Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo tidak berwenang, tidak memiliki alasan yang cukupmenilai ,menganulir putusan Pengadilan yang sudah ada baik itu dalamLembaga Peradilan Umum yang sama tingkatnya in casu putusan PengadilanNegeri Bajawa No 07/ Pdt.G/2010/PN.Bjw, apalagi terhadap putusanpengadilan yang lebih tinggi cq Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.51/Pdt/2011/PTK dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 529 K / PDT/2012karena itu tidaklah salah didalam mempertimbangkan dan tidak

Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo tidak berwenang , tidak memiliki alasan yangcukup menilai ,menganulir putusan Pengadilan yang sudah ada baik itu dalamLembaga Peradilan Umum yang sama tingkatnya in casu putusan PengadilanNegeri Bajawa No 07/ Pdt.G/2010/PN.Bjw, apalagi terhadap putusanPengadilan Tinggi Kupang.

Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo tidak berwenang, tidak memilikialasan yang cukupmenilai ,menganulir putusan Pengadilan yang sudah ada baik itu dalamLembaga Peradilan Umum yang sama tingkatnya in casu putusan PengadilanNegeri Bajawa No. 07/ Pdt.G/2010/PN.Bjw, apalagi terhadap putusanpengadilan yang lebih tinggi cq Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.51/Pdt/2011/PTK dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 529 K / PDT/2012karena itu tidaklah salah didalam mempertimbangkan dan tidak

Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo tidak berwenang, tidak memilikialasan yang cukupmenilai ,menganulir putusan Pengadilan yang sudah ada baik itu dalamLembaga Peradilan Umum yang sama tingkatnya in casu putusan PengadilanNegeri Bajawa No 07/ Pdt.G/2010/PN.Bjw, apalagi terhadap putusanpengadilan yang lebih tinggi cq Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.51/Pdt/2011/PTK dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 529 K / PDT/2012karena itu tidaklah salah didalam mempertimbangkan dan tidak

Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo tidak berwenang, tidak memilikialasan yang cukupmenilai, menganulir putusan Pengadilan yang sudah ada baik itu dalamLembaga Peradilan Umum yang sama tingkatnya in casu putusan PengadilanNegeri Bajawa No 07/ Pdt.G/2010/PN.Bjw, apalagi terhadap putusanpengadilan yang lebih tinggi cq Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.51/Pdt/2011/PTK dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 529 K / PDT/2012Pengadilan Tinggi Kupang.

Apabila antara pihakpihak yang sama menangani suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atausama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain;f.

Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atausama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain;f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata.Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor 209 PK/TUN/2016AlasanAlasan Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali;A.

Apabila Antara PihakPihak Yang Sama Mengenai Suatu Soal YangSama, Atas Dasar Yang Sama Oleh Pengadilan Yang Sama AtauSama Tingkatnya Telah Diberikan Putusan Yang Bertentangan SatuDengan Yang Lain.1.Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia denganPerkara Nomor 207 K/TUN/2015 tertanggal 11 Juni 2015 telahbertentangan dengan:a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia denganPerkara Nomor 204 K/TUN/2015, tertangal 21 Mei 2015; danb.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia denganPerkara Nomor 205 K/TUN/2015, tertangal 21 Mei 2015.Dimana ketiga Putusan Kasasi tersebut di atas, samasama terkaitsuatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yangsama atau sama tingkatnya (yaitu Pengadilan Tata Usaha NegaraJambi pada tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan pada tingkat banding serta Mahkamah Agung pada tingkatKasasi).Berikut adalah perkaraperkara yang melibatkan PemohonPeninjauan Kembali, terkait dengan

Bahwa sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikanpada tabel diatas, dapat dilinat apabila dalam gugatan perkara aquo telah melibatkan pihakpihak yang sama mengenai suatu soalyang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atausama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain, knususnya pada tingkat kasasi, olen karenanyasangatlah beralasan apabila Pemohon Peninjauan Kembalimemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembaliyang mengadili perkara

yangkemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;b apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yang bersifatmenentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;c apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari padayang dituntut;d apabila mengenai sesuatu. bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya;e apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasaryang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya

Bahwa, bukti baru (novum) tersebut telah menunjukkan dan membuktikan adanya duaputusan yang saling bertentangan satu dengan yang lain, antara pihakpihak yangsama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yangsama atau sama tingkatnya, yakni:PUTUSAN KASASI MA NOMOR : 591k/Pdt.Sus/2009 tertanggal 14 September2009 (dalam perkara a quo).denganPUTUSAN KASASI M.A.

