Rekening terhadap pembukaan BukuTabungan panitia pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan di BanjarNyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkungadalah dengan No Rekening : 021.02.02.184511 atas nama PaanitiaPembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan dengan alamat Rekening BanjarNyamping Desa Gunaksa Dawan; Bahwa berdasarkan permohonan pembukaan rekening yang duduksebagai Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan DesaGunaksa adalah NYOMAN SIMPUL, S.Sos dan yang sebagai Bendaharaadalah NI

Bank BPD Bali Cabang Klungkung, ada Penyetoran keNo rekening 021.02.02.184511 atas nama Panitia Pembangunan PuraPaibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan KabupatenKlungkung; Bahwa No Rekening yang telah disetorkan oleh panitia pembangunanPura Paibon Wargi tutuan di Banjar Nyamping Desa Gunaksa KecamatanDawan Kabupaten Klungkung adalah No Rekening : 021.02.02.184511atas nama Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan denganalamat Rekening Banjar Nyamping Desa Gunaksa Dawan; Bahwa berkaitan

dengan siapa yang duduk sebagai Ketua danBendahara pada panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan padaKantor PT.

; Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pemangku di pura paibonwargi tutuan tersebut adalah terdakwa NYOMAN SIMPUL sendiri; Bahwa sepengetahuan saksi di Banjar Nyamping sebagai pemuja PuraPaibon Wargi Tutuan yang berlokasi di bagian/sebelah timur rumahnya NYOMAN SIMPUL,S.Sos adalah terdakwa NYOMAN SIMPUL sendiri.

Bahwa saksi datang ke lokasi Pura Paibon Wargi Tutuan DesaGunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung bertemu denganterdakwa NYOMAN SIMPUL.

UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan subsidair Penggugat, Majelis Hakim berpendapatbahwa oleh karena tuntutan primair telah terbukti maka tutuan subsidair tidak perludipertimbangkan lagi;Memperhatikan Pasal 39 UU Nomor tahun 1974 jo, Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9tahun 1975 Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 70 UU Nomor 7 tahun 1989 sertaperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1

UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan UndangUndang No. 50 tahun 2009 maka biayaperkara dibebankan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan subsidair Penggugat, Majelis Hakimberpendapat bahwa oleh karena tuntutan primair telah terbukti maka tutuan subsidairtidak perlu dipertimbangkan lagi;Memperhatikan Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 jo, Pasal 19Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal70 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan lain yang

;Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinanmaka berdasarkan padal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989, Jo.Undang Undang No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka biayaperkara dibebankan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa = mengenai tuntutan subsidair Penggugat,Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan primair telahterbukti maka tutuan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;Hal 7 dari 7 Hal.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebahagian ;
2. Menetapkan menurut hukum anak yang bernama :
   • Albernfarand Bintang Tutuan Sarira, lahir pada 26 Oktober 2011
   • Maria Bellvania Eleanor Sarira, lahir pada tanggal 4 Juli 2017

Sebagai anak tiri atau anak sambung dari Pemohon II

1. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah

Bahwa, berdasarkan faktafakta tersebut diatas, sangatlah jelas dalamkehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keserasianatau keharmonisan lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undangundang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menyatakanperkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagaisuami istri dengan tutuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa..

UndangUndang No. 3 tahun2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan subsidair Penggugat, Majelis Hakimberpendapat bahwa oleh karena tuntutan primair telah terbukti maka tutuan subsidairtidak perlu dipertimbangkan lagi;Memperhatikan pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974 jo, pasal 19 PeraturanPemerintah No 9 tahun 1975 pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 70 UU Nomor7 tahun 1989 serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Penggugat tidak keberatan ;Ivienunbang, bahwa Penggugat menerangkan is pada hati ini Senin tanggai 5Januar" 2009 dalam keadann suci ; Menirubang, hahwa pada aldinnya Penggugat berkesimpulan tetapinempertabankan gugatan Periggugat dan mohon putusan Merinnbang, balrwa halhal selengicapnya dapat dilthat dal any berita RcMapeineilksaan perkara dan mink inem rsingkat uraian, rnaka telah dianggaptermuat dan meniadi bagian dan Putusan 111.1 ; TENTANG PERTIMBANGAN Tin Jaa.Menimbang, bahwa makstal clan tutuan

UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan subsidair Penggugat, Majelis Hakim berpendapatbahwa oleh karena tuntutan primair telah terbukti maka tutuan subsidair tidak perludipertimbangkan lagi;Memperhatikan Pasal 39 UU Nomor tahun 1974 jo, Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9tahun 1975 Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 70 UU Nomor 7 tahun 1989 sertaperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1

UndangUndang No. 3 tahun2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan subsidair Penggugat, Majelis Hakimberpendapat bahwa oleh karena tuntutan primair telah terbukti maka tutuan subsidairtidak perlu dipertimbangkan lagi;Memperhatikan Pasal 39 UU Nomor tahun 1974 jo, Pasal 19 PeraturanPemerintah No 9 tahun 1975 Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 70 UU Nomor7 tahun 1989 serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1

UndangUndang No. 3 tahun2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan subsidair Penggugat, Majelis Hakimberpendapat bahwa oleh karena tuntutan primair telah terbukti maka tutuan subsidairtidak perlu dipertimbangkan lagi;Memperhatikan pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974 jo, pasal 19 PeraturanPemerintah No 9 tahun 1975 pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 70 UU Nomor7 tahun 1989 serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan subsidair Penggugat,Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan primair telahterbukti maka tutuan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;Memperhatikan Pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974 jo, Pasal 19Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Pasal 116 Kompilasi HukumIslam dan Pasal 70 UU Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan lain yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1

UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan subsidair Penggugat, Majelis Hakim berpendapatbahwa oleh karena tuntutan primair telah terbukti maka tutuan subsidair tidak perludipertimbangkan lagi;Memperhatikan Pasal 39 UU Nomor tahun 1974 jo, Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9tahun 1975 Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 70 UU Nomor 7 tahun 1989 sertaperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1

UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan subsidair Penggugat, Majelis Hakim berpendapatbahwa oleh karena tuntutan primair telah terbukti maka tutuan subsidair tidak perludipertimbangkan lagi;Memperhatikan Pasal 39 UU Nomor tahun 1974 jo, Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9tahun 1975 Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 70 UU Nomor 7 tahun 1989 sertaperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1

UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan subsidair Penggugat, Majelis Hakim berpendapatbahwa oleh karena tuntutan primair telah terbukti maka tutuan subsidair tidak perludipertimbangkan lagi;Memperhatikan pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974 jo, pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9tahun 1975 pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 70 UU Nomor 7 tahun 1989 sertaperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

yang disediakanuntuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Ngawi untuk menjalankan ketentuan Pasal tersebut;Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinanmaka berdasarkan padal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989, Jo.Undang Undang No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka biayaperkara dibebankan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa = mengenai tuntutan subsidair Penggugat,Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan primair telahterbukti maka tutuan

UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan subsidair Penggugat, Majelis Hakim berpendapatbahwa oleh karena tuntutan primair telah terbukti maka tutuan subsidair tidak perludipertimbangkan lagi;Memperhatikan Pasal 39 UU Nomor tahun 1974 jo, Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9tahun 1975 Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 70 UU Nomor 7 tahun 1989 sertaperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1

No. 832/Pdt.G/2011/PA.Ngw.Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sehingga gugatan Penggugattelah beralasan oleh karenanya patut dikabulkan.Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinanmaka berdasarkan padal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989, Jo.Undang Undang No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka biayaperkara dibebankan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa = mengenai tuntutan subsidair Penggugat,Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan primair telahterbukti maka tutuan

UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan subsidair Penggugat, Majelis Hakim berpendapatbahwa oleh karena tuntutan primair telah terbukti maka tutuan subsidair tidak perludipertimbangkan lagi; Memperhatikan pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974 jo, pasal 19 PeraturanPemerintah No 9 tahun 1975 pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 70 UU Nomor 7 tahun1989 serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

yang disediakanuntuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Ngawi untuk menjalankan ketentuan Pasal tersebut;Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinanmaka berdasarkan padal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989, Jo.Undang Undang No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka biayaperkara dibebankan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa = mengenai tuntutan subsidair Penggugat,Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan primair telahterbukti maka tutuan