMo'an Wodadan Du'a Pagan;Menyatakan hukum, Penggugat adalah cucu dan Mo'an Woda dan Du'aPagan yang oleh karenanya berhak untuk mewarisi/melanjutkan hak atasobyek tanah sengketatersebut;Menyatakan hukum, tindakar

Melawan hukum dalam ari formil adalah segala tindakar/perouatan yangbertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku sedangkandalam pengertian melawan hukum dalam arti materil mempunyai cakupan yang lebihluas dimana perouatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuar/aturan tertulisjuga dapat diartkan bertentangan dengan aturanketentuan yang tidak tertulis yangmana perouatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilanatau perbuatan tersebut bertentangan dengan

dimaksud dengan AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik (AAUPB) adalah meliputi asas Kepastian Hukum, Tertib PenyelenggaraanNegara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Akuntabilitas sebagaimanadimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.Bahwa Tergugat justru telah bertindak dengan mengutamakan pembangunan untukkepentingan umum harus tetap berjalan sehingga dalil gugatan Penggugat yang padapokoknya menyatakan bahwa tindakar

Barwa dai tutir 42 dari 4.3 secara tegas telah terbantahkanpada butir 4 1) adiatas, karena Tergugat selalu berusaha menjagadanmelindungiisteritermasuk tidak melakukan /tindakar kekerasan,; sehingga kalau Penggugat menyatakan . pernah di cekik leher dan membekap bibir Penggugat hinggaberdarah, tentunya Penggugat sudah melaporkan kejadiantersebut kepada Kepolisian setempat karena Penggugat adalahorang yang mengerti hukum;Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam butir 4.4 harusditolak secara tegas, karena

Bahwa atas tindakar/Perbuatan Para Tergugat sebagaimana tersebut dialas,sehingga Penggugat tidak mendapatkan hak Penggugat untuk mengajar jugabelum mendapatkan kesempatan sebagai penerima tunjangan sertifikasi guruseperti yang didapatkan orang lain serta hakhak Penggugat yang lainnyaseperti:a. Uang kesejahtraan dari SMP PGRI Serpong karena tidak diberi jadwalmengajar pada tahun ajaran 2010/2011, 2011/2012 dstb.

Kedua dalil tersebut salingbertentangan, sehingga Gugatan Penggugat dK tidak jelas dan harusdinyatakan ditolak;Dalam butir 7 sampai dengan 16 gugatan, Penggugat dK mendalilkanbahwa gugatan diajukan atas dasar tindakar Tergugat Il yang melakukanpenagihan dengan caracara melawan hukum. Selanjutnya dalam butir 17gugatan, didalilkan bahwa Tergugat dK sebagai pihak yang memberitugas kepada Tergugat Il telah lalai mengontrol tindakan Tergugat Il.

Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU):1) Debitor melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum; dan2) Tindakan/perbuatan hukum tersebut merugikan Kreditomya; dan3) Tindakar/perouatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan oleh Debitorberdasarkan Perjanian dar/atau UndangUndang; dan4) Pada saat tindakan/perbuatan tersebut dilakukan, Debitor mengetahui atausepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugianbagi Kreditomya; dan5) Pada saat tindakan/perouatan tersebut dilakukan