No. 3 tahun 2009, yang petikannya berbunyi, sebagai berikut :b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yang bersifatmenentukanyang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasaryang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusanyang bertentangan satu dengan yang lain:5 Bahwa, pada permohonan kasasi perkara yang lain, terdapat isi petitum yangsama dengan petitum balasan

perselisihan hubungan industrial yangjuga terdaftar pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat dengan Nomor : 323/PHI.G/2008/PN.JKT.PST. jo putusan kasasi Nomor No. 542K/Pdt.Sus/2009, tanggal 15 September 2009.6 Bahwa, terkait atas dua perkara yang sama tersebut, Pemohon PK telahmenerima dua putusan (kasasi) yang saling bertentangan satu dengan yang lain, antarapihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama olehPengadilan yang sama atau sama tingkatnya

UndangUndang No. 3 tahun 2009,yang petikannya berbunyi, sebagai berikut:e. apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikanputusan yang bertentangan satu dengan yang lainApabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut:8.

In casuklaim hak Termohon PK atas tanah sengketa berdasarkan akta jual belitersebut, secara sah dan mengikat BATAL DEMI HUKUM, terhitung sejaktanggal tersebut diatas ;Dengan merujuk pada Pasal 67 sub e UU No.14 Tahun 1985 yang berbunyi :Apabila antara pihakpihak yang sama, mengenai soal yang sama atausama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu denganyang lain ;Unsurunsurnya yakni : Antara pihak yang sama, yakni Pemohon PK dan Termohon PK Mengenai soal yang sama atau sama tingkatnya

TUN/1998/PT.TUN.Uj.Pdg. yang telah berkekuatan hukumm tetapdan bersifat mengikat untuk ditaati yang menyatakan Akta Jual Beli No.99/JB/08/XII/1994 tanggal 24 Desember 1994 ; Soal yang sama atau sama tingkatnya yakni putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara tersebut yang inti pertimbangan hukumnya samamengenai soal dan pihak yang sama dalam Putusan Pengadilan TinggiUjung Pandang No. 376/Pdt/1998/PT.Uj.Pdg yang telah dibatalkan olehHakim Agung dalam putusannya tanggal 3 April 2001 yang dimohonkanpeninjauan

Foto copy ugeran Kelurahan Kragilan No. 77 (H Il) ;Tentang adanya putusan yang bertentangan satu sama lain oleh Pengadilanyang sama atau tingkatnya :Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh para PemohonPenijauan Kembali dapat diterima berdasar Pasal 67 huruf e UndangUndangNo. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi : apabila antarapihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang samaoleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan

Padahal isi dari gugatan adalah sama, dan pihaknyajuga sama ;Dengan demikian, terjadi pertentangan antara putusan yang satu denganputusan yang lain terhadap perkara yang diajukan oleh pihakpihak yang samamengenai soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang samaatau sama tingkatnya.

Foto copy ugeran Kelurahan Kragilan No. 77 (H Il) ;Tentang adanya putusan yang bertentangan satu sama lain oleh Pengadilanyang sama atau tingkatnya :Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh para PemohonPenijauan Kembali dapat diterima berdasar Pasal 67 huruf e UndangUndangNo. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi : apabila antarapihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang samaoleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan

Padahal isi dari gugatan adalah sama, dan pihaknyajuga sama ;Dengan demikian, terjadi pertentangan antara putusan yang satu denganputusan yang lain terhadap perkara yang diajukan oleh pihakpihak yang samamengenai soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang samaatau sama tingkatnya.

(Rp 15.000 x 50 = 750.000). dan setiap pemain yang yang menangakan di potong komisi agen 10% di setiap tingkatnya. Dan Judi tebaktebakan angka(TOGEL) tersebut akan di buka pada pukul 17.40 hari itu juga. DAN APABILA ADANOMOR YANG DI BELI OLEH SAKSI Rostan Alias alex yang kena, maka terdakwamembayarkan uang nya kepada saksi Rostan alias Alex sesuai dengan rumus dari totalharga yang di beli. dan selanjutnya saksi Rostan alias alex menyerahkan uangtersebut kepada pembeli yang menang.

(Rp 15.000 x 50 = 750.000). dan setiap pemain yang yang menangakan di potong komisi agen 10% di setiap tingkatnya. Dan terdakwa akan dan Juditebaktebakan angka (TOGEL) tersebut akan di buka pada pukul 17.40 hari itu juga.Bahwa pekerjaan sebagai agen judi togel sudah terdakwa tekuni selamasatu tahun dan selama satu tahun tersebut terdakwa telah memperoleh keuantungan +15.000.000 (lima belas juta rupiah). Adapun uang tersebut sudah terdakwa pergunakanuntuk keperluan seharihari.

Dalam Risalah Peninjauan Kembali pemohon Peninjauan Kembali telahmengemukakan dengan jelas alasan yang dijadikan dasar PermohonanPeninjauan Kembali yakni adanya putusan yang bertentangan satu denganyang lain oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya antar pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama sebagaimana ketentuanHal. 16 dari 29 hal. Put.

No. 305 PK/Pdt/2011Alasan Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali :Adapun alasan Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan PermohonanPeninjauan Kembali adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 huruf(e) Undang Undang Mahkamah Agung, yaitu :"Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain ;Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1332 K/Pdt/2008

Oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya. Pasal 67 huruf (e) Undang Undang Mahkamah Agung juga mensyaratkanbahwa putusan yang saling bertentangan tersebut dijatunkan olehpengadilan yang sama atau sama tingkatnya, baik hal itu oleh pengadilanyang berada dalam lingkungan peradilan yang sama atau oleh pengadilanyang berada dalam lingkungan peradilan yang berbeda ;.

Oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya :. Pasal 67 huruf (e) Undang Undang Mahkamah Agung juga mensyaratkan,bahwa putusan yang saling bertentangan tersebut dijatunkan olehPengadilan yang sama atau sama tingkatnya, baik hal itu oleh PengadilanHal. 25 dari 29 hal. Put. No. 305 PK/Pdt/2011yang berada dalam lingkungan peradilan yang sama atau oleh Pengadilanyang berada dalam lingkungan peradilan yang berbeda ;b.

PemerintahProvinsi/Kabupaten/Kota ditempuh upaya administratif ketatanegaraandengan difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, serta tidak melakukanupaya penyelesaian di lembaga peradilan;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negaratertinggi selain melaksanakan fungsi Peradilan di tingkat kasasi danpeninjauan kembali, berwenang juga untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan permohonan keberatan hak uji materiil peraturan perundangundangan di bawah undangundang dengan peraturan perundangundanganyang tingkatnya

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 541 K/TUN/2015 tertanggal08 Desember 2015, mengandung kesalahankesalahan dan melampaukewenangan dalam mengadili pada tingkat kasasi yaitu :Pasal 67 ayat (5) : Apabila antara pihakpihak yang sama, mengenai suatuhal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atausama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu denganyang lain;Bahwa sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara yangberlaku di Indonesia, bahwa pemeriksaan tingkat

ketiga majelis Hakim Agung menyatakan judexfacti telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan hukumdalam putusan dikarenakan dalam gugatan dan jawaban pihak terdapatperbedaan lokasi maka hakekat perkara a quo adalah masalah kepemilikanyang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Umum;Bahwa dengan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinyamenyebabkan putusan a quo bertentangan antara pihakpihak yang sama,mengenai suatu hal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilanyang sama atau sama tingkatnya

sesuai putusan mahkamah Agung Nomor534 K/TUN/2015 tanggal 23 November 2015 yang menyatakan: Bahwadengan demikian hakikat perkara a quo adalah masalah kepemilikan yangmenjadi kewenangan absolute peradilan umum.....dst, maka berdasarkanpertimbangan hukum Hakim Agung yang memeriksa perkara a quo adalahkeliru dalam menerapkan hukumnya, maka Permohonan peninjauanKembali memperbandingkan antara pihakpihnak yang sama, mengenaisuatu hal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang samaatau sama tingkatnya

GENI merupakan kakak tingkatnya di kampus STBA,Terdakwa lalu menerima titipan tas ransel warna coklat yang berisi narkotikajenis ganja tersebut lalu menyimpannya di dalam lemari yang ada di UnitKegiatan Mahasiswa kampus STBA.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT LaboratoriumUji Narkoba Badan Narkotika Nasional No : 408 AS/VII/2018/BALAI LABNARKOBA tanggal 25 Juli 2018 yang ditandatangani oleh PemeriksaMaimunah, S.Si., M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si Apt. serta diketahuioleh

GENI merupakan kakak tingkatnya di kampus STBA,Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2018/PN.Bag.Terdakwa lalu menerima titipan tas ransel warna coklat yang berisi narkotikajenis ganja tersebut lalu menyimpannya di dalam lemari yang ada di UnitKegiatan Mahasiswa kampus STBA.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT LaboratoriumUji Narkoba Badan Narkotika Nasional No : 408 AS/VII/2018/BALAI LABNARKOBA tanggal 25 Juli 2018 yang ditandatangani oleh PemeriksaMaimunah, S.Si., M.Si

GENI merupakan kakak tingkatnya di kampus STBA, Terdakwa lalumenerima titipan tas ransel warna coklat yang berisi narkotika jenis ganjatersebut lalu menyimpannya di dalam lemari yang ada di Unit KegiatanMahasiswa kampus STBA.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPTLaboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No : 408AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Juli 2018 yangditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si dan Rieska DwiWidayati, S.Si., M.Si Apt. serta diketahui

Terdapatnya putusan yang saling bertentangan mengenai suatu soal yangsama atas dasar pengadilan yang sama tingkatnya ;Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 073 PK/PDT.SUS/20083.

Agam terhadap Pemohon, karena antara Pemohondengan Termohon masih dalam berperkara di Pengadilan TataUsaha Negara mengenai kedudukan Pemohon yang dialihfungsikan oleh Termohon ke jabatan lain yang mengakibatkankerugian bagi Pemohon, lebihlebih gugatan Pemohon telahdikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yangmengakibatkan sulitnya mengajukan permohonan Eksekusi olehPemohon nantinya ;Ad.2 Terdapatnya putusan yang saling bertentangan mengenai suatu soalyang sama atas dasar Pengadilan yang sama tingkatnya

Ibar Paladengi, SE, MM dipensiunkan/diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPD Sultra No. 004/Kpts/Dir.BPD/2010 tertanggal 18 Januari 2010;Bahwa walaupun kedua perkara sebagaimana dikemukakan di atas adalah sama,namun mengenai putusan atas kedua perkara tersebut oleh pengadilan yangsama tingkatnya ternyata memperoleh putusan yang berbeda yaitu amar putusanMahkamah Agung RI No.455 K/Pdt.Sus/2011 tertanggal 24 Agustus 2011antara Pemohon dengan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara padapokoknya

Tenggara (sebagai Tergugat/Pemohon Kasas1);Bahwa fakta hukum tersebut di atas, sungguh patut menurut hukum bila PutusanMahkamah Agung RI No.455 K/Pdt.Sus/2011 tertanggal 24 Agustus 2011antara Pemohon dengan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggaradiajukan untuk diperiksa dalam persidangan peninjauan kembali berdasarkansalah satu alasan peninjauan kembali atas suatu putusan yaitu : Apabila antarapihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang samaoleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya

memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat tersebut yangditerbitkan oleh Tergugat atas nama EKO LUKITO.2 Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undangundang RI Nomor 14 tahun 1985 tentangMahkamah Agung berisi : Permohonan Peninjauan Kembali Putusan PerkaraPerdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanyaberdasarkan alasanalasan antara lain butir e yang berbunyi :Apabila antara pihak pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasaryang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya

HARYONO WONGSO WIJOYO tersebut , 2.WILLIYANTO tersebut , sedangkan Termohon Kasasi nya adalah juga orang/pihak yang sama yaitu: EKO LUKITO.4 Bahwa dalam 2 Putusan tersebut diatas, mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya, tetapi telahdiberikan Putusan yang bertentangan satu dengan yang lain yaitu :e Persoalannya adalah tentang tanah bangunan rumah Sertipikat Hak MilikNo. 1150 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan, Kabupaten Jombang luas 359m2 atas

Nomor 534 K/TUN/2015, tanggal 23November 2015, mengandung kesalahankesalahan dan melampauikewenangannya dalam mengadili pada tingkat kasasi yaitu Pasal 67 ayat(5) menyebutkan: Apabila antara pihakpihak yang sama, mengenai suatuhal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atausama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu denganyang lain ; Bahwa sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara yangberlaku di Indonesia, bahwa pemeriksaan pada tingkat kasasi hanyalahmemeriksa

Putusan Sela Nomor 79 PK/TUN/2016pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yangbertentangan satu dengan yang lain, dimana dapat dilihat dengan bunyipertimbangan hukumnya yang menyatakan: Bahwa uraian pada suratgugatan...... Penggugat/Termohon Kasasi mendalilkan mempunyai tanahseluas 20.000 M? di daerah Sungai Talang ....... dst :Bahwa selanjutnya putusan Mahkamah Agung R.I.

Nomor 534K/TUN/2015, tanggal 23 November 2015, pada paragraf 4 halaman 27 yangmenyatakan: Bahwa dengan demikian hakikat perkara a quo adalahmasalah kepemilikan yang menjadi kewenangan absolut peradilanumum...dst, maka berdasarkan pertimbangan hukum Hakim Agung yangmemeriksa perkara a quo adalah keliru dalam penerapan hukumnya, makaPemohon Peninjauan Kembali memperbandingkan antara pihakpihak yangsama, mengenai suatu hal yang sama atas dasar yang sama, olehpengadilan yang sama atau sama tingkatnya

Terdapatnya putusan yang saling bertentangan mengenai suatu soalyang sama atas dasar pengadilan yang sama tingkatnya ;Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 073. PK/PDT.SUS/20083.

No. 073 PK/PDT.SUS/2008mengakibatkan sulitnya mengajukan permohonanEksekusi oleh Pemohon nantinya ;Ad.2 Terdapatnya putusan yang saling bertentangan mengenai suatu soalyang sama atas dasar Pengadilan yang sama tingkatnya, yaituPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan PutusanPanitia Penyelesaian Perselisihnan Perburuhan Propinsi SumateraBarat ;Bahwa Pemohon dahulunya sebagai Kepala PDAM unit Batu Kambing,setelah itu berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 12/KPTS/PDAMAG/2001 tanggal 12 Pebruari

Apabila antara pihakpihak yang sama, mengenai suatu hal yang sama atasdasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain ;6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatukekeliruan yang nyata ;Bahwa putusan Mahkamah Agung R.I.

Nomor: 535 K/TUN/2015 tertanggal 23November 2015, mengandung' kesalahankesalahan dan melampauikewenangannya dalam mengadili pada tingkat kasasi yaitu Pasal 67 ayat (5):Apabila antara pihakpihak yang sama, mengenai suatu hal yang sama atasdasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain ;Bahwa sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara yangberlaku di Indonesia, bahwa pemeriksaan pada tingkat kasasi hanyalahHalaman

Nomor: 535 K/TUN/2015 tertanggal 23 November 2015,pada paragraf 3 dan 4 halaman 26 dan 27 terlihat jelas bahwa Majelis HakimKasasi telah memasuki pada penilaian alatalat bukti yaitu perbedaan objektanah bukan pada masalah penerapan hukum cacat hukum secara poseduralterhadap penerbitan putusan pejabat tata usaha negara tersebut, sehinggabertentangan antara pihakpihak yang sama, mengenai suatu hal yang samaatas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang

Undangundang Nomor5/2004 tentang perubahan Undangundang Nomor 14/1985 tentang MahkamahAgung ;2 Antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang samaoleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yangbertentangan satu dengan yang lain. (Pasal 67 huruf e Undangundang Nomor14/1985 tentang Mahkamah Agung jo.

PUJOPRABOWO, sehingga seharusnya surat dakwaan dinyatakan tidakterbukti dan para Pemohon PK harus dibebaskan ;1 Antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasaryangsama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain ;Diuraikan sebagai berikut :1Dalam Laporan Polisi Pelapor Nomor : LP/30/X/2010/Reskrimtertanggal 6 Oktober 2010 disebutkan terlapor adalah para PemohonPK dan ALI, umur 38 tahun, pekerjaan swasta, alamat

Bahwa, salah satu alasan dapat diajukannya permohonanpeninjauan kembali adalah : apabila antara pihakpihak yangsama mengenai suatu soal yang sama atau dasar yang samaoleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya, telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yanglainnya, hal itu dapat dijadikan dasar untuk mengajukanpermohonan peninjauan kemhali, (vide Pasal 67 huruf eUndangundang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubahdengan UndangUndang No.5 Tahun 2004) ;3.

perkarayang sama berikutnya) yang hanya mengedepankan penilaian subyektifitasHakim yang memeriksa perkara ini ;Menimbang bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat :Mengenai alasanalasan ke 1 s/d 4:Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Juristelan salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dengan alasanalasansebagai berikut :Bahwa antara pihakpihak yang sama mengenai soal yang sama atau dasaryang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya